Partai Demokrat Dorong Kadernya Bertarung di Pilkada Halsel 2024

HALSEL, CN – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara (Malut), ikut mendorong kadernya untuk bertarung pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), yang akan berlangsung pada 2024 mendatang.

“Demokrat harus teguh dengan prinsip Perubahan dan Perbaikan. Salah satunya mempraktekan prinsip-prinsip Pemilu yang Jurdil. Kita hindari politik Black Champion, kita harus menjadi Partai yang mengedepankan politik yang bermartabat,” tutur Ketua DPD Partai Demokrat Malut, Dr. M. Rahmi Husen, S.Sos, M.Si, saat menghadiri kegiatan Bimtek dan Pemantapan Saksi Pemilu 2024 yang digelar Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Halsel di Aula Palm Hotel, Sabtu (14/10/2023).

Pernyataan yang dilontarkan Politisi senior Partai Demokrat Malut ini merupakan isyarat bakal ikut berkompetisi pada Pilkada yang akan berlangsung Tahun 2024 yang akan datang.

Oleh karena itu, M. Rahmi Husen menegaskan, Partai Demokrat harus sanggup meraih 5 Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halsel.

“Perolehan Pileg adalah tiket ke Pilkada, kita jangan muluk-muluk bicara Pilkada. Kita fokus Pileg saja dulu. Soal Pilkada, saya rasa Demokrat punya stok Kader yang selalu siap untuk bertarung dalam perhelatan Pilkada Halmahera Selatan. Itu hanya bisa terwujud, jika kita sanggup merai 5 Kursi,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPC Partai Demokrat Halsel, Hud H. Ibrahim dalam sambutannya juga mendorong setiap Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) untuk All Out, bertarung memenangkan Pemilu Legislatif di 5 Dapil.

“Kita harus bertarung dengan kekompakan dan optimisme yang tinggi untuk Demokrat mampu merai 5 Kursi dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024,” ujar mantan anggota DPRD Halsel itu. (Hardin CN)

Bupati Halsel Bikin APBD Terbesar Dalam Sejarah

HALSEL, CN – Sejumlah pencapaian berhasil diraih Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), Usman Sidik dan wakilnya, Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) selama Dua Tahun memimpin. Apalagi kepemimpinan keduanya sempat melalui masa sulit. Dimana, pandemi Covid-19 merebak ke Negeri ini termasuk Halsel.

Kondisi itu membuat Pemerintah mengubah rencana keuangan dan proyek. Menjadikan penanganan Covid-19 menjadi prioritas.

Tak hanya dihantam badai corona, perekonomian Halmahera Selatan sempat lesu. Sebab aktivitas ekonomi tersendat karena adanya pembatasan demi menekan penyebaran virus kiriman dari Cina tersebut.

Meski diterpa pandemi, Halsel bisa melalui. Kepemimpinan Usman-Bassam bisa melewati masa-masa sulit. Itu dilihat dari capaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dimana, pada Tahun 2021 diawal kepemimpinan keduanya, Halsel memiliki APBD hanya Rp 1,4 triliun.

Setahun kemudian atau 2022 menjadi Rp 1,521 triliun dan Tahun 2023 menjadi Rp 1,539 triliun. Itu artinya, terjadi kenaikan lebih dari Rp 18 miliar. Hingga pada 2023, APBD Halsel dinilai memecahkan rekor. APBD murni semula Rp 1,539 triliun naik menjadi Rp 2,16 triliun di APBD perubahan. Artinya, kepimpinan Usman-Bassam baru Dua Tahun berhasil menaikkan APBD sebesar Rp 760 miliar.

Angka ini merupakan yang terbesar sepanjang sejarah Halsel. Angka ini mengungguli APBD kabupaten kota lain di Malut.

Sekertaris Daerah (Sekda) Halsel, Safiun Radjulan menjelaskan, nilai APBD Halsel sempat fluktuatif dalam Lima Tahun terakhir. Namun dalam Dua Tahun ini, angkanya mengalami peningkatan signifikan.

Peningkatan itu, katanya, tak terlepas dari kemampuan bupati dalam mencari celah penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halsel juga berkoordinasi ke Provinsi terkait dengan Dana Bagi Hasil (DBH) pajaknya. Termasuk DBH dari Pusat. Sehingga nilai pendapatan terus meningkat.

Safiun menambahkan, sejak Usman Sidik melaksanakan tugas sebagai Bupati Halsel, APBD di angka Rp 1,4 triliun. Namun berkat kerja kerasnya dengan melakukan terobosan-terobosan anggaran di Pemerintah Pusat, APBD naik drastis.

“Alhamdulillah, yang termuat dalam dokumen APBD perubahan tahun ini sebesar Rp 2,16 triliun. Perlu digaris bawahi, hasil itu adalah hasil kerja keras Pak Bupati,” jelasnya, Jumat (13/10/2023).

Mantan Kepala Dinas Pendidikan ini bilang, Halsel saat ini merupakan salah satu Kabupaten dengan APBD paling besar. Dimana, setiap penyusunan program yang termuat dalam R-APBD perubahan 2023 sangat realistis.

