Rapat Panitia HUT RI ke-81, Desa Talimau Matangkan Persiapan Lomba 17 Agustus

HALSEL, CN – Panitia Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) di Desa Talimau, Kecamatan Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), menggelar rapat persiapan pada Jumat (31/7/2026).

Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Desa (Kades) Talimau bersama panitia dan para pemuda desa untuk membahas kesiapan pelaksanaan rangkaian kegiatan peringatan HUT RI ke-81 tahun 2026.

Dalam rapat tersebut, panitia membahas pembagian tugas, teknis pelaksanaan perlombaan, kesiapan lokasi, mekanisme pendaftaran peserta, serta koordinasi masing-masing seksi agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan tertib, aman, dan meriah.

Berdasarkan hasil rapat, panitia telah menyiapkan sedikitnya 11 cabang lomba yang akan diperlombakan, di antaranya kebersihan lingkungan, bola voli, gerak jalan poco-poco, gigi leper, sendal papan, tarik tambang, tarian anak sekolah, puisi, adzan, karaoke, dan tilawah.

Beberapa perlombaan dibuka secara gratis, sementara beberapa cabang lainnya dikenakan biaya pendaftaran sesuai ketentuan yang telah ditetapkan panitia.

Kegiatan perlombaan akan dilaksanakan pada siang maupun malam hari di sejumlah lokasi yang telah ditentukan, seperti lapangan dan kawasan pelabuhan Desa Talimau.

Panitia berharap seluruh masyarakat Desa Talimau dapat berpartisipasi aktif dalam memeriahkan peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-81 sebagai momentum mempererat persatuan, kebersamaan, dan semangat gotong royong di tengah masyarakat.

“Melalui rapat ini kami ingin memastikan seluruh persiapan berjalan dengan baik sehingga pelaksanaan HUT RI ke-81 di Desa Talimau berlangsung aman, tertib, dan meriah,” harap Ketua panitia, Rahman L. Johan.

Sementara itu, Kades Talimau, Khatab Sanaky, kepada wartawan cerminnusantara.co.id melalui WhatsApp menambahkan bahwa peringatan HUT Kemerdekaan RI bukan hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga momentum untuk memperkuat kebersamaan seluruh masyarakat.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama berpartisipasi, menjaga sportivitas, serta menjadikan peringatan kemerdekaan sebagai wadah mempererat persatuan dan semangat gotong royong di Desa Talimau,” ujarnya. (Hardin CN)

PWI Halsel Tempuh Jalur Hukum, Laporkan Pengelola Kusu Island Resort

HALSEL, CN – Puluhan jurnalis yang tergabung dalam organisasi profesi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), resmi melaporkan Barbara bersama pihak pengelola Kusu Island Resort ke Polres Halsel atas dugaan tindak pidana menghalangi pelaksanaan tugas jurnalistik.

Laporan tersebut telah teregister melalui Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan (STPLP) Nomor: STPL/422/VII/2026/SPKT, pada Senin, 27 Juli 2026, pukul 15.00 WIT.

Sekretaris PWI Halsel, Sadam Hadi, didampingi Ketua PWI Halsel Samsudin Chalil beserta sejumlah pengurus dan anggota, mendesak Kapolres Halsel agar segera menindaklanjuti laporan tersebut sebagai bentuk komitmen dalam mendukung kemerdekaan pers di Bumi Saruma.

“Kami secara kelembagaan berharap adanya atensi dari Bapak Kapolres untuk mengusut kasus ini secara transparan. Ini merupakan bagian dari upaya mendukung kemerdekaan pers di wilayah Halmahera Selatan,” kata Sadam.

Menurut Sadam, tindakan Barbara, Warga Negara Asing (WNA) berkebangsaan Austria yang merupakan pengelola Kusu Island Resort, tidak dapat dibenarkan.

“Seharusnya pengelola resort tidak menghalangi kerja pers sebagaimana yang dilakukan Barbara terhadap rekan kami, Asbar Ikram, dengan menolak diwawancarai serta melarang pengambilan foto dan video di kawasan resort. Padahal rekan kami sedang menjalankan tugas jurnalistik yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,” ujarnya.

