Ketua DPD Partai Demokrat Malut Raih Gelar Doktor Sosiologi di UMM

Berita Daerah Biro Ternate|oleh

Ternate, CN – Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara (Malut), M Rahmi Husen resmi menyandang gelar Doktor Sosiologi dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).

Putra terbaik Makian-Kayoa (Makayoa) ini berhasil meraih gelar Doktor setelah menjalani sidang terbuka program Doktoral di UMM, Selasa (22/8/2023).

Usai meraih gelar Doktoralnya, M Rahmi Husen mengucapkan terimakasih kepada keluarga dan kerabat serta semua orang yang telah memberikan dukungan semangat.

Mantan Ketua KPU Malut itu sangat bersyukur masih mampu menyisihkan waktunya menempuh Pendidikan Program Doktoral ditengah kesibukan menjadi Wakil Rakyat Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) di Provinsi Maluku Utara.

“Alhamdulillah. Ditengah kesibukan yang begitu padat, saya dapat menyelesaikan Study Formal S3 di Universitas Muhammadiyah Malang. Kesuksesan ini, tentunya tidak terlepas dari Do’a seorang Ibu serta dukungan keluarga dan kerabat yang sudah mendorong saya melanjutkan pendidikan ditengah kesibukan sebagai Wakil Rakyat Halmahera Selatan,” ungkap Ketua DPD Partai Demokrat Malut.

M Rahmi yang saat ini masih menyandang status anggota DPRD Malut  aktif itu berharap, gelar Doktor yang diraih dapat menjadi motivasi terhadap unsur pendidikan di Halsel serta dapat memotivasi generasi muda Makayoa yang kaya akan Sumber Daya Manusia (SDM).

“Kabupaten Halmahera Selatan kaya akan sumber daya manusia terutama bagi generasi muda Makayoa. Sehingga saya berharap, apa yang telah saya raih ini bisa menjadi penopang semangat bagi Putra-putri di Kabupaten Halmahera Selatan dalam menempuh Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Semangat seperti ini diperlukan dalam rangka memajukan dunia Pendidikan di Kabupaten Halsel,” katanya.

Anggota DPRD Provinsi 2 Periode itu menambahkan, Halsel saat ini senantiasa menjadi bagian penting dari setiap upaya pembangunan di wilayah Maluku Utara.

Sehingga, Ketua DPD Partai Demokrat Malut itu meminta kepada jajaran aparat dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halsel dan kalangan Akademisi serta semua unsur untuk terus meningkatkan kinerja dan membangun sinergitas dengan masyarakat dalam upaya mensukseskan pembangunan di Bumi saruma.

“Peningkatan kinerja dan sinergitas kerja dalam semua unsur harus menjadi perioritas utama dalam memajukan Daerah. Sehingga harapannya, generasi muda, terutama bagi keluarga Makayoa lebih meningkatkan semangat kerja melalui tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk memajukan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan,” harapnya mengakhiri. (Sain CN)

Pemdes Tawa Bacan Timur Tengah Salurkan BLT dan Gaji Kader Desa 

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Pemerintah Desa (Pemdes), Tawa, Kecamatan Bacan Timur Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk Tahap II, bertempat di Kantor Desa, Selasa (21/8/2023).

Kepala Desa (Kades) Tawa, Lonly Loleo dalam  menjelaskan bahwa sebanyak 25 penerima bantuan masing-masing Rp 300 ribu perbulan, maka setiap KPM menerima uang tunai senilai Rp 900 ribu.

“Mereka ini memang berhak menerima BLT-DD. Karena mereka benar-benar memang layak selaku penerima,”  Kata Kades Tawa, Kamis (24/8).

Kades juga sangat berharap agar kiranya, bantuan yang sudah disalurkan agar dapat dimanfaatkan sebaik mungkin dalam kebutuhan rumah tangga.

“Dengan bantu bantuan ini, paling tidak bisa membantu dan meringankan beban warga,” harapnya.

Selain menyalurkan BLT-DD juga memberikan gaji para Kader-kader Desa.

