Bupati Halsel Hadiri QRIS Fun Walk yang Disosialisasikan BI

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), Hasan Ali Bassam Kasuba didampingi Wakil Ketua TP. PKK Halsel, Rifa’at Al Sa’adah menghadiri QRIS Fun Walk sekaligus sosialisasi yang diadakan Bank Indonesian (BI) di objek wisata UMKM Halsel pada Minggu (26/11/2023).

Turut hadir, Deputi BI, Forkompimda, Ketua OPD Halsel, pegawai Bank, ASN dan masyarakat secara umum. Kegiatan ini dimeriahkan dengan kegiatan pembagian door prize untuk para peserta.

Dalam sambutannya, Bupati Halsel menyampaikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halsel mengucapkan terimakasih kepada Kepala Kantor Perwakilan BI Malut beserta jajaran yang telah mempersiapkan kegiatan ‘QRIS Fun Walk’ sekaligus sosialisasi dan edukasi bangga, paham rupiah kepada masyarakat Halsel.

“Saya meminta kepada seluruh masyarakat yang hadir, khususnya ASN agar dapat mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, menyimak secara cermat sosialisasi yang diberikan. Saya berharap, adanya kegiatan ini, secara nyata mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dan stakeholder terhadap digitalisasi sistem pembayaran yang menjadi salah satu upaya untuk memperkuat ketahanan dan kebangkitan ekonomi nasional,” imbuhnya.

Bupati Halsel menjelaskan, program QRIS tersebut merupakan salah satu solusi yang ditawarkan BI guna meningkatkan layanan jasa keuangan kepada masyarakat yang diharapkan melalui program ini. Transaksi keuangan bisa lebih efisien, UMKM bisa lebih maju, dan pada akhirnya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Baik di tingkat Daerah maupun di tingkat nasional.

“Dengan penggunaan teknologi ini, maka semua proses transaksi tidak lagi dilakukan secara manual, melainkan secara online. Sehingga tentunya berdampak pada kemudahan, kenyamanan dan efisiensi dalam melakukan setiap transaksi keuangan. Adanya program ini, harapannya menjadi trigger positif dalam peningkatan pendapatan asli Daerah di Kabupaten Halmahera Selatan,” tutur Bupati Halsel, Hasan Ali Bassam Kasuba.

Orang nomor satu di Halsel itu mengatakan, atas nama Pemerintah Daerah (Pemda), pihaknya kembali menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BI Perwakilan Provinsi Malut yang telah mendukung Pemkab Halsel dalam penerapan digitalisasi keuangan di Halsel.

“Target besar kita adalah menjadikan masyarakat Halmahera Selatan untuk menjadi masyarakat yang melek teknologi. Dimulai dengan meningkatkan kemampuan para pelaku usaha untuk dapat melakukan aktivitas ekonominya dengan memanfaatkan teknologi yang ada,” tutupnya. (Hardin CN)

Inspektorat Halsel Lakukan Sosialisasi Pengisian SPI KPK 2023 

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Tim Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut) dengan pengendali Teknis Irbansus, Husni Mubarak, S.STP dan Koordinator Tim, Erliayanti Hasan Tjan, SE.,M.Si beserta Tim SPI KPK 2023 melakukan sosialisasi pengisian Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK 2023 dilingkup SKPD Halsel. Upaya itu dalam  pencapaian hasil pengisian SPI KPK 2023.

“Melakukan pemasangan Spanduk di beberapa titik. Diantaranya, pelabuhan Kupal, Tomori, dekat Kantor Bupati dan Kantor Inspektorat dan dekat kawasan Zero Point beserta pembagian Barcode SPI KPK di Dukcapil, PTSP, Disnaker, BPKAD, tempat-tempat Pelabuhan, Pasar, Toko-toko dan tempat lainnya yang banyak dikunjungi masyarakat,” jelas Inspektur Inspektorat Halsel, Asbur Somadayo, Jumat (24/11).

Dalam Upaya tersebut, Asbur Somadayo bilang, pengisian SPI KPK 2023 untuk Internal data yang terkumpul 1.682 dan di blast 1.391 (Sudah mencapai target) untuk data Eksternal yang terkumpul 7.654 dan di blast 5.439 (sudah mencapai target).

