Ikatan Pelajar Pemuda Mahasiswa Desa Doro Desak Kades Pecat Sekdes

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Ikatan Pelajar Pemuda Mahasiswa Desa Doro (IPPMADO) Mendesak Kepala Desa Doro Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Idris Umsohi Segera Mencopot Sekertaris Desa Doro Manaf Dahlan.

“Sebelumnya IPPMADO pernah melakukan Unjuk rasa di depan kantor Desa, dengan hasil kesepakatan adalah pecat Manaf Dahlan sebagai Sekretaris Desa, karena ketika diangkat oleh kepala Desa sebagai Sekretaris Desa, Manaf Jarang berada di Desa,” Kata Alvian M. Ali Kepada Media cerminnusantara.co.id Jum’at (3/7/2020).

Mahasiswa Asal Desa Doro yang menjabat sebagai Ketua Bidang Pendidikan IPPMADO ini, juga menjelaskan bahwa dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 48 tentang perangkat Desa, serta pasal 49 ayat 1 : perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 bahwa perangkat Desa bertugas membantu kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

“Dengan dasar hukum inilah Kepala Desa Doro seharusnya melakukan pemecatan kepada Manaf Dahlan karna jarang berada di Desa,”Tandasnya

Alvian juga menyampaikan bahwa Kepala Desa Doro, Idris Umsohi seharusnya tegas dan tampa ragu-ragu untuk melakukan pemecatan, karena itu adalah hak legitimasi Kepala Desa

Itu sebabnya, Mahasiswa Prodi Geografi FKIP Unkhair Ternate ini menyampaikan bahawa, Sebagai Kepala Desa Idris Umsohi Harus paham bahwa kepemimpinan itu bukan cuma ada follower dan punya power serta konsep semata, tetapi juga eksekusinya.

Ia juga menyampaikan “Kami berikan kesempatan Kepada Idris Umsohi sebagai Kepala Desa dalam minggu ini harus melakukan pemecatan, jika tidak kami akan melakukan gerakan yang lebih berbahaya,” tegasnya. (Hafik CN)

Diduga Korupsi DD, Kades Lata-Lata Dilaporkan ke Kejati Malut

Berita Daerah Biro Ternate|oleh

TERNATE, CN – Kepala Desa (Kades) Lata-Lata, Kecamatan kasiruta Barat, Kabupaten Hamahera Selatan (Halsel), Abdul Malik Jama, pagi tadi sekitar pukul 10.00 WIT, jumat (3/7/2020) resmi dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Provinisi Maluku Utara.

Kades dilaporkan oleh warganya sendiri atas dugaan tindak pidana korupsi Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) selama empat tahun yakni 2016, 2017, 2018, 2019 senilai kurang lebih 3 Miliar.

Usai membuat laporan, Arnol Faijin selaku Kordinator Masyarakat menyampaikan, program kegiatan desa selama 4 tahun di desa lata-lata tidak berjalan. namun laporan pertanggungjawaban anggaran setiap tahunnya terrealisasi 100 Persen.

Arnol menjabarkan, Untuk program kegiatan pembangunan fisik yang tidak dilakukan oleh kades yang pertama tahun 2016 sebanyak 6 Item perkejaan,Tahun 2017 sebanyak 4 Item, tahun 2018 dan 2019 pun sama hanya tidak trelealisasi.

“Untuk program non fisik di sub pendidikan yakni pengadaan fasilitas Sekolah Pendidikan anak Usia Dini (PAUD), Olah Raga dan anggaran ke Agamaan,” Ungkap Arnol.

Sementara itu, Aldy Abas menambahkan, semua program yang bersumber dari ADD dan DD sampai saat ini kedes tidak ada transaparansi terhadap masyarakat. bahkan program Fisik maupun non fisik tidak terlaksana sejak 4 tahun.

“Anehnya, program desa baik fisik maupun non fisik yang tidak terlaksana itu, didalam laporan pertanggungjawaban APBDesa tercamtum 100 persen terlaksana,” imbuh Aldy Abas.

Kasih pengkum kejati malut Richard Sinaga saat dikonfirmasi Wartawan membenarkan adanya laporan pengaduan tersebut.

“Iya benar, ada laporan dugaan korupsi dana ADD dan DD selama 4 tahun dari masyarakat desa lata-lata Halsel. Masyarakat bilang nilai kerugiaannya sekitar 3 Miliar” jelas Richard.

Richard bilang, laporan pengaduan itu tinggal menunggu disposisi dari pimpinan untuk diproses.

“Kita baru terima laporan tadi pagi, Selanjutnya kita tunggu disposisi pimpinan,” tutur Richard. (Ridal CN)

Selain Bagi-bagi Masker di Pasar, DPD PSI Halsel Sumbang APD di Puskesmas Gandasuli

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia (DPD PSI) Kabupaten Halmahera Selatan (halsel) Menyerahkan Alat pelindung Diri (APD) dan Alat penyemprotan serta masker ke puskesmas gandasuli, Jumat (03/07/20)

Penyerahan Alat Pelindung Diri (APD), Alat Penyemprotan dan Masker di lakukan langsung oleh anggota DPRD ABDul lubis I Noh dan Sekertaris Bro Zamrud Zaid serta pengurus DPD PSI lainnya.

