Di Tengah Boikot, PDAM Halsel Tetap Mengalirkan Pelayanan

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Kala amarah warga Desa Buton, Kecamatan Obi, meluap seperti mata air yang tertekan batu, Kantor Unit Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), tetap memilih jalan pelayanan. Senin pagi, 30 Juni 2025, saat warga menggembok gerbang dan menyuarakan protes, petugas PDAM tetap berjalan di jalur pengabdian.

Aksi itu bukan tanpa sebab. Warga menggugat kebijakan tarif air bersih kategori R1, R2 dan R3 yang dinilai mencekik serta menolak sistem pembayaran berbasis aplikasi. Mereka menuntut pengembalian dua bak penampungan air yang selama ini digunakan PDAM untuk didistribusikan kepada pelanggan. Mereka ingin mengelola air, hak dasar kehidupan secara mandiri.

Desakan warga juga menyasar pada buruknya fasilitas dan jaringan instalasi air yang kerap bocor dan tak berpihak. Namun, di tengah tekanan, Direktur PDAM Halsel, Soleman Bobote, memilih berdiri tenang dalam badai.

“Pelayanan tetap jalan. Kami tetap melayani pelanggan karena PDAM hadir bukan untuk bisnis semata, tapi untuk pengabdian,” ucapnya, tenang namun tegas.

Ia menegaskan bahwa tarif yang diberlakukan telah mengacu pada Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 186 Tahun 2022. R1 ditujukan bagi warga berpenghasilan rendah, R2 untuk menengah, dan pemakaian dihitung berdasarkan konsumsi yang terekam dalam sistem digital.

Terkait keluhan tagihan yang membengkak hingga Rp 400 ribu–Rp 500 ribu, Soleman menjelaskan, itu karena tunggakan sebelumnya dan pemakaian yang melewati batas. Ditambah lagi, banyak instalasi pelanggan yang bocor dan satu meteran dipakai beberapa rumah. Tanggung jawab kami hanya sampai meteran, selebihnya urusan pelanggan.

Tentang tuntutan pengembalian dua bak air, Soleman menjelaskan bahwa keduanya adalah aset Balai Wilayah Sungai (BWS) Malut.

“Kami sudah bersurat ke BWS. Jika regulasi mengizinkan dikelola warga, kami siap mengembalikan. Tapi saya ingin katakan: rugi jika aset itu tidak digunakan. Misi PDAM adalah mengalirkan pelayanan, bukan menampung konflik,” pungkasnya. (Hardin CN)

PWI Malut Semprot Gubernur Sherly Tjoanda: Mengintimidasi Jurnalis Adalah Pelanggaran Konstitusi

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Insiden penghalangan kerja jurnalistik oleh oknum aparat saat kunjungan Gubernur Provinsi Maluku Utara (Malut), Sherly Tjoanda Laos, di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), memicu kecaman keras dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Malut.

Ketua PWI Malut, Asri Fabanyo, menegaskan bahwa tindakan sejumlah oknum TNI-Polri dan ajudan Gubernur yang melarang wartawan meliput merupakan bentuk nyata arogansi kekuasaan dan ancaman serius terhadap kebebasan pers.

“Apa yang terjadi di Halmahera Selatan bukan sekadar miskomunikasi. Itu intimidasi terhadap kerja jurnalistik. Ini tidak bisa didiamkan,” tegas Asri, Selasa (1/6/2025).

Ia menyesalkan terjadinya kekerasan verbal maupun non-verbal terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugas di lapangan. Menurutnya, tindakan itu jelas melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan prinsip-prinsip demokrasi.

“Profesi wartawan dilindungi oleh hukum. Menghalangi atau mengintimidasi jurnalis adalah pelanggaran konstitusi,” ujarnya.

Asri juga melontarkan kritik tajam terhadap Gubernur Malut, Sherly Tjoanda Laos, yang dinilai lebih sibuk membangun citra melalui konten visual daripada menjamin keterbukaan informasi publik.

