Jurnalis Dipukul Ajudan Menteri ESDM di Ternate, Panitia Malah Minta Jangan Dibesar-besarkan

TERNATECN – Kebebasan pers kembali tercoreng. Seorang jurnalis diduga menjadi korban kekerasan oleh ajudan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Bahlil Lahadalia, saat meliput Musyawarah Daerah (Musda) VI Partai Golkar Provinsi  Maluku Utara (Malut) di Bella Hotel, Kota Ternate.

Insiden terjadi pada Sabtu sekitar pukul 15.20 WIT, tepat di pintu keluar Gamalama Ballroom, sesaat setelah pembukaan Musda. Saat itu, sejumlah wartawan tengah berdesakan melakukan wawancara dengan Bahlil Lahadalia yang juga menjabat Ketua DPP Partai Golkar.

Di tengah situasi yang padat, salah satu ajudan menteri diduga bertindak represif. Ia menarik paksa baju wartawan dengan dalih mengamankan posisi menteri. Namun, tindakan itu disebut tidak berhenti di situ, korban bahkan mengaku menerima pukulan.

Korban, Afan, jurnalis Haliyora.id, mengungkapkan dirinya dipukul di bagian rusuk kanan.

“Tong ada rame-rame wawancara, tiba-tiba ajudannya Pak Bahlil langsung tarik baju, tidak lama pukulan masuk di rusuk kanan lagi,” ungkap Afan.

Alih-alih mengecam, pernyataan panitia justru memicu tanda tanya. Ketua Panitia Musda, Arifin Jafar, yang juga Sekretaris DPD Golkar Malut, terkesan meredam peristiwa tersebut.

“Babadiam kabawa, jangan kasih besar,” ujarnya singkat.

Pernyataan itu dinilai bertolak belakang dengan prinsip perlindungan terhadap jurnalis yang sedang menjalankan tugas peliputan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak Menteri ESDM maupun ajudan yang diduga terlibat. Tidak ada pula penjelasan terkait prosedur pengamanan yang berujung pada dugaan kekerasan.

Diketahui, kekerasan terhadap jurnalis bukan hanya pelanggaran etika, tetapi juga berpotensi melanggar hukum dan mengancam kebebasan pers yang dijamin undang-undang. Di tengah tuntutan transparansi publik, tindakan represif terhadap wartawan justru mencederai demokrasi. (Hardin CN)

Gempa M 7,6 Guncang Malut–Sulut, BMKG Keluarkan Peringatan Dini Tsunami

HALSEL, CN — Gempa bumi kuat berkekuatan magnitudo 7,6 mengguncang wilayah perairan Provinsi Maluku Utara (Malut) dan Sulawesi Utara (Sulut) pada Kamis, 2 April 2026, pukul 05.48.16 WIB. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) langsung mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk sejumlah wilayah terdampak.

Berdasarkan data BMKG, pusat gempa berada di koordinat 1,25 Lintang Utara dan 126,27 Bujur Timur, atau sekitar 129 kilometer tenggara Bitung, Sulawesi Utara. Gempa terjadi pada kedalaman 62 kilometer.

Guncangan dirasakan di sejumlah wilayah, termasuk Malut dan Sulut. BMKG mencatat jarak pusat gempa sekitar 133 kilometer dari Kayu Merah.

Dalam keterangan resminya, BMKG menyebutkan bahwa gempa berpotensi menimbulkan tsunami, sehingga masyarakat di wilayah pesisir diminta untuk tetap waspada dan segera menjauhi pantai hingga ada informasi resmi lanjutan.

“Pemutakhiran peringatan dini tsunami untuk wilayah Maluku Utara dan Sulawesi Utara telah dikeluarkan. Masyarakat diimbau tetap tenang namun waspada serta mengikuti arahan dari pihak berwenang,” tulis BMKG.

BMKG juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan hanya mengacu pada sumber resmi.

Pihak berwenang terus melakukan pemantauan perkembangan situasi pascagempa. (Hardin CN)

Jelang Seminar Akbar SnapBoost di Ternate, Target 2.000 Peserta Siap Hadir

HALSEL, CN – Menjelang pelaksanaan Seminar Akbar SnapBoost yang dijadwalkan berlangsung pada 4 April 2026 di Bela Hotel, Kota Ternate, antusiasme masyarakat terus meningkat. Panitia bahkan menargetkan sebanyak 2.000 peserta akan hadir dalam kegiatan tersebut.

Seminar ini diproyeksikan menjadi salah satu kegiatan terbesar di Provinsi Maluku Utara (Malut), dalam bidang edukasi digital dan pengembangan peluang penghasilan berbasis platform.

Konsultan SnapBoost Wilayah Malut, Tiara Altintoph H, menyampaikan bahwa tingginya minat masyarakat menunjukkan besarnya ketertarikan terhadap peluang digital saat ini.