“Kita tidak pernah mendongkrak PAD yang tidak realistis, semua diarahkan Pak Bupati bahwa kita menghitung anggaran berdasarkan hasil pendapatan yang betul-betul rasional,” jelasnya

Dia melanjutkan,Ttahun 2024 nanti, Pemda Halsel akan mengelola air baku di Perusahaan Tambang, yaitu Harita Nickel dan Wanatiara Persada di Pulau Obi. Pengelolan air baku tersebut, ditaksir perbulan mencapai Rp 3 miliar, yang masuk ke PAD.

“Selama ini pengelolaannya di provinsi. Padahal itu kewenangan Kabupaten. Jadi kita ambil alih dan itu sudah disetujui pihak Harita dan Wanatiara,” akunya.

Sehingga Safiun optimis, semua program prioritas Bupati akan diselesaikan, karena APBD juga naiknya tinggi.

“Jadi kita akan melakukan rapat-rapat untuk mengevaluasi program prioritas Pak Bupati yang sementara ini jalan, karena ini sudah masuk akhir Tahun,” pungkasnya. (Hardin CN)

Kapus Babang Diduga Potong Dana Jasa Pelayanan BPJS

HALSEL, CN – Kepala Puskesmas (Kapus) Babang, Noce Domeda diduga kuat melakukan pemotongan Dana Jasa Pelayanan BPJS/JKN seluruh pegawai Puskesmas Babang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut).

Hal ini dibeberkan salah seorang Petugas Kesehatan di Puskesmas Babang yang namanya tidak mau publish, Selasa (10/10/2023).

“Kemarin pencairan BPJS 3 Bulan yaitu Bulan Juli, Agustus dan September berkisar Rp 60 juta lebih. Karena dalam sebulan itu pencarian Rp 20 juta lebih. Tapi saat pencarian, kami dibayarkan hanya 2 Bulan yaitu Bulan Juli dan Agustus. Sedangkan untuk Dana di  Bulan Agustus ditahan dengan alasan mau beli Batik untuk persiapan re akreditasi Puskesmas. Padahal Dana BOK kemarin, Kapus Babang sudah melakukan pemotongan 30 persen, entah itu untuk apa, kami juga tidak tahu,” jelasnya.

Oleh karena itu, pihaknya menegaskan, seharusnya tidak ada pemotongan Dana BPJS/JKN. Sebab, Dana BPJS/JKN itu merupakan Dana Jasa Pelayanan.

“Apalagi yang masih PTT, karena PTT ini  insentif saja tidak dapat, sedangkan Dana BPJS mereka dipotong lagi, terus mereka yang PTT dapat apa lagi,” kesalnya.

Atas kebijakan Kapus Babang tersebut, pihaknya berharap kepada Bupati Halsel, Usman Sidik dapat mengevaluasi Kapus Babang, Noce Domeda.

“Semoga pak Bupati menindaklanjuti atas keluhan kami terkait kebijakan Kapus Babang ini. Karena ini soal Jasa Pelayanan,” harapnya.

Sementara itu, Kapus Babang, Noce Domeda dikonfirmasi melalui via WhatsApp mengelak. Dirinya mengaku tidak tahu menahu soal pemotongan Jasa Pelayanan BPJS/JKN.

“Saya tidak tahu karena tidak pernah BPJS dipotong,” aku Noce Domeda. (Hardin CN)

Kerja Sama, Pemda Halsel Siap Bantu Unutara

HALSEL, CN – Universitas Nahdlatul Ulama Maluku Utara (Unutara) menjalin kerja sama dengan Pemerintah Daerah (Pemda), Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut). Kerja sama ini dituangkan dalam penandatanganan memorandum of understanding (MoU) antara Bupati Usman Sidik didampingi Sekretaris Daerah Safiun Radjulan dengan Rektor Unutara Dr. M Nasir Tamalene, Kamis (12/10/2023).

Rektor mengatakan, kerja sama ini dititikberatkan pada pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Ke depan akan ada mahasiswa Unutara yang diturunkan di Halsel turut berkontribusi untuk Halsel.

“Terutama MBKM maupun kuliah kerja nyata, atau dosen Unutara yang mau melakukan penelitian atau pengabdian di Halmahera Selatan. Prinsipnya kita berkolaborasi membangun Halmahera Selatan,” ucap Nasir.

Sementara itu, Bupati Halsel Usman Sidik mengatakan akan membantu Unutara pada tahun 2024, terutama untuk lahan dan gedung untuk pengembangan sumber daya manusia di Maluku Utara.

“Kami sangat senang bisa menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi, dalam hal ini kampus Unutara. Apalagi Unutara adalah kampus baru, Insya Allah Allah tahun 2024, Pemda Halmahera Selatan akan membantu Unutara berupa lahan dan juga gedung,” ucap Usman.

