Cermin Nusantara

Polisi Didesak Usut Tuntas Kebakaran Pasar Rabutdaiyo di Pulau Makian

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Koordinator Fron Perjuangan Masyarakat Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), Mursal Hamir, mendesak pihak kepolisian khususnya Polsek Pulau Makian agar mengusut insiden kebakaran di Desa Rabutdaiyo, Kecamatan Pulau Makian, pada 23 Agustus 2025 secara profesional dan transparan.

Pasalnya, kejadian nahas tersebut tidak hanya menghanguskan satu unit bangunan pasar rakyat Desa Rabutdaiyo, tetapi juga harta benda milik satu Kepala Keluarga (KK), termasuk tabungan manual berisi jutaan rupiah yang ikut terbakar.

“Polsek Pulau Makian harus tegas dalam menangani setiap kasus, apalagi yang menyangkut kepentingan masyarakat. Kami mendukung penuh Polsek Pulau Makian untuk mengusut kasus ini sampai tuntas,” tegas Mursal (6/9/2025).

Mursal juga menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal agar seluruh fasilitas pasar yang rusak akibat insiden tersebut mendapatkan ganti rugi, termasuk masyarakat yang terdampak.

“Kami akan mengawal semua fasilitas pasar yang rusak akibat insiden tersebut harus mendapatkan ganti rugi termasuk masyarakat yang terdampak,” tutupnya. (Hardin CN)

Marco Rubio: There Will Be No Palestinian State

American Bureau News|oleh

WASHINGTON, CN – United States Secretary of State Marco Rubio has strongly criticized France and other countries that plan to recognize Palestine as a state. He emphasized that there will be no Palestinian state.

As reported by AFP on Friday (September 5, 2024), Rubio made the statement in response to Israel’s plan to annex parts of the West Bank. He said Israel’s move was necessary to destroy the prospects for an independent Palestinian state.

“What you’re seeing with the West Bank and its annexation is not final. It’s still under discussion among some elements of Israeli politics. I’m not going to comment on that today,” Rubio told reporters in Ecuador.

“What I will say is that it’s completely predictable,” he added.

Rubio then reiterated that there will be no Palestinian state. He added that the creation of a Palestinian state will not come from recognition by other countries. (Hardin CN)

Pembangunan Jembatan di Bisui, Perangkat Desa Ikut jadi Pekerja

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Proyek pembangunan jembatan di Dusun Goha, Desa Bisui, Kecamatan Gane Timur Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan, (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), menuju SMA Negeri 23 Halsel, mulai dikerjakan. Hasil pantauan wartawan di lokasi, sejumlah pekerja sibuk menyiapkan material pembangunan jembatan.

Bahrim, selaku kepala bas proyek, menjelaskan bahwa pekerjaan sudah berlangsung hampir dua minggu. Tahapan yang dikerjakan meliputi pembersihan lokasi, penggalian fondasi jembatan, serta penyediaan material berupa pasir, kerikil, batu, dan kayu. Sementara semen, besi, dan peralatan tukang disediakan oleh Pemerintah Desa (Pemdes) melalui Tim Pengelola Kegiatan (TPK).

Menurut Bahrim, pembangunan jembatan baru sangat mendesak karena kondisi jembatan lama tidak layak digunakan.

“Jembatan ini sangat penting agar masyarakat dan siswa-siswi SMA bisa melintas dengan aman, baik yang menggunakan kendaraan roda dua, roda empat, maupun pejalan kaki yang menuju kebun,” jelasnya, Selasa (2/9/2025).

Ia menambahkan, proyek ini dikerjakan sekitar enam orang tenaga kerja, terdiri dari warga dan perangkat desa. Bahkan beberapa kaur ikut bekerja karena ingin mendapatkan tambahan penghasilan untuk kebutuhan keluarga.

Namun, keterlibatan perangkat desa dalam proyek pembangunan yang dibiayai Dana Desa (DD) dilarang. Hal ini berpotensi menimbulkan praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN), serta melanggar Pasal 51 huruf g dan c UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Keterlibatan perangkat desa dalam proyek desa dikhawatirkan menimbulkan konflik kepentingan, penyalahgunaan dana, hingga pemborosan anggaran. Padahal, perangkat desa seharusnya netral dan fokus pada pelayanan masyarakat.