“Target 2.000 peserta ini bukan tanpa alasan. Kami melihat antusiasme masyarakat sangat tinggi, terutama dari kalangan anak muda dan pelaku usaha yang ingin berkembang di era digital. Seminar ini akan menjadi ruang belajar sekaligus peluang untuk bertumbuh bersama,” ujar Tiara, kepada wartawan cerminnusantara.co.id melalui pesan WhatsApp pada Minggu (29/3).

Sementara itu, Koordinator Leader SnapBoost Tim Molucas, Safrudin Bobote, menegaskan bahwa pihaknya telah mempersiapkan segala kebutuhan teknis untuk menyambut ribuan peserta.

“Kami optimis target 2.000 peserta dapat tercapai. Persiapan sudah kami lakukan secara maksimal, baik dari sisi tempat, registrasi, maupun teknis pelaksanaan. Kami ingin memastikan semua peserta mendapatkan pengalaman terbaik,” ungkap Safrudin.

Ia juga menambahkan bahwa seminar ini tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga membuka kesempatan bagi peserta untuk membangun jaringan dan memperluas relasi di komunitas SnapBoost.

“Acara yang akan digelar di Bela Hotel Kota Ternate ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat Maluku Utara, khususnya dalam meningkatkan literasi digital dan membuka peluang ekonomi baru,” harapnya.

Panitia pun mengimbau kepada masyarakat yang ingin ikut serta agar segera melakukan pendaftaran, mengingat kuota peserta yang terus bertambah dan terbatas. (Hardin CN)

SnapBoost Rencanakan Buka Kantor Resmi di Jakarta, Program Kartu Kredit Segera Diluncurkan

HALSEL, CN – Platform digital SnapBoost Indonesia dikabarkan akan memasuki fase baru pengembangannya dengan rencana mendirikan kantor resmi di Jakarta pada awal Mei 2026. Informasi tersebut disampaikan melalui pembaruan dari kantor pusat SnapBoost kepada para pengguna dan tim di Indonesia.

Selain pembukaan kantor resmi, SnapBoost juga berencana meluncurkan program Kartu Kredit SnapBoost yang ditujukan untuk memberikan kemudahan serta dukungan finansial bagi pengguna aktif platform tersebut.

Dalam informasi yang beredar, pengguna SnapBoost dapat mengajukan kartu kredit apabila saldo akun telah mencapai US$2.000 atau sekitar Rp33,5 juta. Besaran limit kredit nantinya akan disesuaikan dengan jumlah saldo yang dimiliki pengguna.

Program kartu kredit ini juga disebut akan menawarkan skema kredit dengan bunga 0 persen, meskipun ketentuan detailnya masih menunggu pengumuman resmi dari pihak perusahaan. Peluncuran kartu kredit tersebut juga direncanakan bekerja sama dengan beberapa bank lokal di Indonesia.

Adapun kartu kredit SnapBoost nantinya akan memiliki beberapa tingkatan, yakni Kartu Klasik, Kartu Emas, Kartu Emas Hitam, Kartu Elite Dunia, hingga Kartu Dunia Tak Terbatas.

Kartu tersebut dirancang untuk digunakan dalam berbagai transaksi di merchant yang berpartisipasi, seperti pembelian elektronik, furnitur, kendaraan listrik atau mobil, kebutuhan bisnis, hingga kebutuhan sehari-hari.

Konsultan SnapBoost wilayah Provinsi Maluku Utara (Malut), Tiara Altintoph H., menyambut positif rencana tersebut. Menurutnya, pembukaan kantor resmi di Jakarta dan peluncuran program kartu kredit dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap platform SnapBoost.

“Dengan adanya kantor resmi dan program kartu kredit ini, kami berharap kepercayaan masyarakat terhadap SnapBoost semakin meningkat. Ini juga menjadi peluang bagi anggota untuk mengembangkan aset digital mereka secara lebih terarah,” ujarnya kepada wartawan melalui via WhatsApp, Kamis (12/2).

Sementara itu, Koordinator Leader SnapBoost Tim Molucas (Maluku Utara), Safrudin Bobote, mengungkapkan bahwa perkembangan komunitas SnapBoost di Maluku Utara saat ini cukup pesat.

Ia menyebutkan bahwa Tim Molucas SnapBoost kini telah memiliki hampir 2.000 anggota, yang terdiri dari berbagai tingkatan mulai dari VIP 1, VIP 2, VIP 3, VIP 4, VIP 5 hingga VIP 6.

