Polres Halsel Gelar Operasi “Patuh Kieraha 2019”, Ini Sasaran Prioritasnya.

LABUHA, CN – Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Halmahera Selatan kembali melaksanakan Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian “Patuh Kiearaha 2019”. Operasi Patuh Kieraha ini dilaksanakan selama 14 hari terhitung sejak hari ini 29 Agustus hingga 11 September mendatang. 

Kapolres Halmahera Selatan, AKBP Faishal Aris saat memimpin Upacara di halaman Polres, Kamis (29/8/2019), menyampaikan bahwa Polri telah menetapkan Kalender Operasi Patuh Tahun 2019 secara serentak di seluruh Indonesia termasuk di Kabupaten Halmahera Selatan.

Dengan pola operasi Gakkum Lantas, Giat preventif dan Preemtif, Kapolres memetahkan sasaran dan target secara umum adalah menekan potensi gangguan, menghilangkan ambang gangguan dan penegakan hukum lantas terhadap gangguan nyata yang berkaitan dengan Kamseltibcarpantas.

Kapolres dalam sambutannya juga mengutarakan bahwa ada delapan sasaran penindakan yang telah ditentukan diantaranya, Pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm standar, Pengemudi R4 yang tidak menggunakan Safety Belt, Pengemudi R4 yang melebihi batas maksimal kecepatan, Pengemudi Ranmor yang lawan arus, Mabuk pada saat mengemudikan Ranmor, Pengendara dibawah umur, Menggunakan Hp pada saat Mengemudi dan Ranmor yang Menggunakan lampu rotator/strobo/sirine tidak sesuai peruntukan.

Kepada Media ini, AKBP Faisal Aris juga menambahkan, pelaksanaan Operasi Patuh Kieraha 2019 ini juga sebagai bentuk mendukung Pemerintah Daerah terhadap pelanggaran admistrasi kendaraan yang belum membayar pajak. 

Dia juga menghimbau agar anggota yang melaksanakan tugas di lapangan agar mengedepankan azas profesionalisme dan transparansi khususnya dalam pelayanan.

Kepada seluruh masyarakat khususnya di Halsel agar segera melengkapi surat-surat kendaraan dan selalu mematuhi peraturan lalulintas serta tertib dalam berlalulintas,” pungkasnya.

Ojek Pangkalan Ternate Tolak Hadirnya Gojek

TERNATE, CN : Gojek sebagai perusahan internasional yang bergerak pada jasa transportasi angkutan umum di era teknologi saat ini tidak selalu mendapatkan sambutan hangat diberbagai daerah di Indonesia. Seperti halnya yang terjadi di kota Ternate. Sejumlah pemuda di Kelurahan Santiong, Kecamatan Ternate Tengah yang berprofesi sebagai tukang ojek pangkalan dengan tegas menolak kehadiran gojek yang dinilai merugikan mereka.

Penolakan itu bermula ketika Gojek diam-diam mulai beroperasi dan mengorder penumpang di tempat-tempat keramayan seperti Mall, Pasar dan lainya dengan tarif yang tidak sama dengan tarif yang sudah berlaku selama ini.

Pasalnya, pendapatan mereka yang biasanya dapat menafkahi anak istri mereka sehari-hari tidak bisa lagi terpenuhi akibat pendapatan mereka menurun. Turunya pendapatan mereka akibat tarif Gojek lebih murah dari tarif tukang ojek pangkalan dan tukang ojek lainya di Kota Ternate.

” Jauh dekat bayar sangat murah, misalkan dari Santiong ke Bastiong cuma Rp.5000. Pasti pelanggan lebih pilih mereka (dorang red),” Kesal Ikram Ahmad selaku Kordinator Ojek Pangkalan di muka Mall Lama Kel. Santiong Kec. Ternate Tengah, saat ditemui cerminnusanta.com Rabu (29/08/19). (red)

Limbah Bertebaran di Obi, Pemda Halsel Cuek

Halsel, CN : Dugaan adanya limbah yang tersebar di pesisir pantai Desa Wooi Kecamatan Obi Timur Halmahera Selatan yang membuat nelayan setempat tidak bisa beraktifitas disebabkan hasil laut (Ikan) juga ikut menghilang dari dampak limbah yang tak tau asal usulnnya

Pada pemberitaan sebelumnya Jefri Son warga Desa Wooi meminta dengan tegas kepada pihak terkait agar menelusuri kasus ini.

