Kades dan BPD Diduga Sekongkol Tunda Pembagian BLT, HPMF Demo di Depan Kantor Desa Fluk

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Pelajar Mahasiswa Fluk (HPMF) Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) menggelar aksi Demonstransi, meminta kepada pihak Pemerintah Desa (Pemdes) Fluk agar mempercepat Musdes dan penetapan sebagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) segera di salurkan, sebab hingga saat ini belum adanya pembagian BLT dari Pemdes Fluk kepada masyarakat. Aksi tersebut berlangsung di depan Kantor Desa Fluk, Senin (25/5/2020).

Melului rilis yang terima Wartawan cerminnusantara.co.id, Ketua HPMF M. Afandi Asri menjelaskan, tidak ada kata yang pantas terucap terkecuali mengakui bahwa masyarakat adalah raja yang harus dilayani dengan baik. Namun itu rupanya tanggung jawab yang tidak mampu di penuhi oleh Pemerintah Desa yakni Arman Abubkar selaku Kepala Desa Fluk dan juga Suharidi Marsaoli Sebagai Ketua BPD serta ke tiga Anggota BPD lainnya, Jusmin Rahwarin, Talib Morasa dan Jufri Yampi.

“Mari sama-sama torang uraikan kebijakan Pemdes Fluk dalam upaya menyalurkan Bantuan Langsung Tunai berdasarkan regulasi yang di salurkan oleh Kementrian Desa dan PDT lewat Permendes nomor 6 Tahun 2020 terkait dengan penyaluran BLT DD di Desa seluruh Indonesia yang mengharuskan masyarakat Desa mendapatkan Bantuan Langsung Tunai sebesar Rp 600. 000 per KK sejak di lakukannya pendataan oleh Pemerintah Desa,” kata M. Afandi.

Selain itu, M. Afandi Asri juga mengaku bahwa mereka kecewa atas kinerja fungsi dan tanggung jawab dari BPD  Fluk sebagai penyambung aspirasi masyarkat Desa Fluk selama masa Jabatan berlangsung sampai saat ini.

“Seharusnya ngoni bisa berkaca atas kekecewaan masyarakat yang so beberapa hari kemarin melakukan dan mempertanyakan hak orang yang ngoni dalam hal ini BPD dan Pemerintah Desa dianggap bersekongkol kerja sehingga menunda-nunda dan tidak mendapatkan kejelasannya yang pasti,” jelas Ketua HPMF yang juga Aktivis PMII itu.

Sementara itu, Koordinator Lapangan (Korlap) Hasril Hairil menegaskan bahwa mereka yang tergabung dalam Himpunan Pelajar Mahasiswa Fluk meminta dan menuntut secara tegas kepada Pemdes Fluk agar mempercepat Musdes serta penetapan sebagian BLT segera di salurkan.

“Mempercepat Musdes dan penetapan sebagian BLT  dan segera salurkan BLT dan Transparansi Pemerintah Desa kepada BPD dan masyarakat Desa Fluk mengenai anggaran yang bersumber dari Dana Desa dan ADD sesuai aturan Permendes nomor 6 2020 dan surat instruksi Desa PDT No 1 Tahun 2020 serta menuntut keras kepada Pemerintah Desa agar selalu berkantor kecuali di hari libur,” tegasnya. (Red/CN)

Menjelang Hari H Lebaran, Pemerintah Desa Jikotamo Bagikan BLT Dan Sembako

Berita Daerah Biro Halsel, Daerah|oleh

HALSEL, CN – Menjelang Lebaran Idulfitri 1441 H, Pemerintah Desa Jikotamo, Kec. Obi, Kab. Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Hari ini sabtu, 23/05/2020, melakukan pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Sembako di tengah Pandemi Covid-19, sebanyak 844 KK sesuai Data, Penerima BLT sebanyak 57 KK Per KK Rp. 600 ribuh per bulan dan Sembako berupa Beras 10 kg sebanyak 700 sak selama 3 bulan.

