Orang Dekat Hasan Ali Bassam Kasuba Singgung Bahrain Berpolitik Fitnah

HALSEL, CN – Salah satu pengguna Akun Facebook atas nama M Nasir Arif menyinggung Calon Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), Bahrain Kasuba berpolitik fitnah pada momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024.

Dimana, dalam unggahan Facebook milik pribadi M Nasir Arif itu mengatakan, Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 2 Rusihan Jafar-Muhtar Sumaila, Nomor Urut 3 Hasan Ali Bassam Kasuba-Helmi Umar Muhcsin dan Nomor Urut 4 Jasri Usman dan Muhlis Djafaar adu politik gagasan.

Sementara Nomor 1 Bahrain Kasuba-Umar Hi Soleman, M Nasir Arif yang diketahui sebagai orang dekat Hasan Ali Bassam Kasuba itu mengatakan, Bahrain Kasuba hanya berpolitik fitnah.

“POLITIK GAGASAN (2,3,4) vs POLITIK FITANAH no 1 (Bahrain) bae² kong got lagi,” tulis Akun Facebook M Nasir Arif, Minggu (29/9). (Hardin CN)

Pastikan Keamanan Pilkada, 79 Polisi Kawal Peresmian Posko Relawan Pro Jo’ou di Ternate

TERNATE, CN – Sebanyak 79 personel Operasi Mantap Praja Kieraha 2024 dikerahkan untuk mengamankan pengukuhan dan peresmian Posko Utama Relawan Pro Jo’ou Maluku Utara, pendukung calon gubernur dan wakil gubernur Malut nomor urut 1 (satu) pada Minggu, (29/9/2024), di Dagymoi, Jl. Raya Ngade, Ternate Selatan, Kota Ternate.

Kabidhumas Polda Maluku Utara, Kombes Pol. Bambang Suharyono, S.I.K., M.H., menyatakan bahwa pengamanan ini merupakan bagian dari upaya kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama proses Pilkada berlangsung.

“Kami menurunkan personel untuk memastikan acara berjalan lancar tanpa gangguan keamanan,” ujarnya.

Ia menambahkan, kehadiran aparat keamanan di lokasi tidak hanya bertujuan menjaga ketertiban, tetapi juga memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat, baik yang hadir di acara maupun yang berada di sekitar lokasi kegiatan.

“Dihimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk mendukung upaya menjaga ketertiban dan keamanan selama kegiatan berlangsung,” ungkapnya.

Menurutnya, Situasi yang aman dan terkendali akan berdampak positif bagi kelancaran proses Pilkada di Maluku Utara secara keseluruhan.

“Acara pengukuhan dan peresmian Posko Utama Relawan Pro Jo’ou tersebut berjalan dengan lancar, tanpa adanya gangguan berarti. Personel yang dikerahkan bekerja secara maksimal dalam menjaga keamanan, sehingga kegiatan berlangsung sesuai dengan yang direncanakan,” tutupnya. (Ridal CN)

Janji Almarhum Usman Sidik Anggarkan Rp 13 Miliar untuk Jalan Lingkar Mandioli, Direalisasi Hanya Rp 7 Miliar Dimasa Pemerintahan Hasan Ali Bassam Kasuba

HALSEL, CN – Jalan Lingkar Pulau Mandioli, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), yang sebelumnya telah digusur untuk pembukaan Badan Jalan pada Tahun 2019 hingga 2024, tak juga selesai.

Dimana, dimasa pemerintahan Bupati Usman Sidik, ia menyampaikan bahwa Badan Jalan yang sudah digusur bakal dilakukan pengaspalan. Hal itu dijanjikan Usman Sidik saat melakukan Kunjungan Kerja di Pulau Mandioli.

Namun setelah Usman Sidik meninggal dunia, Hasan Ali Bassam Kasuba yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Bupati menggantikan posisi Almarhum Usman Sidik sebagai Bupati Halsel.

