AMIPHJ Minta KPK Usut Tuntas Kasus Gratifikasi Melibatkan Bupati Halsel

JAKARTA, CN – Dugaan Kasus suap dan Gratifikasi pemberian Mobil antara pihak kontraktor dan Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Bahrain Kasuba sudah berlangsung sejak 2018.

Adapula Kasus suap Gratifikasi yang menjadi trend di Kabupaten Halmahera Sealatan diduga melibatkan para pejabat dan kontraktor di Kabupaten Halmahera Selatan atas sejumlah proyek pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Halsel. Hal ini, memberikan sinyal agar KPK lebih tegas untuk memberantas seluruh oknum yang diduga terlibat.

Kepada Media Cerminnusantara.co.id, Rabu (12/8/2020) Koordinator Aliansi Mahasiswa Indonesia Patut Hukum Jakarta (AMIPHJ) Dikrun menyampaikan bahwa Perbuatan tersebut, sama saja mengindikasikan Bahraim Kasuba mempraktekan jual beli proyek dengan menggunakan kewenangan sebagai Bupati.

Pasalnya, Sejumlah proyek Tahun Anggaran 2018 dengan nilai kontrak 2,5 M dan kontraktor tersebut mendapatkan sejumlah proyek di Tahun 2018. Dan dalam dugaan Gratifikasi tentunya merupakan kejahatan salah satu jenis tindak pidana korupsi.

“Untuk itu, kami yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Indonesia Patuh Hukum Jakarta, mendesak KPK segera selidiki barang bukti berupa Mobil dan meminta KPK segera panggil dan periksa Bupati Halmahera Selatan Bahrain Kasuba,” pinta Dikrun.

Dikrun menyampaikan bahwa Indonesia yang merupakan Negara Hukum terlihat konyol.

Sebab, kata Dikrun bahwa ada Abdi Negaranya ditingkat regional menjadi brutal dalam berbagai kasus Korupsi.

“Karena perbuatan Bahrain Kasuba tersebut terlihat brutal. Pasalnya, Bupati Halsel itu menunjukan bahwa ia mengalami Krisis keteladanan dengan menggunakan kewenangannya semena-mena melakukan tindakan melawan hukum,” tandasnya.

Kordinator AMIPHJ itu juga menyampaikan bahwa Kasus Korupsi, Suap dan Gratifikasi seperti ini sudah menjadi Permainan pejabat yang bermental bobrok.

Sebelumnya, KPK telah memanggil sejumlah saksi untuk mendalami kasus dugaan suap dan Gratifikasi yang melibatkan Bupati Halsel Bahrain Kasuba, tentu KPK menjadi harapan penegakan hukum bagi rakyat Halmahera Selatan.

Dengan demikian Ungkap Dikrun, bahwa KPK yang di pimpin oleh Firli Bahuri wajib di dukung untuk menyelidiki kejahatan korupsi dengan menggunakan tri citra hukum yakni, Kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum yang bertujuan agar supermasi hukum dapat di tegakan di Negara hukum.

“Sebab, akhir-akhir ini, koruptor semakin tersistematis dan membengkak, dan Terkait dengan 3 saksi yang sudah di periksa KPK untuk mendalami kasus Dugaan Suap dan Gratifikasi yang dilakukan kontraktir Berinsial D terhadap Bupati kabupaten Halmahera Bahrain Kasuba semoga ada penetapan tersangka,” harapnya.

Adapun tuntun dari Aliansi Mahasiswa Indonesia Patut Hukum Jakarta yakni:

  1. Mendesak Pimpinan KPK Firli Bahuri Segera Panggil & Periksa Bupati Halmahera Selatan Bahrain Kasuba, Dalam Dugaan Kasus Suap Gratifikasi 2,5M.
  2. Mendesak KPK Segera Selidiki Aktor Intelektual Jual Beli Proyek Di Tubuh SKPD Kab. Halmehera Selatan, Provinsi Maluku Utara
  3. Mendukung KPK Selidiki Barang Bukti Berupa Mobil, yang diduga suda di jual untuk menghilangkan barang bukti, Tangkap Dan Penjarahkan Bupati Halmahera Selatan Jika Terbukti. (Red/CN)

Sekjen PDI-P Sebut Usman-Bassam Dipastikan Menangkan Pilkada Halsel Lawan Petahana

JAKARTA, CN – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) secara resmi mengumumkan 75 pasangan calon Kepala Daerah yang mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Desember 2020, PDI-P sebelumnya juga telah mengumumkan 45 pasangan calon yang diusungnya di Pilkada 2020.

Pengumuman “Untuk 75 pasangan calon sekaligus, membangun spirit patriotisme nasionalisme dalam rangka kemerdekaan Indonesia. kami umumkan,” kata Hasto, Politik memerlukan kalkulasi dan semua diperhitungkan dengan matang. Maka itu calon Kepala Daerah di Pilkada tidak asal diumumkan

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto kepada sejumlah media, Selasa (11/08/2020)
Hasto mengatakan bahwa Partai akan melaksanakan pendaftaran secara serentak untuk calon Kepala daerah yang diusung di Pilkada serentak 2020. Rencananya akan dilaksanakan pada 4 September 2020.