Selanjutnya DPD PSI Halsel
melakukan pembagian masker di pasar tembal melibatkan pengurus DPC Kecamatan Bacan selatan.

Ketua DPD PSI Halsel Adnan Wahid Kepada Media Cerminnusantara.co.id Menyampaikan bahwa pembagian APD, Alat penyemprotan Desinfektan dan masker yang di lakukan oleh DPD PSI Halsel adalah bentuk peduli PSI terhadap penangan dan Pencegahan Covid-19 di Kabupaten Halmahera Selatan.

Lanjut Adnan, Penyerahan APD dan alat penyemprotan ke puskesmas Gandasuli, Karna puskesmas adalah garda terdepan dalam memutus mata rantai covid-19.

Adnan juga mengungkapkan bahwa sebelumnya, DPD PSI Halsel juga telah melakukan kegiatan pembagian masker di beberapa Daerah yakni makian dan kayoa

Kemudian pada hari ini DPD PSI selain melakukan penyerahan Alat APD dan Alat Penyemprotan, DPD PSI juga lakukan pembagian Masker di pasar Tembal,” Tandasnya.

Kata Adnan, Kegiatan seperti ini akan terus kami lakukan dan selanjutnya DPD PSI akan lakukan kegiatan seperti ini di beberapa DPC di Bacan, Gane Barat dan kepulauan Joronga.

Sehingga dengan adanya kegiatan seperti ini, Kita bersama-sama memutus mata rantai covid-19 di Kabupaten halmahera selatan khususnya dan umumnya di maluku utara,” harapnya. (Red/CN)

Kapolda Malut Pimpin Pengambilan Sumpah Panitia Penerimaan Polri

Berita Daerah Biro Ternate|oleh

TERNATE, CN – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku Utara (Malut) Irjen Pol. Drs. Rikwanto, S.H, M.Hum, kamis kemarin (2/7/2020) bertempat di Aula Mapolda Maluku Utara memimpin secara langsung penandatanganan pakta integritas dan pengambilan sumpah panitia calon peserta, orang tua/wali dan penyelenggara penerimaan terpadu Anggota Polri Taruna/i Akpol dan Tamtama Polri T.A 2020 Panda Polda Maluku Utara.

Kegiatan tersebut bertujuan agar Polri khususnya Polda Maluku Utara dalam melaksanakan rekrutmen kepada calon Anggota Polri Taruna/i Akpol dan Tamtama Polri Tahun 2020 ini mengedepankan Prinsip Bersih, Obyektif, Transparan, Akuntabel, Unggul, dan Kompetitif serta bebas dari KKN.

Adapun jumlah calon Taruna Akpol sebanyak 56 Orang yang terdiri pria 47 orang dan wanita 9 orang, sedangkan untuk Calon Tamtama Polri sejumlah 145 Orang Pria, terdiri dari Tamtama Brimob 134 dan Tamtama Polairud 11 Orang, dari Jumlah peserta ini mereka akan melalui tahapan-tahapan seleksi dari pelaksanaan Tahapan Penandatanganan Pakta Integritas ini yang sedang dilaksanakan sampai dengan Tahapan Rikmin Akhir.

Kapolda Maluku Utara Dalam sambutannya mengatakan kepada Calon Peserta dan Orang tua/wali karena adanya pandemi Virus Corona (Covid-19), untuk itu dalam pelaksanaan kegiatan kali ini dibatasi karena tetap mengacu kepada Protokol Kesehatan guna mencegah penyebaran Virus Corona.

“Kepada adik-adik yang nantinya akan mengikuti seleksi Penerimaan Terpadu ini mudah-mudahan tidak salah jalan tidak salah pilih karena menjadi anggota Polri maupun TNI adalah ladang pengabdian, kalau mau kaya jangan jadi Polisi atau Tentara Tetapi Jadilah Pedagang,” tegas Kapolda.

“Dalam pelaksanaan penerimaan Terpadu ini Polri terapkan Prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis), jadi setiap pelaksanaan tahapan seleksi akan diumumkan langsung ditempat Seleksi,” tutur Kapolda. (Ridal CN)

Monotoring ke Halsel, Wagub Berikan Apresiasi Kinirja Tim Gustu Covid Halsel

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Wakil Gubernur Maluku Utara (Malut), Al Yasin Ali berikan Apresiasi ketegasan Tim Satuan Tugas (Satgas) Covid -19 Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) dalam melakukan pengawasan dan pencegahan penyebaran wabah Covid-19..

