Cermin Nusantara

HALSEL, CN: Bangku pendidikan adalah dimna guru memberikan ilmu pengetahuan yang iya dapatkan kepada muritnya secara formal, bagian dari untuk memanusiakan manusia, namun kondisi Proses belajar mengajar sangat memprihatinkan

SMP Al-Khairat Nurulliaro yang berada di Desa Liaro, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel). di ketahui sekolah ini kekurangan tenaga guru, sehingga mengakibatkan siswa kurang maksimal dalam proses belajar mengajar.

Bukan hanya itu, Kepala Sekolah SMP Al-Khairaat Nuruliaro pun dipertanyakan dalam keaktifannya di sekolah, karena tak kunjung datang ke Sekolah kepsek ibarat Bang Toib dan para siswa ibarat anak ayam kehilangan induknya.

Ironisnya, pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan juga tak memperhatikan sekolah tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Nurjana dj. Sao, Pada cerminusantara.com Senin (26/8/2019).

“Sebenarnya ada 5 orang guru, namun untuk guru tetapnya hanya 3 guru. Dan sementara dua guru lainnya, hanya mengontrak mata pelajaran IPS dan Bahasa Indonesia dan kedua guru ini hanya bersifat guru pembantu. Selain itu, kepala sekolah sementara diketahui nonaktif. Dan kami juga tidak menuntut kehadirannya, tapi paling tidak kepala sekolah harus memikirkan kesejahteraan, Karena banyak guru yang mengeluh soal itu, “ungkapnya.

Selain itu kata Nurjana, bahwa Kepala Sekolah hadir di SMP Al-Khairaat Nurulliaro, terkadang hanya 1 sampai 3 bulan sekali. Jadi, bagaimana kepala sekolah bisa mengetahui kondisi sekolah dengan maksimal, jika dalam kurun waktu yang lama baru datang.

“Selain mengeluhkan keaktifan kepala sekolah, kami juga mengeluh soal upah atau kesejahteraan kami, “bebernya.

Nurjana berharap, agar demi kelangsungan sekolah ini tetap stabil, kiranya dewan guru yang ada di sekolah ini bisa ada upah pengajar yang diberikan oleh kepala sekolah Al-Khairaat Nurulliaro.

“Tolong diperhatikan kami para guru-guru yang ada sekarang ini yang juga masih tetap aktif demi kelangsungan para siswa siswi yang ada di sekolah ini. Karena kemarin pada tahun 2018, gaji kami belum dibayar sama sekali dan juga pada tahun 2019 ini kami hanya menerima gaji awal bulan saja, “terangnya.

Sekedar diketahui, upah yang mereka terima hanya pada awal tahun 2019. Namun tidak sesuai dengan jumlah gaji yang sebenarnya, karena gaji pertriwulan sebesar Rp. 1.200.000, namun mereka hanya menerima Rp. 500.000 pertriwulan. (fajrin)

Ternate, CN : Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Korps Pejuang Pemuda Pemudi Indonesia (KPPPI) Maluku Utara, pada hari ini senin, 26 Agustus 2019 menyambangi Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku Utara dalam rangka berkoordinasi sekaligus melaporkan secara resmi dugaan tindak pidana korupsi atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Tahun Anggaran 2017 yang menemukan kerugian keuangan daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pulau Taliabu (Pultab)

Kepada cerminnusantara.com Ketua DPD KPPPI Maluku Utara, Muhammad Saifudin membenarkan bahawa secara kelembagaan telah  melaporkan dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pulau Taliabu atas temuan LHP BPK Nomor 15.A/LHP/XIX.TER/5/2018, Tanggal 21 Mei 2018.

Muhammad Saifudin juga memaparkan temuan BPK tersebut pada sejumla Pekerjaan Dinas Perhubungan Pulau Taliabu, diantaranya :

 1. jumlah kelebihan pembayaran perjalanan dinas senilai Rp. 42.109.559,00,  

2. perjalanan dinas yang tidak di dukung dengan bukti yang memadai, Rp. 347.500.000,00

3. kekurangan volume pembangunan dermaga rakyat Desa Gela, Rp594.413.809,77

4. kekurangan volume pembangunan dermaga rakyat Parigi,  Rp. 214.753.963,00

5. kekurangan volume pembangunan dermaga rakyat Desa Tabona, Rp, Rp202.114.237,58

6. kekurangan volume realisasi belanja modal lahan bandara senilai Rp. 715.292.629,GO

Lanjut Muhammad Saifudi, bahwa temuan BPK khususnya kabupaten Pulau Taliabu tidak hanya di Dinas Perhubungan tetapi ada juga di Dinas lain, Badan dan Bagian pengadaan barang dan jasa, pihaknya pun mengaku akan melaporkan secara bertahap sehingga dengan muda mengawal prosesnya.