“Antusiasme masyarakat Maluku Utara terhadap SnapBoost cukup tinggi. Saat ini anggota kami sudah mendekati dua ribu orang dengan berbagai level VIP. Kami berharap dengan adanya rencana program baru dari pusat, perkembangan komunitas ini akan semakin kuat dan memberikan manfaat bagi para anggota,” kata Safrudin.

Dengan rencana pengembangan tersebut, SnapBoost diharapkan dapat membuka peluang baru bagi para penggunanya dalam mengelola aset digital serta memanfaatkan fasilitas keuangan yang akan disediakan oleh platform tersebut. (Hardin CN)

Diduga Jual Tanah Kerukan Ilegal, Ditreskrimsus Polda Malut Didesak Periksa Direktur PT Buli Bangun

HALSEL, CN – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Provinsi Utara Utara (Malut), didesak untuk segera memanggil dan memeriksa Direktur PT Buli Bangun atas dugaan kuat penjualan tanah kerukan secara ilegal.

Desakan tersebut disampaikan aktivis asal Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Muhammad Saifudin, terkait dugaan praktik illegal mining dalam pekerjaan Preservasi Jalan pada ruas Saketa–Matutin, Halsel.

Muhammad Saifudin, yang akrab disapa Amat, menegaskan bahwa penjualan tanah hasil kerukan untuk menurunkan kemiringan jalan dapat masuk kategori pertambangan ilegal apabila tidak memiliki izin resmi.

“Menjual tanah kerukan tanpa izin resmi bisa masuk kategori ilegal mining. Ini harus ditelusuri secara serius oleh aparat penegak hukum,” tegas Amat, Senin (9/2/2026).

Ia mengungkapkan, sejumlah pihak yang diduga terkait dengan PT Buli Bangun disebut menjual tanah hasil kerukan kepada warga Dusun Marimoi dengan harga sekitar Rp 100.000 per meter kubik pada beberapa waktu lalu.

Menurutnya, hingga kini belum diketahui secara pasti apakah hasil penjualan tanah tersebut masuk ke pihak perusahaan atau disetorkan ke negara. Karena itu, ia mendesak Ditreskrimsus Polda Maluku Utara segera memanggil dan memeriksa Direktur PT Buli Bangun, Reny Laos.

Diketahui, pekerjaan Preservasi Jalan Weda–Mafa–Matutin–Saketa merupakan proyek milik Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Wilayah II Malut yang dikerjakan oleh PT Buli Bangun dengan nilai anggaran sekitar Rp 99,7 miliar.

Hingga berita ini diterbitkan, wartawan masih berupaya mengonfirmasi pihak PT Buli Bangun guna mendapatkan penjelasan lebih lanjut terkait dugaan tersebut. (Hardin CN)

JAS-Merah Serukan Aksi Nasional, Desak Pencabutan Izin Tambang di Maluku Utara

JAKARTACN – Aksi Solidaritas Membela Rakyat (JAS-Merah) menyerukan konsolidasi nasional yang akan dilanjutkan dengan konferensi pers dan aksi gerakan pada Rabu, 11 Februari 2026. Aksi tersebut direncanakan berlangsung di sejumlah titik strategis, yakni Kementerian Kehutanan, Mabes Polri, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Dalam seruan aksinya, JAS-Merah menyampaikan sejumlah tuntutan tegas terkait dugaan pelanggaran sektor pertambangan di Provinsi Maluku Utara (Malit). Mereka mendesak Kementerian Kehutanan segera merekomendasikan kepada Kementerian ESDM untuk mencabut izin operasi PT Karya Wijaya, perusahaan tambang yang disebut telah dijatuhi denda hingga ratusan miliar rupiah.

Selain itu, JAS-Merah menyatakan dukungan terhadap Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) bentukan Presiden Prabowo untuk menindak aktivitas tambang ilegal atau bandel di wilayah Maluku Utara.

Desakan juga diarahkan kepada Mabes Polri untuk mengusut dugaan penjualan ore nikel sebanyak 90 metrik ton milik PT Wana Kencana Mineral (WKM) yang disebut berstatus sebagai aset negara.

Tidak hanya itu, JAS-Merah turut meminta pencabutan izin PT Anugrah Sukses Mining (ASM) yang diduga kuat tidak mengantongi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH). Mereka juga mendorong pengusutan aktor politik daerah yang diduga menjadi pihak yang membekingi perusahaan tersebut.

Koordinator lapangan aksi, M. Reza A. Syadik, menyatakan gerakan ini merupakan bentuk tekanan publik agar aparat penegak hukum dan pemerintah bertindak tegas terhadap dugaan pelanggaran tata kelola Sumber Daya Alam (SDA).

“Pengelolaan sumber daya alam harus berpihak pada kepentingan rakyat dan tidak boleh dikendalikan oleh praktik yang merugikan negara maupun masyarakat,” tegas Reza, Kamis (5/2). (Hardin CN)