Setelah Hasan Ali Bassam Kasuba resmi menjadi Bupati Halsel, Jalan lingkar Pulau Mandioli Tidak direalisasikan sesuai dengan Badan Jalan yang telah dibuka.

Sebab, informasi yang dihimpun media ini, Badan Jalan yang sudah dibuka di Pulau Mandioli itu, dari Desa Lele ke Desa Yoyok hingga Desa Galala sampai ke Desa Bahu.

Sementara anggaran Jalan Lingkar Pulau Mandioli tersebut, Almarhum Bupati Usman berjanji bakal menganggarkan senilai Rp 13 miliar. Namun setelah Usman Sidik meninggal Dunia, yang direalisasikan dimasa pemerintahan Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba hanya Rp 7 miliar.

Sehingga itu, Jalan Lingkar Pulau Mandioli tidak mampu direalisasikan, semenjak Hasan Ali Bassam Kasuba menjadi Bupati Halsel hingga saat ini, yang bahkan kembali mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Petahana. (Hardin CN)

Para Kades di Gane Barat Utara Diminta Bentuk Tim Bayangan untuk Calon Petahana

HALSEL, CN – Percakapan disebuah Grup WhatsApp bocor. Dalam chat itu, akun yang diduga milik salah satu kontraktor inisial JH alis Jaib Haer meminta para Kepala Desa (Kades) di Gane Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), untuk ikut menangkan Calon Petahana, Hasan Ali Bassam Kasuba di Pilkada Halsel.

Isi pesan tersebut, memuat perintah ke para Kades di Gane Barat Utara untuk membentuk Tim bayangan di Desa masing-masing dibawah koordinator Jiab Haer.

“Saya minta bantu kades-kades harus membentuk tim bayangan dia bawa kordinasi kades langsung, tim bayangan ini harus selen cukup kepala-kepala desa yang tau. Untuk Kecamatan Gane Barat Utara, kepala desa berurusan langsung dengan Jaib dan Man,” tulis pesan itu, sembari meneruskan pesan pemberitahuan informasi kedatangan Calon Petahana ke Kecamatan tersebut.

Sementara Jaib saat dikonfirmasi membenarkan pesan WhatsApp tersebut. Ia mengatakan, pesan itu disampaikan hanya sebatas pemberitahuan kedatangan Calon Petahana.

“Pesan itu, saya hanya minta bantu ke mereka (Kades) untuk sampaikan ke Tim bahwa Pak Bassam mau turun ke Gane Barat Utara. Jadi itu bukan mengajak tapi sebatas pemberitahuan,” katanya kepada media ini, Sabtu (28/9).

Terkait netralitas Kades di Pilkada Halsel saat ini menjadi atensi Bawaslu Halsel, mengingat ketidaknetralan dalam Pilkada berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Sebabnya, Ketua Bawaslu Halsel Rais Kahar menekankan kepada ASN, Kades maupun Aparatur Desa lainnya untuk menjaga netralitas, mengingat ada ancaman pidana.

“Sudah mulai tahapan kampanye, kalau kemudian ditemukan ada tindakan ASN, Kepala Desa merugikan salah satu Paslon, maka ada dua hal kemungkinan kalau memenuhi unsur formil yang cukup. Maka bisa saja bukan hanya etik tapi juga pidana, tergantung dari perbuatan yang dilakukan,” tegasnya. (Hardin CN)

Berada Pada Posisi 29%, Pj Bupati Halsel Sebut MCP Terburuk

HALSEL, CN – Kepercayaan masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), terhadap kinerja ASN Pemerintah Daerah (Pemda) Halsel sangat rendah. Sehingga menyebabkan, Bumi Saruma menjadi salah satu Daerah yang menjadi atensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Realita ini memantik Pejabat Sementara (Pj) Bupati Halsel, Kadri Laece menggenjot seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bekerja extra keras, agar bisa lepas dari keterpurukan, dengan harapan Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2024 meningkat.

