Ketua PKB Halsel Minta Pengurus Baru Perkuat Konsolidasi dan Pertahankan Lima Kursi DPRD

HALSEL, CN – Kepengurusan baru Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), periode 2026–2031 resmi dikukuhkan dan dilantik.

Ketua DPC PKB Halsel, Muslim H. Rakib, langsung menekankan pentingnya konsolidasi dan soliditas seluruh jajaran pengurus sebagai langkah awal menjalankan roda organisasi setelah adanya perubahan kepengurusan.

Pesan tersebut disampaikan Muslim dalam momentum pengukuhan dan pelantikan DPC PKB Halsel yang berlangsung di Hotel Palm, Sabtu (26/9/2026).

Pelantikan dilakukan oleh Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Malut, Abdul Malik Sillia, mewakili Ketua DPW PKB Malut, Jasri Usman.

Kegiatan itu turut dihadiri Wakil Bupati Halsel, Helmi Umar Muchsin, Ketua dan anggota Fraksi PKB Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halsel, jajaran pengurus DPC dan PAC PKB Halsel, pimpinan partai politik se-Kabupaten Halsel, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Bagi Muslim, pengukuhan kepengurusan baru tidak boleh berhenti pada seremoni. Momentum tersebut harus menjadi pijakan untuk memperkuat organisasi dan membangun kekuatan politik PKB di daerah.

“Momentum malam ini sangat strategis. Terlepas dari acara seremonial, yang paling penting adalah bagaimana sebuah partai membangun kekuatan politik dan konsolidasi setelah dikukuhkan dan dilantik,” kata Muslim.

Ia menegaskan, kekuatan politik yang dibangun PKB tidak hanya ditujukan untuk kepentingan partai, tetapi juga diarahkan untuk mendukung pembangunan daerah dan mewujudkan harapan masyarakat Halsel.

“Bagaimana membangun kekuatan partai politik untuk membangun daerah ini, agar harapan dan cita-cita seluruh rakyat Halmahera Selatan untuk mewujudkan kemajuan daerah bisa terwujud dengan baik,” ujarnya.

Muslim juga menyoroti posisi PKB Halsel yang saat ini memiliki lima kursi di DPRD Halsel.

Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal sekaligus tanggung jawab bagi seluruh pengurus untuk menjaga eksistensi PKB di parlemen. Karena itu, konsolidasi internal dinilai menjadi bagian penting dalam menghadapi agenda politik mendatang.

“Dengan modal lima kursi di DPRD Halmahera Selatan, saya kira posisi ini harus kita pertahankan. Kita harus terus belajar, memperkuat soliditas, dan bersama-sama menghadapi hajatan politik ke depan,” katanya.

Muslim berharap, seluruh jajaran DPC hingga PAC dapat membangun kerja kolektif, memperkuat komunikasi, dan menjaga kekompakan organisasi.

Ia juga mengajak seluruh partai politik di Halsel untuk terus menjaga komunikasi dan membangun hubungan sebagai mitra strategis dalam mendorong pembangunan daerah.

“Semua partai tentu memiliki misi dan cita-cita. Karena itu, kami berharap kita semua bisa menjadi mitra strategis dalam membangun Halmahera Selatan,” pungkasnya. (Hardin CN)

Kades Khatab Sanaky Apresiasi Bantuan Atensi Kemensos untuk Lansia di Desa Talimau

HALSEL, CN — Pemerintah Desa (Pemdes) Talimau, Kecamatan Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Sosial (Kemensos) RI melalui Sentra Wahana Bahagia Ternate yang telah menyalurkan bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi) kepada warga lanjut usia di Desa Talimau.

Bantuan tersebut berupa sembako serta sejumlah kebutuhan lainnya yang diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari para orang tua lanjut usia di Desa Talimau.

Kepala Desa Talimau, Khatab Sanaky, menyampaikan terima kasih kepada Kemensos RI dan Sentra Wahana Bahagia Ternate atas perhatian serta bantuan yang telah diberikan kepada masyarakat, khususnya para lanjut usia.

“Kami Pemerintah Desa Talimau menyampaikan terima kasih kepada Kemensos RI melalui Sentra Wahana Bahagia Ternate yang telah menyalurkan bantuan Atensi berupa sembako dan kebutuhan lainnya kepada orang tua kami yang sudah lanjut usia di Desa Talimau,” ujar Khatab Sanaky, Sabtu (26/9/2026).

Menurutnya, bantuan tersebut sangat berarti bagi para penerima manfaat karena dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus menunjukkan adanya perhatian pemerintah terhadap masyarakat lanjut usia di daerah.