Sesuai UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa sudah  menjelaskan bahwa, ketika ada bencana diwajibkan untuk merubah APBDesa, menangani bencana dan dampaknya, terkait dampak Covid-19 ini, ada PERMENDES No. 6 Tahun 2020, serta PMK No 40 tahun 2010, inilah yang menjadi dasar acuan sebagai rujukan dalam penyaluran BLT Dana Desa.

Pembagian BLT dan Sembako sebagaimana aturan pemerintah pusat yang telah disepakati bersama mengeluarkan peraturan presiden tentang penanggulangan Covid-19. PP No. 21 Tahun 2020 tentang penanganan masalah tersebut, untuk itu pembagian BLT yang di fokuskan oleh pemerintah Desa Jikotamo yakni sebanyak 57 calon penerima bantuan tersebut, dan penyaluran sembako berupa beras 10 Kg sebanyak 700 sak, jadi penerima bantuan BLT dan Sembako Desa Jikotamo berjumlah 844 KK penerima bantuan.

Saat wartawan media cerminnusantara.co.id temui kepala desa Jikotamo Hamid Ode Umar, beliau menyampaikan “pembagian BLT kepada masyarakat desa Jikotamo itu sebanyak 57 KK, jadi per KK menerima BLT sebesar Rp. 600 ribuh , dan Sembako berupa beras 10 kg sebanyak 700 sak di tambahkan BLT jadi seluruh penerima bantuan yang ada di Desa Jikotamo baik itu berupa BLT maupun sembako sebanyak 844 KK” kata Hamid.(23/05/2020)

Sambung Hamid “dari 700 sak beras ini kemungkinan tidak cukup, nanti ada tambahan juga, kalau misalnya ada kekurangan, maka mau tak mau kami harus tambahkan untuk mencukupinya” tutur Hamid.

Lanjut Hamid untuk mencegah penyebaran wabah covid-19 ini, dan bertepatan besoknya akan di laksanakannya sholat idul Fitri maka masyrakat yang hendak melakukan sholat di masjid dan bersilahtirahmi ke kerabat dan keluarga agar selalu memakai masker sesuai anjuran pemerintah.(Zul/CN)

Kades Koititi Korupsi Dana Desa Ditengah Wabah Corona

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Kepala Desa Koititi Musli Marasabessy di duga telah selewengkan Anggaran Dana Desa (DD) Tahap I Tahun 2020 sebesar Rp 370 Juta di tengah pademi Covid -19.

Diketahui bahwa sesuai surat edaran Bupati Nomor 140/40/2020 tertanggal 28 April lalu, tentang tanggap darurat Covid-19 perihal Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Padat karyaTunai. Dimana isi dari edaran Bupati itu lebih dititikberatkan pada kebijakan BLT di 249 Desa di Halsel.

Dan seluruh Desa di Halsel wajib hukumnya untuk berikan BLT pada masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 40/PMK.07/2020

Namun hal ini tidak di indahkan oleh Musli marsabesy (Kades Koititi). Musli Enggan menyalurkan BLT Dana Desa, hingga membuat warga yang tersululut emosi langsung mengeruduk rumahnya, Juma’at (20/5/2020) sekitar Pukul 21:30 Malam WIT. Beruntung Personil dari Kepolisian Sektor Gane Barat dan Babinsa segera ke lokasi dan menenangkan warga.

Media cerminnusantara.co.id Sabtu (23/05) melalui via Telepon mencoba menghubungi salah seorang tokoh masyarakat, Bunyamin Sarif yang berada di tempat kejadian.

Bunyamin pun menjelaskan bahwa paska kejadian itu, pihak Polsek memediasi pertemuan warga dengan Kepala Desa, namun mengingat pademi Covid-19, Pertemuan tersebuat di wakilkan oleh 6 Tokoh masyarakat.

Lanjutnya, Pertemuan di lakukan pada pagi hari di Kantor Polsek Gane Barat dalam pertemuan itu Musli menyampaikan bahwa Anggaran Tahap I pencairan 2020 sebesar Rp 370 Juta.