Karena itu, PWI Halsel mendesak Polres Halsel segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan menerapkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Langkah hukum ini kami tempuh sebagai bagian dari upaya menjunjung tinggi kebebasan pers di Indonesia,” pungkasnya. (Hardin CN)

Dugaan IPR Hasan Hanafi di Desa Anggai Terbit Tanpa WPR, Ketua BARAH: Kapolda Maluku Utara Jangan Tinggal Diam

HALSEL, CN – Barisan Rakyat Sarumah (BARAH) menyoroti dugaan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) milik Hasan Hanafi di Desa Anggai, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), yang disebut terbit tanpa didahului penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

Ketua BARAH, Ady Hi Adam, menilai Polres Halsel tidak serius menangani polemik tersebut. Bahkan, pihaknya menduga terdapat upaya perlindungan terhadap persoalan yang melibatkan Hasan Hanafi.

Menurut Ady, dugaan itu menguat karena sebelumnya terdapat persoalan lain yang juga melibatkan Hasan Hanafi terkait aktivitas tambang rakyat di Desa Anggai yang disebut telah dihentikan penyidikannya melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

“Oleh karena itu, Kapolda Maluku Utara jangan tinggal diam apabila ada dugaan oknum tertentu di bawahnya dengan sengaja melindungi atau menjadi payung hukum atas dugaan persoalan yang melibatkan masyarakat luas, terutama di sektor pertambangan,” ujar Ady kepada wartawan cerminnusantara.co.id, Jumat (10/7/2026).

Ady mengatakan, dugaan penerbitan IPR Hasan Hanafi tanpa WPR perlu diusut karena dinilai tidak sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

Ia mengungkapkan, beberapa bulan lalu Kapolda Malut sebelumnya telah menyampaikan bahwa seluruh wilayah tambang rakyat di Halsel belum memiliki WPR yang ditetapkan oleh pemerintah.

“Beberapa bulan lalu sebelum pindah tugas, Kapolda Maluku Utara sudah menyampaikan seluruh tambang rakyat di Halmahera Selatan belum memiliki WPR dari kementerian. Maka pengusulan IPR harus menunggu terbitnya WPR, namun di Anggai ada IPR yang diduga terbit tanpa WPR,” katanya.

Atas dasar itu, BARAH menduga terdapat kesengajaan oknum di Polres Halsel untuk melindungi izin yang dipersoalkan tersebut. BARAH pun meminta Kapolda Malut mengevaluasi penanganan kasus tersebut apabila ditemukan adanya pelanggaran dalam proses penegakan hukum.

“Kalau dugaan ini benar, maka kami juga meminta keadilan kepada Polres Halmahera Selatan. Jangan hanya menutup tambang rakyat yang sementara berjalan, tetapi juga menindak seluruh aktivitas pertambangan yang diduga tidak sesuai ketentuan secara adil dan transparan,” tegas Ady. (Hardin CN)

Diduga Hamili Kekasih hingga Lima Bulan, Oknum Pekerja Perusahaan Tambang di Kawasi Disebut Tolak Bertanggung Jawab

HALSEL, CN – Seorang oknum tenaga kerja pada divisi General Contractor (GC) di salah satu perusahaan tambang di Desa Kawasi, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), berinisial MF alias Faqih, diduga menghamili kekasihnya hingga usia kandungan lima bulan. Korban mengaku terduga pelaku menolak bertanggung jawab dan diduga memintanya menggugurkan kandungan.

Informasi tersebut disampaikan korban, yang identitasnya disamarkan dengan inisial T (35), kepada wartawan pada Senin (6/7/2026) sekitar pukul 17.00 WIT.

Menurut pengakuan korban, dirinya telah menjalin hubungan asmara dengan Faqih sejak tahun 2024. Pada 2026, korban diketahui hamil dan mengaku telah meminta pertanggungjawaban kepada terduga pelaku dengan mengajaknya menikah.

“Kami pacaran sejak tahun 2024. Tahun 2026 ini saya hamil lima bulan. Sejak awal mengetahui kehamilan, saya meminta pertanggungjawaban untuk menikah, tetapi ditolak,” ujar korban.

Korban mengatakan, setelah permintaan untuk menikah ditolak, ia kembali mengajukan permintaan agar terduga pelaku memberikan biaya sebagai bentuk tanggung jawab untuk persalinan dan perawatan bayi yang akan dilahirkan.

Namun, menurut korban, meskipun Faqih mengakui telah melakukan hubungan badan atas dasar suka sama suka dan bukan karena paksaan, terduga pelaku tetap menolak bertanggung jawab. Korban juga mengaku mendapat caci maki serta tekanan agar menggugurkan kandungannya.