“Untuk monitoring Center for Prevention, Halmahera Selatan saat ini, ketika saya masuk baru 2 Hari dan saya coba melihat, ternyata MCP berada pada posisi ke 29%. Kalau 29%, masuk ke Bulan yang ke 10 (Oktober) ini, tentu sangat rendah sekali,” jelas PJs Bupati Halsel, Kadri Laece kepada sejumlah Wartawan usai menggelar Deklarasi Netralitas para Kepala Desa Zona Bacan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 di Aula Kantor Bupati Halsel, Jumat (27/9).

Kata Orang Nomor Satu di Halsel itu, jika poin scrolling nya sangat rendah, maka dirinya dapat menyampaikan bahwa hal ini sangat terburuk. Dan ini sangat tidak baik. Sebab, ukuran kinerja, bisa diukur secara MCP.

“Jadi kalau MCP rendah, berarti kinerja Pemerintahan itu buruk. Karena MCP itu, meminta kinerja secara komprehensifnya. Mulai perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, lalu kemudian Aset di Kabupaten sampai tingkat Desa,” kata Kadri Laece.

Selain itu, pihaknya juga menyampaikan kepada para Kepala Desa (Kades), ia bakal melakukan pengecekan persoalan MCP Desa, itu berada pada posisi ke berapa. Jika hanya 29%, berarti untuk Desa juga sangat rendah.

“Untuk itu, amanah yang pegang saat ini sebagai PJs Bupati, dalam waktu kurang lebih 12 Hari kedepan, KPK akan melakukan supervisi MCP. Maka, ini menjadi kerja ekstra. Kerja saya yang luar biasa bersama Sekda dan semua Pimpinan OPD,” tukasnya.

Sehingga itu, ia menegaskan, mulai hari ini dan mulai malam ini, ia akan membedah seluruh administrasi lalu akan mengkaji dan memperbaiki lalu kemudian diimplementasikan.

“Sehingga kita berharap, ketika dalam waktu minimal 10 Hari kedepan, MCP kita segera naik. Yang saya takutkan, mereka tidak tulis apa yang mereka kerjakan dan tulis apa yang mereka tidak kerjakan,” tutupnya. (Hardin CN)

Diduga Aniaya Anak Dibawah Umur, Polda Malut Tindak Tegas Oknum Polri di Sula

TERNATE, CN – Baru-baru ini, beredar pemberitaan dibeberapa media terkait dengan adanya Oknum Personel Polres Kepulauan Sula yang diduga menganiaya anak dibawah umur di Desa Fatce, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara (Malut).

Menyikapi hal tersebut, Kabidhumas Polda Malut, Kombes Pol. Bambang Suharyono, S.I.K., M.H, dalam keteranganya, Kamis (26/9/2024), membenarkan bahwa memang telah terjadi tindak pidana kekerasan pada jumat 20 september 2024, pukul.03.00 WIT yang di lakukan oleh Oknum Personel Polres Kepulauan Sula dengan inisial Briptu FH dengan Korban inisial TAS (16).

“Akibat perbuatan terlapor, korban mengalami luka lebam dan 1 buah gigi depan korban jatuh, dan untuk kasus ini sementara ditangani oleh Sat Reskrim Polres Kepulauan Sula untuk pidananya, sedangkan untuk Pelanggaran Kode etik sementara dilakukan pemeriksaan oleh Sie Propam Polres Kepulauan Sula,” ujarnya.

Kabidhumas menegaskan bahwa akan menindak tegas personel Polri di Polda Malut yang melakukan pelanggaran. Katanya, sesuai dengan Komitmen Kapolda bahwa personel yang melakukan pelanggaran baik pidana maupun kode etik. Apabila terbukti, maka akan ditindak tegas sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

“Kepada seluruh masyarakat Maluku Utara apabila mengetahui adanya pelanggaran yang di lakukan oleh oknum Polri khususnya Polda Malut, jangan segan-segan atau takut untuk melaporkan ke Polda Maluku Utara,” tegasnya. (Ridal CN)