“Untuk itu, saya berharap kepada para Kader-kader Desa agar selalu aktif dalam pelayanan masyarakat,” tutupnya. (Hardin CN)

PTT Tenaga Kesehatan di Halsel Terancam Diberhentikan

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Semua Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), khusus Tenaga Kesehatan, terancam diberhentikan dengan alasan masalah uang kas Daerah.

Mengapa tidak, uang kas Daerah tidak cukup untuk membiayai gaji PTT di Halsel. Hal itu diduga kuat ditegaskan Pelaksana Tugas (Plt) Sekertaris Daerah (Sekda) Halsel, Safiun Rajdilun melalui rapat bersama membahas gaji PTT.

“Kemarin hasil rapat dengan Dinas Kesehatan, Sekda Safiun bilang kasih stop PTT Kesehatan,” aku sumber kepada wartawan cerminnusantara.co.id melalui pesan WhatsApp, Kamis (24/8/2023).

Ia mengatakan, Plt Sekda Halsel itu memerintahkan ke Dinas Kesehatan untuk memberhentikan semua PTT Tenaga Kesehatan yang tersebar di semua Puskesmas di Halsel.

“Kasih berhenti semua, khusus PTT Kesehatan dari Puskesmas,” jelas sumber seperti yang diintruksikan Plt Sekda ke Dinas Kesehatan Halsel.

Sementara itu, Plt Sekda Halsel, Safiun Rajdilun dikonfirmasi via WhatsApp mengaku bahwa informasi tersebut tidaklah benar.

“Sapa kong soputar bale model itu, jang talalu dong bafitana lagi tong Bahas PTT pe tambahan gaji masih kurang bukan bahas kase barenti PTT sapa yang kase info tu k ? Sotalalu orang2 ni tara dengar bae2 so bafitana sabarang,” ujar Safiun Rajdilun. (Hardin CN)

2 Penginapan di Halteng Diduga Jadi Tempat Prostitusi

Berita Daerah Biro Halteng|oleh

HALTENG, CN – Pemerintah Daerah (Pemda), Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Provinsi Maluku Utara (Malut), diduga kuat lalai mengontrol Penginapan yang menjadi sarang aksi maksiat.

Penginapan yang seharusnya menjadi tempat inap bagi orang yang bepergian atau berlibur, ternyata ada kamar inap yang diduga kuat disediakan untuk tempat prostitusi.

Penelusuran cerminnusantara.com pada Minggu (20/8/2023) malam, ada 2 Penginapan yang menjadi sarang Pekerja Seks Komersial (PSK) yakni Penginapan Rahmatia di Desa Nur Weda dan Penginapan Virly di Desa Were.

2 Penginapan itu ternyata memiliki Kamar khusus PSK untuk para Hidung Belang yang ingin melampiaskan nafsu birahi.

Ketua LSM Gele-Gele, Husen Ismail mengatakan, Pemda Halteng seharusnya lebih ketat memperhatikan Penginapan yang menjadi sasaran PSK dan para pria Hidung Belang.

“Di Weda ini ada beberapa tempat usaha terselubung. Dalam artian tempat sarang prostitusi yang berkedok Penginapan,” tuturnya.

“Pemerintah tidak boleh diam. Tapi harus lebih ketat dengan aturan, agar  supaya Penginapan dan Kos-kosan itu tidak dijadikan sebagai tempat maksiat,” tambahnya.

Selain itu, beberapa waktu lalu juga ada  pengakuan dari beberapa PSK penghuni Kamar Penginapan Rahmatia dan Penginapan Virly.

Dimana, Dua orang PSK yang namanya tidak sempat disebutkan itu mengakui bahwa tempat yang dihuninya sekarang itu untuk melayani para tamu Hidung Belang.

“Kami disini bayar harian. Untuk Kamar Rp 160.000 Perhari dan untuk melayani Tamu Rp 400.000,” aku kedua PSK itu.

Hingga berita ini dipublish, Kepala Dinas (Kadis) PTSP, Sofyan A. Gafur dan Kasat Pol PP Halteng, Hi. Sahabudin, masih dalam upaya konfirmasi. (Abi CN)

Nomor Induk Sekolah Ijazah Milik Kades Galala Tak Ditemukan dalam Data Dinas Pendidikan Halsel

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Isu dugaan penggunaan Ijazah palsu oleh Kepala Desa (Kades) Galala, Kecamatan Mandioli Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), kini menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat setempat.