Saya minta dengan tegas kepada pemerintah agar meyelidiki Khasus dugaan Dampak Limba dari perusahan atau minyak yang tidak menutup kemungkinan berasal dari kapal, yang dapat meresakan masyarakat. Pinta jefri

Sementara pihak perusahan PT. Harita Nickel Division,   Deputy Head CSR & External Relation, Alexander Lieman ketika di konfirmasi ia menjelaskan limba tersebut  tidak ada sangkut pautnya dengan Harita Nickel. Kami melakukan produksi di Obi Barat, bukan di Obi Timur seperti yang diberitakan. 

apa yang dijelaskan dalam berita itu tidak ada sangkut pautnya dengan Harita Nickel. Kami melakukan produksi di Obi Barat, bukan di Obi Timur seperti yang diberitakan. Terima kasih atas pengertiannya” pungkas Alexander

Terpisah, Bupati Halmahera Selatan Bahraen Kasuba ketika di konfirmasi cerminnusantara.com via WhatsApp terkait adanya limbah yang tersebar di Desa Wooi enggan menjawab. (red)

Polda Malut Berhasil Amankan BB Ilegal Loging, Oknum PNS Diduga Terlibat

HALSEL,CN- Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara (Malut), Rabu (28/08/19) berhasil mengamankan satu orang Nahkoda dan tiga orang Anak Buah Kapal (ABK) serta kapal barebo KM. Cahaya Ilahi, yang membawa kayu besi ilegal jenis merbau kurang lebih 60 kubit tanpa dokumen pemuatan dan dokumen kayu, saat berlabuh di Perairan Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel).

Kepala KPH Halsel, Fahrizal Rahmadi

Barang Bukti (BB) berupa kayu besi jenis merbau dengan ukuran masing-masing 16x16x4 dan 6x16x4, kini telah diamankan Halaman Kantor KPH Halsel oleh Dirkrimsus Polda Malut, beserta barang bukti kapal barebo KM. Cahaya Ilahi, juga ikut diamankan di Pelabuhan Pasar Baru Babang Kecamatan Bacan Timur, sedangkan ke empat orang yang diduga tersangka yakni, Suprianto, Asgar, Lasehe dan Joni, akan dibawa ke Polda Malut, untuk diperiksa. Hal itu disampaikan Bripka. Sarfan Umagapi, selaku Koordinator Tim Dirkrimsus Polda Malut, yang dikirim ke Kabupaten Halsel. “Semua barang bukti sudah diamankan, sedangkan nahkoda kapal dan tiga orang ABK akan dibawa ke Polda Malut, untuk diperiksa,” kata Sarfan

Sementara kepemilikan kayu ilegal tersebut, hingga saat ini belum diketahui secara pasti. Hanya saja, dalam kepengurusan kayu ilegal tersebut diduga kuat melibatkan salah satu oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkup Pemerintah Provinsi Malut, atas nama Supriadi, karna diketahui intens berhubungan dengan pihak kapal, terkait dengan pemuatan kayu dari Desa Gane Luar Kecamatan Gane Timur Tengah kabupaten Halmahera Selatan. “Siapa pemilik kayu ilegal ini, kami belum mengetahui secara pasti, tapi ada satu nama oknum PNS lingkup Pemrov Malut yang ikut terlibat sudah kami kantongi,” jelas Sarfan

Sarfan bilang, bahwa barang bukti dan empat orang diduga tersangka yang diamankan saat ini, berdasarkan berita acara dari Markas Unit (Marnit) Polairud Bacan, setelah mengamankan Kapal Barebo KM. Cahaya Ilahi, pada Selasa 6 Agustus 2019 di perairan Babang Kecamatan Bacan Timur, saat melakukan patroli yang dipimpin Brigpol. Andi Parto, bersama 2 anggota lainnya, karna diketahui membawa muatan kayu ilegal. “Kurang lebih 60 kubit kayu ilegal yang diamankan Diskrimsus Polda Malut, merupakan hasil sergap dari Marnit Polairud Halsel, saat melakukan patrol,” kata Sarfan