“PDI Perjuangan akan melakukan pendaftaran itu pada hari pertama secara serentak pada Tanggal 4 September 2020 itu bertepatan dengan hari Jumat. Nanti setelah Jumatan. Kami menyesuaikan waktu Indonesia timur, Tengah, dan Barat,” kata Hasto.

Hasto juga menyatakan percaya atas kemampuan para calon Kepala Daerah yang diusung partainya di pilkada serentak 2020. Sebab semua nama dihasilkan berdasar proses yang sehat, penuh gagasan, dan berbasis komitmen membangun masa depan yang lebih baik.

“Kami punya akar kuat di grassroot, dan kami mempersiapkan calon kepala daerah kami dengan sebaiknya. Kami punya strategi gotong royong, strategi komunikasi baik, dan sekolah calon Kepala Daerah,” ujar Hasto.

Maka siapapun calon Kepala Daerah yang diusung PDI Perjuangan, termasuk Pilkada Halsel, Lanjut Hasto bahwa PDI-P mengusung Usman-Bassam dan di pastikan Usman-Bassam siap berkontestasi secara sehat dan demokratis menangkan Pilkada Halsel.

“Melawan calon yang di usung Parpol lain, baik petahana maupun calon pemula lainnya,” pungkas Hasto. (Red/CN)

Sah! PDI Perjuangan Usung Usman-Bassam

JAKARTA, CN – DPP PDI Perjuangan secara resmi mengusung Usman Sidik sebagai calon Bupati dan Hasan Ali Bassam Kasuba sebagai calon wakil Bupati di Pilkada Halmahera Selatan 2020. Artinya, jumlah Partai yang tergabung dalam koalisi Usman-Bassam menjadi 8 Partai.

Pasangan Usman-Bassam diumumkan DPP PDI-P Tahap III bersama 75 pasangan calon Kepala Daerah lainnya dalam konferensi video yang digelar, Selasa (12/8/2020).

Nama-nama yang mendapat Rekomendasi dari PDI-P diumumkan Ketua Umum PDI-P, Hj. Megawati Soekarnoputri. Megawati membacakan nama-nama yang diberi Rekomendasi mulai wilayah Timur Indonesia.

“Pada kesempatan ini, saya akan mengumumkan nama-nama yang kemudian sudah menjadi keputusan dari saya sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan yang Insya Allah maju dan berjuang untuk memenangkan dalam Pilkada Tahun 2020,” ujar Megawati.

Megawati lalu menyebutkan nama-nama satu per satu. Tak ketinggalan, nama Usman Sidik sebagai calon Bupati dan Hasan Ali Bassam Kasuba sebagai calon wakil Bupati di Pilkada Halsel.

Dengan adanya dukungan ini, kini pasangan Usman-Bassam telah mengantongi 18 kursi di DPRD Halsel. Kursi tersebut terdiri atas 4 Kursi dari PKB, 3 Kursi dari PKS, 1 Kursi dari PSI, 2 Kursi dari Demokrat, 1 Kursi dari PAN, 5 Kursi dari Golkar, dan 2 Kursi dari PDIP. Setiap pasangan calon di Pilkada Bupati Halsel minimal diusung koalisi Partai Politik dengan 6 Kursi.

Sementara itu, Usman Sidik menyebut dukungan PDI-P sebagai awal perjuangan memenangkan pertarungan Halmahera Selatan.

“Alhamdulillah, Insya Allah berjuang maksimal melaksanakan amanah,” kata Usman.

Keputusan untuk mengusung Usman-Bassam diambil melalui berbagai pertimbangan. Salah satunya, Usman dianggap sebagai sosok yang tepat untuk memimpin Kabupaten Halmahera Selatan.

Ketua DPC PDI-P Halsel Benyamin Hi Daud mengatakan, pengusungan Usman dan Bassam sebagai calon Bupati dan wakil Bupati sudah berdasarkan Tahapan seleksi dari tingkat DPC, DPD, hinga DPP.

“Semuanya sudah melalui Tahapan, sehingga keluar Rekomendasi untuk Usman dan Bassam sebagai calon Bupati dan wakil Bupati,” kata Benyamin saat dihubungi melalui Telepon seluler. (Red/CN)

DPP Berkarya Secara Bulat Mengusung “Melisa-Juhdi Taslim” di Pilwako Ternate

JAKARTA, CN – Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (DPP Berkarya) memberikan Persetujuan kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Merlisa SE dan Juhdi Taslim SH,MH di Pemilihan Wali Kota Ternate.

Persetujuan Pasangan calon tersebut, berdasarkan usulan DPD Partai Berkarya Kota Ternate lewat DPW Partai Berkarya Provinsi Maluku Utara. Oleh karena itu, Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya memberikan persetujuan kepada pasangan Calon Walikota dan wakil walikota Ternate Priode 2020-2025 kepda Merlisa SE dan Juhdi Taslim SH,MH.

