Gelar Sosialisasi Anti Korupsi, Inspektur Inspektorat Halsel: Juga Ada Kegiatan Pelatihan Komunikasi dalam Organisasi Pemerintahan

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Kegiatan Sosialisasi Anti Korupsi dan Tindak Lanjut Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2022 yang yang digelar Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel, Provinsi Maluku Utara (Malut), dibuka  Sekretaris Daerah (Sekda) Halsel Safiun Radjulan, Senin (20/11/2023).

Turut hadir, Ketua dan anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halsel, Sagaf Hi Taha dan Munawir Bahar.

Dalam sambutan Sekda Halsel, Safiun Radjulan menyampaikan bahwa korupsi adalah semua tindakan yang memanfaatkan jabatan atau kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain.

“Di Indonesia, tindakan korupsi di atur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” jelas Safiun Radjulan.

Monitoring Center Provention (MCP) KPK, kata Sekda Halsel, itu merupakan aplikasi terintegrasi yang dikembangkan KPK guna memudahkan monitoring upaya koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dioperasikan, salah satunya Pemerintah Daerah (Pemda).

“Tujuan MCP mendorong Pemerintah Daerah bisa melakukan transformasi nilai dan praktik Pemerintahan Daerah. Sehingga tercipta tata kelola Pemerintahan yang baik,” cetusnya.

Dari hasil MCP KPK Tahun 2023, Halsel sudah masuk di zona kuning pada dengan presentase 21,19%. Dimana, data yang telah diinput sebesar 51% dan baru diverifikasi KPK 65%.

Sedangkan SPI KPK adalah perangkat diagnostik yang dapat digunakan sebagai alat ukur obyektif untuk memetakan capaian dan tujuan upaya Pemberantasan korupsi yang dilakukan Kementrian atau Lembaga Pemda (K/L/PD).

“Hasil LPI KPK Tahun 2022 Kabupaten Halsel Nilai Indeks hasil Survei Penilaian Integritas Tahun 2022 secara Online dan wawancara secara tatap muka yang diumumkan pada Tanggal 14 Desember Tahun 2022 pada booklet hasil SPI dari KPK dan Link YouTube KPK RI atau pada link jaga.co.id,” ungkapnya .

Safiun Radjulan bilang, Halsel menghasilkan indeks sebesar 67,04,% dalam kategori sangat rentan. Dimana, resiko korupsi masih ditemukan menyebar dihampir seluruh instansi.

“Beberapa temuan utama yang dipetakan berdasarkan hasil SPI Tahun 2022 yaitu penyalahgunaan fasilitas Kantor untuk kepentingan pribadi. Resiko korupsi pada pengelolaan pengadaan barang dan jasa dan adanya benturan kepentingan dan suap atau gratifikasi masih terjadi,” cetusnya.

Sementara itu, Inspektur Inspektorat Halsel Asbur Somadayo menambahkan usai dibuka Sekda Halsel pada kegiatan MCP dan SPI dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi Anti Korupsi yang dibawakan pemateri dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Halsel yakni Kasie Tindak Pidana Khusus (Pidsus), Hendri Dunan.

Selain itu, sosialisasi penggunaan fasilitas Kantor yang dibawakan pemateri dari BPKAD Halsel, Sosialisasi Wishtle Blowing Syistem (WBS) dari Kominfo Halsel dan Sosialisasi SPI serta Sosialisasi Penindakan benturan kepentingan dari Inspektorat Halsel.

“Selain itu juga ada kegiatan pelatihan komunikasi dalam organisasi Pemerintahan Kabupaten Halmahera Selatan yang dibawakan pemateri dari BPSDM Provinsi Maluku Utara, Sadek Arbi,” ungkap Asbur mengakhiri. (Hardin CN)

Diduga Serobot Lahan Warga, Kades Kaireu Dipolisikan

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Masyarakat Desa Kaireu, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), RD melaporkan Kepala Desa Kaireu, Mahmud Abubakar dan salah seorang lainnya berinisial A atas dugaan tindak pidana penyerobotan.