“Namun ketika di tanyakan terkait tranparansi penggunaan anggaran Tahap I, Musli menjelaskan dengan terbatah-batah dan banyak alibi, Musli menjelaskan Dari 370 Juta lebih pengadaan lampu jalan 5 unit, mesin katinting 50 unit dan sisa uang 50 Juta itu pun ada di Bendahara,” ungkap Bunyamin.

Sementara itu kata Bunyamin, Musli tidak bisa menunjukan bukti dan isi dokumen APBDes dan bahkan Musawarah Desa (Musdes) Tahun 2020 tidak ada pembahasan pengadaan lampu jalan dan mesin katinting.

“Sedangkan lampu jalan yang di datangkan bulan Maret itu adalah pengadaan anggran 2019 sesuai isi APBDes. Sedangkan mesin katinting itu adalah bantuan dari perikanan Provinsi,” jelas Bunyamin.

Bunyamin juga menyampaikan bahwa terkait Penyalagunaan Dana Desa di tengah pademi, maka dia dan tokoh-tokoh masyarakat Desa Koititi bakal memboikot kantor Desa dan melaporkan Kasus ini ke lembaga Hukum.

“Saya dan Para pemuka masyarakat bakal bersama warga segra memboikot kantor Desa dan memproses kasus ini ke polres Halsel,” tegasnya.

Terpisah, Kapolsek Gane Barat Ipda Mardan Abdurahman ketika di Konfirmasi terkait pertemuan itu, Ipda Mardan menyampaikan bahwa pihak polsek hanya memediasi pertemuan antara keterwakilan masyarakat dengan Kepala Desa dan meminta media cerminnusantara untuk menghubungi Camat.

Namun saat Media cerminnusantara co.id mencoba menghubungi Camat Gane Barat, Jamal Ishak nomor handphonenya tidak aktif. (Hafik CN)

Kades Koititi Nyaris Diamuk Massa dan Didesak Mundur

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Ditengah wabah Corona, Kepala Desa Koititi Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Maluku Utara (Malut), Musli Marasabessy Nyaris diamuk massa, Juma’at (20/5/2020) sekitar Pukul 21.30 Malam WIT.

Dari Informasi yang di himpun wartawan cerminnuaantara.co.id bahwa warga kecewa karena Musli Marasabessy dianggap tidak transparan dalam Pengelolaan Dana Desa.

Bahkan semenjak Musli Marasabessy dilantik pada Tahun 2017 sampai saat ini, ia jarang berada di Desa. Sementara banyak Pos Anggaran Pembinaan dan Pemberdayaan yang tidak direalisasikan.

Selain itu, ada bahan material pembangunan Kantor Desa Tahun 2018 yang belum di bayar, salah satunya ibu Ratna.

“Saya pe uang yang bikin Kantor Desa belum bayar masih sisah 7 Juta,” ungkap ratna

Ada juga upah pekerja Jalan 2019 yang belum di bayar. “Diketahui upah tukang yang dianggarkan Musli untuk Fondasi Jalan baru dengan panjang 300 meter sebesar Rp 30 Juta hingga saat ini upah tukang baru diberikan Kades sebesar Rp 2 Juta,” Rilis Media TeropongMalut.

Kemarahan warga semakin memuncak ketika Bang Toyib julukan Musli oleh masyarakat Desa Koititi Karena jarang berada di Desa, enggan menyalurkan BLT Dana Desa. Hingga warga yang tersululut emosi langsung mengeruduk rumah Kepala Desa, beruntung Personil dari Kepolisian Sektor Gane Barat dan Babinsa segera ke lokasi dan menenangkan warga.

Jikri Lukman (20) mahasiswa Desa Koititi menjelaskan bahwa warga meminta Musli keluar dan temui warga, namun Musli enggan kaluar karena takut. Pasalnya, masyarakat dalam suasana emosi.

