Home

Pemilik Akun Zahra Berkah ZB Sindir Wartawan dan Media, Singgung “Mafia” Bayaran Rp500 Ribu untuk Berita

TERNATE, CN – Pemilik akun Facebook Zahra Berkah ZB viral setelah mengunggah sejumlah pernyataan yang menyinggung pemberitaan media dan wartawan terkait persoalan yang pernah dihadapinya.

Dalam unggahannya, pemilik akun menyebut pemberitaan di sejumlah media atau koran sebagai upaya pihak tertentu untuk menjatuhkan dirinya. Ia juga mengaku telah menghadapi berbagai persoalan, termasuk permintaan klarifikasi dan dugaan tekanan yang menurutnya terjadi sejak 2023 hingga 2025.

“Berita-berita di koran hanya mereka-mereka yang mau jatuhkan sudah hal biasa,” tulisnya dalam unggahan tersebut, Rabu (30/8/2026).

Pemilik akun juga menyampaikan tudingan serius mengenai adanya pihak yang disebutnya sebagai “antek-antek mafia” yang meminta sejumlah uang. Ia mengklaim nominal yang diminta mencapai miliaran hingga ratusan juta rupiah.

Selain itu, dalam unggahan yang sama, ia menyinggung wartawan dan media dengan menyebut adanya pembayaran sebesar Rp500 ribu per orang agar sebuah berita dimuat.

“Bisa bayar 500 ribu perorang saja, mereka akan muat biking beritanya itu,” sambungnya.

Pernyataan tersebut kemudian diarahkan kepada media dan wartawan yang menurutnya memberitakan persoalan yang sedang dihadapinya. Ia mempertanyakan alasan media memberitakan persoalan tersebut apabila tidak ada pihak yang menjadi korban.

Dalam unggahan lainnya, pemilik akun juga menyarankan agar persoalan yang berkaitan dengan dugaan masalah di sektor keuangan diklarifikasi melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Unggahan tersebut turut disertai sejumlah dokumentasi, termasuk surat Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku Utara tertanggal 24 Maret 2025 yang berisi undangan wawancara klarifikasi perkara kepada pemilik Toko Zahra Berkah Kosmetik.

Dalam surat tersebut disebutkan bahwa penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku Utara sedang melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana memperdagangkan/mengedarkan sediaan farmasi (kosmetik) tanpa izin edar yang diduga dilakukan oleh pemilik Toko Zahra Berkah Kosmetik.

Namun, berbagai tudingan terhadap wartawan, media, maupun pihak yang disebut sebagai “mafia” dalam unggahan tersebut merupakan pernyataan dari pemilik akun dan belum dapat dianggap sebagai fakta yang telah terbukti secara hukum.

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan dari wartawan atau media yang secara spesifik dituding dalam unggahan tersebut mengenai klaim pembayaran Rp500 ribu maupun tudingan lainnya.

Media Cermin Nusantara membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak-pihak yang disebut atau merasa dirugikan oleh pemberitaan maupun pernyataan tersebut sesuai prinsip keberimbangan dalam pemberitaan. (Hardin CN)

Dilaporkan Dugaan Pencemaran Nama Baik, Kuasa Hukum Jurnalis Sukandi Ali Sebut Ada Upaya Pembungkaman Isu Illegal Logging

HALSEL, CN – Jurnalis investigasi Sukandi Ali resmi dilaporkan ke Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), oleh Djabarudin, S.H., selaku kuasa hukum Surdin La Ece. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik, menyusul pemberitaan Sukandi mengenai dugaan aktivitas pembalakan liar (illegal logging) di Desa Sambiki, Kecamatan Obi.

Menanggapi laporan tersebut, Tim Kuasa Hukum Sukandi Ali yang diwakili Yeri Kokonok, S.H., menyatakan bahwa laporan tersebut dinilai prematur dan patut diduga sebagai bentuk Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP), atau upaya hukum yang berpotensi membungkam partisipasi publik dalam mengawal persoalan lingkungan hidup.

“Laporan dugaan pencemaran nama baik yang diajukan terhadap klien kami patut diduga sebagai upaya pembungkaman yudisial. Klien kami bertindak dalam kapasitasnya memperjuangkan hak atas lingkungan, dan hal ini dilindungi oleh Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH),” tegas Yeri Kokonok dalam keterangannya, Rabu (19/8/2026).

Yeri juga merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 119/PUU-XXIII/2025 yang menurutnya mempertegas jaminan perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan. Perlindungan tersebut dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan terhadap pihak yang memperjuangkan lingkungan, baik melalui upaya pemidanaan maupun gugatan perdata.