Jika larangan ini dilanggar, konsekuensinya bisa berupa sanksi administratif seperti teguran hingga pemberhentian, bahkan sanksi pidana bila terbukti melakukan tindak KKN.

Untuk itu, pelaksanaan proyek desa harus dilakukan secara transparan, dengan publikasi anggaran dan progres pekerjaan secara berkala. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan juga penting agar proyek berjalan sesuai kebutuhan, standar teknis, serta memperhatikan dampak lingkungan. (Kairatu CN)

Formapas Desak Kejati Periksa Eks Wagub Malut dan Istri dalam Kasus Korupsi Mami

Berita Daerah Biro Ternate|oleh

TERNATE, CN – Kasus dugaan korupsi anggaran Makan Minum (Mami) Wakil Kepala Daerah (WKDH) Provinsi Maluku Utara (Malut), mendapat sorotan tajam dari Pengurus Pusat Forum Mahasiswa Pascasarjana Maluku Utara (PP Formapas Malut). Mereka menilai Pengadilan Negeri (PN) Ternate lambat menangani perkara ini.

Sidang terbaru kasus tersebut digelar Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Ternate, Selasa (26/8/2025). Sebelumnya, sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Malut menghadirkan terdakwa Syahrastani, mantan bendahara pembantu di Sekretariat Malut pada masa Wakil Gubernur M. Al Yasin Ali.

Dalam persidangan, Syahrastani mengaku kelalaiannya sebagai bendahara tidak terlepas dari perintah Wakil Gubernur M. Al Yasin Ali dan istrinya, Muttiara T. Yasin. Ia menyebut, pemotongan dana diserahkan langsung kepada Muttiara untuk kepentingan pribadi.

Syahrastani juga mengungkap bahwa laporan pertanggungjawaban dan nota perjalanan dinas kerap diberikan Muttiara untuk dibuatkan. Namun, banyak nota dan kwitansi diduga manipulatif. Fakta ini diperkuat dengan keterangan pihak Hotel Boulevard yang membantah keaslian tanda tangan dan cap dalam kwitansi.

Ketua Umum (Ketum) PP Formapas Malut, Riswan Sanun, meminta Kejati Malut menjadikan pengakuan Syahrastani sebagai acuan untuk menetapkan tersangka baru. Ia menegaskan agar Kejati segera memanggil mantan Wagub M. Al Yasin Ali dan istrinya Muttiara T. Yasin untuk diperiksa.

“Jangan tebang pilih. Secepatnya periksa dan tetapkan M. Al Yasin Ali bersama istrinya sebagai terdakwa,” tegas Riswan, Sabtu (6/9).

Riswan menambahkan, Formapas berkomitmen mendukung pemberantasan korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa dan menghambat pembangunan bangsa. Hal itu juga selaras dengan semangat Asta Cita poin ke-7, yakni memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pemberantasan korupsi dan narkoba. (Hardin CN)

Xi Jinping Insists World Must Choose Peace or War at Beijing Military Parade

China Bureau News|oleh

BEIJING, CN – Chinese leader Xi Jinping warned that the world must “choose between peace and war” while attending a military parade that also included Russian President Vladimir Putin and North Korean leader Kim Jong-un, both of whom are at war in Ukraine.

“Today, mankind must once again choose between peace and war, dialogue and confrontation, win-win cooperation or a zero-sum game,” Xi said, without citing specific examples, as quoted by CNN.

Xi also praised China’s role in World War II. “The Chinese people, with great national sacrifice, have made great contributions to saving human civilization and maintaining world peace. History reminds us that the destinies of mankind are inextricably linked,” he explained.

“Only by treating each other equally, living in harmony, and supporting each other can all countries and nations safeguard common security, eliminate the root causes of war, and prevent the recurrence of historical tragedies,” he added.

Xi also praised China’s armed forces and outlined his vision for the country’s “unstoppable” rise.