“Selain itu warga menuntut Musli segera mundur dari Kepala Desa dan meminta agar pihak Kepolisian Halsel untuk mengusut kasus penyelewengan Dana Desa,” jelasnya. (Hafik CN)

Jelang Idul Fitri, Larj Halsel Bagikan Paket Lebaran Kepada Yatim Piatu di Bajo Sangkuang

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Lembaga Amal Raudhatul Jannah (Larj) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) melangsungkan program bagi-bagi paket lebaran untuk anak yatim piatu di Desa Bajo Sangkuang.

Ketua Panitia, Takin Maling mengatakan bahwa mereka telah melaksanakan kegiatan bagi-bagi paket lebaran.

“Alhamdulillah kami telah melaksanakan kegiatan bagi-bagi paket lebaran untuk anak yatim piatu dengan sukses sesuai dengan yang kami harapkan,” katanya.

Ketua Panitia menerangkan, kegiatan ini bertujuan membantu anak yatim piatu yang ada di Desa Bajo Sangkaung.

“Tujuannya untuk membantu adik-adik kami yatim piatu yang berada di Desa Bajo agar kebahagiaan menjelang lebaran Idul Fitri juga dapat mereka rasakan,” terangnya.

Ia mengaku secara pribadi sangat bahagia ketika melihat mereka pada saat dapat bantuan hadia paket lebaran tersebut.

“Saya pribadi bahagia melihat mereka senang dapat hadiah paket lebaran melalui program kami ini. Kemudian amanah yang di berikan kepada kami dari teman-teman donatur yang dermawan telah kami penuhi,” akuinya.

Selain itu, ia berharap semoga dengan langkah ini dapat berkah dari Allah SWT.

“Semoga langkah-langkah Kita ini mendapat berkah dari Allah SWT dan selalu dalam bimbingan-Nya. Jadi harapannya semoga kedepan bertambahnya sahabat-sahabat dermawan diluar sana yang menjadikan kita mitra dalam beramal dan menjangkau lebih banyak lagi anak-anak yatim piatu diluar sana,” harapnya.

Selain itu, Direktur Larj Halsel, Afrisal Daeng Palullu mengapresiasi atas semangat Pengurus Larj Halsel dlam menjalankan setiap kegiatan kemanusiaan tersebut.

“Saya sangat mengapresiasi teman-teman Pengurus Larj Halsel dalam menjalankan setiap kegiatan-kegiatan kemanusiaan, sebab Sebelumnya juga telah melaksanakan program sembako murah dan berbagi sembako untuk para Janda, kini kami kembali membagikan paket hadiah lebaran untuk anak-anak yatim dan yatim piatu dan Alhamdulillah semua itu terlaksana dengan baik, ini semua karena semangat kepedulian antar sesama yang tinggi yang suda mengkristal dalam jiwa kami,” ucapnya.

Sementara itu, Sekjend Larj, Sarji Yahya menambahkan program ini adalah bentuk pengamalan dari pesan yang mereka ambil dari perjalanan Ibadah Puasa.

“Kami ambil dari perjalanan ibadah puasa yang telah kami jalani di bulan Suci Ramadhan yang mana sebentar lagi kita akan berpisah dengannya,” pungkasnya. (Red/CN)

Berikan BLT Berupa Beras Dan Masker, Pemdes Geti Baru Dapat Kritikan Dari IPMAD Serta Masyarakat

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Berikan Bantuan Langsung Tunai (BLT), berupa beras dan masker. Pemerintah Desa Geti Baru Kecamatan Bacan Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Provinsi Maluku Utara (Malut), mendapat kritikan dari Ikatan Pelajar Mahasiswa Darussalam (IPMAD) Desa Geti, di karenakan Pemerintah Desa Geti Baru, salah dalam melakukan perencanaan pemberian BLT yang di atur dalam peraturan Pemerintah.

Terkait masalah penanganan dan pencegahan Covid-19, pemerintah pusat telah sepakat mengeluarkan peraturan presiden tentang penanggulangan Covid-19. PP No. 21 Tahun 2020 tentang penanganan masalah tersebut.

