Cermin Nusantara

Karo Ops Polda Malut Berikan Pembekalan Kepada Satgas Pamrahwan Yon Armed 8/105 Tarik

Berita Daerah Biro Ternate|oleh

TERNATE, CN – Karo Ops Polda Malut Kombespol Juwari S.H, M.H, bertempat di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate memberikan pembekalan kepada satuan tugas pengamanan daerah rawan Yonif ARMERD 8/105 Tarik Jember sebelum melaksanakn tugas di wilayah Maluku Utara.

Kegiatan ini di hadiri juga oleh Gubernur Maluku Utara yang di wakili oleh Staf Ahli Gubernur Bpk. Idham Umasangadji, Danrem 152 Babullah Brigjen (TNI) Imam Sampurno Setiawan, Pejabat utama Korem 152 babullah, Dansatgas Unit Raider Khusus 732 Banau dan Dansatgas Yonif Armed 8 Huyatayuda, Senin (4/1/2021) pagi tadi.

Dalam pembekalanya Karo Ops Polda Malut menyampaikan tentang situasi dan kondisi serta karakteristik di wilayah Prov. Maluku Utara, yang terdapat potensi ganguan hingga adat kebiasan masyarakat Maluku Utara.

“Situasi dan kondisi di wilayah Maluku Utara pada umumnya dalam keadaaan aman dan terkendali, untuk karakterisitik wilayah di Maluku Utara berupa kepulauan-kepulauan, serta terdapat 9 (sembilan) Kabupaten/Kota, serta untuk potensi gangguan di wilayah Maluku Utara pada umumnya di dominasi permasalahan Tapal batas, Konflik kepengurusan/internal Agama, permasalahn terkait Pilkada Dll,” Jelas Karo Ops.

Ia melanjutkan, dengan adanya kehadiran Satgas TNI ini bisa memperkuat Sinergitas serta selalu bersinergi dengan POLRI dalam menjaga dan menciptakan rasa aman kepada masyarakat Maluku Utara.

“Kami berharap dalam pelaksaan tugas di wilayah Maluku Utara Satgas Pamrahwan dari Yonif ARMERD 8/105 Tarik Jember dapat bersama-sama bersinergi dengan instansi pemerintah khusunya POLRI dalam menjaga, menciptakan rasa aman kepada masyarakat Maluku Utara, mendukung program-program pemerintah dalam penangan pandemik Cov-19 dan dalam pelaksanaan tugas tetap mengutamakan prosedur kesehatan (prokes) Cov-19, dan tak lupa semoga tuhan yang maha esa Allah S.W.T melindungi dan merahmati kita dalam pelaksaan tugas di wilayah Maluku Utara,” Tuturnya.

Dilokasi yang sama, Sebelumnya Karo Ops Polda Malut juga menghadiri kegiatan Upacara penyambutan Satgas Unit Raider Khusus 732 Banau yang selesai melaksanakan tugas di wilayah Provinsi Maluku dan Satgas Yonif Armed 8 Huyatayuda Tariq Jember.

Kegiatan Upacara ini di pimpin Oleh Danrem 152 Babullah Ternate Brigjen (TNI) Imam Sampurno Setiawan, yang mana dalam amanatnya Danrem menyampaikan ucapan terima kasih kepada personil TNI yang telah melaksanakan tugas dengan baik di wilayah Maluku Utara. (Ridal CN)

Personel Polda Kawal Vaksin Sinovac untuk Wilayah Maluku Utara

Berita Daerah Biro Ternate|oleh

TERNATE, CN – Vaksin Covid-19, pagi tadi, Senin (4/1/2021), tiba di Bandara Sultan Babullah Ternate dengan menggunakan Pesawat Batik Air dengan Nomor Penerbangan ID-6140 yang membawa 5 Koli Vaksin Covid-19 sebanyak 7.160 Pcs dari Jakarta yang Kemudian dilakukan Pengamanan dan Pengawalan Oleh Pihak Kepolisian Daerah Maluku Utara.

Sementara itu Kabidhumas Polda Malut Kombes Pol. Adip Rojikan, S.I.K., M.H, saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa, Setelah Vaksin ini Tiba dibandara Sultan Babullah Ternate, Personel Gegana Brimob Polda Maluku Utara langsung melakukan penyemprotan cairan Disinfektan terhadap mobil yang mengangkut dan 5 Koli Vaksin yang akan di bawa ke RSU Chasan Boesoirie.

Lanjut dia, setelah di lakukan penyemprotan disinfektan Personel Polda Maluku Utara melakukan pengawalan Vaksin Sinovac Tersebut Ke RSU Chasan Boesoirie yang melibatkan 2 Unit R4 dan 2 Unit R2 Milik Lantas, serta 2 Unit R2 dan 5 unit R4 milik Gegana Polda Malut.

“Pengawalan ini merupakan langkah Kepolisian Khususnya Polda Maluku Utara untuk menjamin Vaksin yang dikirim Pemerintah Pusat untuk Masyarakat khususnya di Maluku Utara dapat Terjaga dengan Aman Sampai ditempat Tujuan,” jelas Kabidhumas.