Sementara Kepala KPH Halsel, Fahrizal Rahmadi, ketika dikonfirmasi wartawan, pada Rabu (28/8). Ia membenarkan, barang bukti berupa kayu besi jenis marbau yang disita Diskrimsu Polda Malut, saat ini diamankan di Halaman Kantor KPH Halsel. Bahkan, Fahrizal, belum memastikan jumlah pasti kayu yang disita, namun diperkirakan kurang lebih 60 kubit. “Kayu itu sementara diamankan di halaman kantor KPH, untuk dihitung jumlah kubikasinya sesuai dengan ukuran kayu,” jelas Fahrizal

Untuk diketahui, bahwa kayu besi jenis marbau yang telah disita dari Kapal Barebo KM. Cahaya Ilahi, sebelum ditangkap oleh Marnit Polairud Halsel. Kayu tersebut rencananya dibawa Kota Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan menggunakan kapal container di Pelabuhan Babang Kecamatan Bacan Timur, hanya saja, rencana pemuatan kayu ke container tidak dapat dilakukan, karna tidak memiliki kelengkapan dokumen. (Bur)

KPP Kunjungi Asparindo Minta Dukungan Aplikasi Ekonomi Rakyat

Jakarta, CN- Abdul Rosyid Arsyad Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Komite Pedagang Pasar (KPP), hari ini melakukan kunjungan ke Ketua Umum Asosisasi Pengelola Pasar Seluruh Indonesia (Asparindo). Dalam kunjungannya Abdul Rosyid Arsyad Ketua Umum Komite Pedagang Pasar (KPP), meminta dukungan agar aplikasi ekonomi rakyat “Kepasar”, bisa beroperasi di seluruh pasar wilayah se Indonesia.

“Kami silaturahmi, ke Asparindo tujuan kami meminta dukungan dari seluruh pihak baik Asparindo, kementerian, perusahaan BUMN, Legislatif dan Presiden RI bahkan ke seluruh Ketua Umum Partai Politik, kami minta saran dan nasehat. Agar aplikasi online ekonomi rakyat yang bernama “Kepasar”, bisa berjalan di seluruh pasar se Indonesia, kami sowan memohon izin dan dukungan dari seluruhnya,” kata Ketum Komite Pedagang Pasar (KPP) Abdul Rosyid Arsyad.

Rosyid menjelaskan dalam pertemuan dengan Asparindo, mereka mendukung adanya aplikasi ekonomi rakyat yang bernama Kepasar, yang dimiliki oleh Komite Pedagang Pasar (KPP). Mereka pun meminta agar aplikasi online Kepasar bisa segera berjalan di seluruh pasar se Indonesia.

“Aplikasi online kepasar diminta untuk segera beroperasional di seluruh pasar se Indonesia. Dan memang sudah dalam proses untuk berjalan maksimal aplikasinya untuk seluruh pasar se Indonesia. Karena dalam waktu dekat kami juga akan melakukan sosialisasi ke seluruh pasar se Indonesia, saat ini awalnya pasar pasar se DKI Jakarta, kami gandeng juga koperasi dan para pelaku UMKM, kami mempunyai harapan para pelaku Koperasi dan UMKM bisa sejahtera bersama-sama” tegasnya.

Rosyid juga menuturkan nantinya selain Aplikasi online belanja Kepasar, juga akan menyediakan pinjaman modal untuk pedagang dan akan terhubung distribusi komoditas barang petani/produk lokal langsung ke pedagang di pasar, untuk mengatur distribusi dan kestabilan harga di seluruh pasar se Indonesia.