“The great rejuvenation of the Chinese nation is unstoppable. The noble cause of peace and development for mankind will surely prevail,” he said.

The phrase “rejuvenation of the Chinese nation” has been frequently used by Xi to promote China’s rise on the world stage and its evolution into a global superpower. He also emphasized the development of a “world-class” military as part of the modernization of the People’s Liberation Army (PLA) to enable it to “fight and win wars.”

Under Xi’s leadership, China’s military development has accelerated rapidly, with the PLA now rivaling, and in some respects surpassing, the US military, according to analysts. China has not fought a major war since the brief conflict with Vietnam in 1979.

While inspecting dozens of troop formations and weapons along the Road to Eternal Peace, Xi encouraged his soldiers from an open black limousine.

“Comrades, you have worked hard!” he exclaimed. The soldiers shouted in unison, saluting and welcoming the leader: “(We) serve the people!” he concluded. (Hardin CN)

Ketum PMII Halsel: Senin Aksi Besar-Besaran, Desak Pecat Masdar Mansur

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Ketua Umum (Ketum) Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), Dini Andiani Muhammad, mengeluarkan pernyataan tegas. Bersama aliansi organisasi kepemudaan (OKP) Cipayung Plus, PMII siap menggelar aksi demonstrasi besar-besaran pada Senin (8/9/2025) mendatang.

Aksi ini bukan sekadar unjuk rasa biasa, melainkan bentuk mosi tidak percaya terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halsel dan aparat kepolisian.

Ada dua tuntutan utama yang akan disuarakan:

  1. Mendesak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-Perjuangan segera memecat Masdar Mansur dari keanggotaan DPRD Halsel, menyusul pernyataannya di Facebook yang melecehkan rakyat dengan kalimat “Yang mau DPR dibubarkan itu orang GOBLOK (K-nya 10).” Status kasar itu dianggap mencoreng martabat lembaga DPR sekaligus mempermalukan partai politik.
  2. Mengusut tuntas tindakan represif aparat Polres Halsel terhadap Ketua KOHATI BADKO HMI Malut. Kekerasan terhadap aktivis perempuan tersebut dipandang sebagai bentuk pelanggaran HAM sekaligus pelecehan terhadap gerakan mahasiswa.

Ketua PC PMII Halsel, Dini Andiani Muhammad menegaskan bahwa sikap arogan anggota dewan dan represif aparat telah melukai demokrasi serta merusak kepercayaan rakyat.

“Kami tidak bisa tinggal diam. Pernyataan Masdar Mansur adalah penghinaan terhadap rakyat dan lembaga DPR itu sendiri. Kalau DPP PDI-Perjuangan tidak segera memecatnya, maka partai ikut menanggung malu dan menanggung dosa politik,” tegasnya, kepada wartawan, Kamis (4/9).

Aktivis perempuan di Halsel itu juga mengecam keras tindakan aparat Polres Halsel yang melakukan kekerasan terhadap aktivis perempuan yang terjadi pada saat aksi demonstrasi jilid II.

“Kekerasan terhadap Ketua KOHATI BADKO HMI adalah bukti nyata aparat telah keluar dari tugasnya sebagai pengayom. Ini pelecehan terhadap gerakan mahasiswa dan perempuan. Polisi harus diusut, jangan dibiarkan,” sambung Andini.

Lebih jauh, PMII Halsel bersama Cipayung Plus menyatakan bahwa aksi Senin mendatang adalah simbol perlawanan rakyat. Mereka menyerukan mosi tidak percaya terhadap DPRD Halsel sekaligus menyerukan pembubaran DPR bila lembaga ini terus diisi oleh wakil rakyat yang arogan, tidak beretika, dan tidak berpihak kepada masyarakat.

“Senin nanti kami turun besar-besaran. Ini bukan hanya soal Masdar Mansur atau polisi yang brutal, tapi tentang harga diri rakyat. Kami siap lawan, bahkan sampai tuntutan bubarkan DPR sekalipun. Jadi Senin aksi besar-besaran, desak pecat Masdar Mansur dan usut represif Polisi,” tutup Ketua PC PMII Halsel. (Hardin CN)