Kata Kabidhumas, Dengan datangnya vaksin sinovac ini bukan berarti tingkat kedisiplinan dalam melaksanakan protokol kesehatan menjadi menurun tapi harus tetap terjaga dan di tingkatkan.

“Semoga penyebaran covid 19 segera berakhir, Aamiin,” tutup Kabidhumas. (Ridal CN)

Kembali Cemarkan Nama Baik, Oknum Karyawan CV. Taliabu Indonesia Mandiri Terancam Dipolisikan

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Salah seorang oknum Karyawan CV. Taliabu Indonesia Mandiri yang diketahui bernama SM alias Sahmudin Musa kembali berulah melalui Media Sosial (Medsos).

Lewat Akun Facebook pribadinya, Sahmudin Musa mengeluarkan kata-kata yang diduga telah mencemarkan nama baik Kepala Desa Liaro Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel).

“Faktanya di Liaro Kecamatan Bacan Timur di bagikan 250 dan 430,” tulis Sahmudin Musa di kolom komentar saat menanggapi salah satu pengguna Akun Facebook.

Selain itu, Sahmudin Musa kembali mengatakan bahwa Pemerintah Daerah juga pun mengetahui hal tersebut.

“Dan Pemerintah Daerah pun mengetahui itu. Dan lebih parahnya lagi mala bapa Bupati mengatakan di depan masyarakat Liaro, bahwa tara usa baku lapor soalnya BLT itu bukan ngni pe harga kalap, bertempat di Mesjid Liaro,” cetus Oknum Karyawan CV. Taliabu Indonesia Mandiri itu.

Kepada wartawan cerminnusantara.co.id, Senin (4/1/2021) Kepada Desa Liaro, Najarlis Hi. Mansur mengungkapkan, melalui Akun Facebook Sahmudin Musa juga membawa-bawa nama Bupati. Padahal menurut Najarlis, apa yang di tuduhkan Sahmudin Musa terhadap Bupati itu tidak benar.

“Karena pak Bupati pada saat ke Desa Liaro hanya ajang silaturahim dan sekaligus mengingatkan agar warga selalu mematuhi Protokol Kesehatan di tengah Covid-19,” ungkap Kades Liaro.

Padahal persoalan BLT, lebih lanjut Najarlis menjelaskan, jika terjadi dinamika. Maka semua harus di bicarakan melalui jalur Musyawara.

“Apa yang di tuduhkan saudara Sahmudin Musa kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah merupakan perbuatan melanggar,” tegasnya.

Oleh sebab itu, jika dalam waktu dekat ini Sahmudin Musa akan kembali dilaporkan ke Polres Halsel.

“Dalam jangka waktu dekat ini, jika saudara Samsudin Musa tidak menarik ucapan serta meminta maaf, maka akan saya kembali melaporkan ke pihak yang berwajib atas perbuatan dugaan pencemaran baik yang dilakukan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Sahmudin Musa pernah dilaporkan ke Polres Halsel terkait dengan kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Kepala Desa Liara, Najarlis Hi. Mansur.

Namun, kata Najarlis bahwa Sahmudin Musa mungkin merasa laporan tersebut hanya menakut-nakuti saja, sehingga oknum Karyawan CV. Taliabu Indonesia Mandiri itu berulang kali melakukan pencemaran nama baik. (Red/CN)

Dendam Politik, Bupati Halsel dan Isteri Keduanya Akan Berhentikan Puluhan Kades

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Pasca Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 9 Desember 2020 lalu, Politik balas dendam menghantui di setiap Desa wilayah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Provinsi Maluku Utara (Malut).

Dimana, Pasangan nomor urut 2, H. Usman Sidik dan Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) yang memenangkan suara terbanyak di Puluhan Desa dari 240 Desa, kini menjadi ancaman bagi Kepala Desa.

Sebab, Bahrain Kasuba menggunakan kekuasaannya sebagai Bupati Halsel dan isteri keduanya Nurlela Muhammad mengambil suatu kebijakan dengan cara memberhentikan para Kepala Desa yang diduga tidak komitmen saat momentum Politik untuk mendukung Pasangan Nomor Urut 1, Helmi Umar Muksin dan La Ode Arfan (Hello).

Seperti yang diketahui, terjadi di Desa Rabutdaiyo Kecamatan Pulau Makian dan Desa Sawadai Kecamatan Bacan Selatan kini diberhentikan Bupati Halsel Bahrain Kasuba.

Selain Kepala Desa Rabutdaiyo dan Sawadai, informasi yang dihimpun media ini juga bahwa Puluhan Kepala Desa juga terancam diberhentikan.

Maka, Negeri Halmahera Selatan dengan moto “Satu Rumah” (SARUMA) tersebut masih jauh dari harapan masyarakat.

