Ali Zaidun Pertanyakan Transparansi Anggaran Desa Maffa Tiga Tahun Terakhir

HALSEL, CN – Politisi senior Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel),  Provinsi Maluku Utara (Malut), Ali Zaidun, menyoroti transparansi pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan di Desa Maffa, Kecamatan Gane Timur, selama Tahun Anggaran 2023, 2024, dan 2025.

Ali mempertanyakan keterbukaan informasi terkait berbagai program dan kegiatan yang bersumber dari anggaran desa dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui rincian perencanaan, pelaksanaan, hingga realisasi anggaran yang digunakan Pemerintah Desa (Pemdes).

“Keterbukaan informasi merupakan hak masyarakat. Karena itu, pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran desa perlu disampaikan secara terbuka agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan pembangunan di desanya,” ujar Ali, kepada wartawan cerminnusantara.co.id,  Senin (1/6/2026).

Ia juga menyoroti tidak terlihatnya papan informasi kegiatan maupun realisasi anggaran desa yang biasanya digunakan sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat.

“Saya meminta agar dokumen realisasi kegiatan dan laporan pertanggungjawaban anggaran Tahun 2023, 2024, dan 2025 dapat diakses sesuai ketentuan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat,” tutupnya.

Dalam keterangannya, Ali Zaidun juga menyampaikan kritik keras terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halsel di bawah kepemimpinan Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba dan Wakil Bupati Helmi Umar Muchsin.

Ali menilai pemerintahan Bassam-Helmi belum memenuhi harapan masyarakat terkait keterbukaan informasi mengenai hasil audit Dana Desa (DD) Maffa.

“Saya menilai pemerintahan Bassam dan Helmi gagal memenuhi komitmennya kepada masyarakat terkait penyampaian hasil audit Dana Desa Maffa. Sebab, pernah ada janji bahwa hasil audit tersebut akan disampaikan kepada masyarakat, tetapi sampai saat ini masyarakat belum menerima penjelasan secara terbuka,” kata Ali Zaidun.

Menurut Ali, penyampaian hasil audit kepada publik penting dilakukan guna menjawab berbagai pertanyaan masyarakat serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Sementara itu, Kepala Desa (Kades) Maffa, Hairun Hamid, telah dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp terkait sorotan tersebut. Namun hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kades Maffa sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. (Hardin CN)

Melewati Masa Kontrak 2025, Proyek Darurat BPBD Halsel di Desa Maffa Belum Rampung hingga 2026

HALSEL, CN – Proyek penanganan darurat bencana berupa normalisasi dan penguatan tebing sungai di Desa Maffa, Kecamatan Gane Timur, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), menuai sorotan karena molor. Pasalnya, proyek bernilai fantastis Rp 3,9 miliar yang dikerjakan CV. Mita Atamari itu hingga kini belum juga rampung, meski masa kontrak telah lama berakhir.

Berdasarkan papan informasi proyek yang terpasang di lokasi, kegiatan tersebut bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2025 dengan waktu pelaksanaan selama 150 hari kalender. Artinya, proyek ini seharusnya sudah selesai pada tahun 2025. Namun ironisnya, saat ini sudah memasuki Januari 2026, pekerjaan di lapangan masih tampak terbengkalai.

Hasil pantauan wartawan cerminnusantara.co.id belum lama ini menunjukkan kondisi proyek yang jauh dari kata selesai. Di lokasi terlihat tumpukan batu yang belum tertata rapi dan satu unit alat berat yang terparkir disekitar sungai.

Bahkan pada salah satu titik, tampak bangunan penahan tebing berupa struktur beton memanjang yang baru dikerjakan sebagian. Di sisi kiri beton terlihat susunan batu kosong tanpa pengikat yang rapi, sementara di sisi kanan hanya berupa jalan tanah yang belum dipadatkan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pekerjaan terkesan setengah hati dan jauh dari standar penyelesaian proyek senilai miliaran rupiah.

Lebih memprihatinkan lagi, proyek yang mengatasnamakan “penanganan darurat bencana” justru terkesan tidak darurat dalam pelaksanaannya. Jika benar proyek ini ditujukan untuk melindungi masyarakat dari ancaman banjir, maka keterlambatan penyelesaian jelas merupakan bentuk pengabaian terhadap keselamatan warga sekitar.

Saat berada di lokasi, wartawan cerminnusantara.co.id juga sempat menanyakan langsung kepada salah seorang pekerja terkait mandeknya pekerjaan tersebut. Pekerja itu mengatakan bahwa pihak kontraktor saat ini sedang berada di Jakarta.

“Bos ada di Jakarta,” ujar pekerja tersebut singkat.

Wartawan cerminnusantara.co.id juga telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Halsel, Aswin Adam, di ruang kerjanya saat masih menjabat sebagai Kepala BPBD Halsel. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena yang bersangkutan sedang berada di luar kantor atau menghadiri agenda bersama Bupati Halsel, Hasan Ali Bassam Kasuba.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak kontraktor maupun Kepala BPBD Halsel yang baru dilantik Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba, masih dalam upaya konfirmasi kembali terkait alasan keterlambatan pekerjaan, apakah ada addendum kontrak, denda keterlambatan, atau justru pembiaran yang disengaja. (Hardin CN)