Jakarta Terendam Banjir, Warga Maluku Utara Bagi Makanan Ringan Di Tempat Pengungsian

Jakarta,CN- Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan, banjir Jakarta dan sekitarnya disebabkan curah hujan ekstrem, Berdasarkan hasil pemantauan BMKG di Landasan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, curah hujan mencapai 377 milimeter.

Dari hasil pengukuran di Taman Mini, Jakarta Timur, curah hujan tercatat 335 milimeter Angka ini merupakan curah hujan tertinggi yang menerpa Jakarta, ibukota negara dengan rekor sebelumnya ada pada tahun 2007 dengan catatan 340 milimeter per hari, Akibat banjir, tercatat 31.323 warga yang berasal dari 158 kelurahan, mengungsi karena rumahnya terendam banjir.

Banjir ini di ketahui tak hanya merendam permukiman warga, tetapi juga jalan-jalan protokol Jakarta Sejumlah transportasi umum mulai dari transjakarta, KRL, hingga penerbangan di bandara Halim Perdanakusuma juga terpaksa dibatalkan akibat rendaman banjir, Banjir juga menyebabkan pemadaman listrik oleh PLN. PLN Distribusi Jakarta Raya memadamkan listrik di 724 wilayah Jakarta yang mengalami banjir.

Banjir Jakarta dan sekitarnya juga menelan korban jiwa. Catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), ada 16 korban meninggal hingga Kamis (2/1/2020) ini, akibat dari banyaknya warga yang masih berada di tempat pengungsian ini memiliki keterbatasan baik itu pakaian layak pakai bagi orang Dewasa maupun anak-anak, makana ringan maupun kebutuhan lainnya sehingga butuh sentuhan dari warga lain yang memiliki kelebihan Rezki lebih khususnya warga yang tidak terkena dampak dari Banjir tersebut.

Akibat dari Bencana Banjir yang melanda kota Jakarta ini mengakibatkan ribuan warga terpaksa mengungsi ini membuat salah seorang putra Maluku Utara asal Halmahera Selatan Desa orimakunga kecamatan kayoa Selatan, Iksan Sidik yang berada di Jakarta itu merasa terpanggil untuk meringankan beban para pengungsi, sehingga dirinya langsung menyiapkan pakian layak pakai, makanan ringan, pempers, dan perlengkapan mandi di berikan kepada pengungsi yang berada di posko banjir cawang cililtan di universitas binawan, dan di posko banjir jatinegara di rusunawa jatinegara.

Iksan Sidik yang juga putra asal Halmahera Selatan saat di konfirmasi wartawan Kamis (02/01/2020) melalui saluran teleponnya mengatakan dirinya selain memberikan bantuan makanan pakaian layak pakai Pampers, air mineral kepada korban banjir pihaknya juga memberikan bantuan berupa obat-obatan dan minuman susu hal ini di lakukan karena merasa terpanggil karena sudah terbiasa memiliki jiwa sosial membantu sesama warga yang mendapatkan musibah apalagi warga yang sangat membutuhkan kepedulian kita agar para warga yang berada di tempat pengungsian ini dapat terhibur dan bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka saat berada di tempat pengungsian, ujar adik kandung calon Bupati Halsel periode 2020-2025 usman sidik ini. cetusnya. (Bur)

Anugerah Kebudayaan PWI Pusat, Bupati Halbar Masuk 10 Besar

JAKARTA, CN – Setelah melalui perdebatan panjang, di kantor PWI Pusat, Gedung Dewan Pers Lantai 4, Jl. Kebon Sirih no 34 Jakarta Pusat, Jumat (27/12/2019), akhirnya Dewan Juri berhasil memilih 10 Bupati/Walikota Calon Penerima Anugerah Kebudayaan PWI Pusat. Dalam rangka peringatan Hari PersNasional (HPN) 2020, di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Februari 2020.

Dewan Juri terdiri dari Nungki Kusumastuti, yang kita kenal sebagai penari, artis film, Dosen Institut Kesenian Jakarta, selaku ketua merangkap anggota.
Ninok Leksono (Kompas/RektorUniversitas Multimedia Nusantara), Agus Dermawan T (pengamatseni-budaya, penulis buku), Atal S.Depari (Ketua Umum PWI Pusat) dan Yusuf Susilo Hartono (pelukis, wartawan senior, Pengurus PWI Pusat),sebagaianggota.

Menurut Yusuf Susilo Hartono, acara ini digelar PWI Pusat bekerjasama dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). Ke-10 Bupati/Walikota ini dipilih dari 19 Bupati dan 11 Walikota dari 18 provinsi yang mengirim proposal.

“Penilaiannya menitik beratkan pada aspek bentuk dan isi proposal.Meliputi tata visual dan bahasa. Juga teknik penyajian, yang terdiri daripilihan judul/program, profil daerah danbupati/walikota, pemanfaatan media massa/sosial,landasan peraturan daerah, kebijakan program dan strategi inovasi, serta aspek pendukung berupa SDM, anggaran, hingga infra struktur,” tandasnya.

Adapun Ke-10 Bupati/Walikota tersebut, mewakili tiga kategori Yakni Daerah/kota yang ada di dalam/dekat wilayah ibukota Negara RI; daerah/ kota yang berada/dekat ibu kota provins dandaerah/kota yang jauh dari ibukota provinsi.

Ke-10 Bupati/Walikotatersebut,  masing-masing Walikota Tangsel, Banten, Airin RachmiDiany;Walikota Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Ibnu Sina; Walikota  Ambon, Maluku, Richard Louhenapessy;BupatiTubaba, Lampung, Umar Ahmad; Bupati Halmahera Barat, Maluku Utara, Danny Missy; Bupati Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Soekirman; BupatiLuwu Utara, Sulawesi Selatan Hj. Indah Putri Indriani; Bupati Gunung Kidul, DI Yogyakarta Hj. Badingah;  Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan Anang Syakhfiani; dan Walikota Kota Baubau, Sulawesi Tenggara , AS Tamrin.


Menurut Yusuf, mereka akan diundang ke Jakarta, tanggal 8-9 Januari 2020, untuk presentasi didepan Dewan Juri dan tanya jawab pendalaman proposal sebagai babak akhir, sebelummenerimapenghargaan ini pada acara puncak HPN 2020 di Banjarmasin, Februari 2020.

Berikut 10 Kepala Daerah Calon Penerima Anugerah Kebudayaan dari PWI Pusat. 1. Wali kota Tangsel, Banten, Airin Rachmi Diany. 2. Wali kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Ibnu Sina. 3. Wali kota Ambon, Maluku, Richard Louhenapessy. 4. Bupati Tubaba, Lampung, Umar Achmad. 5. Bupati Halmahera Barat, Maluku Utara, Danny Missy. 6. Bupati Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Soekirman. 7. Bupati Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Hj. Indah Putri Indriani. 8. Bupati Gunung Kidul, DI Yogyakarta, Hj. Badingah. 9. Walikota Baubau, Sulawesi Tenggara, AS Tamsir. 10. Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan, Anang Syakhfiani. (Red)

PD VIII FKPPI Lampung Gelar Bimtek E-KTA Untuk Seluruh Cabang

Lampung-CN, PD VIII FKPPI Provinsi Lampung menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) pembuatan E-KTA untuk seluruh cabang Se-Provinsi Lampung, Sabtu (21/12/2019).

Kegiatan yang dipusatkan di Aula Graha Karya Kota Bandar Lampung tersebut, diikuti oleh 45 orang peserta dari 15 Cabang FKPPI Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung untuk kemudian diberikan materi oleh para instruktur yang sebelumnya juga telah mengikuti pelatihan yang sama ditingkat pusat.

Dalam sambutannya, Sekretaris PD VIII KB FKPPI Lampung, Ir. H. Fauzy Djapri, MM, mewakili Ketua H. Tony Eka Candra mengatakan, bahwa FKPPI sebagai wadah berhimpun sekaligus rumah bersama bagi Putra Putri Purnawirawan Dan Putra Putri TNI-POLRI, memiliki anggota yang sangat besar.

“Sejak Tahun 2018, Pengurus Pusat KB FKPPI telah melakukan verifikasi ulang terhadap keanggotaan FKPPI, melalui program E-KTA FKPPI.” kata Fauzy.

Selanjutnya Fauzy Djapri berharap para peserta ini mampu mengetuk tularkan ilmu yang diterimanya kepada anggota FKPPI lainnya di wilayahnya masing masing dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi bagi seluruh Anggota FKPPI.

Sementara itu Ketua Panitia Kegiatan Bimtek E-KTA FKPPI Dra. Erly Yangcik, M.Pd mengatakan, kegiatan Bimtek ini adalah sebagai penutup kegiatan PD VIII FKPPI Lampung di Tahun 2019, setelah sebelumnya dilaksanakan rangkaian kegiatan HUT Ke-41 FKPPI tahun 2019, yang dipusatkan di Kabupaten Lampung Selatan.

“Di Tahun 2020, telah banyak rencana Program Kerja dan Kegiatan PD VIII KB FKPPI Lampung yang akan dilaksanakan, baik kegiatan yang bersifat mandiri dan partisipati, maupun kegiatan internal dan eksternal” Ujar Erly.

Terkait pelaksanaan Kegiatan Bimtek ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan Bimtek serupa yang telah diadakan oleh Pengurus Pusat FKPPI di Jakarta, dalam bimtek tersebut nantinya akan dijelaskan secara lengkap formulir pengisian E-KTA KB FKPPI, serta cara dan persyaratan administrasi lainnya.

Erly yang juga Ketua PD VIII Wanita FKPPI Lampung ini mengatakan, Aplikasi KB FKPPI merupakan Aplikasi untuk pembaharuan data Anggota KB FKPPI dan juga media komunikasi antar anggota, serta untuk memperoleh Kartu Tanda Anggota (KTA) dengan nomor anggota baru yang dilengkapi dengan kode QR sebagai identitas dengan teknologi baru di era digitalisasi.

“Aplikasi KB FKPPI merupakan upaya terpusat untuk Go Digital dan meningkatkan pelayanan bagi seluruh anggota FKPPI.” pungkas Erly (Red)

APRI Masuk Dalam Pembahasan Perumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) Minerba

JAKARTA-CN, Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (DPP-APRI), resmi masuk dalam tim perumusan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Minerba 2019/2020.

Undangan Rapat di Kementrian Energi  dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor : 0346.Und/04/SJN.U/2019, tertanggal 05/12/2019, Perihal : Undanga diskusi masalah pembahasan dan solusinya dengan asosiasi di bidang ESDM.

Dilaksanakan hari rabu 11/12/2019 bertempat di Lantai 2, Gedung Chaerul Saleh Kementrian ESDM, Jln. Merdeka Selatan No. 18, di hadiri 11 Asosiasi di bidang ESDM ini, Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) juga ditunjuk masuk dalam tim perumusan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Minerba.(12/12/2019)

Rapat yang di pimpin langsung oleh staf khusus Kementrian ESDM bidang percepatan tata kelola minerba, Ego Syahrial berjalan lancar, walaupun pembahasan sempat menegangkan.

Saat menghubungi awak media cerminnusantara.com Sekjend DPP APRI Imran S. Malla, menyampaikan “hari ini kami, DPP APRI ikut rapat di kementrian ESDM terkait masalah dan solusi Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) dan Alhamdulillah salah satunya APRI juga di tunjuk untuk ikut dalam perumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) Minerba” Kata Imran S. Malla Via Handphone.

Lanjut Imran ” dalam pertemuan ini hanya membahas masalah-masalah pertambangan yang ada di Negara Kesatuan kita ini mulai dari pertambangan skala besar hingga skala yang paling kecil seperti pertambangan rakyat” kata dia

Masi Sekjend “kami pun berharap tambang rakyat juga mempunyai regulasi sehingga resmi dilegalakan dan di akui oleh pemerintah” pungkasnya.(Red)

Sekda Aceh, mintak kepada Kepala Desa Dana Desa Jangan Di Bawa Ke Luar Daerah

Subulussalam Aceh-CN,
Dalam rangka kunjungan kerja evaluasi pengelolaan Dana Desa dan gerak Bersih Rapi Estetis dan Hijau (BEREH) Kota Subulussalam, di Aula Pendopo Walikota Subulussalam Selasa, (10/12/2019).