Oleh karena itu, menghindari terjadinya konflik. Seorang Kepala Daerah, seharusnya bersikap rasional kepada masyarakat demi terciptanya kedamaian. (Red/CN)

Respon JMSI Atas Maklumat Kapolri Mak/1/I/2021

Berita Biro Jakarta|oleh

Jakarta, CN – Organisasi Perusahaan Media Siber, Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) menyayangkan Maklumat Kapolri yang melarang masyarakat mengakses, mengunggah dan menyebarluaskan konten terkait Front Pembela Islam (FPI) baik melalui website maupun media sosial.

Isi dari poin 2 (d) Maklumat Kapolri Mak/1/I/2021 tentang Kepatuhan terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI) yang ditandatangani Kapolri Jenderal Idham Aziz hari ini (Jumat, 1/1) bertentangan dengan prinsip demokrasi yang dianut Negara Kesatuan Republik Indonesia dan hak masyarakat dalam berkomunikasi dan mendapatkan informasi seperti yang diatur di dalam Pasal 28F UUD 1945.

UUD 1945 telah menjamin hak setiap warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, juga hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran komunikasi yang tersedia.

Walaupun Maklumat Kapolri tidak secara tegas menyatakan melarang kegiatan Pers terkait FPI, namun pada praktiknya Maklumat Kapolri dapat digunakan untuk memberangus karya jurnalistik yang selain dilindungi Pasal 28F UUD 1945 juga dilindungi UU 40/1999 tentang Pers.

Apalagi poin ke-3 Maklumat Kapolri menggunakan istilah “Diskresi Kepolisian” yang bisa diartikan sebagai kewenangan penuh untuk mengambil langkah apapun di luar yang diatur oleh peraturan perundangan yang ada dan diketahui masyarakat.

Secara teknis, Maklumat Kapolri itu juga menyulitkan. Bahkan absurd bagi kerja jurnalistik.

Dalam UUD 40/1999 telah ditegaskan bahwa masyarakat Pers Nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Maklumat Kapolri bisa membuat wartawan justru mengabarkan ilusi dan fantasi.

JMSI dapat memahami bahwa Polri bertanggung jawab dalam hal penegakan aturan menyusul pembubaran dan pelarangan FPI berdasarkan Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang diumumkan hari Rabu lalu (30/12/2020).

Namun sebagai negara hukum, proses penegakan hukum tidak dapat dilakukan dengan mengabaikan hukum yang lain, apalagi hukum yang lebih tinggi, dalam hal ini Konstitusi UUD 1945.

Di sisi lain, JMSI mengajak perusahaan media siber yang tergabung dalam JMSI memastikan wartawan di perusahaan media siber masing-masing bekerja dengan mematuhi kode etik jurnalistik.

JMSI memahami dan menyadari bahwa persoalan yang terkait dengan pembubaran dan pelarangan FPI baru-baru ini memiliki dimensi politik dan sosial yang luas.

Kepatuhan kita pada kode etik jurnalistik dan keberpihakan kita pada kepentingan masyarakat luas dan bangsa menjadi penentu agar karya jurnalistik yang kita hasilkan dapat menjadi sulih bagi perjalanan bangsa dan negara.

Jakarta, 1 Januari 2021

Ketua Umum JMSI, Teguh Santosa
Sekjen JMSI, Mahmud Marhaba

Kapolri Terbitkan Maklumat Penghentian Kegiatan FPI

Berita Daerah Biro Ternate|oleh

TERNATE, CN – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Pol. Drs. Idham Azis, M.Si kembali mengeluarkan maklumat, kali ini terkait Kepatuhan Terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam (FPI), dengan Nomor : Mak/1/I/2021 tertanggal 1 Januari 2020 yang ditandatangani langsung oleh Kapolri.

Kabidhumas Polda Maluku Utara, Kombes Pol. Adip Rojikan, S.I.K., M.H. membenarkan perihal maklumat yang dikeluarkan Kapolri tersebut.

“Benar, Kapolri telah mengeluarkan Maklumat terkait Kepatuhan terhadap larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam (FPI), pada hari ini,” ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (1/1/2021).

Berikut isi lengkap maklumat tersebut:

  1. Bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor: 220-4780 Tahun 2020; M.HH 14.HH.05.05 Tahun 2020; 690 Tahun 2020; 264 Tahun 2020;KB/3/XII/2020; 320 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam.
  2. Guna memberikan perlindungan dan menjamin keamanan serta keselamatan masyarakat pasca dikeluarkan keputusan bersama tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI) dengan ini Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan maklumat agar:

a. masyarakat tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mendukung dan memfasilitasi kegiatan serta menggunakan simbol dan atribut FPI;

b. masyarakat segera melaporkan kepada aparat yang berwenang apabila menemukan kegiatan, simbol, dan atribut FPI serta tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum;

c. mengedepankan Satpol PP dengan didukung sepenuhnya oleh TNI-POLRI untuk melakukan penertiban di lokasi-lokasi yang terpasang spanduk/banner, atribut, pamflet, dan hal lainnya terkait FPI; dan

d. masyarakat tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial.

  1. Bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ataupun diskresi Kepolisian.
  2. Demikian maklumat ini, untuk menjadi perhatian dan di laksanakan sebagaimana mestinya. (Ridal CN)