Khatab berharap program bantuan sosial seperti ini dapat terus berlanjut dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan, khususnya kelompok lanjut usia di wilayah pedesaan.

“Semoga bantuan ini dapat bermanfaat bagi para penerima dan menjadi bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan,” harapnya mengakhiri. (Hardin CN)

Harita Nickel dan Buku Kompas Rilis Buku Dokumentasi Biota Laut Pulau Obi

HALSEL, CN – Perusahaan tambang nikel di Provinsi Maluku Utara (Malut), biasanya identik dengan aktivitas pertambangan dan pengolahan mineral. Namun, Harita Nickel bersama Penerbit Buku Kompas melakukan terobosan berbeda dengan meluncurkan buku berjudul Keindahan Laut Pesisir Barat Pulau Obi – Seri I Ikan Karang: Mosaik Kehidupan Laut yang Memikat.
Peluncuran buku ini berlangsung di Jakarta pada Selasa, 8 September 2026. Lantas, apa kaitannya aktivitas tambang dengan buku tentang ikan karang dan ekosistem pesisir ini?
Buku ini mendokumentasikan keanekaragaman ikan karang hasil pemantauan tim Marine Environment Harita Nickel di pesisir barat Pulau Obi. Ekosistem laut yang didokumentasikan tersebut berada di sekitar wilayah operasi perusahaan dan menjadi ruang hidup bagi masyarakat pesisir. Bagi masyarakat setempat, kondisi ekosistem dan ketersediaan ikan berkaitan langsung dengan penghidupan mereka sehari-hari.
Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Hasan Ali Bassam Kasuba, dalam sambutannya menilai bahwa kekayaan ekosistem laut Pulau Obi memiliki arti penting bagi kehidupan masyarakat, khususnya para nelayan.
“Sebagai wilayah bahari, Kabupaten Halsel dianugerahi kekayaan ekosistem laut yang menjadi penopang utama masyarakat, khususnya bagi para nelayan Pulau Obi. Perairan di Pulau Obi, terutama di bagian barat, menyimpan kekayaan dan keanekaragaman hayati. Terdapat gugusan terumbu karang alami yang menjadi rumah bagi ratusan spesies ikan dan biota laut lainnya,” ujar Bassam, Kamis (10/9).
Menurut Bassam, pengelolaan ekosistem laut secara berkelanjutan merupakan bagian penting dari masa depan daerah.
“Mengelola dan memelihara ekosistem laut di Pulau Obi secara berkelanjutan merupakan keharusan strategis untuk masa depan. Menjadikan laut tetap produktif merupakan tanggung jawab bersama karena laut menjadi sumber penghidupan,” jelasnya menambahkan.
Pandangan tersebut dirasakan langsung oleh para nelayan setempat. Ketua Kelompok Nelayan Soligi, Ibrahim, mengatakan bahwa kondisi laut dan keberadaan ikan berkaitan langsung dengan pendapatan masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas melaut.
“Kalau lautnya bagus, ikan juga ada. Kami bisa melaut dan membawa hasil untuk keluarga. Jadi bagi kami, laut memang harus dijaga karena dari situlah kami mencari makan,” tutur Ibrahim.
Menurut Ibrahim, dokumentasi mengenai ikan karang ini juga dapat membantu masyarakat mengenali kekayaan laut di sekitar mereka.
“Kalau sekarang ada buku yang menunjukkan ikan-ikan yang ada di sekitar Obi, menurut saya bagus. Jadi kita bisa lebih mengenal apa yang ada di laut kita sendiri,” katanya.
Pandangan lain datang dari Saidi Jouronga, warga Kawasi yang tinggal dan beraktivitas di sekitar area operasional perusahaan. Menurutnya, aktivitas melaut di Desa Kawasi bersifat musiman, sementara sebagian besar warga mengandalkan perkebunan dan kegiatan niaga sebagai sumber penghidupan. Karena itu, kondisi laut tetap menjadi perhatian utama ketika musim melaut tiba.
Menurut Saidi, kondisi laut di sekitar desa turut dijaga melalui sejumlah upaya pengelolaan lingkungan oleh perusahaan. Upaya tersebut termasuk pengendalian air limpasan tambang melalui kolam sedimen dan pembangunan tanggul penahan ombak.
“Bagi kami nelayan Kawasi, laut yang terjaga itu penting karena pada musim tertentu kami melaut dan mencari ikan untuk memenuhi kebutuhan keluarga,” ujar Saidi.
Gambaran tersebut menunjukkan bahwa kekayaan laut di pesisir barat Pulau Obi tidak berhenti pada keanekaragaman spesies yang tercatat dalam buku. Ekosistem yang sama juga menjadi bagian penting dari ruang hidup masyarakat dan sumber penghidupan nelayan.
Lebih lanjut dalam sambutan di buku tersebut, Bassam menilai dokumentasi kekayaan biota laut dapat menjadi rujukan penting untuk memperkuat pemahaman masyarakat sekaligus mendukung upaya konservasi dan keberlanjutan sumber penghidupan masyarakat pesisir.
“Buku yang mendokumentasikan kekayaan biota laut kita ini hadir sebagai rujukan penting guna memperkuat pemahaman masyarakat, mendukung upaya konservasi, serta memastikan keberlanjutan sumber penghidupan masyarakat pesisir. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat harus terus kita perkuat demi menjaga kelestarian laut sekaligus mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan,” kata Bassam.
Pada akhirnya, buku ini mencatat lebih dari sekadar jenis-jenis ikan karang di pesisir barat Pulau Obi. Dokumentasi ini juga memperlihatkan keterkaitan erat antara ekosistem laut dengan kehidupan masyarakat yang berada di sekitarnya. Di wilayah yang sama, aktivitas ekonomi dan pembangunan berjalan berdampingan dengan kebutuhan untuk menjaga laut tetap produktif bagi masyarakat pesisir. (Hardin CN)