“Kalau wartawan dihalangi dan hanya mengandalkan dokumentasi tim kreator, itu bukan transparansi. Itu pencitraan murahan,” kecamnya.

Ia mendesak institusi TNI-Polri mengevaluasi aparat yang terlibat dan menegaskan bahwa tugas mereka adalah menjamin keamanan serta kebebasan pers, bukan justru menjadi alat pembungkam.

“Ini tamparan keras bagi semua yang lupa bahwa jurnalis bekerja di bawah payung konstitusi. Jika jurnalis dihalangi, maka demokrasi sedang dalam bahaya,” geramnya.

PWI Malut mendesak Gubernur, Pangdam dan Kapolda untuk turun tangan, memberikan klarifikasi terbuka dan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat. Jika tidak, insiden ini bisa menjadi preseden buruk bagi iklim demokrasi di Malut.

“Kami tidak akan diam. Jika pembungkaman ini dibiarkan, rakyat kehilangan hak untuk tahu dan negara kehilangan arah demokrasi,” tegasnya.

(Hardin CN)

Wartawan Boikot Kunjungan Gubernur Malut di Halsel, Diduga Pers Diperlakukan Seperti Musuh

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN — Dunia jurnalistik di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), menggelegar. Puluhan wartawan dari berbagai media secara kompak memboikot seluruh pemberitaan terkait kunjungan Gubernur Malut, Sherly Tjoanda Laos, yang berlangsung Senin, 30 Juni 2025. Aksi ini bukan tanpa alasan, pers merasa dilecehkan dan dihalangi secara kasar saat menjalankan tugasnya.

Dalam video yang kini beredar luas, tampak jelas aparat yang diduga oknum TNI bersama Ajudan Gubernur Malut mengusir dan melarang wartawan mendekat, bahkan mengambil gambar. Perlakuan tersebut dianggap sebagai bentuk intimidasi yang mencederai kemerdekaan pers. Seperti halnya pers diperlakukan seperti musuh.

Sekretaris PWI Halsel, Nandar Jabid, menyuarakan kemarahan.

“Ini bukan sekadar penghalangan, ini penghinaan terhadap profesi kami. Kami hadir resmi untuk meliput, tapi justru diperlakukan seolah-olah kami ancaman. Ini jelas pelecehan dan tidak bisa ditoleransi!,” tegas Nandar, penuh amarah.

Ia menegaskan, boikot ini adalah bentuk perlawanan tegas terhadap segala bentuk represi terhadap pers.

“Jika aparat dan Ajudan Gubernur tak mampu memahami peran pers dalam demokrasi, maka kami tak perlu memberi ruang pemberitaan untuk mereka,” ujarnya.

Akibat insiden itu, seluruh jurnalis langsung menarik diri dari lokasi kunjungan dan menyatakan tak akan memuat satu pun berita terkait agenda Gubernur Sherly. Boikot ini bukan sekadar aksi diam, melainkan peringatan keras. Pers bukan alat kekuasaan, melainkan tiang demokrasi.

Para jurnalis menilai, tindakan pengusiran tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menjamin kemerdekaan dan independensi pers dari segala bentuk intervensi.

Hingga berita ini ditayangkan, pihak Pemerintah Provinsi (Pemrov) Malut maupun institusi TNI belum mengeluarkan klarifikasi resmi atas insiden yang mencoreng wajah demokrasi itu. (Hardin CN)

PDAM Halsel Bangun Harapan di Tengah Derasnya Hujan

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Di tengah riak air yang menggenang usai banjir, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), tak henti menabur ikhtiar. Langkah demi langkah diperkuat untuk memulihkan sistem sumber air bersih, demi harapan yang tetap mengalir di setiap rumah warga.

Musim hujan yang datang membawa ujian, menghambat pelayanan air bersih ke sejumlah wilayah. Namun, semangat perbaikan tak pernah surut. Direktur PDAM Halsel, Soleman Bobote, menyampaikan bahwa kini pihaknya tengah membangun jalur pipa baru di kawasan sumber air utama.

