Para Kades di Gane Barat Utara Diminta Bentuk Tim Bayangan untuk Calon Petahana

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Percakapan disebuah Grup WhatsApp bocor. Dalam chat itu, akun yang diduga milik salah satu kontraktor inisial JH alis Jaib Haer meminta para Kepala Desa (Kades) di Gane Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), untuk ikut menangkan Calon Petahana, Hasan Ali Bassam Kasuba di Pilkada Halsel.

Isi pesan tersebut, memuat perintah ke para Kades di Gane Barat Utara untuk membentuk Tim bayangan di Desa masing-masing dibawah koordinator Jiab Haer.

“Saya minta bantu kades-kades harus membentuk tim bayangan dia bawa kordinasi kades langsung, tim bayangan ini harus selen cukup kepala-kepala desa yang tau. Untuk Kecamatan Gane Barat Utara, kepala desa berurusan langsung dengan Jaib dan Man,” tulis pesan itu, sembari meneruskan pesan pemberitahuan informasi kedatangan Calon Petahana ke Kecamatan tersebut.

Sementara Jaib saat dikonfirmasi membenarkan pesan WhatsApp tersebut. Ia mengatakan, pesan itu disampaikan hanya sebatas pemberitahuan kedatangan Calon Petahana.

“Pesan itu, saya hanya minta bantu ke mereka (Kades) untuk sampaikan ke Tim bahwa Pak Bassam mau turun ke Gane Barat Utara. Jadi itu bukan mengajak tapi sebatas pemberitahuan,” katanya kepada media ini, Sabtu (28/9).

Terkait netralitas Kades di Pilkada Halsel saat ini menjadi atensi Bawaslu Halsel, mengingat ketidaknetralan dalam Pilkada berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Sebabnya, Ketua Bawaslu Halsel Rais Kahar menekankan kepada ASN, Kades maupun Aparatur Desa lainnya untuk menjaga netralitas, mengingat ada ancaman pidana.

“Sudah mulai tahapan kampanye, kalau kemudian ditemukan ada tindakan ASN, Kepala Desa merugikan salah satu Paslon, maka ada dua hal kemungkinan kalau memenuhi unsur formil yang cukup. Maka bisa saja bukan hanya etik tapi juga pidana, tergantung dari perbuatan yang dilakukan,” tegasnya. (Hardin CN)

Berada Pada Posisi 29%, Pj Bupati Halsel Sebut MCP Terburuk

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Kepercayaan masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), terhadap kinerja ASN Pemerintah Daerah (Pemda) Halsel sangat rendah. Sehingga menyebabkan, Bumi Saruma menjadi salah satu Daerah yang menjadi atensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Realita ini memantik Pejabat Sementara (Pj) Bupati Halsel, Kadri Laece menggenjot seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bekerja extra keras, agar bisa lepas dari keterpurukan, dengan harapan Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2024 meningkat.

“Untuk monitoring Center for Prevention, Halmahera Selatan saat ini, ketika saya masuk baru 2 Hari dan saya coba melihat, ternyata MCP berada pada posisi ke 29%. Kalau 29%, masuk ke Bulan yang ke 10 (Oktober) ini, tentu sangat rendah sekali,” jelas PJs Bupati Halsel, Kadri Laece kepada sejumlah Wartawan usai menggelar Deklarasi Netralitas para Kepala Desa Zona Bacan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 di Aula Kantor Bupati Halsel, Jumat (27/9).

Kata Orang Nomor Satu di Halsel itu, jika poin scrolling nya sangat rendah, maka dirinya dapat menyampaikan bahwa hal ini sangat terburuk. Dan ini sangat tidak baik. Sebab, ukuran kinerja, bisa diukur secara MCP.

“Jadi kalau MCP rendah, berarti kinerja Pemerintahan itu buruk. Karena MCP itu, meminta kinerja secara komprehensifnya. Mulai perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, lalu kemudian Aset di Kabupaten sampai tingkat Desa,” kata Kadri Laece.

Selain itu, pihaknya juga menyampaikan kepada para Kepala Desa (Kades), ia bakal melakukan pengecekan persoalan MCP Desa, itu berada pada posisi ke berapa. Jika hanya 29%, berarti untuk Desa juga sangat rendah.

“Untuk itu, amanah yang pegang saat ini sebagai PJs Bupati, dalam waktu kurang lebih 12 Hari kedepan, KPK akan melakukan supervisi MCP. Maka, ini menjadi kerja ekstra. Kerja saya yang luar biasa bersama Sekda dan semua Pimpinan OPD,” tukasnya.

Sehingga itu, ia menegaskan, mulai hari ini dan mulai malam ini, ia akan membedah seluruh administrasi lalu akan mengkaji dan memperbaiki lalu kemudian diimplementasikan.

“Sehingga kita berharap, ketika dalam waktu minimal 10 Hari kedepan, MCP kita segera naik. Yang saya takutkan, mereka tidak tulis apa yang mereka kerjakan dan tulis apa yang mereka tidak kerjakan,” tutupnya. (Hardin CN)

Diduga Aniaya Anak Dibawah Umur, Polda Malut Tindak Tegas Oknum Polri di Sula

Berita Daerah Biro Ternate|oleh

TERNATE, CN – Baru-baru ini, beredar pemberitaan dibeberapa media terkait dengan adanya Oknum Personel Polres Kepulauan Sula yang diduga menganiaya anak dibawah umur di Desa Fatce, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara (Malut).

