Ucapan “Goblok” DPRD Halsel Tuai Kecaman, PDIP Diminta Bertindak

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Publik Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), kembali geger di media sosial setelah beredar unggahan di akun Facebook pribadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halsel, Masdar Mansur, yang menyebut “goblok” bagi siapa saja yang menyerukan pembubaran DPR.

Unggahan tersebut langsung memicu gelombang reaksi, termasuk dari aktivis asal Gane Barat, Muhammad Saifudin.

“Sebagai pejabat publik, apalagi anggota DPRD, tidak pantas mengeluarkan pernyataan yang justru memperkeruh keadaan. Apalagi saat ini DPR sedang kehilangan kepercayaan publik,” tegas Saifudin, Kamis (4/9/2025).

Menurutnya, desakan bubarkan DPR merupakan bentuk ekspresi ketidakpercayaan rakyat terhadap lembaga legislatif, dan hal itu wajar dalam demokrasi.

“Seruan bubarkan DPR adalah reaksi rakyat yang kecewa terhadap kinerja wakilnya. Itu wajar,” ujarnya.

Saifudin juga menilai Masdar Mansur tidak memahami konstitusi. Menurutnya, prinsip Trias Politika dapat berubah jika rakyat sebagai pemegang kedaulatan menghendakinya.

“Kalau rakyat mendesak pembubaran DPR, itu tetap konstitusional. Meski memang sulit, karena peran DPR dalam sistem pemerintahan sangat vital,” tambahnya.

Lebih jauh, Saifudin mendesak PDI-Perjuangan mengambil sikap tegas atas ucapan Masdar Mansur yang dinilai merusak citra partai.

Diketahui, Masdar Mansur merupakan anggota DPRD Halsel dari PDI Perjuangan dapil III yang meliputi Kecamatan Gane Barat Utara, Gane Barat, Gane Barat Selatan, Gane Timur, Gane Timur Tengah, Gane Timur Selatan, dan Kepulauan Joronga. (Hardin CN)

PDAM Halsel Permudah Pembayaran Tagihan, Bisa Lewat BRImo, Agen BRILink dan ATM BRI

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), Soleman Bobote, mengumumkan kemudahan layanan pembayaran tagihan air PDAM melalui kerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Kini, pelanggan dapat membayar tagihan dengan lebih cepat dan praktis menggunakan aplikasi BRImo, agen BRILink, maupun mesin ATM/CRM BRI.

Menurut Soleman, inovasi ini dihadirkan untuk meningkatkan pelayanan sekaligus memberikan akses lebih luas bagi masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.

“Dengan adanya kerja sama ini, pelanggan tidak perlu lagi repot datang ke kantor PDAM. Cukup lewat aplikasi BRImo, agen BRILink terdekat, atau mesin ATM BRI, semua bisa dilakukan dengan mudah dan aman,” jelas Soleman, Rabu (4/9/2025).

Adapun tata cara pembayaran dapat dilakukan dengan tiga pilihan, yakni:

1. Melalui BRImo
Pelanggan cukup login ke aplikasi BRImo, pilih menu BRIVA, masukkan kode BRIVA PDAM, lalu konfirmasi detail pembayaran. Setelah memasukkan PIN, transaksi berhasil dan bukti pembayaran otomatis tersimpan di aplikasi.

2. Melalui Agen BRILink & Kantor BRI
Masyarakat bisa mendatangi agen BRILink atau kantor BRI terdekat, menyampaikan kode BRIVA, dan petugas akan membantu proses verifikasi hingga pembayaran selesai.

3. Melalui ATM/CRM BRI
Dengan memasukkan kartu ATM BRI, pilih menu pembayaran, lalu pilih BRIVA dan masukkan kode beserta nomor tagihan. Setelah konfirmasi, bukti pembayaran akan keluar dalam bentuk struk.

Meski begitu, orang nomor satu di PDAM Halsel itu berharap, kemudahan ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat Halsel.

“Kami terus berupaya memberikan pelayanan terbaik agar pelanggan lebih mudah, cepat, dan nyaman dalam membayar tagihan PDAM,” ujar Soleman. (Hardin CN)

Politisi PDI-P Halsel Sebut Goblok Bagi yang Mau Bubarkan DPR, Klarifikasi Malah dari Akun Perempuan

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), dari Fraksi PDI-Perjuangan, Masdar Mansur, menjadi sorotan tajam publik setelah status kontroversial di akun Facebook pribadinya bernama Masdar Mansur Real viral dengan kalimat kasar: “Yang mau DPR dibubarkan itu orang GOBLOK (K-nya 10).”