“Dia mengakui perbuatannya dan mengatakan hubungan itu dilakukan sama-sama suka, bukan paksaan. Tetapi saat saya meminta pertanggungjawaban, dia tetap menolak. Bahkan saya mendapat caci maki dan didesak untuk menggugurkan kandungan,” ungkap korban.

Korban menyatakan akan menempuh jalur hukum dengan didampingi kuasa hukum. Ia juga berharap pihak perusahaan tempat terduga pelaku bekerja mengambil langkah sesuai ketentuan yang berlaku agar persoalan tersebut tidak berdampak pada nama baik perusahaan.

“Saya akan didampingi kuasa hukum untuk membuat laporan resmi ke kepolisian. Saya juga berharap perusahaan dapat mengambil tindakan sesuai aturan yang berlaku agar persoalan ini tidak mencoreng nama baik perusahaan,” katanya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Muhammad Faqih mengakui pernah menjalin hubungan dengan korban. Namun, ia juga mempertanyakan proses peliputan yang dilakukan wartawan.

“Iya, dia (korban) namanya Tika. Kalian wartawan sudah koordinasi dengan keluarga korban sampai mau diberitakan. Kalian bagian di situ?” ujar Faqih singkat sebelum mengakhiri percakapan.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak perusahaan tempat terduga pelaku bekerja maupun aparat kepolisian terkait dugaan tersebut. (Hardin CN)

Ekonomi Desa Soligi Tumbuh dari Aktivitas Nelayan dan Petani, Jadi Bukti Gerak Warga di Tengah Perubahan

HALSEL, CN – Pagi di Desa Soligi, Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), dimulai dengan kesibukan yang berbeda di setiap sudut desa. Di lahan hortikultura, para perempuan memanen sayuran yang siap dikirim. Di pesisir, nelayan baru saja merapat membawa hasil tangkapan. Tak jauh dari sana, aktivitas mengolah kedelai menjadi tahu dan tempe sudah berlangsung di rumah produksi.

Sepintas, ketiga kegiatan itu tampak berdiri sendiri. Namun di baliknya, ada benang merah yang menghubungkan semuanya: upaya membangun kemandirian ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan yang bertumpu pada potensi lokal.

Inilah wajah pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan Harita Nickel di Soligi. Tidak berhenti pada pelatihan atau bantuan sesaat, melainkan membangun ekosistem ekonomi yang menghubungkan proses produksi dari hulu hingga hilir sekaligus membuka akses pasar bagi kelompok-kelompok masyarakat.

Perubahan itu paling dirasakan oleh para perempuan yang tergabung dalam Kelompok Wanita Tani (KWT). Bagi Jahariya, Ketua KWT Soligi, berkebun kini memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sekadar menghasilkan sayuran.

“Bukan hanya menanam, kami belajar mulai dari pembibitan, cara merawat tanaman, sampai mengatur jadwal panen,” katanya, Sabtu (4/7/2026).

Pendampingan yang mereka terima membuat anggota kelompok memahami cara bercocok tanam yang lebih baik sekaligus mengelola usaha secara bersama. Hasil panen berupa kangkung, cabai, tomat, kacang panjang, dan berbagai komoditas hortikultura lainnya kini dipasok secara rutin untuk memenuhi kebutuhan di kawasan operasional Harita Nickel. Kepastian pasar tersebut memberi keyakinan bagi kelompok untuk terus meningkatkan produktivitas sekaligus kualitas hasil panen.

Manfaatnya tidak berhenti pada bertambahnya pendapatan. Bagi banyak anggota KWT, kegiatan ini juga membuka ruang bagi perempuan untuk mengambil peran yang lebih besar dalam mendukung ekonomi keluarga.

Hal itu dirasakan Thofiya, Ketua KWT Kawasi. “Kami bersyukur, dari hasil panen ini kami bisa membantu biaya sekolah cucu sampai lulus SMA,” ujarnya.

Semangat bertumbuh bersama juga terlihat di pesisir Soligi. Melalui program Soligi Utamakan Nelayan (SUTAN), para nelayan didorong tidak hanya meningkatkan hasil tangkapan, tetapi juga memperkuat kapasitas kelompok, mengelola usaha secara lebih terencana, dan membangun ekonomi yang lebih tangguh. Pendampingan tersebut membantu masyarakat pesisir melihat bahwa nilai ekonomi tidak berhenti ketika ikan didaratkan, melainkan dapat terus ditingkatkan melalui pengelolaan yang lebih baik.

