BARAH Kritik Pemerintahan Bassam–Helmi, Ketegasan Antikorupsi Era Usman Sidik Tak Lagi Terlihat

HALSEL, CN – Ketua Barisan Rakyat Sarumah (BARAH), Ady Hi Adam, membandingkan kepemimpinan almarhum Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), Usman Sidik, dengan pemerintahan Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba dan Wakil Bupati Helmi Umar Muchsin.

Menurut Ady, semasa almarhum Usman Sidik memimpin Bumi Sarumah, komitmen pemberantasan korupsi, khususnya penyalahgunaan Dana Desa (DD), terlihat lebih tegas. Ia menilai pemerintah saat itu memberikan sinyal kuat bahwa setiap penyalahgunaan anggaran desa harus diproses sesuai ketentuan hukum.

Sebaliknya, Ady mengkritik pemerintahan Bassam–Helmi yang dinilainya belum menunjukkan ketegasan yang sama dalam menyikapi berbagai dugaan penyalahgunaan kewenangan di tingkat desa. Menurutnya, para Kepala Desa (Kades) justru terkesan tidak memiliki rasa takut terhadap pengawasan maupun penegakan aturan.

Ady juga menyoroti peran Inspektorat Halsel yang menurutnya belum maksimal menjalankan fungsi pengawasan dan audit terhadap pengelolaan Dana Desa. Selain itu, ia menilai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) hanya menerima berbagai laporan dan pengaduan masyarakat tanpa tindak lanjut yang jelas.

Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap komitmen Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan akuntabel.

Ketua BARAH, Ady Hi Adam, mengatakan, perbedaannya sangat jelas. Di era almarhum Bupati Usman Sidik, Kades yang bermain-main dengan Dana Desa merasa diawasi dan tidak leluasa menyalahgunakan kewenangannya.

“Beliau almarhum Bupati Usman Sidik memiliki komitmen yang kuat terhadap pemberantasan korupsi dan tidak memberi ruang bagi siapa pun yang mencoba mengkhianati uang rakyat,” terang Ady, kepada wartawan cerminnusantara.co.id, Sabtu (27/6/2026)

Ady melanjutkan, pada pemerintahan saat ini, ia menilai semangat tersebut tidak lagi terlihat.

“Hari ini kami melihat banyak dugaan penyalahgunaan kewenangan di tingkat desa yang belum ditangani secara serius. Inspektorat yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam audit dan pengawasan justru dinilai tidak menunjukkan langkah yang memberikan efek jera. Sementara DPMD hanya menerima laporan masyarakat tanpa penyelesaian yang jelas. Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa pengawasan terhadap Dana Desa melemah,” ujar Ketua BARAH.

Ady meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halsel memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan transparansi, serta memastikan setiap dugaan penyimpangan diproses sesuai ketentuan hukum. (Hardin CN)

Ali Zaidun Sentil Persoalan Dana Desa Maffa dan Saketa, Minta Bupati Tak Sekadar Umbar Janji

HALSEL, CN – Politisi senior Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara (Malut), Ali Zaidun, kembali menyoroti berbagai persoalan yang diduga berkaitan dengan realisasi anggaran Dana Desa (DD) di sejumlah desa di wilayah Halsel.

Menurut Ali, dari total 249 desa di Halsel, banyak yang menjadi sorotan publik akibat dugaan permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa. Karena itu, ia kembali menagih janji Bupati Halsel Hasan Ali Bassam Kasuba yang sebelumnya menyatakan akan menindaklanjuti laporan warga, khususnya terkait Desa Maffa, Kecamatan Gane Timur.

Masalah tersebut muncul setelah ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Peduli Negeri (ARPN) bersama Pemuda Pemudi Faisinglo menggelar aksi massa saat kunjungan kerja Bupati Halsel beberapa waktu lalu.

Dalam aksi tersebut, massa mendesak Bupati untuk mencopot Harun Hamid dari jabatannya sebagai Kepala Desa (Kades) Maffa. Tuntutan itu berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023, 2024, dan 2025.

Saat menemui massa, Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba meminta waktu satu minggu untuk menindaklanjuti laporan warga. Ia juga menginstruksikan Camat Gane Timur untuk memfasilitasi pertemuan antara Pemerintah Desa dan masyarakat guna mencari solusi atas persoalan yang dipersoalkan warga.