“Untuk eksper (14 orang sudah mengisi survey) atau sudah mencapai target,” tutupnya. (Hardin CN)

Inspektorat Halsel Tindak Lanjut Hasil SPI KPK 2022 di Kecamatan Botang Lomang

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), menindaklanjuti monitoring Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK 2022 di Kecamatan Botang Lomang pada 8 November 2023. Ini berdasarkan surat tugas Nomor 836/192-INSP.K/2023.

Turut hadir, Camat Botang Lomang, Abdul Rakib Muchtar, para Kepala Desa (Kades) bersama Sekretaris Desa (Sekdes) beserta Staf dan beberapa Tokoh masyarakat setempat.

“Dalam kegiatan itu, ditindak lanjuti hasil SPI KPK 2023 pada penindakan benturan kepentingan dan fasilitasi Kantor berisi sosialisasi yang dibawakan Koordinator kegiatan ibu Erliyanti Hasan Tjan dan pengecekan Asset Kantor terkait fasilitas Kantor serta beberapa kelengkapan dokumen terkait kegiatan,” ujar Inspektur Inspektorat Halsel, Asbur Somadayo, Jumat (24/11).

Asbur Somadayo menjelaskan, hasil SPI KPK Tahun 2022 Kabupaten Halsel, nilai indeks hasil SPI 2022 menghasilkan indeks sebesar 67,04% dalam kategori Sangat Rentan. Dimana, risiko korupsi masih ditemukan menyebar dihampir seluruh instansi.

“Beberapa temuan utama yang dipetakan berdasarkan hasil SPI 2022 yakni  penyalahgunaan fasilitas Kantor untuk kepentingan pribadi, risiko korupsi pada pengelolaan pengadaan barang/jasa. Adanya benturan kepentingan dan suap atau gratifikasi masih terjadi,” jelasnya.

Selain Kecamatan Botang Lomang, Tim tindak lanjut SPI KPK 2022 juga bakal ke Kecamatan Bacan dan Kecamatan Bacan Selatan serta Dinas Dukcapil, PTSP, Disnaker, BPKAD dan beberapa SKPD lainnya,” tutupnya. (Hardin CN)

Gelar Sosialisasi Anti Korupsi, Inspektur Inspektorat Halsel: Juga Ada Kegiatan Pelatihan Komunikasi dalam Organisasi Pemerintahan

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Kegiatan Sosialisasi Anti Korupsi dan Tindak Lanjut Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2022 yang yang digelar Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel, Provinsi Maluku Utara (Malut), dibuka  Sekretaris Daerah (Sekda) Halsel Safiun Radjulan, Senin (20/11/2023).

Turut hadir, Ketua dan anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halsel, Sagaf Hi Taha dan Munawir Bahar.

Dalam sambutan Sekda Halsel, Safiun Radjulan menyampaikan bahwa korupsi adalah semua tindakan yang memanfaatkan jabatan atau kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain.

“Di Indonesia, tindakan korupsi di atur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” jelas Safiun Radjulan.

Monitoring Center Provention (MCP) KPK, kata Sekda Halsel, itu merupakan aplikasi terintegrasi yang dikembangkan KPK guna memudahkan monitoring upaya koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dioperasikan, salah satunya Pemerintah Daerah (Pemda).

“Tujuan MCP mendorong Pemerintah Daerah bisa melakukan transformasi nilai dan praktik Pemerintahan Daerah. Sehingga tercipta tata kelola Pemerintahan yang baik,” cetusnya.

Dari hasil MCP KPK Tahun 2023, Halsel sudah masuk di zona kuning pada dengan presentase 21,19%. Dimana, data yang telah diinput sebesar 51% dan baru diverifikasi KPK 65%.

Sedangkan SPI KPK adalah perangkat diagnostik yang dapat digunakan sebagai alat ukur obyektif untuk memetakan capaian dan tujuan upaya Pemberantasan korupsi yang dilakukan Kementrian atau Lembaga Pemda (K/L/PD).

“Hasil LPI KPK Tahun 2022 Kabupaten Halsel Nilai Indeks hasil Survei Penilaian Integritas Tahun 2022 secara Online dan wawancara secara tatap muka yang diumumkan pada Tanggal 14 Desember Tahun 2022 pada booklet hasil SPI dari KPK dan Link YouTube KPK RI atau pada link jaga.co.id,” ungkapnya .