“Tindakan klien kami melakukan investigasi jurnalistik di wilayah Obi adalah bentuk partisipasi publik yang sah guna menyelamatkan kelestarian hutan negara. Oleh karena itu, ia memiliki perlindungan hukum dan tidak semestinya dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata,” tambahnya.

Terkait dugaan pencemaran nama baik, Tim Kuasa Hukum menjelaskan bahwa pemberitaan yang dilakukan Sukandi didasarkan pada temuan lapangan yang mereka nilai objektif. Temuan tersebut antara lain berupa dokumentasi alat berat, keterangan warga, serta konfirmasi terkait dugaan tidak adanya izin dari instansi berwenang.

Menurut tim hukum, pemberitaan tersebut dilakukan dalam rangka kepentingan publik, khususnya untuk mengungkap dan mendorong penanganan dugaan kerusakan lingkungan. Dugaan aktivitas illegal logging tersebut juga disebut tengah menjadi perhatian dan sedang diusut oleh Polres Halsel.

Selain itu, Tim Kuasa Hukum menyoroti ketentuan hukum yang memberikan perlindungan terhadap pelapor atau pengadu tindak pidana dari berbagai bentuk ancaman maupun tekanan yang berkaitan dengan keterangan atau laporan mereka dalam proses peradilan.

“Kami akan mempertimbangkan untuk melaporkan balik pihak pelapor atas dugaan pengaduan fitnah secara tertulis maupun laporan palsu sesuai ketentuan Pasal 437 KUHP tentang Pengaduan Fitnah yang memiliki ancaman pidana penjara paling lama tiga tahun enam bulan, serta Pasal 361 KUHP tentang laporan atau pengaduan palsu,” tegas Yeri.

Menutup pernyataannya, Tim Kuasa Hukum meminta Polre mengedepankan asas objektivitas dan memperhatikan ketentuan perlindungan bagi pejuang lingkungan sebagaimana diatur dalam UU PPLH serta putusan MK yang mereka jadikan dasar.

Mereka juga mendesak kepolisian untuk tetap memprioritaskan pengusutan pokok persoalan, yakni dugaan aktivitas illegal logging di wilayah Kecamatan Obi, sehingga proses hukum tidak bergeser dari substansi persoalan lingkungan yang menjadi perhatian publik. (Hardin CN)

HUT ke-81 RI, Gubernur Malut Soroti Pemerataan Pembangunan dan Konektivitas di Wilayah Kepulauan

TERNATE, CN – Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) kembali menjadi momentum untuk menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan di daerah kepulauan, termasuk Provinsi Maluku Utara (Malut) yang dalam beberapa tahun terakhir mencatat pertumbuhan ekonomi tinggi.
Bagi Gubernur Malut Sherly Tjoanda Laos, makna HUT ke-81 RI tidak hanya berkaitan dengan tonggak sejarah kemerdekaan, tetapi juga bagaimana kemerdekaan diwujudkan melalui pembangunan yang menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

“Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Kata adil itu tentang pemerataan, sedangkan makmur tentang kesejahteraan. Itulah tujuan dan harapan masyarakat,” ujar Sherly, Senin (17/8/2026).

Menurut Sherly, tantangan Malut saat ini bukan lagi semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi memastikan manfaat pertumbuhan tersebut dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat. Salah satu persoalan yang masih menjadi perhatian adalah konektivitas antarwilayah.

“Pembangunan di Maluku Utara belum inklusif. Salah satu penyebab utamanya adalah konektivitas karena masih banyak wilayah yang belum terhubung oleh jalan dan jembatan yang layak,” kata Sherly.

Keterbatasan infrastruktur berdampak terhadap aktivitas ekonomi, pelayanan publik, serta mobilitas masyarakat. Persoalan ini semakin relevan di wilayah kepulauan seperti Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel).

Di Pulau Obi, perkembangan kawasan industri berjalan bersamaan dengan kebutuhan untuk memperkuat akses antar desa dan fasilitas dasar masyarakat. Salah satunya melalui pembangunan Jembatan Sungai Akelamo yang menghubungkan Desa Kawasi dan Desa Soligi, Kecamatan Obi.

Jembatan permanen tersebut menggantikan akses penyeberangan sebelumnya dan menjadi salah satu jalur penting bagi mobilitas masyarakat pesisir Obi. Akses yang lebih baik diharapkan dapat memudahkan petani dan pedagang membawa hasil produksi sekaligus memperpendek waktu tempuh menuju fasilitas pelayanan.

Penguatan konektivitas juga dilakukan di Obi Selatan. Jembatan di Desa Gambaru dibangun untuk mendukung mobilitas warga menuju kawasan perkebunan serta mempermudah pengangkutan hasil pertanian. Pembangunan tersebut merupakan kolaborasi pemerintah desa dengan dukungan Harita Nickel.

Pembangunan di Obi tidak hanya menyangkut jalan dan jembatan. Penataan kawasan permukiman juga menjadi bagian dari perkembangan wilayah.
Area permukiman baru di Desa Kawasi dikembangkan dengan menggabungkan hunian, jalan, fasilitas publik, ruang terbuka, serta area yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Kawasan tersebut menjadi bagian dari proses pemindahan masyarakat dari permukiman lama menuju lingkungan yang lebih tertata. Sejumlah pihak menilai konsep tersebut memiliki unsur kota inklusif dan berkelanjutan karena mengintegrasikan fasilitas sosial dan ekonomi dalam satu kawasan.

Gagasan penataan Desa Kawasi sendiri memiliki sejarah yang lebih panjang. Mantan Bupati Halsel Muhammad Kasuba sebelumnya menjelaskan bahwa pembahasan mengenai masa depan Desa Kawasi dan pengembangan industri di Obi telah berlangsung sejak pemerintah daerah mendorong pengolahan mineral di wilayah tersebut.

Menurut Muhammad Kasuba, salah satu pertimbangannya adalah bagaimana perkembangan industri dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat di sekitar kawasan. Perkembangan Obi kemudian memasuki tahap yang lebih luas melalui kegiatan pertambangan, pengolahan, hingga hilirisasi nikel. Seiring proses tersebut, kebutuhan terhadap infrastruktur pendukung juga semakin meningkat.

Bagi Malut, penguatan konektivitas menjadi bagian penting dari agenda pembangunan ke depan. Jalan, jembatan, permukiman, dan fasilitas publik diperlukan untuk memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus membuka akses terhadap kegiatan ekonomi dan pelayanan dasar.

Di Pulau Obi, pembangunan sejumlah infrastruktur tersebut berjalan seiring dengan berkembangnya kawasan industri, melalui kolaborasi antara Pemerintah Daerah (Pemda), masyarakat, dan pelaku usaha.

Momentum HUT ke-81 RI pun menjadi pengingat bahwa pertumbuhan ekonomi perlu diiringi dengan pemerataan pembangunan agar manfaat kemajuan daerah dapat dirasakan oleh masyarakat di berbagai wilayah Maluku Utara. (Hardin CN)

Pemdes Talimau Salurkan BLT dan Insentif Lembaga Desa Tahap II Tahun 2026

HALSEL, CN — Pemerintah Desa (Pemdes) Talimau, Kecamatan Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), melaksanakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan insentif bagi lembaga desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) tahap II tahun 2026.

 

Kegiatan penyaluran tersebut berlangsung di Desa Talimau dan dihadiri Kepala Desa (Kades) Talimau, Khatab Sanaky, bersama perangkat desa serta masyarakat dan penerima manfaat.

 

Penyaluran BLT dan insentif lembaga desa merupakan bagian dari upaya Pemdes Talimau dalam merealisasikan program yang telah ditetapkan melalui DD, sekaligus memastikan hak masyarakat dan lembaga desa dapat disalurkan sesuai ketentuan.

 

Kades Talimau, Khatab Sanaky, menyampaikan bahwa Pemdes berkomitmen melaksanakan setiap program DD secara transparan dan tepat sasaran.

 

“Kami berharap bantuan dan insentif yang disalurkan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung kebutuhan dan aktivitas lembaga-lembaga desa. Pemerintah desa akan terus berupaya menjalankan setiap program sesuai ketentuan dan mengutamakan kepentingan masyarakat,” ujar Khatab Sanaky, Kamis (13/8).

 

Ia juga mengajak seluruh penerima manfaat untuk menggunakan bantuan tersebut secara bijak dan sesuai kebutuhan.

 

Menurutnya, sinergi antara pemerintah desa, lembaga desa dan masyarakat sangat penting dalam mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Talimau.