Dilokasi yang sama Ketua Umum DPP Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia (Asparindo) Joko Setiyanto, menuturkan pihaknya mendukung adanya digitalisasi pasar melalui aplikasi online yang bernama “Kepasar”, yang dilakukan oleh Ketua Umum Komite Pedagang Pasar (KPP).

“Tentunya kami sangat menyambut baik digitalisasi pasar yang dilakukan oleh Rosyid Ketua Umum Komite Pedagang Pasar (KPP) melalui aplikasi online Kepasar,” kata Joko.

Joko menuturkan cepat atau lambat Digitalisasi pasar pasti akan jalan, kalau tidak jalan pasti akan ada yg menjalankan.

“Saat ini banyak pembuat aplikasi online, tapi Ketum Komite Pedagang Pasar (KPP), mampu membuat dan mendirikan aplikasi pasar ini yang bernama Kepasar secara detail,” tutupnya.

Diketahui pada 17 Agustus 2019 di Lapangan Banteng Jakarta Pusat, Komite Pedagang Pasar (KPP) sudah meluncurkan aplikasi pasar tradisional secara online yang dinamakan Kepasar. Aplikasi tersebut dibuat berdasar keinginan presiden Joko Widodo yang menginginkan adanya digitalisasi pasar Tradisional. (Red)

Penyerahan Bantuan Pangdam Patimura, Kodiklat TNI dan Harita ke Pemda Halsel

Labuha – Usai Penjemputan Bupati Bahrain Kasuba dan Wakil Bupati Iswan Hasjim menghadiri Acara Ramah Tamah Komandan Kodiklat TNI AD, Pangdam XVI/Pattimura, serta Direksi Harita Group di Canga Matau,Taman Budaya Saruma. Rabu, 28 Agustus 2019.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Bahrain Kasuba dalam sambutannya mengucapkan selamat datang dan terimakasih kepada Dankodiklat TNI AD, Dirdik kodiklat TNI AD, Pangdam XVI/Pattimura, serta CEO Harita Group.

“Saya ucapkan terimakasih atas kedatangan dan kepedulian Dankodiklat, Pangdam 16 Pattimura dan pemilik Harita Grup yang sudah ikut membantu meringankan beban saudara kita di Halmahera Selatan”, ucapnya.

Dankodiklat TNI AD Letjen TNI AM. Putranto, S.Sos dalam sambutannya mengatakan bahwa dirinya bersyukur karena telah diberikan kesempatan hadir di Halmahera Selatan dan berterimakasih atas penyambutan yang diberikan.

Pada acara ramah tamah ini, dilakukan penyerahan bantuan dari Dankodiklat TNI AD yang menyerahkan bantuan sembako senilai Rp. 100.000.000, kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan yang diterima langsung oleh Bupati Bahrain Kasuba didampingi Wakil Bupati Iswan Hasjim. Dilanjutkan dengan penyerahan bantuan sembako senilai Rp. 100.000.000 dari Pangdam XVI/PTM Mayjen TNI M. Taufiq, dan Penyerahan Bantuan Bencana Gempa Bumi dari Harita Natural Disaster Relief senilai Rp. 1.500.000.000 Kepada Pemda Halsel dan 8 Unit Sepeda Motor kepada Kodam XVI/PTM.

Usai penyerahan bantuan, dilakukan juga pemberian cinderamata berupa cincin Batu Bacan dan liontin Batu Bacan oleh Bupati Bahrain Kasuba dan Wakil Bupati Iswan Hasjim beserta Ketua Tim Penggerak PKK Nurlela Muhammad dan Ketua Gabungan Organisasi Wanita Yenny Amalia kepada Dankodiklat TNI AD, Pangdam XVI/Pattimura, CEO Harita Group, Dirdik kodiklat TNI AD dan Asops serta Ibu Danrem 152/Babullah.

Hadir pula pada acara tersebut, Unsur Forkopimda Halmahera Selatan, Staf Ahli Bidang Pemerintahan Daud Djubedi, Pimpinan SKPD Kab. Halsel, Ketua Tim Penggerak PKK Nurlela Muhammad, Ketua Gabungan Organisasi Yenny Amalia, Jajaran TNI Polri serta Persit. (Red)