Hal ini diutarakan orang nomor dua di Malut itu saat melakukan Kunjungan Kerja (kuker) ke Halsel, Kamis (2/7). Meski dijemput langsung oleh Sekda Halsel juga selaku Ketua Satuan Gugus Tugas Helmi Surya Botutihe Wagub bersama ke 8 asistennya tetap diwajibkan melewati proses pemeriksaan sesuai aturan yang berlaku bagi setiap orang baru datang dari liar Halsel.

Tentu hal ini mendapat perhatian khusus bagi orang nomor dua di Malut itu. “Yang dilakukan Halsel sangat bagus dan harus dicontoh, karena merupakan bukti kalau mereka benar-benar ingin melindungi daerah mereka dari wabah covid-19,” ungkap Wagub saat diwawancarai di Posko Utama, (Aula Kantor Bupati).

Usai melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas kesehatan dipelabuhan, Wagub beserta rombongan langsung bertolak ke Rumah Solo yang berlokasi di Hutan Kebun Karet dan dilanjutkan ke Posko Utama (Aula Kantor Bupati Halsel) Untuk melakukan Monitoring pelaksanaan pencegahan dan penanganan Covid-19 di Halmahera Selatan sekaligus tatap muka dengan Pemerintah Kabupaten.

Setelah melakukan agenda Kuker, wagub menyimpulkan Halsel saat ini masih aman. “Walau Halsel terus mengalami peningkatan kasus Covid-19 namun masih tergolong aman karena cukup siap dalam penanganan,” ujarnya.

“Seluruh aspirasi dari Satgas dan Pemd Halsel mengenai problem dalam penanganan Covid-19 akan menjadi catatan Pemerintah Provinsi dan akan secepatnya ditindak lanjuti,” Janji Wagub sebelum meninggalkan Posko Utama.

Seusai memantau kondisi Posko Utama, Wagub dan Rombongan kembali ke Pelabuhan Babang untuk melanjutkan perjalanan ke Saketa Kecamatan Gane Timur dan akan melanjutkan Kuker ke Weda Halmahera Tengah.

Dalam Kukernya, Orang nomor Dua Malut itu melakukan perjalanan ke seluruh Kabupaten Kota se-Maluku Utara melalui jalur laut menggunakan Speedboad dan jalur darat (Lintas). (Red/CN)

Terkait Problem Pembagian BLT-DD, ABDESI Monas Lampung Halsel Angkat Bicara

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Ketua Dewan Pertimbangan ABDESI Monas Lampung Halsel, Ahmad R. Adam  angkat bicara terkait dengan polemik yang terjadi di setiap Desa yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan terkait dengan pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Berdasarkan hasil pantauan DPC ABDESI Monas Lampung Halsel, Ahmad R. Adam kepada wartawan cerminnusantara.co.id, Jumat (3/7/2020) mengungkapkan bahwa  masih ada sebagian Desa terkhususnya di Kabupaten Halmahera Selatan masih terjadi Polemik terkait dengan Bantuan Langsung Tunai bersumber dari Dana Desa (BLT-DD)

“Seperti Desa Lata-Lata Kasiruta Barat yang dikabarkan beberapa hari yang lalu bahwa Kepala Desa, Abdul Malik Gama melalukan pemotongan BLT-DD. Namun kenyataannya, setelah kami memantau ternyata Kades Lata-Lata Abdul Malik Gama telah menyalurkan BLT sebesar 600/KK yang sudah tersalur 2 bulan,” ungkapnya.

Begitu juga di Desa Obi Sambiki, Lanjut Ahmad, Kades Wahyudin Wahid telah menyalurkan BLT-DD. Namun masih ada permintaan dari masyarakat untuk penambahan penerima BLT, maka Kades Sambiki telah menyetujui penambahan penemrima BLT tersebut.

“Jadi kalau di Desa Sambiki Kecamatan Obi itu, tinggal menunggu Hasil Musyawarah Ksusus Desa untuk melakukan pembagian BLT-DD secara keseluruhan,” katanya.

Aktivis Muda itu juga mengatasnamakan  Pengurus DPC ABDESI Monas Lampung  Halsel menegaskan kepada seluruh Kades yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan  agar jangan mengurangi nilai BLT yang telah di tetapkan 600/KK sesuai edaran Kementerian Desa dan secepatkan menyalurkan bagi yang belum sempat menyalurkan BLT.

Selain itu, Pengurus ABDESI Monas Lampung Halsel juga meminta kepada seluruh Kades bahwa, apabila ada persoalan yang terjadi di Desa segera di konfirmasikan ke DPC ABDESI Monas Lampung Halsel guna dibahas bersama untuk mencari solusi yang terbaik.

“Untuk hasil pantauan kami, hampir seluruh Desa khususnya di Kabupaten Halmahera Selatan telah menyalurkan BLT Tahap I dan II. Bahkan ada beberapa Desa yang telah menyalurkan BLT Tahap III,” tutupnya. (Red/CN)