Bupati bilang, setelah penandatanganan MoU ia langsung memerintahkan Sekda bersama tim Unutara turun mengecek lokasi untuk Unutara di kota Bacan.

“Kita siap bantu untuk pengembangan SDM di Halmahera Selatan, apalagi prodi-prodi di Unutara sangat bagus-bagus, semisal Pendidikan IPA, Pendidikan IPS, Perencanaan Wilayah dan Kota, dan lain-lain,” tutup Usman. (Hardin CN)

HUT Provinsi Malut ke-24, Pemkab Halsel Terima Penghargaan dari Kemendikbud Ristek

SOFIFI, CN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Selatan (Halsel), menerima penghargaan Revitalisasi Bahasa Bacan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) RI.

Penghargaan tersebut diserahkan  Gubernur Provinsi Maluku Utara (Malut), KH. Abdul Gani Kasuba pada acara Hari Ulang Tahun (HUT) Malut ke-24 dihalaman Kantor Gubernur Malut, Kota Sofifi, Kamis (12/10/2023).

Penghargaan diterima langsung Wakil Bupati Halsel, Hasan Ali Bassam Kasuba. Ia mengucapkan terimakasih kepada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, terkhusus kepada Balai Bahasa Provinsi Malut yang telah melakukan kerja sama dengan Pemkab Halsel, khususnya terkait dengan kerjasama mengenai pemberdayaan generasi muda di Bidang Bahasa.

“Kerjasama ini harapannya dapat terjalin secara berkelanjutan. Sehingga dapat menjaga dan melestarikan budaya yang ada dan nantinya akan terus dipelihara oleh generasi-generasi selanjutnya,” harap Hasan Ali Bassam Kasuba.

Acara peringatan HUT Provinsi Malut ke-24 tersebut diselenggarakan selama beberapa hari ke belakang dan dimeriahkan dengan adanya berbagai perlombaan serta turut dimeriahkan juga dengan Konser Musik yang diisi artis Lokal hingga Nasional. (Hardin CN)

Kesbangpol Halsel Gelar Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba, Wakil Bupati: Remaja Tanpa Narkoba Itu Keren

HALSEL, CN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara (Malut), melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba bagi Generasi Muda, Rabu (11/10/2023).

Sosialisasi ini dibuka Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba di Aula Gedung Kie Besi Desa Kampung Makian, Kecamatan Bacan Selatan.

Wabup dalam sambutannya menyampaikan, remaja adalah masa di mana seorang individu mengalami peralihan dari masa anak-anak menuju ke dewasa. Masa remaja disebut masa yang paling rawan dihadapi individu sebagai anak. Dari yang tadinya anak-anak kemudian mereka mengalami perkembangan secara fisik maupun psikis dengan beberapa perubahan.

Dalam proses peralihan ini, jika kontrol dari orang tua dan orang terdekat anak kurang, maka seringkali terjadi penyimpangan pada anak tersebut. Penyimpangan ini cenderung ke arah negatif yang sering disebut dengan kenakalan remaja.

Ada banyak jenis kenakalan remaja, dan salah satu bentuk kenakalan remaja yang saat ini dapat dikategorikan mengkhawatirkan adalah penyalahgunaan narkoba.

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu permasalahan nasional yang dipandang serius oleh pemerintah, sebab dapat menyebabkan rusaknya moral bangsa. Karena itu, pemerintah sangat memberikan perhatian terhadap pencegahan dan penanganan atas penyalahgunaan narkoba.

Diketahui, penyalahgunaan narkoba ini tidak hanya terjadi di kalangan dewasa dan kalangan masyarakat ekonomi sedang dan tinggi, tetapi sudah merambah ke kalangan remaja dan anak–anak. Karena pada usia ini seseorang sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan dan memiliki rasa penasaran yang sangat tinggi.

Berawal dari ingin coba-coba atau sekadar ikut-ikutan hingga pada akhirnya mengalami ketergantungan. Ada beberapa dampak negatif akibat penyalahgunaan narkoba pada remaja.

“Adik-adik sekalian, remaja tanpa narkoba itu keren. Sebagai generasi muda, calon pemimpin dan penerus bangsa, jangan sampai pikiran-pikiran kalian sebagai generasi muda Indonesia dirusak oleh narkoba,” ucapnya.

Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, kata Wabup, merupakan tanggung jawab bersama. Semua pihak harus terlibat dalam mencegah remaja terjerumus dalam menggunakan narkoba.

“Kita juga harus selalu mengingatkan para remaja untuk mengisi waktu luang mereka dengan kegiatan yang bersifat positif, lalu mengingatkan bahwa ada keluarga yang sangat menyayangi mereka dan selalu menciptakan komunikasi yang baik dengan mereka,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah saja tidak dapat mengatasi masalah narkoba sendirian. Masalah penyalahgunaan narkoba ini perlu penanganan secara komprehensif dan terpadu, dengan partisipasi aktif dari masyarakat baik secara individu maupun kelompok yang mempunyai potensi membantu generasi muda mencegah penyalahgunaan narkoba. (Hardin CN)