“soal temuan tidak hanya di dinas perhubungan, tetapi ada juga di dinas lain, baik Badan maupun Bagian pengadaan barang dan jasa setda Pulau Taliabu, namun untuk mempermudah pengawalan prosesnya, maka di laporkan secara bertahap”. ungkap Saifudin

Terkait proses laporan, dari keterang muhammad saifudin, laporan tersebut di laporkan langsung ke bagian sekretaris Kejaksaan Tinggi nantinya di tindak lanjututi  ke Kepala Kejaksaan untuk di disposisi. Tutup saifudin. (red)

LABUHA, CN : Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Halmahera Selatan mendesak Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, Hi Bahrain Kasuba untuk dapat mengevaluasi Kepala Bidang (Kabid) Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Selatan, Frans fofoki, karena yang bersangkutan dinilai tidak memahami tupoksinya sebagai kepala Bidang olahraga pada dinas kabupaten Halmahera Selatan.

Hal ini di sampaikan oleh Sekretaris Umum KONI Kabupaten Halmahera Selatan, Adi Hi Adam, kepada wartawan, Senin (26/08/2019) di kantor PKK Halsel mengatakan Dalam menghadapi pekan olahraga provinsi (Porprov) yang rencananya di laksanakan pada bulan November mendatang namun Kepala Bidang olahraga Dispora Halsel Frans fofoki tidak memahami tupoksinya sehingga kordinasi antara pihak dalam pelaksanaan Porprov amburadul.

di katakannya selain itu Frans Fofoki, juga dalam penggunaan Anggaran dinilai tidak transparan misalanya Anggaran pembinaan pada 17 Cabang olahraga (Cabor) hanya di berikan 5 cabang olahraga (Cabor) dengan Anggaran per cabang olahraga (Cabor) 1 juta rupiah, olehnya itu Bupati di Desak mengevaluasi yang bersangkutan jika yang bersangkutan tidak di evaluasi maka semua pelaksanaan kegiatan yang di tanganninya akan gagal karena tingkat kordinasi sangat lemah dengan komite olahraga Nasional Indonesia (KONI) kabupaten Halmahera Selatan. Pintahnya.

Sementara itu Kepala Bidang olahraga (Kabid) Dispora Halsel Frans Fofoki saat di konfirmasi melalui saluran teleponn Senin (26/08/2019) nomornya tidak aktif. (Bur)

TERNATE, CN : Bidang Sejarah dan Cagar Budaya, Dinas Kebudayaan Kota Ternate terus menunjukan keseriusanya untuk merebut titik nol jalur rempah yang diusulkan untuk menjadi warisan budaya dunia ke UNESCO. Keseriusan tersebut dilihat dari pameran yang bertajuk ” Literasi Rempah dan Pemajuan Budaya ” yang dilakukan sebagai rangkaian kegiatan lanjutan dari kegiatan sebelumnya yang berlangsung di benteng Oranje, jln Hasan Boseir Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah, Senin (26/08/2019).

Pameran ini digelar dalam benteng Oranje Ternate dimulai dari tanggal 25 hingga 30 Agustus nanti. Berbagai buku referensi yang langka diperoleh dalam berbagai bahasa (Belanda, Spanyol, Inggria) turut dipamerkan.

” Tak hanya itu, akan pula digelar diskusi tentang tema Literasi Rempah pada tanggal 29 Agustus mendatang sebagai upaya untuk mendorong serta memperkuat peran ekosistem kebudayaan sekaligus meningkatkan peran aktif dan kreatif masyarakat dalam agenda pemajuan kebudayaan melalui gerakan literasi, ” jelas Kabid Sejarah dan Cagar Budaya, Rinto Taib,M.Si ketika ditemui oleh cerminnusantara.com pagi tadi.

Rinto Taib menilai rempah tak sekedar tentang kolonialisme, bumbu masakan atau komoditi pertanian. Efek rempah mampuh menembus bilik para kaisar negeri tirai bambu (Tiongkok), obat penawar penyakit hingga obat penambah stamina atau obat kuat. Dalam perjalanannya, sejarah jalur rempah turut mempopulerkan nama besar hingga berperan atas suksesnya perdagangan Suitera.

” Kalau hitunganya hanya sekedar ekonomi, tentu hal itu tidak mungkin sekali bahwa rempah di Ternate sebagai hal yang istimewa akan tetapi lebih dari sekedar rempah, ini soal peradaban sejarah dan budaya sebagai wujut identitas kita,” jelas Rinto saat mendampingi para pengunjung.