Menanggapi hal itu, Ali Zaidun meminta Bupati segera merealisasikan janjinya dan mengambil langkah nyata terhadap berbagai laporan masyarakat.

“Bupati pulang dari tanah suci harus bereskan masalah. Jangan lagi berjanji-janji. Kami sudah muak, bahkan muntah dengan janji Bupati,” tegas Ali kepada wartawan melalui pesan WhatsApp, Selasa (2/6/2026).

Mantan anggota DPRD Halsel dua periode itu juga menyinggung persoalan yang terjadi di Desa Saketa, Kecamatan Gane Barat, di mana warga sempat memalang kantor desa sebagai bentuk protes atas dugaan penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan Kepala Desa Idjul M. Kiat.

Ali menegaskan, sebagai kepala daerah, Bupati harus mengambil tindakan tegas dan tidak membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut.

“Dokumen realisasi anggaran itu bukan ilmu azimat yang dibungkus lalu disimpan. Kami menunggu tindakan Pak Bupati, bukan omong-omong,” pungkasnya. (Hardin CN)

HPN 2026, Bupati Halsel: Wartawan Adalah Suara Rakyat

BANTEN, CN – Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), Hasan Ali Bassam Kasuba, menegaskan bahwa pers merupakan garda terdepan dalam menangkal penyebaran berita bohong atau hoaks di tengah masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Bupati Bassam Kasuba saat menghadiri puncak acara Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Kawasan Pemerintahan Provinsi Banten, Senin (9/2/2026).

Menurut Bassam, insan pers memiliki peran penting dalam menegakkan kebenaran dan keadilan melalui penyampaian informasi yang akurat kepada publik. Media massa, lanjutnya, memiliki tanggung jawab atas setiap produk jurnalistik yang dipublikasikan, berbeda dengan informasi di media sosial yang sering kali tidak disertai tanggung jawab.

“Berbeda dengan media sosial yang ekspresinya kadang tidak bertanggung jawab. Banyak informasi bohong dan fitnah yang justru memicu konflik di masyarakat,” ujarnya.

Politisi PKS Halsel itu menambahkan, pers juga menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah dalam menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi di lapangan.

“Wartawan adalah suara rakyat, bahkan menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif,” katanya.

Mantan Wakil Bupati Halsel ini menilai, ketika terjadi persoalan di berbagai sektor, media hadir untuk menyampaikan kondisi sebenarnya kepada publik.

“Kalau ada infrastruktur rusak, rumah warga tidak layak huni, atau persoalan lain, media cepat memberitakan sehingga menjadi perhatian pemerintah. Dalam situasi konflik pun, pers tetap berada di depan menyampaikan informasi kepada masyarakat,” pungkasnya.

Turut mendampingi Bupati Bassam Kasuba, Ketua PWI Provinsi Asri Fabanyo, Sekretaris PWI Provinsi Samsir Hamajen, Ketua PWI Halsel Samsudin Chalil, Sekretaris PWI Halsel Susadam Hi. Din, serta sejumlah pengurus PWI Halsel.

Kalau mau, saya bisa buatkan juga versi lebih tajam (gaya headline media online) atau versi rilis resmi (lebih formal). (Hardin CN)

Mantan Anggota DPRD Halsel Desak Bupati Bassam Kasuba Benahi Dugaan Pungli, Bahkan Diminta Mundur

HALSEL, CN – Mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), Ali Jaidun, menyoroti dugaan praktik Pungutan Liar (Pungli) di Dinas Pendidikan Halsel.

Menurutnya, praktik tersebut mencerminkan mental birokrasi yang rusak dan merupakan bentuk kejahatan. Ali bahkan mengutip pesan Panglima Besar Jenderal Sudirman bahwa kejahatan dapat berjalan mulus jika orang-orang baik memilih diam.

“Wahai orang-orang dekat Bapak Bupati yang membaca berita ini, bahwa ada dugaan pungli di Disdik Halsel. Tolong beri tahu Pak Bupati agar ada gerakan menyelesaikan hal ini,” ujar Ali, Jumat (29/8/2025).

Mantan legislator Halsel itu menilai kondisi birokrasi saat ini justru membuat masyarakat geram. Ia menegaskan bahwa Bupati Halsel, Hasan Ali Bassam Kasuba, tidak seharusnya hanya sibuk menerima penghargaan di pusat tanpa memperhatikan kondisi internal pemerintahannya.