Dilaporkan Dugaan Pencemaran Nama Baik, Kuasa Hukum Jurnalis Sukandi Ali Sebut Ada Upaya Pembungkaman Isu Illegal Logging

HALSEL, CN – Jurnalis investigasi Sukandi Ali resmi dilaporkan ke Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), oleh Djabarudin, S.H., selaku kuasa hukum Surdin La Ece. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik, menyusul pemberitaan Sukandi mengenai dugaan aktivitas pembalakan liar (illegal logging) di Desa Sambiki, Kecamatan Obi.

Menanggapi laporan tersebut, Tim Kuasa Hukum Sukandi Ali yang diwakili Yeri Kokonok, S.H., menyatakan bahwa laporan tersebut dinilai prematur dan patut diduga sebagai bentuk Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP), atau upaya hukum yang berpotensi membungkam partisipasi publik dalam mengawal persoalan lingkungan hidup.

“Laporan dugaan pencemaran nama baik yang diajukan terhadap klien kami patut diduga sebagai upaya pembungkaman yudisial. Klien kami bertindak dalam kapasitasnya memperjuangkan hak atas lingkungan, dan hal ini dilindungi oleh Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH),” tegas Yeri Kokonok dalam keterangannya, Rabu (19/8/2026).

Yeri juga merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 119/PUU-XXIII/2025 yang menurutnya mempertegas jaminan perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan. Perlindungan tersebut dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan terhadap pihak yang memperjuangkan lingkungan, baik melalui upaya pemidanaan maupun gugatan perdata.

“Tindakan klien kami melakukan investigasi jurnalistik di wilayah Obi adalah bentuk partisipasi publik yang sah guna menyelamatkan kelestarian hutan negara. Oleh karena itu, ia memiliki perlindungan hukum dan tidak semestinya dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata,” tambahnya.

Terkait dugaan pencemaran nama baik, Tim Kuasa Hukum menjelaskan bahwa pemberitaan yang dilakukan Sukandi didasarkan pada temuan lapangan yang mereka nilai objektif. Temuan tersebut antara lain berupa dokumentasi alat berat, keterangan warga, serta konfirmasi terkait dugaan tidak adanya izin dari instansi berwenang.

Menurut tim hukum, pemberitaan tersebut dilakukan dalam rangka kepentingan publik, khususnya untuk mengungkap dan mendorong penanganan dugaan kerusakan lingkungan. Dugaan aktivitas illegal logging tersebut juga disebut tengah menjadi perhatian dan sedang diusut oleh Polres Halsel.

Selain itu, Tim Kuasa Hukum menyoroti ketentuan hukum yang memberikan perlindungan terhadap pelapor atau pengadu tindak pidana dari berbagai bentuk ancaman maupun tekanan yang berkaitan dengan keterangan atau laporan mereka dalam proses peradilan.

“Kami akan mempertimbangkan untuk melaporkan balik pihak pelapor atas dugaan pengaduan fitnah secara tertulis maupun laporan palsu sesuai ketentuan Pasal 437 KUHP tentang Pengaduan Fitnah yang memiliki ancaman pidana penjara paling lama tiga tahun enam bulan, serta Pasal 361 KUHP tentang laporan atau pengaduan palsu,” tegas Yeri.

Menutup pernyataannya, Tim Kuasa Hukum meminta Polre mengedepankan asas objektivitas dan memperhatikan ketentuan perlindungan bagi pejuang lingkungan sebagaimana diatur dalam UU PPLH serta putusan MK yang mereka jadikan dasar.

Mereka juga mendesak kepolisian untuk tetap memprioritaskan pengusutan pokok persoalan, yakni dugaan aktivitas illegal logging di wilayah Kecamatan Obi, sehingga proses hukum tidak bergeser dari substansi persoalan lingkungan yang menjadi perhatian publik. (Hardin CN)

Pemdes Talimau Salurkan BLT dan Insentif Lembaga Desa Tahap II Tahun 2026

HALSEL, CN — Pemerintah Desa (Pemdes) Talimau, Kecamatan Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), melaksanakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan insentif bagi lembaga desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) tahap II tahun 2026.

 

Kegiatan penyaluran tersebut berlangsung di Desa Talimau dan dihadiri Kepala Desa (Kades) Talimau, Khatab Sanaky, bersama perangkat desa serta masyarakat dan penerima manfaat.

 

Penyaluran BLT dan insentif lembaga desa merupakan bagian dari upaya Pemdes Talimau dalam merealisasikan program yang telah ditetapkan melalui DD, sekaligus memastikan hak masyarakat dan lembaga desa dapat disalurkan sesuai ketentuan.

 

Kades Talimau, Khatab Sanaky, menyampaikan bahwa Pemdes berkomitmen melaksanakan setiap program DD secara transparan dan tepat sasaran.

 

“Kami berharap bantuan dan insentif yang disalurkan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung kebutuhan dan aktivitas lembaga-lembaga desa. Pemerintah desa akan terus berupaya menjalankan setiap program sesuai ketentuan dan mengutamakan kepentingan masyarakat,” ujar Khatab Sanaky, Kamis (13/8).

 

Ia juga mengajak seluruh penerima manfaat untuk menggunakan bantuan tersebut secara bijak dan sesuai kebutuhan.

 

Menurutnya, sinergi antara pemerintah desa, lembaga desa dan masyarakat sangat penting dalam mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Talimau.

 

“Saya berharap penyaluran BLT dan insentif lembaga desa tahap II tahun 2026 ini memberikan dampak positif bagi masyarakat Desa Talimau,” harapnya. (Hardin CN)

Dugaan Pengusiran Wartawan di Kusu Resort, Wakapolres Halsel: Kami Akan Menangani Kasus Ini Secara Profesional

HALSEL, CN – Wakapolres Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), Kompol Sujarwa, S.H., memastikan penanganan kasus dugaan pengusiran wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik di Kusu Resort, Kecamatan Bacan Timur, akan diproses sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

Kompol Sujarwa yang baru menjalani Serah Terima Jabatan (Sertijab) sebagai Wakapolres Halmahera Selatan pada 1 Agustus 2026 menegaskan akan mengawal penanganan perkara tersebut hingga tuntas.

Pernyataan itu disampaikan saat menerima audiensi pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Halsel yang menggelar aksi damai di Mapolres Halsel, Selasa (4/8/2026).

Dalam hearing bersama pengurus PWI, Sujarwa mengaku belum mengetahui secara rinci kronologi perkara tersebut karena baru empat hari bertugas di Polres Halsel. Meski demikian, ia memastikan proses penyelidikan tetap berjalan secara profesional.

“Saya memang baru empat hari bertugas di Polres Halmahera Selatan, sehingga belum mengetahui secara detail kasus ini. Namun, saya memastikan penanganannya akan berjalan sesuai prosedur dan hukum yang berlaku,” ujarnya.

Ia menegaskan tidak ada intervensi dalam penanganan perkara tersebut. Menurutnya, penyidik akan bekerja secara objektif berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperoleh selama proses penyelidikan.

Selain itu, Sujarwa mengungkapkan penyidik Satreskrim Polres Halsel telah melayangkan surat panggilan kedua kepada pemilik Kusu Resort, Barbara, untuk dimintai keterangan sebagai bagian dari proses penyidikan.

“Untuk sementara, penyidik telah melayangkan panggilan kedua kepada pemilik Kusu Resort, Barbara. Hari ini yang bersangkutan dijadwalkan menjalani pemeriksaan oleh penyidik Satreskrim,” jelasnya.

Ia juga berkomitmen menyampaikan perkembangan penanganan perkara tersebut kepada publik secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi.

“Kami akan menangani kasus ini secara profesional, transparan, dan akan terus menyampaikan perkembangan penanganannya kepada masyarakat,” pungkasnya. (Hardin CN)