“Setiap kali banjir melanda, lumpur, batu dan kayu kerap menutup mata aliran. Maka, sebagai ikhtiar teknis, kami menambah satu jalur pipa penyaringan air sebagai jalur alternatif, agar suplai air tetap mengalir seperti biasa,” ujarnya, Sabtu (28/6/2025).

Penambahan jalur ini tak sekadar teknis. Ini adalah bagian dari strategi jangka panjang PDAM dalam menapaki cuaca yang semakin tak menentu, serta membangun sistem yang lebih tangguh menghadapi iklim yang berubah.

“Kami berkomitmen menuntaskan setiap gangguan, membenahi infrastruktur dengan sistem yang lebih kokoh dan lentur. Harapannya, pelanggan tak lagi merasa cemas, meski hujan besar kembali datang,” tambahnya.

Langkah ini, menurutnya, menjadi wujud nyata kesungguhan PDAM Halsel untuk terus berbenah. Sebab, air bersih bukan sekadar layanan, tapi ia adalah nadi kehidupan.

“Selama proses perbaikan berlangsung, kami akan memastikan distribusi air tetap berjalan. Bahkan kami akan membangun sistem yang lebih kuat, agar ketika langit kembali muram, warga tetap tenang,” pungkasnya dengan harap.

(Hardin CN)

Ditengah Gelisah Air, PDAM Halsel Hadir Mendengar Suara Warga Obi

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Di sebuah ruangan sederhana di Gedung Serbaguna Laiwui, Kecamatan Obi, ratusan pasang mata berkumpul. Bukan untuk menyaksikan pesta, melainkan untuk menyuarakan keresahan tentang air, tentang hidup, tentang beban tagihan yang melonjak tanpa penjelasan.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), pun hadir menjawab keresahan itu. Melalui kegiatan konsultasi publik, mereka membuka ruang dialog terbuka bersama masyarakat Obi pada Jumat (27/6/2025). Sebuah langkah yang jarang dilakukan, tapi begitu dinanti.

Tampak hadir Direktur PDAM Halsel, Soleman Bobote, Camat Obi Ali Lajaharia, perwakilan Polsek dan Koramil, para Kepala Desa, anggota BPD, serta warga dari berbagai Desa, termasuk Desa Kawasi dan Buton.

Dari barisan warga, seorang perempuan bernama Mida, perwakilan Desa Buton, berdiri. Dengan suara yang bergetar namun tegas, ia membuka lembaran keluh kesah warganya.

“Kami bersyukur karena akhirnya Bapak Direktur hadir langsung. Tapi kami bingung, rumah kami hanya dihuni empat orang, tapi tagihan melonjak dari Rp 50 ribu ke Rp 130 ribu. Kami tidak tahu kenapa,” tanya Mida.

Keluhan itu tidak sendiri. Ia mewakili ratusan suara lain yang menanti kejelasan atas lonjakan tarif air bersih yang menghantui keseharian mereka.

Menanggapi itu, Direktur PDAM Halsel Soleman Bobote tak hanya menjawab, ia menjelaskan dengan bahasa yang meneduhkan. Ia mengungkap bahwa penyesuaian tarif terakhir dilakukan pada 2022 dan sebelumnya tidak berubah sejak 2006. Sebuah jeda panjang dalam pelayanan publik.

“Penyesuaian ini bukan untuk mengambil keuntungan, tapi untuk memastikan pelayanan tetap berjalan. PDAM bukan untuk bisnis, kami hadir untuk melayani,” tutur Soleman.

Ia mengakui, kurangnya sosialisasi menjadi kekurangan utama yang harus dievaluasi. Untuk itu, PDAM memperkenalkan inovasi baru bernama PASS Sistem, fitur digital yang memungkinkan warga memantau pemakaian air dan tagihan secara langsung dan transparan.

“Dengan PASS Sistem, masyarakat bisa tahu dengan jelas berapa air yang digunakan. Tak perlu lagi menerka-nerka angka tagihan,” ujarnya.