Unggahan tersebut menuai gelombang kecaman karena dianggap melecehkan aspirasi masyarakat dan tidak pantas dilontarkan oleh seorang wakil rakyat.

Namun yang lebih mengherankan, pantauan cerminnusantara.co.id, Kamis (4/9/2025), klarifikasi tidak muncul langsung dari Masdar Mansur, melainkan dari akun Facebook lain bernama Ichy Assifa Amahoro. Dalam unggahannya, pemilik akun itu menulis permohonan maaf:

“Dengan segala kerendahan hati, saya mohon maaf sebesar-besarnya atas cuitan saya di dinding Facebook Masdar Mansur Real bahwa yang mau DPR dibubarkan itu orang GOBLOK (K-nya 10), sehingga menyinggung masyarakat, bahkan nama Anggota Dewan dari Fraksi PDI-P terseret.”

Lebih lanjut, klarifikasi itu menjelaskan bahwa status tersebut diunggah sekitar dua minggu sebelum demonstrasi 25–29 Agustus, lalu dihapus setelah mendapat teguran.

Akun itu juga mencoba memberikan konteks dengan menyinggung sejarah politik masa reformasi. “Presiden Gusdur pernah mengeluarkan Dekrit pembubaran DPR namun dinyatakan Mahkamah Agung melanggar konstitusi. Sehingga Gusdur diberhentikan sebagai Presiden RI. Saya juga beranggapan bahwa DPR mau dibubarkan kecuali diamandemen UUD 1945, sehingga lahirlah pernyataan Goblok karena tidak faham,” tulis akun Ichy Assifa Amahoro.

Uniknya, klarifikasi pernyataan Politisi PDI-P, Masdar Mansur tersebut dari akun Ichy Assifa Amahoro, bukan Akun Masdar Mansur Real. Dimana, akun tersebut menggunakan nama dan identitas perempuan, serta dalam postingan sebelumnya terlihat jelas sebagai akun pribadi seorang wanita.

Ironisnya, baik status asli di akun Masdar Mansur Real maupun klarifikasi di akun Ichy Assifa Amahoro kini sama-sama telah dihapus.

Situasi ini semakin memperkuat dugaan publik bahwa Masdar Mansur menghindar dari tanggung jawab. Desakan agar Fraksi PDI-Perjuangan Halsel mengambil langkah tegas pun kian menguat dari berbagai elemen masyarakat lantaran kasus ini tidak hanya merusak nama pribadi Masdar Mansur, tetapi juga mencoreng citra partai sekaligus lembaga wakil rakyat. (Hardin CN)

Diduga Selewengkan Dana BOS, Kepsek SDN 226 Halsel Dituntut Dicopot

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Kepala Sekolah (Kepsek) SD Negeri 226 Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), Hamid Abdurrahim, diduga kuat menyalahgunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk kepentingan pribadi.

Selama hampir dua tahun menjabat, Dana BOS disebut tak pernah digunakan untuk kebutuhan sekolah. Hamid justru lebih banyak menghabiskan waktu berkebun ketimbang menjalankan tugasnya sebagai kepala sekolah.

Sejumlah guru mengungkapkan hal ini kepada media, Senin (1/9/2025).

“Dia lebih fokus berkebun daripada ke sekolah. Selama ini Dana BOS entah ke mana. Honor guru bantu setahun tidak dibayar, bahkan air galon untuk sekolah pun tidak ada,” ujar salah seorang guru yang meminta namanya dirahasiakan.

Para guru berharap Dinas Pendidikan Halsel segera turun tangan melihat kondisi sekolah yang dianggap sangat memprihatinkan.

“Kami hanya ingin mendidik siswa dengan baik, tapi kondisi sekolah seperti anak ayam kehilangan induk. Tata kelola tidak ada, kami berharap ada perhatian dari dinas,” sambung guru tersebut.

Kesal dengan sikap Hamid, warga Dusun Morimoi Desa Saketa akhirnya memalang pintu pagar dan ruang guru. Mereka juga mendesak Kadis Pendidikan Halsel segera mencopot Hamid dari jabatannya.

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala SDN 226 Halsel, Hamid Abdurrahim, yang dikonfirmasi melalui WhatsApp belum memberikan tanggapan. (Hardin CN)

Honor Guru Bantu Tak Dibayar Setahun, SDN 226 Halsel Dipalang Warga

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Sekolah Dasar (SD) Negeri 226 Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel, Provinsi Maluku Utara (Malut), dipalang warga Dusun Marimoi, Desa Saketa, Kecamatan Gane Barat, Senin (1/9/2025).

