Penulis: Admin

HALSEL, CN : Larangan penggunaan bahan kimia merkuri dan bahan kimia lain bagi perusahan tambang skala kecil seperti tambang rakyat selalu di tegaskan oleh pemerinta pusat maupun penegakan hukum.

Hal ini pernah di tegaskan Presiden, Joko widodo (Jokowi) pada tanggal 9 Maret 2017 lalu di istana Negara, Jokowi mengungkapkan harus dilarang dan  dihentikan soal penggunaan bahan kimia Apalagi Indonesia adalah salah satu Negara yang ikut menandatangani konvensi minamata di china 2016 lalu.

Penegasan ini juga di sampaikan Jokowi pada saat kunjungan Presiden di pulau buruh dan gunung botak 2017 lalu, dirinya telah memerintahkan ke kapolri bahwa tambang rakyat menggunakan bahan kimia merkuri dan bahan kimia berbahaya lainnya segera dihentikan serta mengawasi distribusi dan inportir illegal di tambang-tambang rakyat, dan bukan hanya di tambang rakyat saja melainkan di tambang skala menengah dan besar juga.

Sekalipun Presiden sudah memberikan penegasan namun masih banyak distribusi dan inportir illegal di tambang rakyat terutama Desa Anggai Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara,

Informasi yang di himpun cerminnusantara.com, pada bulan Maret 2019 lalu, Petugas Kepolisian menyita Barang Bukti (BB) Bahan kimia berbahaya saat pembongkaran di Dermaga Laiwui Desa Jikotamo, pihak kepolisian dan Sahbandar kemudian mengamankan BB ke Kantor Polisi Sektor (POLSEK) Kecamatan Obi untuk di mintai keterangan lebih lanjut, anehnya bukan di tahan malah ke esokan harinya barang berbahaya tersebut di bawa ke Desa Sambiki.

Saat kunjungan Sekertaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (DPP APRI). