Melawan Lupa -DOB Atau REFERENDUM, Untuk Obati Kegelisahan Rakyat Obi

ZULKIFLI NURDIN, SE
Wapemred Cerminnusantara.co.id
Penulis Adalah : Pemerhati Sosial Masyarakat Obi

Berbagai Problematika yang di hadapi masyarakat pulau obi, masalah tak lain dan tak bukan hanya persoalan infrastruktur pembangunan fisik dan non fisik, mulai dari jalan, jembatan, air bersih, dan pemberdayaan masyarakat lewat Dana Comdev yang sekarang ini di rubah menjadi CSR.

Akankah persoalan ini dapat teratasi, sudah berapa tahun usia kabupaten hingga sekarang ini, 15 tahun bukan gampang betapa saking rasanya menunggu kepastian yang tak kunjung  datang, berapa besar harapan yang diderita masyarakat pulau obi.

Masyarakat pulau Obi hanya hidup dalam lamunan dan iming-iming kali kelak pasti sejahtera namun samapi sekarang nihil, akankah ada kepedulian yang nyata di lakukan oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten baik Eksekutif maupun Legeslatif, sebab mengapa karena masyarakat Obi sekarang ini hanyalah membutuhkan kesejahteraan.

Dari berbagai macam aspek yang ada tidak ada satupun yang di rasakan oleh masyarakat kepulauan Obi, mulai dari Aspek Ekonomi, Sosial Budaya, Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan, dan Infrastruktur. Adakah sekarang ini perusahan dan pemerintahan (Badan Eksekutif dan Legislatif) telah berbuat untuk kepentingan masyarakat kepulauan obi.? malahan masyarakat Obi mendapat gundulnsya tanah serta lahan pertanian yang tidak lagis bisa di garap.

Masyarakat Pulau Obi membutuhkan titik terang kesejahteraan, dari segala segi aspek kehidupan. Kesejahteraan merupakan dambaan setiap orang terlebih lagi jika dilihat secara luas yaitu kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat. Berbagai faktor melatarbelakangi kesejahteraan, dapat diperoleh baik secara perorangan maupun secara berkelompok ataupun bermasyarakat. Kehadiran perusahaan industri di tengah-tengah kehidupan masyarakat agraris secara tidak langsung mengubah tatanan yang sudah ada di masyarakatnya. Tatanan yang dimaksud yaitu terjadinya perubahan di berbagai bidang yang diharapkan memberikan dampak positif di masyarakat. Pola pikir yang agraris atau tradisional berubah menjadi pola pikir yang modern atau industrialis. Hal tersebut juga mempengaruhi kebiasaan yang ada di masyarakatnya, yang pada kenyataan ini tidak ada sama sekali.

Salah satu penyebab perubahan yang ada karena masuknya perusahaan pertambangan di sekitar wilayah masyarakat di Desa Kawasi, Kec. Obi, Kab. Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara . Desa yang dulunya hanya mengenal sektor pertanian dan perkebunan sekarang beralih lebih menfokuskan pada sektor industri. Banyaknya lapangan pekerjaan yang ditawarkan oleh perusahaan tambang secara tidak langsung menambah pendapatan masyarakat setempat atau secara lokal. Untuk menjelaskan tingkat kesejahteraan masyarakat di sekitar area tambang di Pulau Obi, maka dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu aspek ekonomi, aspek pendidikan, aspek kesehatan, aspek budaya, aspek lingkungan dan infrastruktur.

Aspek Ekonomi

Pada masa lalu, aktivitas ekonomi masyarakat Lingkar Tambang Pulau Obi, Kab. Halmahera Selatan, hanya terfokus pada sistem pertanian. Aktivitas dapat dilihat setiap harinya dimana masyarakat pergi mengelola tanah pertaniannya. Menurut Warga (76) enggan di sebut namanya ini, bahwa setiap kepala keluarga memiliki tanah garapan, baik diolah sebagai lahan pertanian tanaman bulanan dan tahunan diolah untuk berbagai jenis tanaman kelapa, cengkih dan pala dan lain-lain. Untuk meningkatkan ekonomi keluarga, hasil tanaman perkebunan di jual ke pasar tradisional, aktivitas perdagangan masih sangat minim, orang-orang yang datang berdagang berasal dari luar daerah, itupun terjadi setiap hari pasar.

Keahlian yang dimiliki masyarakat sebelum masuknya perusahaan tambang masih didominasi oleh sektor pertanian. Masyarakat hanya mengetahui cara bercocok tanam, cara mengolah lahan pertanian, cara membasmi hama tanaman dan sebagainya yang berhubungan dengan aktivitas pertanian mereka. Usaha-usaha lainnya belum nampak tumbuh secara aktif di daerah tersebut.

Setelah masuknya perusahaan tambang nikel di Desa Kawasi, masyarakat mulai tertarik dan melihat peluang di sektor industri. Permintaan tenaga kerja menjadi salah satu alasan masyarakat lokal lebih memilih aktivitas industri daripada aktivitas pertanian karena adanya upah kerja yang lebih baik jika dibandingkan dengan harus mengelola lahan pertanian yang belum tentu setiap bulannya memiliki hasil yang maksimal untuk mecukupi kebutuhan keluarga. Hal tersebut menjadi awal bagi perubahan yang terjadi pada masyarakat lokal di pulau obi Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Uatara.

Masyarakat di sekitar area tambang secara ekonomi mengalami perubahan. Perubahan tentunya ke arah yang positif. Dimulai dengan penerimaan tenaga kerja untuk dipekerjaan di area tambang. Pada masa berdirinya perusahaan tambang nikel, mereka membutuhkan banyak tenaga kerja, sehingga pada awalnya pendidikan tidak diutamakan. Jika dianggap usia produktif, mereka bisa bekerja di perusahaan tambang. Seiring perkembangan waktu, perusahaan tambang nikel tersebut mengalami peningkatan dan menjadi daya tarik banyak orang untuk bisa bekerja di perusahaan tersebut.

Saat ini karyawan perusahan nikel, berasal tidak hanya dari daerah lingkar tambang, akan tetapi juga berasal dari luar pulau Obi Halmahera Selatan provinsi Maluku Utara, seperti dari Jawa, Kalimantan, Sumatera, Makassar,  Manado dan Papua. Selain itu, banyaknya tenaga kerja asing juga bekerja di perusahaan tambang tersebut.

Bertambahnya jumlah penduduk yang merupakan masyarakat pendatang ke daerah Pulau Obi, Halmahera Selatan Provinsi Maluku Uatara ini juga mempengaruhi kehidupan masyarakat lokal. Banyaknya kebutuhan akan tempat tinggal sehingga banyak didirikan rumah kontrakan maupun usaha kos-kosan. Selain itu usaha perdagangan juga lebih aktif karena banyaknya permintaan akan barang maupun jasa.

Dilihat dari masuknya perusahaan tambang ke pulau Obi, ini berarti terjadi perubahan pola kehidupan akan mencapai kebutuhan keluarga, sebab masyarakat yang sehari-hari bercocok tanam berubah menjadi polah masyarakat industri untuk mengikuti arus perkembangan zaman, hal ini harus di lihat dari segi aspek kehidupan agar rodah ekonomi rakyat tetap berputar sebagai mestinya, aspek-aspek adalah sebagai berikut :

Aspek Sosial Budaya

Hadirnya perusahaan tambang nikel di Pulau Obi Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, menarik banyak orang untuk mencari nafkah di daerah tersebut. Gaji yang besar dan tunjangan yang baik menjadi daya tarik orang-orang untuk bekerja di peeusahan.Kehadiran pendatang dari luar daerah menyebabkan bercampurnya ragam budaya yang ada di masyarakat. Daerah yang awalnya hanya milik komunal tertentu (penduduk lokal), mulai tergerus dengan budaya-budaya luar yang masuk.

Keragaman budaya di wilayah industri menyebabkan budaya lokal tidak terlalu nampak karena adanya pengaruh dari budaya luar. Seperti di daerah tambang di pulau obi, budaya mereka sudah mulai memudar dan diganti dengan budaya luar. Hal tersebut terjadi karena pengaruh budaya luar lebih besar dari budaya lokal. Yang lebih banyak pengaruhnya yaitu budaya dari luar negeri, masyarakatnya lebih banyak yang mengerti bahasa inggris, china dari pada bahasa lokal mereka, Rambu-rambu, spanduk, pamplet lebih banyak menggunakan bahasa asing daripada bahasa lokal mereka. Model pemukiman juga mengikuti pemukiman dari luar. Swalayan juga hadir untuk menjawab kebutuhan para orang-orang asing di daerah mereka. Hal tersebut bisa mengikis budaya lokal di daerah mereka.

Salah satu lembaga adat yang ada di daerah tersebut, menjadi wadah bagi masyarakat lokal mempertahankan budaya mereka dan menyuarakan aspirasi terhadap perusahaan tambang yang hadir di wilayah mereka. Bantuan kerjasama dilakukan agar keberadaan mereka di kampung sendiri tidak dilupakan. Kerjasama antara penduduk lokal dengan perusahaan terdiri dari :

Perekrutan tenaga kerja penduduk lokal di perusahaan, Masyarakat lokal mengharapkan agar perusahaan mengutamakan perekrutan karyawan dari masyarakat lokal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk lokal.

Bantuan pengobatan gratis bagi penduduk lokal. Masyarakat lokal yang sakit diberikan akses untuk berobat di rumah sakit perusahaan dan mendapatkan pengobatan secara gratis sebagai bentuk kepedulian perusahaan kepada penduduk lokal.

Bantuan dalam bidang pendidikan. Program pemberian beasiswa bagi masyarakat lokal yang melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi.

Masyarakat lokal juga mengharapkan agar sarana di tingkatkan seperti sarana olahraga, hiburan, taman baca, perbaikan jalan sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap perkembangan Desa lingkar tambang tersebut.

Aspek Pendidikan

Pendidikan merupakan aset penting yang dimiliki oleh setiap orang dalam meningkatkan pengetahuannya dan untuk memudahkan bagi mereka meraih harapan yang lebih baik di masa depan. Pada masa lalu, pendidikan di Desa lingkar tambang pulau Obi masih terbatas. Sarana pendidikan belum sebaik yang ada sekarang ini. Seperti sebelumnya dikatakan bahwa Desa lingkar tambang pulau Obi, termasuk desa tertinggal karena letaknya di wilayah Selatan Halmahera, Perovinsi Maluku Uatara yang sulit dijangkau pada waktu itu sehingga masih kurangnya perhatian pemerintah terhadap desa-desa lingkar tambang yang berada jauh dari wilayah administratif pusat. Jika harus bersekolah setelah tamat Sekolah Dasar, mereka harus keluar dari desa mereka dan menempuh pendidikan di luar dari kampung mereka. Boleh dikatakan fasilitas sangat minim. Berbeda ketika perusahaan tambang nikel sudah memasuki wilayah mereka. Kepedulian perusahaan merupakan suatu tuntutan dari masyarakat agar mereka bisa diperhatikan terutama dalam hal pendidikan.

Pendidikan merupakan fasilitas penting yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam bidang pendidikan, perusahaan memberikan bantuan kepada siswa-siswi berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Bantuan juga diberikan kepada setiap sekolah berupa pemberian beberapa unit computer, adanya taman baca bagi para siswa-siswi di sekolah, perpustakaan, dan pembangunan gedung bagi sekolah di desa lingkar tambang tertinggal yang ada di pulau obi.

Untuk memudahkan anak-anak pergi ke sekolah, disiapkan alat transportasi berupa bus sekolah, disediakan di beberapa kecamatan di sekitar area lingkar tambang yaitu Kecamatan Obi, Obi Selatan, Barat dan Timur.

Selain itu ada program pelatihan yang diberikan khusus bagi generasi muda (usia produktif) dalam bidang pertambangan agar mereka memiliki skill untuk bisa bersaing dengan para pencari kerja dari luar daerah mereka. Program tersebut bernama Program Pelatihan Industri (PPI). PPI didirikan untuk memberikan pelatihan secara khusus bagi penduduk lokal tentang pekerjaan tambang, sehingga diharapkan nantinya  mereka tidak kalah bersaing dengan orang-orang dari luar. Hal tersebut juga bisa memberikan kesempatan bagi penduduk lokal untuk bisa ikut serta dalam kegiatan pertambangan. Pelatihan yang diberikan terdiri dari pengoperasian alat berat (dump truck, loader, dozer, forklift) untuk kegiatan di daerah mining, kemudian pelatihan di area warehouse (Supply Chain Management), bagian process plant, and maintenance (equipment). Semuanya dimaksudkan agar nantinya mereka bisa dipekerjakan di perusahaan nikel pulau obi.

Aspek Kesehatan

Kesehatan merupakan harta yang sangat penting bagi manusia. Manusia senantiasa menjaga diri agar selalu sehat secara jasmani maupun rohani. Kehidupan masyarakat yang berubah secara tradisional ke modern secara tidak langsung mengubah cara pandang masyarakat lokal tentang pilihan pengobatan. Dulunya masyarakat dipengaruhi oleh budaya lokal tentang pengobatan yang lebih didominasi oleh pengobatan yang dilakukan oleh dukun.Namun saat ini masyarakat lebih memilih pengobatan secara medis.Hal tersebut berkaitan dengan fasilitas kesehatan yang tersedia di daerah sekitar lingkar tambang. Perubahan pilihan disebabkan oleh adanya pengaruh dari orang di luar wilayah pertambangan yang sangat memberi kontribusi bagi peningkatan kesehatan secara medis. Oleh sebab itu berbagai fasilitas kesehatan disediakan untuk menjamin masyarakat lokal bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik.

Perusahaan nikel pulau Obi, untuk bisa memberikan perhatian kepada penduduk lokal sebagai bagian dari kepedulian masyarakat di sekitar area lingkar tambang. Penduduk lokal mendapat jaminan pengobatan gratis. Selain itu, perusahaan membantu pemerintah setempat dalam pengadaan peralatan kesehatan serta obat-obatan. Karena letaknya jauh, terkadang perusahaan memberikan pengobatan gratis dengan mendatangkan dokter ke daerah tersebut untuk memeriksa kesehatan masyarakat secara gratis. Seperti dokter THT dan spesialis UMUM didatangkan untuk mengobati masyarakat di daerah tersebut, karena dokter THT dan spesialis UMUM masih sangat terbatas. Masyarakat bisa merasakan manfaat dari berdirinya perusahaan tersebut karena kesehatan mereka terjamin dengan adanya sarana kesehatan yang disediakan. Selain itu, perusahaan membangun beberapa puskesmas di sekitar wilayah kontrak karya, yang kemudian disumbangkan kepada masyarakat setempat.

Selain itu, perusahaan mendirikan sebuah rumah sakit untuk bisa melayani masyarakat sekitar. Perusahaan juga ikut bertanggung jawab dalam hal kesehatan, karena dampak dari pendirian perusahaan tambang adalah adanya polusi asap pabrik, debu, serta pencemaran lingkungan.

 
Aspek Lingkungan

Lingkungan merupakan paru-paru dunia. Istilah tersebut mengisyaratkan bahwa pentingnya untuk menjaga lingkungan secara baik, tidak melakukan penebangan hutan secara besar-besaran sehingga dapat menggangu ekosistem yang terdapat didalamnya. Sebelum tambang hadir di tengah-tengah masyarakat, kondisi lingkungan sangat asri, sejuk, dan rindang karena daerah mereka berada diantara gunung dan hutan.

Pendirian perusahaan tambang secara langsung dapat berdampak bagi kelestarian lingkungan di sekitar area lingkar tambang. Asap pabrik dan banyaknya debu karena pengelolahan area eksplorasi tanah secara kontinu menyebabkan terganggunya lingkungan alam. Pencemaran udara dan pencemaran tanah bisa merusak tanaman pertanian penduduk lokal, banyak yang rusak karena debu asap pabrik yang merusak tanaman mereka, belum lagi limbah pabrik yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat seperti ketersediaan air bersih dan tidak tercemar. Untuk mengatasi persoalan pencemaran tersebut, perusahaan berupaya agar dampaknya tidak mengganggu masyarakat sekitar. Oleh sebab itu perusahaan harus berada agak jauh dari pemukiman warga. Polusi udara diatasi dengan melakukan filter debu dan alat pengisap debu di udara agar tidak berhamburan di udara yang dapat terhirup oleh manusia. Selain itu untuk mengatasi pencemaran air dan tanah, harus dilakukan sesuai dengan Amdal sehingga tidak merusak kesehatan manusia.

Pembangunan Infrastruktur

Sebelum masuknya perusahaan tambang di daerah Obi, infrastruktur umum terbilang sangat minim. Kondisi tersebut dikarenakan daerah mereka hanyalah daerah agraris dan belum nampak secara menggeliat aktivitas-aktivitas penggerak perekonomian masyarakat. Pembangunan sarana dan prasarana di daerah tersebut lambat. Kondisi infrastruktur yang cukup lengkap saat ini, di daerah sekitar pertambangan, tidak lepas dari bantuan dari pemerintah bekerjasama dengan perusahaan tambang nikel.Tidak bisa dipungkiri bahwa masuknya perusahaan tambang di daerah obi dan daerah sekitarnya sangat membantu perubahan di dalam masyarakatnya.Tentunya perubahan yang mengarah pada kondisi yang bersifat positif.

Dengan perkembangan perusahaan tambang di pulau obi, tidak dapat dipungkiri masyarakat di sekitar area tambang tersebut juga turut merasakan manfaatnya. Seperti pembangunan sarana dan prasarana yang memadai sebagai bentuk kesejahteraan mereka. pembangunan sarana terdiri dari sarana pendidikan, kesehatan, sarana olahraga, sarana hiburan dan taman bermain. Sarana jalan dan transportasi juga sudah sangat baik. Jika tidak ada perusahaan yang hadir di daerah mereka, masyarakat lokal merasakan pembangunan secara lambat. Mereka mungkin hanya mendapatkan perhatian yang sedikit dari pemerintah, pembanguan sarana lambat dan masyarakatnya hidup sederhana. Oleh sebab itu perusahaan tambang nikel pulau obi banyak memberikan dampak positif di masyarakat. Masyarakat boleh menikmati beragam fasilitas yang bagus, ekonomi mereka juga turut meningkat. Selain itu banyaknya fasilitas penginapan seperti hotel dan wisma menjadikan desa di lingkar tambang dan daerah sekitarnya bisa dikatakan sangat maju.

Kalau kita lihat dari segi aspek kehidupan yang di paparkan di atas, masyarakat pulau Obi tidak pernah merasakan yang namanya pemerataan dalam kesenjangan  kesejahteraan melainkan hidup dibawah garis keterpurukan yang hasilnya nihil, mengapa demikian dari banyak lahan yang di garap serta hasilnya dibawah keluar, yang ada hanya timbul berbagai masalah kehidupan dengan harapan palsu.

Apakah masyarakat pulau obi harus keluar dari derita ini dengan dalil pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB), REFERENDUM dan atau Pemerintah dan Perusahan harus mengeluarkan jurus baru untuk bercibaku dengan melakukan kesenjangan supaya melahirkan sebuah kesejahteraan kepada masyarakat pulau obi, yang mana harus di pilih oleh pemerintah.? agar bisa mengeluarkan masyarakat pulau Obi dari kegelisaan akan kesejahteraan nyata untuk mengobati rasa keluh kesah masyarakat pulau Obi.

Jangan masyarakat pulau Obi hanya di jadikan mesin kendaraan politik antara eksekutif dan legislatif saja, akan tetapi harus memberikan solusi serta jalan keluar agar dapat memberikan kesejahteraan masyarakat pulau obi, jangan hanya hasil dari pulau Obi yang kita ambil saja lalu tanpa memberikan sebagaian hasil untuk pembangunan pulau Obi.

Bantuan Apakah ini ?

Oleh Adha Buamona, SHI

(Ketua Forum Kemunikasi Alumni IMM Kabupaten Kepulauan Sula)

Sebentar lagi kita telah Mengakhiri Puasa di tahun’ ini dengan merayakan Bari kemenangan (Hari Raya Idul Fitri) di sisi lain virus Corana atau Covid-19 yang tak henti-hentiNya menyebar di belahan dunia. Penyebaran Covid-19 di Indonesia sampai pada Desa-Desa yang terpencil.

Penyebaran Covid-19 memaksakan .asyarakat harus mengurangi aktifitas sehari-harinya (Bekerja) dengan mengikuti Protap Pemerintah.

Semakin Cepat Penyebaran virus ini, semakin banyak pula Bantuan yang di Donasikan.

Bantua Yang di berikan oleh Pemerintah Desa, entah itu bantuan apa Pemerintah Desa tidak menjelaskannya. Apakah ini Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) atau kah Bantuan untuk Pencegahan Penyebaran virus Corona.

Dan juga Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Sosial, dalam beberapa Hari ini membagikan Sembako juga tidak menjelaskan sembako yang di berikan ini untuk Bantuan Apa ?

Oleh sebab itu, saya berharap dalam pembagian Bantuan juga di jelaskan Apakah ini Bantuan dari Pemerintah Pusat atau bantuan dari Pemerintah Daerah.

BLT, Sudah Adilkah ?

Oleh: Sriwahyuni Tamrin
(Wakil Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan KNPI Maluku Utara)

29 Ramadan berlalu, satu hari lagi puncak kemenangan tiba. Sementara Virus Corona atau Covid -19 masih menyesakan dada dan menjadi momok paling menakutkan, dan ini tidak mudah meski kita diminta untuk ‘bersahabat’ dengannya. Segala upaya telah dilakukan, menjaga jarak, menjaga kontak fisik di tengah kerumunan banyak orang, bahkan pembatasan sosial berskala kecil maupun besar terus jadi topik hangat ditengah pandemi covid -19 ini. Bagaimana tidak, kedatangan TKA terus dibebas masukan, di situasi seperti ini jangan heran jika masyarakat berpikir kepentingan korporat lebih diutamakan oleh pemerintah.

Disisi lain, Covid -19 ini memberikan dampak yang sengat besar, terutama dalam pemenuhan hidup warga masyarakat sehari-hari. Walaupun begitu, banyak kalangan yang berkecukupan terus memberikan sumbangsih materi dan non materi kepada warga yang kurang mampu dan yang terpapar. Hal yang sama juga dilakukan oleh pemerintah, yakni salah satu contohnya program pemberian Bantuan Lansung Tunai (BLT).

Kita tentu tau bahwa pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) memberikan bantuan langsung tunai (BLT) untuk mengurangi beban masyarakat desa di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Namun, BLT tersebut hingga kini masih terus jadi perdebatan di lingkungan masyarakat. Bagaimana tidak, banyak peruntukannya dianggap tidak memenuhi standarisasi yang dibutuhkan. Mulai dari prasyarat dan pendataan yang terkesan belum sesuai prosedur. Hal ini dianggap belum tepat sasaran sehingga memunculkan keributan.
Di tempat saya tinggal kelurahan Kalumata RT 11/ RW 005, saya menemukan banyak warga yang mengeluhkan terkait penerima BLT yang masih menggunakan data Bantuan Sosial (BANSOS) yang lama. Sebab, banyak warga kurang mampu juga yang belum terdata secara maksimal. Bahkan sempat terjadi ribut di salah satu kantor lurah dalam rangka memprotes kebijakan pemberian BLT yang dianggap masih tebang pilih. Padahal kita tau, bahwa dampak covid -19 ini dirasakan hampir semua masyarakat yang secara ekonomi belum berkecukupan. Pun mungkin saja di kelurahan atau desa tempat kalian tinggal bukan ? Apakah kalian menemukan keanehan ? Apakah perlu ada lobi-lobi khusus lagi ?

Jika benar-benar BLT itu sesuai peruntukannya, maka seharusnya pihak penyalur atau lurah harus melakukan pendataan baru di setiap wilayah di lingkungan RT/RW dan Desa. Supaya, warga tidak merasa dicurangi dan diabaikan. Karena jika sudah ada pembaharuan data, maka seharusnya kehadiran pihak pendata juga perlu dalam rangka tidak memunculkan kecurigaan dan sekaligus memberikan pemahaman terkait standar prasyarat penerima bantuan.
Jika ada diantara pembaca yang budiman mengatakan sudah ada pendataan, mohon untuk meyebut di daerah mana dan siapa yg mendata, supaya lebih jelas dan menjadi refrensi bagi desa atau kelurahan yang lain. Sebab prosedurnya harus ada pembentukan relawan desa untuk Covid -19, setelah itu dilakukan pendataan ke RT, RW dan Desa, kemudian musyawarah dan buat validasi data yang didapatkan di lapangan. Setelah itu data tersebut diberikan ke walikota atau bupati melalui masing-masing camat. Barulah bantuan bisa diberikan selama lima hari setelah bantuan sudah tiba. (Sumber Liputan6.com 27 April 2020).

Lalu apa saja persyaratannya, kata Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar bahwa dua syarat calon penerimaan dana BLT, pertama, penerima merupakan masyarakat desa yang masuk dalam pendataan RT/RW dan berada di desa tersebut, masyarakat yang akan masuk pendataan adalah mereka yang kehilangan mata pencarian di tengah pandemi corona.

Kedua, calon penerima tidak  terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) lain dari pemerintah pusat.  Artinya, calon penerima BLT dari Dana Desa merupakan mereka yang tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Paket Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) lain, hingga Kartu Prakerja. Bahkan juga bagu usia lansia yang adalah pengidap sakit kronis dan cukup lama bisa didata untuk menerima. (sumber; CNNIndonesia, 1 Mei 2020).

Pertanyaannya ? Sudah adakah pembaharuan data dari pihak kelurahan atau Desa? Jangan sampai banyak penerima BLT adalah mereka yang juga penerima Bantuan sosial lain dari pemerintah pusat. Ini bukan menuduh tapi bagian dari langkah ikhtiar untuk mencegah konflik di tengah masyarakat. Sebab demikian perlu ada pengawalan dan pengawasan secara bersama-sama.

Kita butuh kepekaan sosial terkait ini, bukan karena kita adalah bagian dari penerima manfaat BLT saja ataukah bukan dari penerima manfaat BLT, akan tetapi karena sudah banyak kasus terkait pemberian bantuan yang bermasalah dan tidak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Setidaknya ini bisa menjadi rujukan untuk tetap mengawal proses pemberian BLT ini sesuai sasaran dan peruntukan. Jika kita antipati dan tidak mau pusing, bisa kita bayangkan berapa banyak oknum yang diuntungkan dan berapa jumlah masyarakat yang dirugikan.

Apalagi di tengah pandemi Covid -19 ini, pemerintah tidak boleh hanya fokus pada perintah #DiRumahAja tanpa memperhatikan alokasi dana bantuan yang seharusnya diterima oleh warga yang kurang mampu dan terdampak virus Corona. Bahkan jika boleh, pemerintah daerah harus membuat Satgas Gugus Tugas terkait penyaluran penerima manfaat BLT tersebut. Kenapa ? Sebab ini berkaitan dengan Trust (kepercayaan).

Sebab, yang memberi mandat ke pemerintah adalah Rakyat. Maka berlaku adil dan objektif patut kiranya dilakukan, dalam rangka menjaga kondisi sosial masyarakat lebih stabil dan kondusif. Trust berkaitan dengan erat dengan moralitas, jika Pemerintah kita tidak lagi memiliki kepercayaan atas rakyatnya maka ia telah kehilangan moralitas.

Seperti yang ditulis Fukuyama (1995) bahwa Trust adalah moralitas yang mendasari tingkat saling percaya dalam masyarakat. Begitu pun Mahatmah Ghandi (Alfan Alfian, 2002) menyebut bahwa diantara sikap moral yang paling penting adalah membangun kepercayaan diri dan kepercayaan dengan orang lain).

Oleh sebab itu, semoga saja pemerintah kita bisa memperhatikan masalah penyaluran penerima manfaat BLT ini dengan adil dan bijaksana, serta tidak karena memandang dari status tertentu, seperti orang dekat, faktor keluarga.

Petahana dan Petarung Dalam Covid-19 dan Pilkada 2020

Oleh: Rifki R Kasibit

Saat ini, Dunia mengalami bencana besar yakni, pandemi Coronavirus (Covid-19) yang menyebar sampai ke pelosok Desa Indonesia. Wabah ini dikatakan sebagai pandemi oleh organisasi kesehatan dunia World Health Organizational (WHO) yang terjadi di sebagian besar negara-negara di Dunia.

Untuk Indonesia saat ini, grafik  terpapar hingga korban jiwa  Covid-19 grafiknya terus meningkat. Sebab dari  korban tersebut sehingga wabah ini di tetapakan sebagai bencana nasional.

Dalam rangka penanggulangan penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional, maka perlu di ambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk perlunya dilakukan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, pada pemilihan serentak di 2020 agar dapat berjalan secara demokratis dan berkualitas serta dapat menjaga stabilitas politik dalam negeri seperti dalam Perpu no 2 tahun 2020.

Salah satu momentum besar bangsa ini di tengah menjalar nya covid-19 adalah momen PILKADA Serentak yang di rencanakan terselenggara pada septermber 2020. Untuk maluku utara ikut dalam kontestan tersebut 8 dari 10 kabupaten/kota yang ada di provinsi Malut yang ikut dalam percaturan politik sehingga berbagai iklan kampanye yang berkeliaran di ruang publik hingga pelosok-pelosok daerah rempah-rempah ini menjadi sorotan para pendukung dan pengamat politik baik berskala lokal sampai nasional. Sehingga dari segi itu saja kita sudah bisa menilai bahwa politik dan demokrasi bangsa ini masih berjalan seperti biasa.

Adapun beberapa kabupaten/kota prov Maluku Utara yang ikut dalam pertarungan momen nanti memiliki calon petahana sebagai figur yang memiliki elektabilitas saat ini dengan kekuasaan yang masih ada dan kewenangan yang masih di pegang. Mereka mampu menggerakkan semua sektor pemerintahan baik dalam wilayah kabupaten/kota sampai pada tingkat desa untuk bisa mendapat peluang dan bahkan keuntungan politik pada pertarungan nanti.

Namun beberapa bulan terakhir, seakan- akan wacana politik pilkada kian redup, disebabkan dengan persoalan covid-19 hingga melalui media sosial dan pojok-pojok tempat diskusi, yang menjadi buah bibir para cendekiawan hobi berdiskusi.

Pandemi Covid-19 selain berbahaya dalam kesehatan, juga memiliki bahaya secara sosial, sehingga dari sudut pandang prombel ini pemerintah pusat sampai daerah pun memiliki alternatif untuk menjaga kesenjangan sosial ekonomi masyarakat lewat kebijakan- kebijakan yang langsung bersentuhan dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat seperti Bantuan Sosial (Bansos).

Sekitar tiga dari sembilan jenis bantuan bagi masyarakat yang khususnya di Halut, dari berbagi sumber organisasi negara melalui pemerintah telah menyarlurkan disetiap rumah warga yang berhak mendapatkan itu.

Aksi-aksi kemanusiaan seperti itu harus di apresiasi sebagai kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang sedang dalam krisis ekonomi rumah tangga akibat dari dampak wabah Covid-19 saat ini. Namun jika dilihat dari segi politik, sumbangan dari pemerintah kepada masyarakat pra sejahtera di tengah Pandemi Covid-19 ini adalah tugas dan tanggung jawab pemerintah yang tidak harus di apresiasi (Filantropi Politik).

Tetapi kita tidak harus lupa, di balik bencana Pandemi saat ini, momen pilkada tetap berjalan, walaupun telah ada penundaan dari pemerintah pusat atas kebijakan yang diambil lewat Peraturan Pemerintah (PP)Pengganti Undang-undang (UU) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020, tentang “Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU.

Di pasal 201A ayat (1) telah dijelaskan bahwa pemungutan suara serentak pada bulan September 2020 tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal karena ada bencana nasional Pandemi Covid-19.

Sehingga Pilkada secara serentak ditunda pada Desember 2020, sesuai dengan yang tertera pada ayat (3). Namun jika kondisi Pandemi pun belum berakhir, maka akan di tunda dan dijadwalkan kembali dilihat dengan masalah pandemi secara nasioanal.

Dari kacamata lain di tengah Pandemi, dalam soal bantuan, ada semacam pemanfaatan bagi para petahana dalam melakukan aksi kampanye tanpa simbol (Marketing Politik), sehingga patut bagi penyelenggara mencurigai gerik- gerik para petahana dalam penyaluran bantuan ke masyarakat yang terdampak Pandemi Covid-19. Sehingga bisa terlihat murni bahwa ini adalah bantuan sosial yang sudah menjadi hak setiap warga untuk menerimanya, bukan seolah-olah sumbangan tersebut adalah bantun dari para petahana (yang ada di beberapa kabupaten/kota) untuk tukar guling nanti pada pilkada serentak.

Sebab jika tidak di awasi, inipun bisa di anggap semacan aksi curi star kampanye bagi pasangan petahana (Baca: Marketing Politik) lewat program-program paten pemerintah dan bisa merugikan pihak lain (Calon Baru) dalam soal percaturan politik pada pilkada nanti.

“Jika tidak di awasi dan ini terjadi, sudah pasti tubuh demokrasi dan roh politik kita tidak akan stabil.”

Dari sini, bisa menjadi tugas kita bersama terutama bagi para penyelenggara (tingkat Kab/kota) di bagian pengawasan, agar tetap menjaga Nilai-nilai demokratis. Sehingga bisa menunjukan bahwa integritas penyelenggara tidak pudar dalam mengawal demokrasi yang sehat di tengah meluapnya wabah Covid-19 di bangsa ini..!

ANTARA SUMBER DAYA ALAM, KESEJAHTERAAN DAN INFRASTRUKTUR PULAU OBI

Oleh : SUFITNO SANANGKA
Pemerhati Pulau Obi

Pulau Obi yang berada di daerah pemerintahan (goverment) Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara dengan jumlah penduduk sebanyak 46.010 jiwa dari 5 kecamatan dan 34 desa. Secara geografis, luas Pulau Obi sebesar3.048,08 km2 (BPS. Kabupaten Halmahera Selatan : 2018).

Potensi sumber daya alam (natural resources) yang melimpah di pulau Obi diantaranya potensi sumber daya alam mineral, salah satunya adalah nikel (Ni).  Pertambangan nikel (Ni) yang telah dikelolah secara resmi (legal) oleh sejumlah korporasi swasta besar diantaranya Harita Group yang membawahi beberapa perusahaan seperti PT. Trimega Bangun Persada dan lain-lain, Jinchuan Group seperti PT. Wanatiara Persada, dan lain, yang memproduksi nikel (Ni) dengan membangun pabrik industri semelter. Perusahaan tambang nikel (Ni) dengan industri semelting tersebut menghasilkan laba dari sumber daya alam nikel pulau Obi sebesar triliunan rupiah.

Dengan demikian, pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan mendapatkan retribusi pajak dan royalti (non pajak) yang sangat besar untuk menyumbang PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Halmahera Selatan. Berdasarkan data BPS Kabupaten Halmahera Selatan dalam angka tahun 2018, tercatat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Halmahera Selatan untuk sektor pertambangan dan industri pengolahan atas dasar harga berlaku, sebanyak 374,04 Milyar Rupiah dan 880,83 Milyar Rupiah sektor industri pengolahan.

Potensi sumber daya alam Pulau Obi yang dihasilkan tersebut, berbanding  trebalik dengan pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat pulau Obi. 

Menurut data BPS Tahun 2019, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Halmahera Selatan pada tahun 2018 meningkat menjadi 11,01 ribu jiwa, persentasenya meningkat menjadi 4,8 persen. Data penduduk miskin tersebut tak terkecuali Pulau Obi.

Menurut Uphoff, N. (1999) menguraikan persoalan  terkait Kemiskinan, disparitas (kesenjangan) pembangunan daerah dapat dilihat dari; pertama pendapatan perkapita, kedua kualitas sumber daya masnusia, ketiga ketersediaan sarana dan prasarana seperti energy, transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, serta keempat pelayanan social seperti kesehatan, pendidikan, Perumahan, Ketenagakerjaan, dan kelima akses ke perbankkan.

Minimnya infrastruktur pendukung terutama sarana-prasarana jalan dan listrik terutama Kecamatan Obi induk (Desa Laiwui, Desa Baru, Desa Akegula, Desa Buton, Desa Jikotamo, Desa Sambiki, Desa Anggai dan Desa Air Mangga) dan dari  kesemua Desa, kondisi jalannya rusak berat.

Selain itu, kesediaan kapasitas listrik masih kurang memadai, setidaknya ada 8 (delapan) Desa di Kecamatan Obi membutuhkan daya listrik minimum 2500 KW. Namun  faktanya penyediaan daya listrik PT.PLN Rayon Laiwui  Obi hanya bisa mensuplai listrik kurang dari 1500 KW. Hal ini Sehingga terjadi pemadaman listrik, padahal pelayanan listrik cuman dimalam hari.

Besarnya tingkat kebutuhan masyarakat pulau Obi akan penyediaan dan layanan listrik terutama untuk aktivitas rumahan, perdagangan, jasa khusunya jasa perbankkan, pendidikan, dan perkantoran menuntut adanya penyediaan daya listrik yang Optimal.

Pemerintah pusat, melalui PT. PLN mencanangkan program 35.000 megawatt (MW) dari Sumatera hingga Papu, dengan tujuan untuk pemerataan pemenuhan listrik untuk seluruh warga negara Indonesia. Percepatan proyek listrik tersebut, pemerintah melalui Presiden RI mengeluarkan Perpres nomor 14 tahun 2017 Tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Namun, kebijakan tersebut belum tersentuh Masyarakat di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara.
Untuk itu, dipandang perlu perhatian pemerintah terutama PT. PLN selaku perusahaan BUMN untuk pengadaan Mesin Listrik Disel atau PLTD dengan kapasitas daya listrik diatas 2500 KW.

Sementara itu, ketimpangan pembangunan antara daerah (urban primacy) yang cukuptinggi, keterkaitan antara pusat ibukota pemerintahan di Labuha yang kurang sinergis dengan desa-desa di Pulau Obi menimbulkan persoalan sosial yang cukup tinggi.

Berdasarkan data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) tahun (2018), tercatat dari 34 desa di Pulau Obi, ada 28 desa tertinggal dan 14 desa diantaranya, merupakan desa prioritas pembangunan.
Selain infrastruktur, faktor penyebab ketertinggalan lainnya ditingkat desa juga dipengaruhi pendapat ekonomi masyarakat, dan tingkat pendidikan yang rendah hal ini diakibatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang tidak mendukung.

Olehnya itu, perlunya pengembangan perbaikan infrastruktur jalan dan listrik serta peningkkatan sarana pendidikan dan ekonomi masyarakat prasejahtera.
Dengan demikian, dalam menilik Pulau Obi antara Sumber Daya Alam, Kesejahteraan dan infrastruktur, dipandang perlu untuk hadirnya Daerah Otonomi Baru (DOB) kepulauan Obi sebagaimana amanat Undang-undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, agar tata kelolah pemerintahan mampu mengembangkan potensi di wilayahnya sendiri. Sehingga kebutuhan infrastruktur dan kesejahteraan  dapat terpenuhi secara paripurna sesuai dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki.

Membangun Solidaritas Ditengah Pandemi Covid-19

Oleh : Muhlis Usman
Ketua Umum PC PMII Halsel

Alumni Sekolah Tinggi Pertanian Labuha Prodi Kehutanan

Sebagai manusia pada hakikatnya kita adalah makhluk sosial yang sangat membutuhkan orang lain disekitarnya. Hal ini menunjukkan kita tidak akan terlepas dari saling ketergantungan antara satu dengan yang lain dalam kehidupan sosial. Sejatinya pradaban Indonesia dibangun atas dasar kesepemahaman bersama dengan penuh rasa solidaritas di tengah-tengah perbedaan untuk selalu menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan dalam persaudaraan.

Dikehidupan sosial dalam bernegara, kita diperkenalkan dengan slogan bangsa yang begitu kuat yaitu bersatu kita kuat bercerai kita runtuh sehingga membawa kita keluar dari cengkaraman penjajahan bangsa asing guna terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Inilah yang merwarnai dalam kehidupan sosial kita ditengah perbedaan atas kesepemahaman bersama serta solidaritas yang kuat sehingga kita dapat merasakan kemerdekaan bersama dalam bernegara tanpa membedakan Agama, Suku serta budaya kita.

Mungkin baru kali ini pada bulan Maret Tahun 2020 sampai saat ini terdengar sangat aneh pada kehidupan sosial, ketika munculnya wabah penyakit Pandemi COVID-19 yang bermula di kota Wuhan tepatnya di Negara China hingga tersebar diseluruh belahan Negara. Yang itu merupakan berita sangat menyedihkan telah menerangkan bahwa Pandemi COVID-19 ini adalah salah satu penyakit serius yang dapat membawa manusia berhujung pada kematian.

Menurut situs World Health Organization WHO, virus corona adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Pada manusia corona diketahui menyebabkan infeksi pernafasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS), dan Severe Acute Respiratory Syndrme (SARS). Virus corona paling terbaru yang ditemukan adalah virus corona COVID-19. Virus ini termasuk penyakit menular dan baru ditemukan di Wuhan, China pada Desember 2019 yang kemudian menjadi wabah.

World Health Organization (WHO) mengungkap cara penyebaran virus corona melalui tetesan kecil yang keluar dari hidung atau mulut ketika mereka yang terinfeksi virus bersin atau batuk. Melalui mata, hidung atau mulut. Virus corona juga bisa menyebar ketika tetesan kecil itu dihirup oleh orang sehat ketika berdekatan dengan yang terinfeksi corona. Karna Itu sebabnya penting untuk menjaga jarak ±1 meter lebih dari orang yang sakit. Ditengah Pandemi COVID-19 instrumen menjaga jarak kita sehat, sedang tidak menjaga jarak akan sakit yang akan merujuk pada kematian pada diri kita sendiri maupun saudara-saudara kita.

Menurut data Dibanding data Minggu (3/5) kemarin, terjadi peningkatan 395 kasus positif COVID-19 selama sehari. Angka kesembuhan meningkat 78 orang, dan angka kematian meningkat 19 orang. Total ada 238.178 orang dalam pemantauan (ODP) dan 24.020 pasien dalam pengawasan (PDP). Kasus virus Corona ini tersebar di 34 provinsi. Pandemi COVID-19 itu akan menimbulkan pukulan psikologi pada semua masyarakat seperti ketakutan, kepanikan dikehidupan diri kita sendiri, keluarga, maupun dalam kehidupan bermasyarakat dengan keadaan yang ada. Tahun 2020 ini tentu kita merasakan hal yang sangat berbeda dalam kehidupan bermasyarakat yang itu tidak sama seperti pada tahun sebelumnya, diakibatkan dengan merebaknya Pandemi Covid-19 yang telah memakan jutaan korban dibelahan dunia ini menjadi prihatin buat kita semua.

Pandemi COVID-19 tidak hanya menyerang tubuh kita, melainkan disemua segmend sendi-sendi kehidupan masyarakat seperti: Ekomomi, pendidikan, Agama, politik, budaya dll. Pada manusia Virus CORONA-19 diketahui menyebabkan infeksi pernafasan. Tentu Pandemi COVID-19 penyakit yang sangat berbahaya dan dapat menular pada tubuh manusia dengan cepat, ini tidak menganal siapa kamu dan dari mana asalmu, Kabar Pandemi COVID-19 memakan jutaan korban dibelahan dunia hal ini bisa dilihat dari semakin bertambahnya dampak postif yang menambah angka kematian dibelahan dunia melalui berita pada media sosial. Maka dengan bahayanya Pandemi COVID-19 ini, segala upaya dan usaha dalam penanganan Pandemi COVID-19 ini tentu menjadi prihatin kita bersama serta butuh kesolidaritasan masal, baik itu pada lembaga Pemerintah maupun non-pemerintah.

Peran Pemerintah memberikan tugas kepada tenaga medis untuk mengatasi saudara-saudara kita, mulai dari orang tanpa gejala maupun yang sudah terkena dampak positif Pandemi COVID-19. Pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai macam edaran seperti Maklumat POLRI, PERPU dan juga kebijakan disetiap daerah sampai diberlakukannya aturan social Distancing, menutup jalur perhubungan laut dan daratan maupun edukasi slogan masal pada publik kalau kita tetap Stay at Home dan pada saat keluar rumah harus memakai Masker. Ditambah lagi edaran dari organisasi kemasyarakatan yang telah mengeluarkan berbagai macam edaran serta edukasi terhadap masyarakat tentang betapa bahayanya Pandemi COVID-19, yang mengancam jiwa dan itu menjadi kekwhatiran kita bersama demi untuk keselamatan hidup orang banyak secara bersama-sama.

Kesehatan dan keselamatan bersama tentunya menjadi harapan kita semua agar dapat keluar dari bahayanya Pandemi COVID-19, edaran pemerintah maupun non-pemerintah tentu berlaku pada seluruh lapisan seluruh masyrakat tanpa terkecuali. Pada lapisan masyarakat tentu kita tahu kehidupan dalam sosial terjadi ketimpangan sosial katakanlah bagi saudara-saudara kita yang berfikir hari esok mau makan apa yang ingin keluar mencari nafkah untuk keberlangsungan hidup keluarga, belum lagi saudara-saudara kita yang tidak bisa mudik pada kampung halaman, ini mejadikan kita tidak lagi harus berfikir diri senidiri dengan keadaan sekarang karena itu adalah pilihan agar kita tetap saling menjaga demi putusnya mata rantai Pandemi COVID-19 ini.

Nah tentunya kita sebagai makhluk sosial akan mengalami keresahan serta kewalahan membangun interaksi sosial ditengah-tengah pandemi COVID-19 untuk membangun Solidaritas yang kuat secara bersama-sama karna dengan berbagai macam keterbatasan dan aturan-aturan yang diberlakukan. Keterbatasan kebersamaan kita sebagai makhluk sosial ditangah-tengah Pandemi COVID-19 ini, memicu sulitnya kita dalam membangun solidaritas yang kuat seperti Kontak fisik untuk saling bergotong-royong dibatasi.

Maka dengan adanya masalah kita bersama ini yaitu Pandemi COVID-19 ini sangat membutuhkan skema baru yang baik tanpa ada yang saling menyalahkan antara satu dengan yang lain dikehidupan sosial. jangan kita jadikan pemicu perpecahan kesolidaritas kita sebagai makhluk sosial untuk tidak ikut serta terlibat dalam penaganan Pandemi COVID-19 yang itu melemahkan solidnya persaudaraan kita demi membangun kerjasama yang baik dalam menangani Pandemi COVID-19. Namun justru dengan adanya Pandemi COVID-19 ini kita dapat membuka mata dan hati kita serta senantiasa selalu berikhtiar dengan bahayanya Pandemi COVID-19 karena itu juga merupakan langkah optimis untuk keluar dari masalah kita bersama.

Solidnya kita harus terus-menerus hidup sebagai mahkluk sosial, edukasi menumbuh kembangkan kesadaran ditengah-tengah masyarakat harus terus direalisasikan yang itu tidak mengesampingkan kesadaran dalam pribadi diri kita masing-masing, dimana kita saling mengingatkan antara satu dengan yang lain betapa bahayanya Pandemi COVID-19 ini. Kontak fisik dan menjaga jarak, Pakai Masker maupun Stay at Home bukanlah hal yang membuat kita tidak solid secara bersama-sama untuk keluar dari bahayanya Pandemi COVID 19, melainkan ini hanya soal keterbatasan kita mejaga penyebaran serta anstisipsi betapa bahayanya Pandemi COVID-19 yang dapat mengancam jiwa kita, keluarga dan saudara-saudara kita.

Pada konteks inilah ditengah-tengah masalah Pandemi COVID-19 bukankah kita sebagai manusia harus saling peduli, karna sebaik-baiknya manusia ialah yang bermanfaat bagi manusia lainnya” yang punya kelebihan dapat berbagi dan tidak agar dapat membantu sesama saudara kita serta tetap membangun interaksi sosial pada semua lapisan masyarakat. Marilah kita bekerja sama dengan saudara-saudara yang dibatasi pekerjaannya demi mencari sesuap makanan untuk keluarga dan menumbuh kembangkan rasa solidaritas kita dalam kehidupan sosial. Sudah merupakan tanggung jawab kita sebagai manusia untuk saling memberi semangat kepada saudara-saudara yang terkena dampak Pandemi COVID-19 agar tetap tegar dalam menghadapinya.