Informasi yang diperoleh cerminusantara.co id, laporan itu disampaikan RD ke Polres Halsel pada dini hari, Jumat (24/11/2023) sekitar pukul 16:00 WIT, berdasarkan Surat Tanda Terima Laporan Pengaduan Nomor: STPL /445/XI/2023/SPKT.

Kejadian dugaan tindak pidana penyerobotan ini terjadi pada Agustus lalu berdasarkan keterangan RD sebagaimana tertuang dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Polisi.

“Kades sudah dilaporkan ke Polisi sore tadi dan kepala Desa juga pihak perusahan sebelumnya sudah melakukan perjanjian dengan pemilik Tanaman untuk bertemu di Polres. Namun ternyata baik Kapala Desa maupun pihak yang melakukan penggusuran tanaman itu tidak ada yang hadir,” ungkap salah seorang kerabat dekat RD.

Warga Kaireu yang diketahui merupakan kerabat terdekat RD itu menambahkan, laporan tersebut dilayangkan RD lantaran sejumlah tanaman yang telah digusur pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Halsel dan Pemerintah Desa (Pemdes) Kaireu tak dibayarkan.

“Tanaman warga yang telah digusur saat melakukan kegiatan normalisasi Sungai beberapa Bulan lalu itu tidak dibayarkan. Diantara warga yang terkena dampak penggusuran tanaman yaitu RR, MS dan RD. Hal Ini dilaporkan agar tanaman warga berupa Pisang yang menjadi makanan warga, pohon Pala dan pohon Kelapa itu dibayarkan. Apalagi disaat penggusuran itu tidak kompromi dengan masyarakat terutama pemilik lahan,” geramnya.

Sementara itu, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Halsel, Rusli Basir dikonfirmasi  membenarkan adanya kegiatan Normalisasi Sungai di Desa Kaireu yang dilakukan pihak BPBD.

Namun kata Rusli, sebelum turun melaksanakan pekerjaan Normalisasi Sungai, pihaknya sudah berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kades Kaireu, Mahmud Abubakar.

“Kaitan dengan Persoalan Lahan, kami dari pihak BPBD tahu bahwa Kepala Desa yang tanggung jawab. Sebab, sudah ada pernyataan Bencana dari Kepala Desa. Pernyataan Bencana itu setelah dimasukan baru petugas kami dari Reserse turun melakukan pengecekan. Usai melakukan pengecekan, baru keluarlah SK Bupati. Setelah SK itu, keluar baru kami turun melakukan pekerjaan di lapangan. Jadi soal hal-hal teknis di lapangan itu kami tidak tahu. Sebab itu menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa,” cetus Sekretaris BPBD Halsel.

Ia menuturkan, upaya sosialisasi terkait kegiatan Normalisasi Sungai itu, sepertinya sudah dilakukan Kades. Sebab sudah ada pernyataan yang dibuat Kades yang melibatkan masyarakat.

“Dan yang harus diketahui, Kegiatan Normalisasi Sungai ini dilakukan dalam rangka menyelamatkan banyak orang. Sebab, yang kami lakukan ini untuk kepentingan masyarkat bukan untuk kepentingan satu orang saja. Dan kegiatan sudah berjalan lama, terus sejauh ini tidak ada laporan dan koordinasi serta keluhan terkait tanaman warga. Jika dilaporkan, jauh sebelumnya kita bisa melakukan koordinasi untuk mencari jalan keluar,” tuturnya mengakhiri. (Shain CN)

Plt Bupati Halsel Dianugerahi Dua Penghargaan dari IPDN

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Plt. Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), Hasan Ali Bassam Kasuba dianugerahi Dua penghargaan dari Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN). Dua penghargaan tersebut yakni Kartika Pamong Praja Muda dan Lencana Alumni Kehormatan Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan.

Penganugerahan tersebut diberikan langsung Rektor IPDN, Prof. Dr. Drs. H. Hadi Prabowo, M. M. di Balairung Jenderal Rudini IPDN Jatinangor Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Kamis (23/11/2023).