Lebih dari itu, Soleman menjanjikan peningkatan pelayanan, perbaikan sistem pembacaan meter serta pelatihan petugas lapangan agar lebih profesional. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak, pemerintah, aparat, tokoh agama dan masyarakat, yang telah berpartisipasi aktif dalam dialog yang bermartabat ini.

Sementara itu, Camat Obi, Ali Lajaharia, menyambut positif langkah PDAM. Baginya, ini bukan sekadar pertemuan biasa, tapi jembatan baru menuju hubungan yang lebih terbuka antara pelayanan dan rakyat.

“Saya harap setiap perubahan kebijakan ke depan harus lebih terbuka dan menyeluruh. Jangan biarkan masyarakat mendengar dari kabar burung, tapi dari suara resmi PDAM sendiri,” ungkapnya penuh harap.

Di penghujung hari, air mungkin masih mengalir dengan tekanan yang tak selalu stabil. Tapi di balik pertemuan itu, ada aliran baru, komunikasi yang terbuka, harapan yang tumbuh dan janji untuk tidak lagi membiarkan keresahan warga mengendap tanpa jawaban.

(Hardin CN)

Pelabuhan Kesetiaan, Hud Hi Ibrahim Kembali Pimpin Demokrat Halsel

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN — Dalam pelataran waktu yang tenang namun sarat makna, sosok yang sempat menepi dari panggung utama kini kembali mengisi ruang kepemimpinan dengan tegap dan keyakinan yang menyala. Hud H. Ibrahim, nama yang tak asing di kalangan pejuang demokrasi Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), resmi kembali memimpin Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat setelah beberapa waktu dijabat oleh pelaksana tugas.

Kepastian itu hadir dalam bentuk selembar Surat Keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, yang diserahkan langsung oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat Malut, M. Rahmi Husen, didampingi dua pengurus pusat, di tengah khidmatnya Rapat Kerja Daerah yang digelar di Hotel Sahid Bela, Kamis (26/6/2025).

Bukan sekadar penyerahan mandat, tetapi sebuah isyarat bahwa kepercayaan itu tumbuh kembali, seperti benih yang tak pernah benar-benar mati, hanya menunggu musimnya untuk bangkit.

Hud H. Ibrahim, dalam nada syukur dan tekad yang mendalam, mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang dikembalikan kepadanya. Ia berjanji akan membawa Partai Demokrat Halsel melangkah lebih teratur, lebih terarah dan lebih menyatu dengan denyut rakyat.

“Dengan amanah ini, saya tidak hanya kembali, tetapi juga bangkit. Saya siap bekerja lebih keras, menyusun kembali barisan dan memastikan Demokrat menjadi suara yang dicintai rakyat,” ucapnya dengan mata yang menyiratkan tekad baja.

Di hadapan kader dan simpatisan, Hud menyerukan satu kata kunci: soliditas. Ia mengajak seluruh pengurus dan kader agar berjalan dalam satu barisan, menjauhkan perpecahan dan menguatkan pondasi Partai dari Desa hingga pusat.

“Kita satu perahu. Jangan ada yang mengayuh ke arah berlawanan. Kita bergerak bersama, terstruktur, sistematis dan masif. Sebab, kekuatan sejati bukan pada jumlah, melainkan pada kesatuan,” tegasnya.

Langkah pertamanya, kata Hud, adalah melakukan evaluasi menyeluruh, dari pucuk hingga akar, dari cabang hingga ranting. Sebab, katanya, pohon Partai yang rindang mesti memiliki akar yang kokoh di tanah rakyat.

“Pembenahan struktur hingga ke Desa bukan sekadar pekerjaan administratif. Ini adalah langkah strategis untuk memastikan denyut Partai terasa di seluruh nadi masyarakat,” pungkasnya, seolah menutup dengan sajak.

Dalam dunia yang sering gaduh oleh ambisi, kehadiran Hud terasa seperti napas baru. Bukan hanya kembali sebagai pemimpin, tetapi juga sebagai harapan yang tumbuh perlahan. Namun pasti dari tanah Halsel. (Hardin CN)