Rantai pemberdayaan itu berlanjut di rumah produksi RUTE, tempat kelompok masyarakat mengolah kedelai menjadi tahu dan tempe. Kehadiran unit usaha ini membuka peluang ekonomi baru sekaligus menciptakan nilai tambah dari komoditas pangan yang diolah oleh masyarakat sendiri. Produk yang dihasilkan kemudian menjadi bagian dari rantai pasok untuk memenuhi kebutuhan perusahaan sehingga kelompok memiliki pasar yang lebih stabil.

Meski bergerak di sektor yang berbeda, ketiga program tersebut saling melengkapi. Pertanian, perikanan, dan pengolahan pangan menjadi mata rantai dalam satu ekosistem pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal. Pendampingan, penguatan kapasitas kelompok, hingga akses pasar dirancang sebagai satu kesatuan agar masyarakat tidak hanya mampu memproduksi, tetapi juga mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.

Di Soligi, perubahan memang tidak hadir dalam sekejap. Ia tumbuh perlahan dari kebun yang semakin produktif, laut yang terus menghidupi, dan dapur produksi yang memberi nilai tambah. Ketika seluruh mata rantai itu saling terhubung, lahirlah peluang baru bagi masyarakat untuk membangun masa depan yang lebih mandiri dengan kekuatan yang berasal dari desa mereka sendiri. (Hardin CN)

Panitia Matangkan Persiapan Konfercab II PCNU Halsel, Perebutkan 30 Hak Suara

HALSEL, CN – Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), terus mematangkan persiapan menjelang pelaksanaan Konferensi Cabang (Konfercab) II yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Juli 2026 di Aula Kantor Bupati Halsel.

Sebagai bagian dari persiapan, panitia menggelar rapat koordinasi perdana secara daring melalui Zoom pada Kamis (2/7/2026).

Rapat dipimpin oleh Penanggung Jawab Konfercab, Dr. Jisman Majid, S.Ag., M.Pd.I, bersama Ketua Panitia sekaligus Organizing Committee, Saleh Alhadad, S.Pd., M.H, Sekretaris Panitia Abdurahim Hamzah, S.Pd, serta Bendahara Panitia Kamil Muis, S.Ag., M.Si.

Dalam rapat tersebut, panitia membahas berbagai agenda penting, mulai dari kesiapan teknis pelaksanaan Konfercab, penyusunan jadwal kegiatan, hingga kelengkapan administrasi peserta yang disiapkan oleh Steering Committee (SC).

Ketua Panitia, Saleh Alhadad, menegaskan bahwa seluruh unsur kepanitiaan memiliki peran yang sama penting demi menyukseskan forum permusyawaratan tertinggi di tingkat PCNU Halsel tersebut.

“Konfercab merupakan agenda organisasi yang sangat penting bagi Nahdlatul Ulama di Halmahera Selatan. Karena itu, seluruh panitia harus menjaga kekompakan, memperkuat koordinasi, dan menjalankan tugas sesuai bidang masing-masing. Tidak ada bagian yang lebih penting dari yang lain, sebab keberhasilan kegiatan ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh panitia yang telah diberikan amanah,” ujar Saleh.

Terkait mekanisme pemilihan, Saleh menjelaskan bahwa hak suara dalam Konfercab II berasal dari Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) di setiap kecamatan.

“Jumlah hak suara dalam Konfercab II sebanyak 30 suara yang berasal dari 30 MWC NU se-Kabupaten Halmahera Selatan sesuai jumlah kecamatan yang telah memiliki kepengurusan MWC. Sementara badan otonom (Banom) NU hadir sebagai peninjau dan tidak memiliki hak suara dalam proses pemilihan,” jelasnya.

Saleh, yang juga merupakan mantan Ketua Ikatan Alumni (IKA) PMII Halsel itu, mengajak seluruh kader NU yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam proses pencalonan Ketua PCNU Halsel.

“Panitia memberikan ruang yang sama kepada seluruh kader Nahdlatul Ulama yang ingin mencalonkan diri sebagai Ketua PCNU Halmahera Selatan. Kami mengimbau para bakal calon agar segera melengkapi seluruh persyaratan sesuai ketentuan organisasi, sehingga seluruh tahapan Konfercab dapat berjalan tertib, demokratis, dan sesuai mekanisme yang berlaku,” tutupnya. (Hardin CN)