Sesuai UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa sudah  menjelaskan bahwa, ketika ada bencana diwajibkan untuk merubah APBDesa, menangani bencana dan dampaknya, terkait dampak Covid-19 ini, ada PERMENDES No. 6 Tahun 2020, serta PMK No 40 tahun 2010, inilah yang menjadi dasar acuan sebagai rujakan dalam penyaluran BLT Dana Desa.

Olehnya itu, Pemerintah Desa Geti Baru, Kecamatan Bacan Barat Utara, sampai saat ini belum membagikan BLT kepada masyarakat. Padahal hal ini telah ditetapan oleh Pemerintah Pusat bahwa perencanaan BLT akan di cairkan dalam Tiga tahap, namun sampai saat ini belum juga tersalurkan.

Dengan adanya persoalan ini, Kamis (21/5 /2020) IPMAD Desa Geti telah melakukan hearing terbuka dengan Pemerintah Desa bertempat di kantor Desa Geti Baru, Kec. Bacan Barat, hering ini bertujuan untuk mempertanyakan soal BLT yang belum disalurkan oleh Lemerintah Desa.

Dalam hering tersebut, Ketua IPMAD Desa Geti Baru, Ilham Aziz mengutarakan soal BLT ini per KK mendapatkan Rp 600 Ribu dan pembagiannya per bulan, mulai dari bulan April sampai bulan Juni.

“Tapi kenapa sampai saat ini pemerintah desa belum melakukan pembagian sama sekali, padahal kan selesai lebaran ini sudah memasuki tahap kedua jadi kami mau tanyakan seperti itu saja,” kata Ilham.

Berselang yang sama dalam hering tersebut, Kepala Desa Geti Baru, Hi. Arfa Sosoda membenarkan dalam penyempaiannya.

“Untuk Tahap pertama belum  pencairan, Pencairan Tahap pertama belum ada anjuran Pemerintah Pusat untuk di uangkan, maka kami mengambil kebijakan untuk membelikan Beras, namun Beras itu tidak cukup untuk di bagikan, sehingga kami kembalikan Beras itu ke BUMDES,” akui Kades.

Ketika di konfirmasi wartawan ceminnusantara.co.id konfirmasi seorang Sttaf Pemeritah Desa Geti Baru yang enggan di korankan namanya ini. Kamis, (22/5), ia membenarkan ada aksi protes mahasiswa terhadap Pemerinah Desa Geti baru,” bebernya melalui via heandphone.

Ia menjelaskan, anggaran Dana Desa untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 50 Juta dan Rp 25 Juta telah di lakukan pengadaan masker serta sabun cuci tangan.

“Anggaran dana desa untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 50 Juta dan Rp 25 Juta kami telah melakukan pengadaan masker serta sabun cuci tangan, 25 Juta lagi kami belikan beras, dan saat ini kami tidak membagikan beras tersebut, sebab beras yang kami belikan tidak cukup, Jadi kami merencanakan beras tersebut, akan kami jual kepada masyarakat agar uang sebesar 25 juta itu bisa kembali dalam bentuk tunai,” ungkapnya.

Mendengar hal ini,  M. Ifdal Asis  Selaku pembina IPMAD Desa Geti Baru mengatakan, BLT Program Pemerintah melalui Kemensos ini dalam rangka membatu masyarakat miskin akibat dampak Covid-19.

“Bukan bentuk masker, emangnya masyarakat bisa makan masker ?  Adapun beras yang tidak cukup di bagikan setidaknya dari awal harus ada pendataan Kepala Keluarga yang layak mendapatkan, agar tidak terjadi hal seperti ini dan BLT itu besarnya sudah ditetapkan yaitu Rp 600 Ribu per KK,  jadi pemerintah desa harus jalankan sesuai prosedur. BLT Bantuan Langsung Tunai, bukan bantuan bentuk masker dan Beras, kalau sudah terjadi begini kira-kira sapa yang harus kita salahkan.? jadi bagusnya saya sarankan agar berikan bantuan itu langsung dalam bentuk uang tunai jangan dalam bentuk yang lain agar masyarakat sendiri yang mengatur uang itu,” tutur Ifdal. (Red/CN)