Aksi pemalangan dilakukan sebagai bentuk protes karena Kepala Sekolah (Kepsek) SD Negeri 226, Hamid Abdurrahman, dinilai tidak pernah menjalankan tugasnya.

“Saya dan warga memalang sekolah sebagai bentuk protes sekaligus mendesak Bupati Halmahera Selatan melalui Dinas Pendidikan agar kepala sekolah dicopot, karena tidak pernah berkunjung ke sekolah,” ungkap salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.

Selain itu, Hamid juga diduga menilep honor guru bantu selama 12 bulan, sejak September 2024 hingga 2025.

Salah satu guru bantu mengaku sudah setahun penuh tidak menerima haknya.

“Tepatnya sudah 12 bulan honor kami tidak diberikan. Pak Hamid hanya berjanji jika dana BOS cair baru akan dibayar. Namun sampai saat ini belum pernah dibayar,” ujarnya.

Pantauan media ini, pagar depan sekolah dipalang dengan tulisan: “Mendesak Kadis Pendidikan segera evaluasi dan copot Kepsek 226 Halmahera Selatan.”
Selain pagar, ruang guru juga dipalang dengan tulisan: “Kepsek stop makan gaji guru,” “Ganti Kepsek pemalas,” dan “Desak Kepala Dinas segera copot Kepsek pemalas.”

Hingga berita ini dikorankan, upaya konfirmasi kepada Kepsek SD Negeri 226 Halsel, Hamid Abdurrahman, masih dilakukan.
(Hardin CN)

Kepengurusan Baru PWI Halsel Segera Terbentuk

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Maluku Utara (Malut), resmi menunjuk tiga jurnalis untuk membentuk kepengurusan baru PWI Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel).

Penunjukan tersebut ditandai dengan penandatanganan serta serah terima surat tugas bernomor 006/PWI-MALUT/VII/2025, yang berlangsung di Hotel Daffam Express, Jakarta Pusat, Jumat (31/8/2025).

Ketua PWI Malut, Asri Fabanyo, menegaskan bahwa dasar lahirnya surat tugas tersebut adalah kesinambungan organisasi. Ia menyebut masa jabatan pengurus sebelumnya telah berakhir pada 2024 dan kondisi kepengurusan PWI Halsel saat ini bahkan dianggap vakum.

“Masa jabatan pengurus PWI Halmahera Selatan sudah selesai sejak tahun lalu, dan secara faktual kepengurusannya pun vakum. Karena itu, kami menunjuk tiga nama untuk segera membentuk kepengurusan baru. Roda organisasi tidak boleh berhenti, apalagi PWI adalah rumah besar pers,” ujar Asri Fabanyo.

Tiga nama yang ditunjuk adalah Samsudin Chalil, Sadam Hadi dan Fahrun Basri. Menurut Asri, penunjukan ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan amanat besar untuk menghidupkan kembali denyut organisasi pers di Halsel.

“Asas keluarnya surat tugas ini adalah keberlanjutan. Kami ingin agar PWI Halsel kembali hidup, berjalan dengan baik dan mampu menegaskan dirinya sebagai organisasi inklusif serta bermanfaat bagi insan pers di daerah,” jelasnya.

Asri berharap ketiganya dapat bekerja cepat, solid dan penuh tanggung jawab.

“Kami berharap Samsudin, Sadam, dan Fahrun bisa menggerakkan energi baru untuk PWI Halsel. Ini amanat yang tidak ringan, tapi harus dijalankan demi keberlangsungan organisasi,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris PWI Malut, Samsir Hamajen, menambahkan bahwa penunjukan ini juga merupakan tindak lanjut hasil konsolidasi nasional PWI pasca Kongres Persatuan Cikarang, Bekasi, Jawa Barat (29–30 Agustus 2025).

Mandat tersebut berlaku selama dua bulan sejak ditetapkan. Diharapkan dalam waktu dekat kepengurusan definitif PWI Halsel dapat segera terbentuk dan dilantik.

“Penunjukan ini adalah tindak lanjut dari Kongres PWI di Bandung. Surat ini berlaku dua bulan sejak dikeluarkan pada 31 Oktober. Harapannya, dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah ada kepengurusan baru untuk dilakukan pelantikan definitif. Kami ingin PWI Halsel tampil lebih elegan, berdaya dan mampu memberi kontribusi nyata bagi pembangunan pers,” tandasnya. (Hardin CN)