 

“Saya berharap penyaluran BLT dan insentif lembaga desa tahap II tahun 2026 ini memberikan dampak positif bagi masyarakat Desa Talimau,” harapnya. (Hardin CN)

Dugaan Pengusiran Wartawan di Kusu Resort, Wakapolres Halsel: Kami Akan Menangani Kasus Ini Secara Profesional

HALSEL, CN – Wakapolres Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), Kompol Sujarwa, S.H., memastikan penanganan kasus dugaan pengusiran wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik di Kusu Resort, Kecamatan Bacan Timur, akan diproses sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

Kompol Sujarwa yang baru menjalani Serah Terima Jabatan (Sertijab) sebagai Wakapolres Halmahera Selatan pada 1 Agustus 2026 menegaskan akan mengawal penanganan perkara tersebut hingga tuntas.

Pernyataan itu disampaikan saat menerima audiensi pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Halsel yang menggelar aksi damai di Mapolres Halsel, Selasa (4/8/2026).

Dalam hearing bersama pengurus PWI, Sujarwa mengaku belum mengetahui secara rinci kronologi perkara tersebut karena baru empat hari bertugas di Polres Halsel. Meski demikian, ia memastikan proses penyelidikan tetap berjalan secara profesional.

“Saya memang baru empat hari bertugas di Polres Halmahera Selatan, sehingga belum mengetahui secara detail kasus ini. Namun, saya memastikan penanganannya akan berjalan sesuai prosedur dan hukum yang berlaku,” ujarnya.

Ia menegaskan tidak ada intervensi dalam penanganan perkara tersebut. Menurutnya, penyidik akan bekerja secara objektif berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperoleh selama proses penyelidikan.

Selain itu, Sujarwa mengungkapkan penyidik Satreskrim Polres Halsel telah melayangkan surat panggilan kedua kepada pemilik Kusu Resort, Barbara, untuk dimintai keterangan sebagai bagian dari proses penyidikan.

“Untuk sementara, penyidik telah melayangkan panggilan kedua kepada pemilik Kusu Resort, Barbara. Hari ini yang bersangkutan dijadwalkan menjalani pemeriksaan oleh penyidik Satreskrim,” jelasnya.

Ia juga berkomitmen menyampaikan perkembangan penanganan perkara tersebut kepada publik secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi.

“Kami akan menangani kasus ini secara profesional, transparan, dan akan terus menyampaikan perkembangan penanganannya kepada masyarakat,” pungkasnya. (Hardin CN)

Rapat Panitia HUT RI ke-81, Desa Talimau Matangkan Persiapan Lomba 17 Agustus

HALSEL, CN – Panitia Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) di Desa Talimau, Kecamatan Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), menggelar rapat persiapan pada Jumat (31/7/2026).

Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Desa (Kades) Talimau bersama panitia dan para pemuda desa untuk membahas kesiapan pelaksanaan rangkaian kegiatan peringatan HUT RI ke-81 tahun 2026.

Dalam rapat tersebut, panitia membahas pembagian tugas, teknis pelaksanaan perlombaan, kesiapan lokasi, mekanisme pendaftaran peserta, serta koordinasi masing-masing seksi agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan tertib, aman, dan meriah.

Berdasarkan hasil rapat, panitia telah menyiapkan sedikitnya 11 cabang lomba yang akan diperlombakan, di antaranya kebersihan lingkungan, bola voli, gerak jalan poco-poco, gigi leper, sendal papan, tarik tambang, tarian anak sekolah, puisi, adzan, karaoke, dan tilawah.

Beberapa perlombaan dibuka secara gratis, sementara beberapa cabang lainnya dikenakan biaya pendaftaran sesuai ketentuan yang telah ditetapkan panitia.

Kegiatan perlombaan akan dilaksanakan pada siang maupun malam hari di sejumlah lokasi yang telah ditentukan, seperti lapangan dan kawasan pelabuhan Desa Talimau.

Panitia berharap seluruh masyarakat Desa Talimau dapat berpartisipasi aktif dalam memeriahkan peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-81 sebagai momentum mempererat persatuan, kebersamaan, dan semangat gotong royong di tengah masyarakat.

“Melalui rapat ini kami ingin memastikan seluruh persiapan berjalan dengan baik sehingga pelaksanaan HUT RI ke-81 di Desa Talimau berlangsung aman, tertib, dan meriah,” harap Ketua panitia, Rahman L. Johan.

Sementara itu, Kades Talimau, Khatab Sanaky, kepada wartawan cerminnusantara.co.id melalui WhatsApp menambahkan bahwa peringatan HUT Kemerdekaan RI bukan hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga momentum untuk memperkuat kebersamaan seluruh masyarakat.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama berpartisipasi, menjaga sportivitas, serta menjadikan peringatan kemerdekaan sebagai wadah mempererat persatuan dan semangat gotong royong di Desa Talimau,” ujarnya. (Hardin CN)