Dimana, gelar tanda kehormatan itu,  diberikan kepada Kepala Daerah atas kontribusi besar dalam membangun Daerah selaras dengan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rektor IPDN, Jadi Prabowo dalam sambutannya mengucapkan terimakasih atas terselenggaranya acara tersebut.

“Saya berharap para Alumni IPDN dapat bekerja keras untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan dengan menjadi bagian dari aktor penyelenggara program Bupati Halsel yang saat ini dijabat oleh Hassan Ali Bassam Kasuba,” imbuhnya.

Selain penganugerahan kepada PLT Bupati Halsel, IPDN juga memberikan penghargaan Kartika Pamong Praja Muda kepada Almarhum Hi. Usman Sidik sebagai penggagas dan ide-ide bersama Hassan Ali Bassam Kasuba selaku Bupati dan Wakil Bupati Halsel untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pendidikan IPDN.

Sementara itu, Plt. Bupati Halsel, Hasan Ali Bassam Kasuba menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya atas dianugerahi gelar alumni kehormatan oleh IPDN dan akan terus berkomitmen untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan sebaik-baiknya secara kolaboratif.

“Syukur Alhamdulillah, terimakasih atas penganugerahan Alumni Kehormatan oleh IPDN yang diberikan kepada saya selaku Plt. Bupati Halmahera Selatan atas penganugerahan yang diberikan, kami akan berkomitmen untuk menjalankan tugas sebaik-baiknya bersama seluruh Jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan khususnya para Alumni IPDN untuk terus bersinergi membangun Halmahera Selatan,” ujarnya. (Hardin CN)

Anak Bupati Halsel Mewakili Ayahnya yang Sudah Meninggal Terima Penghargaan dari IPDN

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Setelah memperjuangkan kemajuan Daerah hingga berhasil dalam memajukan pemerintahan dan kontribusi dalam mendukung program pendidikan di Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN), momen menerima penghargaan menjadi hal yang dinanti.

Namun momentum kebanggaan itu datang dari anak Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut).

Menjelang hari penerimaan penghargaan, Bupati Halsel, Hi. Usman Sidik justru menghembuskan nafas terakhir.

Padahal Hi. Usman Sidik seharusnya menghadiri untuk menerima penghargaan dari IPDN pada hari ini, Kamis 23 November 2023. Namun takdir berkata lain karena Hi. Usman Sidik telah meninggal Dunia pada Minggu (5/11).

Anak Nomor Satu Hi. Usman Sidik pun datang menerima penghargaan dari IPDN untuk mewakili ayahnya yang sudah meninggal Dunia.

Anak Almarhum Bupati Halsel, Hi. Usman Sidik, Ananta Risky Perdana Sidik mengatakan, penghargaan yang diterima karena selama kepemimpinan ayahnya sebagai Bupati mencetak sejumlah keberhasilan dan prestasi dalam membangun Halsel.

“Dengan penghargaan ini, tentu menjadi tantangan bagi Pemda Halsel untuk terus berinovasi dan berupaya dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan dan mutu pelayanan publik di Kabupaten Halmahera Selatan,” jelas Dana, sapaan akrabnya.

Usai menerima penghargaan, Politisi Muda dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu menjelaskan, anugerah tersebut diberikan setelah melalui proses penilaian secara ketat dari Tim internal IPDN. Sebab, sudah tentunya salah satu indikator penilaian yang digunakan yaitu Kepala Daerah yang bersangkutan dianggap berhasil dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik serta berhasil dalam aspek pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan.

“Saya sebagai anak Almarhum Bupati Halsel sangat mendukung kemajuan didalam pendidikan IPDN dan semoga Halsel ke depannya lebih baik lagi,” harap Dana mengakhiri. (Hardin CN)

Terima Laporan Konsumen, PDAM Halsel Perbaiki Pipa Bocor Bawah Laut di Kayoa Selatan 

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Komitmen dengan visi dan misi, meningkatkan cakupan dan kualitas layanan serta menjamin terpenuhinya kebutuhan air pelanggan, pihak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), terus memperbaiki pelayanannya kepada konsumen dalam menangani persoalan tentang pengaduan, terbukti cepat dan tanggap. Hal ini dibuktikan ketika mendapat pengaduan dari masyarakat soal pelayanan air bersih di 4 Desa di Kecamatan Kayoa Selatan.