Dalam pertemuan tersebut, Sekda Aceh Taqwallah selaku narasumber utama mengingatkan agar dana desa dapat sepenuhnya beredar di desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat di desa itu senderi

Sedak Aceh juga memintak Dana Desa jangan selalu di programkan untuk fisik saja seperti pembuatan rabat beton,juga uang dana desa bukan untuk di bagi bagikan kepada masyarakat.dana desa itu di perutukan untuk 30 persen membuka lapangan pekerjaan manfaatkanlah  dana desa dengan baik dan bijak, dan jangan dipergunakan untuk hal yang tidak penting.ungkapnya Sekda Aceh dr.Taqwallah, M.Kes,

Walikota Subulussalam H. Affan Alfian Bintang SE 
Menyampikan “Pemerintah kota Subulussalam terdiri dari lima kecamatan dan 82 kampong besaran dana desa yang diterima pemerintah kota Subulussalam,

Pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 69.331.820.999,- (Enam puluh sembilan milyar tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dengan rata rata kampong menerima Rp. 845.510.012,- (delapan ratus empat puluh lima juta lima ratus Sepuluh ribu dua belas rupiah)

Dana Desa hendaknya dipergunakan untuk sebesar-besar nya untuk kemakmuran masyarakat kampong melalui program dan kegiatan yang produktif dan langsung menyentuh kepentingan masyarakat dengan lebih memeprioritaskan kegiatan-kegiatan yang Bersifat pemerdayaan ekonomi masyarakat dan kegiatan pembangunan yang dapat menyerap tenaga kerja dari kampong itu sendiri.

untuk mendukung penglolaan dana desa yang efektif, efesien dan partisifatif diperlukan peran serta badan permusyawaratan kampong (BPK) sebagai reprensentasi masyarakat desa

Walikota juga mengigatkan BPK bukan atasnya kepala desa.SK BPK dan SK Kepala Desa sama Walikota yang mendatanganninya  jadi jangan takut dalam mengawasi kegiatan  Dana desa BPK harus memahami wewenang dan tupoksinya terutama dalam hal anggaran dana Desa  BPK tidak boleh lagi hanya sekedar menandatangani dokumen persetujuan anggaran yang dijaukan pemerintah desa tanpa memahami apa isi dari dokumen yang diajukan tersebut, BPK juga harus mengoptimalkan fungsi pengawasannya,”ujrnya Walikota. (Mha)

JUBAR, Polsek Rundeng menyalurkan sembako kepada masyarakat miskin

Subulussalam-Rundeng Aceh-CN,
Polsek Rundeng lakukan (Jubar) Jum’at barokah  dan sekaligus  meberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu/fakir miskin di Desa Lae Pemualan Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam Jum’at 06/12/2019,

Kanit Binmas Aipda Salahuddin yang mewakili kapolsek Rundeng  berserta Bhabin Kamtibmas  Brigadir Yulian Fajri melaksanakan kegiatan jubar(Jum’at barokah)

Ipda Mulyadi yang di wakili Aipda Salahudin menyamapikan kepada media CerminNusantara.com, “Dalam kegiatan ini kami dari Polsek Rundeng memberikan bantuan sembako terhadap keluarga kurang mampu/Fakir miskin Desa Lae Pemualan Kecamatan Rundeng,Semoga dengan adanya sedikit bantuan sembako ini bisa bermanfaat dan berkah, amin.”ujarnya adapun  jenis bantuan yang di serahkan kepada masyarakat kurang mampu itu adalah Minyak Goreng, Beras,gula pasir dan Mie instan.

Dalam kegiatan bantuan sembako tadi yang diberikan bantuan kepada 1.ibu Ramlah ( Keluarga kurang manpu)
2.Pak Slamet (Keluarga kurang Mampu)

Yang merupakan warga desa Lea Pemualan kec Rundeng kota Subulussalam.(mh)