“Bupati Halsel jangan hanya ke pusat untuk ambil sertifikat penghargaan lalu balik ke sini. Tapi benahi dulu birokrasi di daerah. Karena setiap hari berita muncul, masyarakat yang selalu jadi korban. Kalau Bupati tidak mampu, lebih baik mundur secara negarawan, daripada negeri ini tambah hancur,” tegas Ali.

Ali dengan lantang meminta agar Bupati Halsel Bassam Kasuba segera mundur dari jabatannya jika tidak mampu melakukan perbaikan nyata di tubuh birokrasi.

Meski begitu, Ali Jaidun tetap menyampaikan permohonan maaf kepada Bupati. Ia menegaskan bahwa kritik kerasnya ini merupakan jeritan masyarakat, terutama kelompok pinggiran, akibat lemahnya tata kelola pemerintahan.

“Akibatnya, masyarakat pinggiran tetap jadi korban. Negeri Sarumah seolah dijadikan ajang percobaan riset pungli,” pungkasnya mengakhiri. (Hardin CN)

Surat Terbuka untuk Bupati Halsel Terkait Perilaku Mantan Kades Sayoang Setelah dan Sebelum Diberhentikan

HALSEL, CN – Salah satu Akun Facebook Peserta Anonim membagikan surat terbuka yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), Hasan Ali Bassam Kasuba pada Minggu 15 Juni 2025. Surat tersebut membahas tentang perilaku Kepala Desa (Kades) Sayoang, Kecamatan Bacan Timur, Herson Matoro, yang setelah diberhentikan maupun sebelum diberhentikan dan dugaan penggelapan anggaran Dana Desa (DD).

Surat terbuka tersebut mendapat perhatian di media sosial setelah dibagikan di grup Facebook INFO HALSEL.

Berikut isi lengkap terkait surat terbuka yang viral di media sosial Facebook tersebut:

Surat terbuka kepada YTH Bpk Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba,

Dan dua instansi Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dalam hal ini Inspektorat dan DPMD.

Terkait dengan Kades Sayoang Herson Matoro yang telah menghancurkan martabat dan harga diri kampung Sayoang.

Setelah dinonaktifkan oleh Bpk Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba dan ditindak oleh DPMD dalam hal ini Bapak Zaki Abdullah Wahab. Namun, sayangnya Kades Sayoang Herson Matoro semakin brutal setelah diberhentikan hari itu juga dia minum dan mabuk sampai tertidur dijalan disaksikan masyarakat Sayoang.

Pertanyaannya, apakah Bapak Bupati Bassam Kasuba mengembalikannya kembali setelah waktu yang telah ditetapkan bahwa hanya diberhentikan sementara. Artinya, pembinaan, dengan etika oknum seperti ini.?

Dan untuk diketahui bahwa Kades Sayoang Herson Matoro dalam Tahun berjalan angaran Dana Desa ditahap  pertama dengan

nominal hampir empat ratus juta rupiah itu sama sekali sepersen pun tidak ada penggunaannya dalam Desa. Semuanya telah dia selewengkan.

Kami harap Dinas terkait Inspektorat agar segera memanggil Kades Sayoang supaya mempertanggung jawabkan.

Untuk ketahuan Bapak Zaki bahwa Kades Sayoang Herson Matoro sekarang dia telah melarikan diri dan informasi yang kami dengar bahwa Kades Sayoang sekarang berada di Sulawesi Utara dimana beliau kembali bersama selingkuhannya dan informasi ini

juga Bapak Zaki sendiri telah mengetahui karena istrinya Kades Sayoang Herson Matoro telah memberitahukan kepada Kepala Dinas DPMD. Jadi Bapak Zaki harus bertindak agar segera memanggil Kades Sayoang Herson Matoro agar segera melimpahkan semua temuannya.

Ada bukti-bukti yang banyak tentang temuannya Kades Sayoang yang dalam kepemimpinannya selama hampir Tiga Tahun ini dan temuannya tidak main-main hampir tembus dua miliar.

Terimakasih buat Bapak Bupati dan seluruh Kepala Dinas yang terkait agar bisa merespon permohonan kami.

Surat terbuka ini memicu perbincangan hangat di media sosial dan menjadi perhatian masyarakat Halsel. (Hardin CN)

Praktisi Hukum dan Akademisi Desak Bupati Halsel Tindak Tegas Oknum Kadis yang Diduga Konsumsi Miras Ditempat Umum

HALSEL, CN – Perilaku yang tak pantas dilakukan oknum Kepala Dinas (Kadis) di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), menjadi sorotan, karena diduga kuat mengonsumsi Minuman Keras (Miras) ditempat umum.

