HALSEL, CN – Menanggapi pernyataan Daud Djubedi selaku Sekretaris Satgas Covid-19 yang melarang masyarakat menggunakan Atribut LSM atau organisasi masyarakat lainnya berpartisipasi dalam kegiatan pencegahan penyebaran wabah virus Corona yang saat ini dilakukan oleh kelompok masyarakat atas nama Relawan Usman-Bassam di salah satu Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Provinsi Maluku Utara (Malut). Ketua Fraksi PKB Halsel, Safri Talib, SH, Ketua PKS Halsel, Husni Salim dan Ketua PSI Halsel Adnan Wahid angkat bicara, Sabtu, (4/4/2020).
Ketua Fraksi PKB Halsel Safri Talib mengatakan, ini menunjukan bahwa Daud Djubedi dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Satgas Covid-19 terlalu berfikir Politik dan seolah-olah mempolitisir kegiatan yang murni untuk masyarakat.
“Ini sesungguhnya menunjukan bahwa saudara Daud Djubedi dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Satgas Covid-19 Halsel terlalu berpikir Politik dan seolah-olah mempolitisir kegiatan masyarakat yang murni soal kemanusiaan. Hal ini tentu tidak baik di tengah situasi mewabahnya virus Corona ini,” kata Safri Talib.
Lanjut Ketua Fraksi PKB DPRD Halsel, sementara setiap warga Negara di butuhkan kesadaran bersama untuk ikut membantu mencegah penyebaran Covid-19 ini di tengah-tengah masyarakat.
“Negara saja meminta masyarakat untuk berpatisipasi semua Stekholder Partai Politik dimana-mana melakukan partisipasi dengan berbagai bentuk kegiatan sampai ada yang bagi-bagi Masker, Sembako, Vitamin dan ada yang melakukan penyemprotan Disinfektan ke tempat-tempat ibadah dan lingkungan perumahan warga dan itu sah-sah saja,” jelasnya.
Lebih lanjut Safri Talib, kalau misalkan ada yang harus di koordinasikan yang berkaitan dengan peralatan Alat Pelindung Diri (APD) atau obat yang di gunakan maka seharusnya dari pihak Satgas Halsel harus mengecek langsung.
“Saya kira pihak Satgas tinggal mengecek saja kepada tempat dimana Relawan atau kelompok masyarakat itu berkegiatan. Bukan dengan cara melarang melalui media dan melalui surat yang sesungguhnya tidak beralasan atau membatasi kegiatan warga dengan alasan penggunaan Logo Paslon Bupati. Hal semacam ini patut di pertanyakan ada apa? kalau memang itu ada larangan terkait dengan partisipasi masyarakat, maka di ketentuan mana itu di larang,” ungkapnya.
Selain itu, Safri Talib menyampaikan, Daud Djubedi seharusnya berfikir soal kemanusiaan bukan soal Politik karena Relawan Usman-Bassam melakukan Penyomprotan Disinfektan atas dasar kemanusiaan.
“Sudara Daud harusnya berfikir soal kemanusiaan bukan soal Politik, toh teman-teman di Relawan Usman-Bassam melakukan itu juga atas dasar kemanusiaan bukan semata-mata soal Politik. Kalau hari ini ada Logo Paslon yang di gunakan, maka itu hanya satu kebetulan karena mereka saat ini memang menjadi bagian dari Relawan Usman-Bassam yang memiliki kepedulian akan masalah kemanusiaan dan saya kira itu sah-sah saja,” tegasnya.
Safri Talib menegaskan, atas nama Fraksi PKB DPRD Halsel meminta kepada Satgas untuk dapat berkoordinasi secara baik dengan Relawan Usman-Bassam terkait dengan kegiatan tersebut.
“Agar kegiatan itu dapat di teruskan, sebab ini urusan kemanusiaan jangan sengaja dipolitisir. Itu tidak baik sebagai seorang pejabat apalagi penanggung jawab penanganan musibah secam ini,” tegasnya lagi.
Safri Talib juga meminta kepada Satgas Halsel agar melakukan kegiatan penyemprotan Disinfektan di setiap rumah-rumah ibadah dan pemukiman warga.
“Sebab seluruh warga membutuhkan itu maka kami juga meminta kepada Satgas Covid-19 Halsel untuk setiap saat mempublikasi kegiatan penangananya pencegahan Covid-19 ke masyarakat dan melakukan sosialisasi langsung yang lebih intens di masyarakat, bagimana caranya masyarakat melakukan pencegahan dini terkait bahayanya virus Corona,” pintanya.
Sementara itu, Ketua PKS Halsel, Husni Salim mempertanyakan, dengan landasan apa sehingga dari Satgas Halsel harus mengeluarkan surat yang terdapat di dalam poin ada larangan terkait dengan logo yang di pergunakan.
“Kalau kita pantau ke Daerah itu partisipasi masyarakat untuk bersama-sama mencegah penyebaran Covid-19 itu sangat di harapkan. Bahkan saya lihat malah sangat di apresiasi oleh masyarakat ketika ada organisasi massa atau kelompok masyarakat yang berpastisipasi. Jadi terus terang saja dengan larangan ini kita sangat bingung karena dengan alasan apa sehingga harus buat larangan seperti itu,” ucapnya.
Meski begitu, Ketua PSI Halsel, Adnan Wahid, juga mengatakan hal yang sama terkait dengan surat rekomendasi Satgas Covid-19 Halsel.
“Alasan apa melaui sandaran hukumnya apa sehingga mekanisme pencegahan yang kemudian Pak Daud Djubedi melarang kegiatan kemanusiaan yang di lakukan oleh organisasi Relawan oleh kelompok masyarakat. Perlu di ketahui ini bencana Nasional Pak Sekretaris Satgas Covid-19 Halsel, jadi jangan buat sesuatu yang terkesan anda seakan-akan tidak paham soal perkembangan virus Corona yang saat ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menghadapi Covid-19 ini,” pungkasnya. (Red/CN)
