HALSEL, CN – Ketua Barisan Rakyat Sarumah (BARAH), Ady Hi Adam, membandingkan kepemimpinan almarhum Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), Usman Sidik, dengan pemerintahan Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba dan Wakil Bupati Helmi Umar Muchsin.
Menurut Ady, semasa almarhum Usman Sidik memimpin Bumi Sarumah, komitmen pemberantasan korupsi, khususnya penyalahgunaan Dana Desa (DD), terlihat lebih tegas. Ia menilai pemerintah saat itu memberikan sinyal kuat bahwa setiap penyalahgunaan anggaran desa harus diproses sesuai ketentuan hukum.
Sebaliknya, Ady mengkritik pemerintahan Bassam–Helmi yang dinilainya belum menunjukkan ketegasan yang sama dalam menyikapi berbagai dugaan penyalahgunaan kewenangan di tingkat desa. Menurutnya, para Kepala Desa (Kades) justru terkesan tidak memiliki rasa takut terhadap pengawasan maupun penegakan aturan.
Ady juga menyoroti peran Inspektorat Halsel yang menurutnya belum maksimal menjalankan fungsi pengawasan dan audit terhadap pengelolaan Dana Desa. Selain itu, ia menilai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) hanya menerima berbagai laporan dan pengaduan masyarakat tanpa tindak lanjut yang jelas.
Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap komitmen Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan akuntabel.
Ketua BARAH, Ady Hi Adam, mengatakan, perbedaannya sangat jelas. Di era almarhum Bupati Usman Sidik, Kades yang bermain-main dengan Dana Desa merasa diawasi dan tidak leluasa menyalahgunakan kewenangannya.
“Beliau almarhum Bupati Usman Sidik memiliki komitmen yang kuat terhadap pemberantasan korupsi dan tidak memberi ruang bagi siapa pun yang mencoba mengkhianati uang rakyat,” terang Ady, kepada wartawan cerminnusantara.co.id, Sabtu (27/6/2026)
Ady melanjutkan, pada pemerintahan saat ini, ia menilai semangat tersebut tidak lagi terlihat.
“Hari ini kami melihat banyak dugaan penyalahgunaan kewenangan di tingkat desa yang belum ditangani secara serius. Inspektorat yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam audit dan pengawasan justru dinilai tidak menunjukkan langkah yang memberikan efek jera. Sementara DPMD hanya menerima laporan masyarakat tanpa penyelesaian yang jelas. Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa pengawasan terhadap Dana Desa melemah,” ujar Ketua BARAH.
Ady meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halsel memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan transparansi, serta memastikan setiap dugaan penyimpangan diproses sesuai ketentuan hukum. (Hardin CN)