Perbincangan adanya dugaan penggunaan Ijazah palsu itu memanas usai Kades Galala, Kifli B Pangau mengklaim bahwa dirinya bersekolah dan memiliki Ijazah. Hanya saja, mengalami musibah kebakaran saat Rusuh pada Tahun 1999 hingga Tahun 2000 yang mengakibatkan Ijazahnya hilang dan tidak ditemukan. Namun klaim Kades Galala itu kemudian dibantah keras warga setempat.

Kepada wartawan cerminnusnatara.co.id, Sabtu (19/8/2023), warga yang namanya tidak ingin disebutkan mengungkapkan, Nomor Induk Siswa (NIS) Kifli B Pangau tidak ditemukan pada Data Dinas Pendidikan Halmahera Selatan saat mengurus surat keterangan lulus guna kepentingan Pencalonan Kades.

“Kifli saat mencalonkan diri sebagai Kades waktu itu dia mengurus surat-surat administrasi untuk kelengkapan pencalonan. Namun anehnya, pihak Pemerintah Daerah (Pemda) dalam hal ini, Dinas pendidikan tidak menemukan bukti Nomor induk siswa atas nama Kifli di Tahun tersebut,” ungkap Warga Desa Galala itu.

Meski begitu, kata dia, seluruh Teman-teman angkatan Kifli B Pangau memiliki NIS dan nama mereka terdaftar sebagai peserta ujian yang lulus di Tahun tersebut.

Surat Keterangan Dinas Pendidikan Halmahera Selatan.

“Teman-teman seangkatan Kifli memiliki NIS, sedangkan Kifli tidak memiliki NIS. Dalam Surat keterangan kelulusan milik Kifli juga tidak dicantumkan Nomor Induk atau jangan-jangan dia pernah Sekolah, tapi tidak lulus,” cetus sumber.

Lebih jauh, disebutkan sumber itu bahwa keberadaan Kifli di Bangku Sekolah Dasar (SD) juga masih banyak yang tidak mengenal.

“Betul dia bersekolah SMP, namun belum tentu dia lulus. Karana Kades ini di sekolah SD saja banyak yang tidak mengenalnya. Apa lagi kita di Desa, pasti baku tau (saling mengenal). Belum lagi kelas Desa hanya sekecil Desa Galala, Satu sama lain pasti saling mengenal di Tahun tersebut,” ujarnya.

Terpisah, Kades Kifli B Pangau saat dikonfirmasi melalui Pesan WhatsApp mengaku, Ijazah miliknya hilang. Sehingga tidak mungkin mendapatkan Nomor Induk.

“Ijazah saya semua hilang.
Jadi mo dapa tahu nomor Induk Siswa dari mana. Sedangkan di Sekolah asal saja tidak ada. Kalo temen seangkatan punya ada dan saya punya tidak ada tarada berarti dokumen saya palsukan, tapi semuanya kan tidak ada. Karena Zaman 94/95 itu masih manual, ” jelasnya. (Sain CN)

Sejumlah Kepsek di Halsel Keluhkan Dinas Pendidikan Tahan Surat Rekomendasi Pencairan Dana BOS 

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Sejumlah Kepala Sekolah (Kepsek) di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), mengeluhkan kinerja Dinas Pendidikan Halsel lantaran menahan Surat Rekomendasi Pencairan Dana Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2023.

Hal itu disampaikan sejumlah Kepsek yang namanya tidak ingin dipublish, Sabtu (19/8).

“Informasinya bahwa pak Kadis tahan karena perintah pak Bupati seperti yang disampaikan pihak Diknas ke kami,” aku para Kepsek itu.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Halsel, Safiun Rajdilun dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp mengatakan bahwa pihaknya tidak pernah menahan Surat Rekomendasi Pencairan Dana BOS.

“Tidak sangkut paut dgn pak Bupati tidak ada yang di tahan yang ada karena ada pergantian Kepsek,” ujar Safiun Rajdilun. (Hardin CN)