Pasalnya, oknum Kadis berinisial IF ini, sedang asik menikmati Miras bersama sejumlah pemuda dipinggir jalan disamping SPBU Labuha pada Jumat malam (24/52/025).

Hal ini mendapat sorotan dari Praktisi Hukum, Mudafar Hi Din dan Akademisi STAI Alkhairaat Labuha, Muhammad K. Faisal. Keduanya mendesak Bupati Halsel, Hasan Ali Bassam Kasuba, segera menindak tegas kepada oknum Kadis tersebut.

Mudafar Hi Din kepada media ini, Sabtu (24/5), meminta kepada Bupati Halsel, Hasan Ali Bassam Kasuba untuk segera memanggil dan memeriksa oknum Kadis.

Menurutnya, apa yang dilakukan oknum Kadis itu, tak pantas lantaran telah mengonsumsi Miras ditempat umum seperti yang diberitakan.

“Panggil dan periksa, jika terbukti benar-benar melakukan. Maka Bupati Halmahera Selatan, harus konsisten tindak tegas. Karena ini soal etika pejabat dan menjadi contoh tidak baik terhadap masyarakat pada umumnya,” pinta Praktisi Hukum, Mudafar Hi. Din.

Pengacara Muda itu, kemudian menguraikan bahwa sebagaimana  Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sanksi Bagi Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Pelanggaran Etik.

“Sekali lagi, Bupati harus merespon cepat hal ini dengan menelusuri kebenaranya. Jika terbukti benar adanya hal ini, maka harus ditindak sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Mudafar.

Sementara saat itu, Akademisi, Muhammad K. Faisal menyinggung pernyataan Bupati Halsel, Hasan Ali Bassam Kasuba, terkait larangan konsumsi miras bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Desa (Kades), hingga tenaga P3K.

Dimana, belum genap sepekan sejak imbauan tersebut disampaikan dalam apel gabungan, sejumlah oknum pejabat daerah justru mengkonsumsi miras secara terbuka.

Muhammad K. Faisal membeberkan, salah satu pejabat yang diketahui menjabat sebagai Kepala Dinas di lingkup Pemerintah Daerah (Pemda) Halsel, didapati tengah duduk santai di tepi jalan sambil menikmati miras bersama beberapa orang. Aksi tersebut bahkan dilakukan di ruang terbuka dan tanpa merasa bersalah.

Mirisnya, hingga berita ini diturunkan, belum terlihat adanya tindakan tegas maupun pernyataan resmi dari Bupati Halsel terhadap kasus tersebut. Publik mulai mempertanyakan komitmen dan ketegasan sang Bupati muda terhadap ucapannya sendiri.

Akademisi STAI Alkhairaat Labuha, M. Kasim Faisal, menilai kejadian ini bukan hanya sekadar pelanggaran disiplin, tetapi juga mencerminkan krisis moral di tubuh birokrasi daerah.

“Ini bukan sekadar soal aturan ASN, tapi sudah masuk pada ranah degradasi etika dan tanggung jawab moral pejabat publik. Jika ini dibiarkan, akan merusak citra pemerintahan secara keseluruhan,” ungkap Kasim, Sabtu (25/5).

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Cimot itu mengatakan, pembiaran terhadap pelanggaran ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan tidak adanya komitmen nyata dari pimpinan daerah dalam menegakkan disiplin birokrasi.

“Kalau aturan hanya jadi ucapan di mimbar apel, lalu tidak ada tindak lanjut saat dilanggar, maka wibawa pemerintah daerah bisa hancur. Ini soal keteladanan. Kalau pemimpin tidak berani ambil sikap, maka jangan heran jika publik mulai kehilangan kepercayaan,” tegasnya.

Ia pun mendesak agar Bupati Bassam segera mengambil langkah konkret dan menjatuhkan sanksi tegas kepada pejabat yang terbukti melanggar larangan konsumsi miras, guna menjaga citra pemerintahan yang bersih dan bermartabat.

“Ini momentum bagi Bupati untuk membuktikan bahwa dirinya konsisten dan serius dalam menata birokrasi. Jangan sampai publik menilai bahwa imbauan itu hanya sebatas simbolik tanpa komitmen,” tambahnya mengakhiri. (Hardin CN)