Safiun Radjulan bilang, Halsel menghasilkan indeks sebesar 67,04,% dalam kategori sangat rentan. Dimana, resiko korupsi masih ditemukan menyebar dihampir seluruh instansi.

“Beberapa temuan utama yang dipetakan berdasarkan hasil SPI Tahun 2022 yaitu penyalahgunaan fasilitas Kantor untuk kepentingan pribadi. Resiko korupsi pada pengelolaan pengadaan barang dan jasa dan adanya benturan kepentingan dan suap atau gratifikasi masih terjadi,” cetusnya.

Sementara itu, Inspektur Inspektorat Halsel Asbur Somadayo menambahkan usai dibuka Sekda Halsel pada kegiatan MCP dan SPI dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi Anti Korupsi yang dibawakan pemateri dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Halsel yakni Kasie Tindak Pidana Khusus (Pidsus), Hendri Dunan.

Selain itu, sosialisasi penggunaan fasilitas Kantor yang dibawakan pemateri dari BPKAD Halsel, Sosialisasi Wishtle Blowing Syistem (WBS) dari Kominfo Halsel dan Sosialisasi SPI serta Sosialisasi Penindakan benturan kepentingan dari Inspektorat Halsel.

“Selain itu juga ada kegiatan pelatihan komunikasi dalam organisasi Pemerintahan Kabupaten Halmahera Selatan yang dibawakan pemateri dari BPSDM Provinsi Maluku Utara, Sadek Arbi,” ungkap Asbur mengakhiri. (Hardin CN)

Pj Bupati Halteng Kembali Panen Padi Varietas Inpari 32

Berita Daerah Biro Halteng|oleh

HALTENG, CN – Penjabat (Pj) Bupati Halmahera Tengah (Halteng), Provinsi Maluku Utara (Malut), Ikram Malan Sangadji kembali melakukan panen Padi Varietas Inpari 32 dengan luas lahan 11,50 ha, milik lahan kelompok Tani MAKMUR JAYA di Desa Persiapan Era Fagogoru (Trans Waleh SP1), Kecamatan Weda Utara, Jumat (24/11/2023).

Turut hadir dalam acara panen bersama, Pj Bupati Halteng, Dandim 1512 Weda, Wakapolres, Kepala Dinas (Kadis) Naketrans, Kasat Bimas, Kasat Intel, Camat Weda Utara, Kepala Desa Se-Kecamatan Weda Utara, Kelompok Tani SP I, SP Ii dan SP III.

Kadis Pertanian Halteng, Yusmar Ohorella dalam sambutannya mengatakan, saat ini, upaya Pemerintah Daerah (Pemda) dengan berbagai inovasi untuk meningkatkan hasil pertanian sebagai produksi pangan dan pendapatan petani di Halteng.

“Saya berharap petani tetap mengelola lahan sawah untuk terus menanam padi yang luas lahan ditambahkan, dalam rangka meningkatkan pendapatan petani sekaligus sebagai produksi pangan khususnya beras di Halteng,” pintanya

Kadis Yusmar menambahkan, selain itu juga, pihaknya akan melakukan konsolidasi kepada petani agar lebih bisa mengelola dan menggerakkan pertanian guna memanfaatkan lahan-lahan produktif agar ditanami tanaman pangan, palawija dan hortikultura.

“Dinas Pertanian akan terus melakukan konsolidasi kepada petani, untuk selalu mengelola dan memanfaatkan lahan lahan produktif agar ditanami tanaman pangan, palawija dan hortikultura,” tukasnya

Ditempat yang sama, Pj Bupati Halteng Ir. Ikram M. Sangadji M.Si dalam sambutanya mengatakan bahwa, ke depan Tahun 2024 akan di program 400 ha lahan untuk untuk meningkatkan produksi dan produktivitas Padi swasembada dan ketahanan pangan di Halteng.

“Ke depan Tahun 2024 akan diprogram 400 ha lahan untuk penanaman Padi. Dari luas lahan tersebut akan dibagi di Tiga sentral produksi padi, yakni Wairoro, Trans Waleh dan Trans Kobe,” pungkasnya.