“Benar adanya terjadi pelayanan secara bergilir 4 Desa di Kayoa Selatan yakni Desa Desa Tawabi, Desa Pasir Putih, Desa Lauin dan Desa Orimakurunga. Hal ini kami lakukan karena kita sementara berada di musim kemarau sehingga terjadi penurunan kapasitas sumber air baku, makanya pemberlakuan pelayanan bergilir,” ujar Direktur PDAM Halsel, Soleman Bobote, Rabu (22/11/2023).

Sementara soal pemberhentian pelayanan secara total yang terjadi pada hari ini, Direktur PDAM Halsel bilang, karena terjadi gangguan jaringan pada Pipa bawah Laut interkoneksi ke Kayoa Selatan.

“Hari ini kami dibantu oleh masyarakat Nelayan Desa setempat bersama-sama sudah melakukan perbaikan kebocoran Pipa atau sambungan Pipa yang terlepas menggunakan alat para Nelayan berupa Kompresor dan lain-lain,” jelasnya.

Meski begitu, Soleman Bobote mengaku bahwa saat melakukan perbaikan Pipa bocor, ia sendiri yang memandu langsung kepada Tim Teknis.

“Saya sendiri juga berada di TKP. Kami tetap berupaya semaksimal mungkin dengan cuaca alam juga mendukung. Kami yakin segala sesuatu yang kita usahakan dan niatnya untuk kemaslahatan orang banyak, insya Allah dimudahkan oleh Allah SWT,” ucapnya.

Oleh karena itu, pihaknya menargetkan  perbaikan pada Pipa bocor bawah Laut diselesaikan hari ini dengan tujuan pelayanan bisa dilakukan seperti biasa untuk menjawab kebutuhan masyakarat khususnya di Kayoa Selatan.

“Alhamdulillah pula untuk pelayanan di Kecamatan Kayoa Induk, pelayanan seperti biasa. Tidak terganggu dengan kegiatan gangguan hari ini karena Zona pelayanan Kayoa Induk memiliki eksisting terpisah dengan eksisting Kayoa Selatan. Sekali lagi saya atas nama PDAM Halsel memohon maaf atas terganggunya pelayanan ini,” tutupnya. (Hardin CN)

Dugaan Penyerobotan Lahan Warga, Kades Kaireu: Itu Proyek Pemerintah Daerah

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Kepala Desa (Kades) Kaireu, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), Mahmud Abubakar memberikan klarifikasi dugaan penyerobotan lahan warga.

Kepada Wartawan cerminnusnatara.co.id pada Selasa (21/11/2023), Mahmud Abubakar menyebutkan, hal itu merupakan kesalahpahaman adanya pemberitaan penggusuran untuk normalisasi Sungai yang mengorbankan tanaman warga bahkan tak dibayarkan itu menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah (Pemda) Halsel.

“Soal normalisasi itu Proyek Pemerintah Daerah oleh Dinas Bencana,” aku Kades Kaireu.

Adanya beberapa tanaman warga yang terkena dampak penggusuran, kata Mahmud Abubakar, diakibatkan tanaman tersebut berada di sekitaran Sungai.

“Soal beberapa Pohon tanaman warga yang kena gusuran itu dikarenakan tanaman tersebut sangat dekat dengan aliran Sungai,” cetusnya.

Mahmud Abubakar bilang, saat proses penggusuran dilakukan, dirinya berada di Labuha. Kemudian kata Kades, aktivitas penggusuran yang dilakukan pihaknya itu sudah berkoordinasi dengan pemilik lahan.

“Waktu itu saya ada ke Labuha, ketika balik, saya stop kan pekerjaan proyek sambil koordinasi pemilik kebun dan saat itu pemilik lahan sudah komunikasi dengan Pengawas proyek,” tuturnya mengakhiri. (Shain CN).