Kepada Awak Media, Ketua DPP Partai Beringin Karya menyampaikan bahwa lewat Surat Keputusan Partai Beringin Karya telah mengesahkan untuk mengusung Calon Walikota dan wakil walikota Ternate Priode 2020-2025 kepda Merlisa SE dan Juhdi Taslim SH,MH.

“Maka dari itu, kami menugaskan kepada DPD partai Beringin Karya Kota Ternate untuk mendaftarkan Paslon Merlisa SE dan Juhdi Taslim SH,MH ke KPUD Kota Ternate dan melaksanakan langkah-langkah strategis untuk memenangkan Paslon yang di Usung partai berkarya,” pungkasnya. (Red/CN)

Mantapkan Struktural, AMPD Jakbar Gelar Diskusi Dwi Mingguan

JAKARTA, CN – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Angkatan Muda Penggerak Demokrat (AMPD) Jakarta Barat menggelar acara rapat dwi mingguan bersama pengurus bertempat di Raffles Square (Samping Stasiun Juanda) Jakarta Pusat, Jumat (7/8/2020) malam.

Acara yang di gelar memang terkesan sangat sederhana, namun keindahan kebersamaan sangat berharga, terlebih dengan hadirnya Dewan Penasehat DPC AMPD Jakarta Barat, Irwan Effendi.

Selain pembahasan program terkait pergerakan AMPD serta Pembentukan DPAC AMPD di 8 Kecamatan Se-Jakarta Barat. Terkait dengan kelengkapan serta struktural di AMPD pun tak luput menjadi pembahasan.

Mengawali sambutannya, Ketua DPC AMPD Jakarta Barat Ricky Lukas menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran rekan-rekan pengurus DPC yang turut serta dalam acara rapat dwi mingguan AMPD Jakarta Barat.

Menurutnya, diskusi dwi mingguan yang digelar AMPD Jakarta Barat selain mempererat tali silaturahmi juga menjadikan salah satu cara untuk bisa saling mengenal dan memberikan masukan maupun membahas permasalahan yang bisa dihadapi bersama.

Sementara Dewan Pembina AMPD Jakarta Barat Irwan Efendi, menyampaikan, bahwa dalam berorganisasi dibutuhkan koordinasi, karena koordinasi itu merupakan tali pengikat dalam organisasi maupun manajemen itu sendiri.

“Untuk mencapai tujuan organisasi maka dibutuhkan koordinasi, dengan adanya saling koordinasi dapat menjamin pergerakan aktor organisasi ke arah tujuan bersama, serta dapat mensinergikan segala aktivitas dalam setiap kegiatan,” tandasnya.

Ditempat terpisah, Ketua AMPD DKI Jakarta M. Alvin SH menyampaikan pesannya kepada Jajaran Pengurus AMPD jakbar.

“Tanamkan di hati rasa semangat pelan-pelan kita menuju sukses bersama, saat ini kita bersusah-susah nanti akan menuai hasil yang kita lakukan,” pesannya.

Hingga berita ini dilansir, agenda rapat atau pertemuan diskusi dwi mingguan dibuka dan dipandu langsung oleh Sekretaris DPC AMPD Jakarta Barat Endang Kusnadi berjalan dengan harmoni serta menghasilkan beberapa kesepakatan dan diakhiri swa foto bersama. (Dody CN)

Pemelihan Rektor Moestopo Diminta Harus Terbuka dan Transparan

JAKARTA, CN – Menjelang Pemilihan Rektor Universitas Prof.Dr. Moestopo, banyak kalangan menilai dan mengkawatirkan bahwa proses pemilihan Rektor hanya dagelan dan sandiwara seperti yang sudah duluan. Senat Universitas hanya sebagai pajangan dan ujung-ujungnya Yayasan yang menentukan. Hal ini diungkapkan Sekjen Alumni FEB Universitas Prof. Dr.Moestopo dihadapan para awak media, Kamis (6/8/2020) di Jakarta.

Menurut Hari, pemilihan Rektor kali ini harus terbuka, transparan dan adil, sehingga akan dihasilkan Rektor yang mumpuni, berkualitas dan mampu membawa kemajuan universitas Moestopo.

Saat ini Tantangan sangat berat bagi Rektor ke depan, jika tidak diisi oleh orang yang sudah teruji dan memiliki jejaring yang luas baik dalam negeri maupun luar negeri, jika tidak Moestopo akan terpuruk dan dalam ambang kehancuran.

“Oleh karena itu. Yayasan harus bijak, jeli, teliti dan berpandangan jauh ke depan demi kemajuan Moestopo, jangan menunjuk Rektor hanya karena kedekatan, tapi harus didasarkan pada kemampuan, kinerja dan rekam jejak yang sudah diperbuat memajukan Moestopo,” pinta Hari.

Menutup wawancaranya, Hari berpesan agar Yayasan dan Senat Universitas dapat membaca keinginan publik.

“Bagi segenap civitas akademika moestopo agar mengawal dan mengawasi proses pemilihan Rektor di Moestopo,” ujar Hari.(Dody CN)