Dikesempatan pada acara Panen Padi tersebut, Pj Bupati memberikan kesempatan kepada Dandim 1512 Weda yang baru, memberikan arahan sekaligus memperkenalkan diri di hadapan masyarakat trans Waleh SP1, SP2 dan SP3.

Dalam acara panen tersebut, dirangkaikan dengan penyerahan bantuan benih hortikultura dan palawija kepada Delapan Kelompok Tani. (Abi CN)

Diduga Serobot Lahan Warga, Kades Kaireu Dipolisikan

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Masyarakat Desa Kaireu, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), RD melaporkan Kepala Desa Kaireu, Mahmud Abubakar dan salah seorang lainnya berinisial A atas dugaan tindak pidana penyerobotan.

Informasi yang diperoleh cerminusantara.co id, laporan itu disampaikan RD ke Polres Halsel pada dini hari, Jumat (24/11/2023) sekitar pukul 16:00 WIT, berdasarkan Surat Tanda Terima Laporan Pengaduan Nomor: STPL /445/XI/2023/SPKT.

Kejadian dugaan tindak pidana penyerobotan ini terjadi pada Agustus lalu berdasarkan keterangan RD sebagaimana tertuang dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Polisi.

“Kades sudah dilaporkan ke Polisi sore tadi dan kepala Desa juga pihak perusahan sebelumnya sudah melakukan perjanjian dengan pemilik Tanaman untuk bertemu di Polres. Namun ternyata baik Kapala Desa maupun pihak yang melakukan penggusuran tanaman itu tidak ada yang hadir,” ungkap salah seorang kerabat dekat RD.

Warga Kaireu yang diketahui merupakan kerabat terdekat RD itu menambahkan, laporan tersebut dilayangkan RD lantaran sejumlah tanaman yang telah digusur pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Halsel dan Pemerintah Desa (Pemdes) Kaireu tak dibayarkan.

“Tanaman warga yang telah digusur saat melakukan kegiatan normalisasi Sungai beberapa Bulan lalu itu tidak dibayarkan. Diantara warga yang terkena dampak penggusuran tanaman yaitu RR, MS dan RD. Hal Ini dilaporkan agar tanaman warga berupa Pisang yang menjadi makanan warga, pohon Pala dan pohon Kelapa itu dibayarkan. Apalagi disaat penggusuran itu tidak kompromi dengan masyarakat terutama pemilik lahan,” geramnya.

Sementara itu, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Halsel, Rusli Basir dikonfirmasi  membenarkan adanya kegiatan Normalisasi Sungai di Desa Kaireu yang dilakukan pihak BPBD.

Namun kata Rusli, sebelum turun melaksanakan pekerjaan Normalisasi Sungai, pihaknya sudah berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kades Kaireu, Mahmud Abubakar.

“Kaitan dengan Persoalan Lahan, kami dari pihak BPBD tahu bahwa Kepala Desa yang tanggung jawab. Sebab, sudah ada pernyataan Bencana dari Kepala Desa. Pernyataan Bencana itu setelah dimasukan baru petugas kami dari Reserse turun melakukan pengecekan. Usai melakukan pengecekan, baru keluarlah SK Bupati. Setelah SK itu, keluar baru kami turun melakukan pekerjaan di lapangan. Jadi soal hal-hal teknis di lapangan itu kami tidak tahu. Sebab itu menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa,” cetus Sekretaris BPBD Halsel.

Ia menuturkan, upaya sosialisasi terkait kegiatan Normalisasi Sungai itu, sepertinya sudah dilakukan Kades. Sebab sudah ada pernyataan yang dibuat Kades yang melibatkan masyarakat.

“Dan yang harus diketahui, Kegiatan Normalisasi Sungai ini dilakukan dalam rangka menyelamatkan banyak orang. Sebab, yang kami lakukan ini untuk kepentingan masyarkat bukan untuk kepentingan satu orang saja. Dan kegiatan sudah berjalan lama, terus sejauh ini tidak ada laporan dan koordinasi serta keluhan terkait tanaman warga. Jika dilaporkan, jauh sebelumnya kita bisa melakukan koordinasi untuk mencari jalan keluar,” tuturnya mengakhiri. (Shain CN)