Lanjut Rinto, Literasi rempah adalah gagasan sederhana untuk memperkuat narasi tentang upaya kita dalam pengusulan Ternate sebagai Titik Nol Jalur Rempah yang diakui UNESCO nanti sebagai Warisan Budaya Dunia (World Heritage).

” Nagellan City Network yang kini digagas Spanyol adalah peluang emas bagu kita
untuk bersinergi untuk memperkuat narasi pengusulan ke UNESCO tersebut, ” cetus Rinto yang juga seorang peneliti dan penulis

” Dalam kerangka itulah Dinas Kebudayaan Kota Ternate menggelar Pameran bertajuk “Literasi Rempah dan Pemajuan Kebudayaan” sebagai lanjutan dari Workshop tentang Rempah dan Warisan Nilai Budaya yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu, ” sambung Rinto.

Amatan cerminnusantara.co, bukan saja peninggalan wahana sejarah rempah dan cagar budaya yang ikut dipamerkan, namun menariknya literasi perjuangan kemerdekaan Bangsa Indonesia yang berkaitan pun ikut dipajang dalam pameran tersebut. (im)

HALBAR, CN: Kepala Desa (KADES) Akeara Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) Okto M. Sahabang yang melakukan pemberhentian perangkat desa menuai banyak protes dan menjadi keresahan bagi masyarakat setempat, namun menurut Kepala Desa, bahwa pemberhentian tersebut sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku.

Hal ini diungkapkan oleh Kades Akeara, Okto M. Sahabang kepada cerminnusantara.com saat di temui dikantor desa Akeara, Kec. Jailolo Selatan, Rabu (06/08/19) siang tadi.

Dia menjelaskan, pemberhentian tersebut jelas diatur dalam pasal 51 ayat 3 UU No 6 TA 2014 tentang Desa, sehingga pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa adalah hak penuh kepala desa UU memberikan keleluasan dan kewenangan kepala desa dalam menggantikan dan mengangkat perangkat desa tetapi ada batasan-batasan dan mekanisme yang jelas.

“Kan ada mekanismenya, tidak semena – mena langsung diganti, kalaupun kesalahanya sudah jelas harus diusulkan kepada Pemerintah Kecamatan,” tegas Okto

Lanjut Okto, rujukan dalam hal memberhentian perangkat desa juga termaktup dalam Permendagri No 83 TA. 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Perda No 8 TA. 2016 yang mengatur tentang kaur lama dan kaur yang baru.

“Jadi terkait pemberhentian perangkat desa Badan Permusyawarat Desa (BPD) juga tidak bisa terlibat sebab saya kepala desa hanya membangun komunikasi dari pihak Kecamatan dalam hal itu Camat,” ungkap Okto yang juga mantan Kaders GMNI Halbar itu.

Okto menambahkan, “tidak sewenang-wenang kepala desa memberhentikan perangkat desa. ini hanya ada sekelintir orang yang ingin memprovokasi dan membuat keresahan atas nama masyarakat saja”. (fs)

Halsel, CN : Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara periode 2020-2025, sejumla Calon Kepala Daerah (CAKADA) mulai bermunculan.

Kepada cerminnusantara.com, Muhammad Hi. Ismail (MHI) minggu dini hari menyampaikan keseriusan sikapnya untuk bertarung sebagai Calon Bupati Halmahera Selatan 2020 mendatang

MHI, menjelaskan keseriusannya bertarung ini atas permintaan sejumlah tokoh dan masyarakat di halmahera selatan yang mendorong dirinya untuk maju sebagai calon bupati

“keseriusan saya maju ini karena sejumlah tokoh dan masyarakat yang medorong saya untuk maju calon bupati. Ungkap MHI

Pria yang juga mantan Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara ini telah mendaftar di Partain Amanat Nasional (PAN) Halmahera Selatan Pekan Kemarin, dan rencananya besok 26/08/2019 pihaknya mendaftar ke Partai Golkar, dirinya juga mengaku suda berkomonikasi dengan partai Golkar, PKPI dan PKS, bahkan dirinya berharap PKS bisa memberikan rekomendasi kepadanya sebagai calon bupati Halmahera Selatan.

“Saya suda mendaftar ke PAN, besok baru ke Golkar, untuk komunikasi partai, saya sudah komunikasi dengan Golkar, PKPI dan PKS, dan saya berharap PKS bisa memberikan Rekomendasi ke saya. ungkap MHI

Di kesempatan ini MHI juga berharap kepada masyarakat halsel yang selalu memberikan dukungan kepadanya agar tidak termakan isu yang salin menjatuhkan. Tutup MHI. (red)