Menyikapi hal tersebut, Kabidhumas Polda Malut, Kombes Pol. Bambang Suharyono, S.I.K., M.H, dalam keteranganya, Kamis (26/9/2024), membenarkan bahwa memang telah terjadi tindak pidana kekerasan pada jumat 20 september 2024, pukul.03.00 WIT yang di lakukan oleh Oknum Personel Polres Kepulauan Sula dengan inisial Briptu FH dengan Korban inisial TAS (16).

“Akibat perbuatan terlapor, korban mengalami luka lebam dan 1 buah gigi depan korban jatuh, dan untuk kasus ini sementara ditangani oleh Sat Reskrim Polres Kepulauan Sula untuk pidananya, sedangkan untuk Pelanggaran Kode etik sementara dilakukan pemeriksaan oleh Sie Propam Polres Kepulauan Sula,” ujarnya.

Kabidhumas menegaskan bahwa akan menindak tegas personel Polri di Polda Malut yang melakukan pelanggaran. Katanya, sesuai dengan Komitmen Kapolda bahwa personel yang melakukan pelanggaran baik pidana maupun kode etik. Apabila terbukti, maka akan ditindak tegas sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

“Kepada seluruh masyarakat Maluku Utara apabila mengetahui adanya pelanggaran yang di lakukan oleh oknum Polri khususnya Polda Malut, jangan segan-segan atau takut untuk melaporkan ke Polda Maluku Utara,” tegasnya. (Ridal CN)

Kampanye Perdana di Desa Kusubibi, Warga Bilang Hadir Karena Sarbin Sehe Bukan Paslon Jasri-Muhlis

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Kampanye perdana yang digelar Calon Kepala Daerah (Cakada) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Pasangan Calon (Paslon), Jasri Usman dan Muhlis Djafaar di Desa Kusubibi, Kecamatan Bacan Barat pada Rabu (25/9/2024), yang ikut dihadiri warga, bukan karena kehadiran Paslon Jasri-Muhlis, melainkan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Provinsi Maluku Utara (Malut), Sarbin Sehe.

Salah seorang warga Desa Loleo Jaya, Kecamatan Kasiruta Timur, yang enggan disebutkan nama, mengaku mereka jauh-jauh dari Desa Loleo Jaya ke Desa Kusubibi untuk menghadiri Kampanye pertama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, sebagai simpatisan dan pendukung Cawagub Malut, Sarib Sehe.

“Kami hadiri kampanye di Desa Kusubibi itu, karena ada pak Sarbin Sehe. Jadi kami hadiri untuk meramaikan Kampanye itu sebagai simpatisan dan pendukung Cawagub Sarib Sehe bukan Pak Jasri atau pak Muhlis,” ujar warga Desa Loleo Jaya, Kamis (26/9).

Sebab, kata dia, untuk Pilkada Halsel, mereka punya pilihan tersendiri, namun Cagub dan Cawagub Malut adalah Paslon Benny-Sarbin.

“Kami bersama pak Sarib Sehe di Kabupaten Halmahera Selatan pada umumnya dan khususnya di Kecamatan Kasiruta Timur,” jelasnya.

Oleh karena itu, ia berharap, Paslon Gubernur Malut Benny-Sarbin, terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilkada 2024.

“Insya Allah, Pak Benny Laos dan Sarbin Sehe terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara. Amiiiiiin,” ucapnya mendoakan Paslon Gubernur Malut, Benny-Sarbin. (Hardin CN)

Dugaan Ulah Hasan Ali Bassam Kasuba Persulit Pegawai di Halsel Sebelum Cuti Bupati

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Calon Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), Hasan Ali Bassam Kasuba, nampaknya benar-benar mempersulit para pegawai P3K, dilingkup Dinas Kesehatan (Dinkes) Halsel.

Mengapa tidak, melalui kepala Dinkes Halsel, Asia Hasyim, mengeluarkan Surat Perintah Kabupaten Halmahera Selatan, Dinas Kesehatan nomor : 89,3,4/2572/2024.

Asia Hasyim meminta kepada Kepala-kepala Bidang, Kepala Puskesmas dan Direktur Rumah Sakit untuk menghadap.

Dalam Surat Undangan tersebut dijelaskan, akan dilaksanakannya pertemuan dengan seluruh pegawai P3K, dilingkup Dinas Kesehatan.

Surat perintah itu, diduga terkait dengan adanya pemberitaan para pegawai ASN, P3K maupun PTT yang mengeluhkan dan merasa sangat tertekan atas aturan kedisiplinan yang diterapkan Bupati Halsel, Hasan Ali Bassam Kasuba yang baru menjabat belum sampai 1 Tahun.

Dugaan ulah Hasan Ali Bassam Kasuba yang dinilai diluar dari rasa kemanusiaan itu, kemudian dikeluhkan salah seorang pegawai tenaga kerja P3K di Rumah Sakit, Kecamatan Obi pada Minggu (22/9).

Dikatakan pegawai P3K di Rumah Sakit Obi yang tidak disebutkan nama itu bilang, ada sekitar 8 orang Tenaga Kesehatan yang mengabdi di Rumah Sakit Obi yang meminta ijin istirahat karena melahirkan. Namun Rapelan dan gaji mereka ditahan oleh pihak Dinkes Halsel dengan alasan istirahat kerja karena ijin sakit. Sehingga para pegawai merasa sangat dipersulit.

Sehingga itu, sebelum cuti Bupati pada 25 September 2024, Hasan Ali Bassam Kasuba langsung mengeluarkan surat Perintah ke seluruh P3K melalui Dinkes Halsel tertanggal 23 September 2024.

Hingga berita ditayangkan, Kepala Dinkes Halsel, Aisya Hasyim masih dalam upaya konfirmasi wartawan. (Hardin CN)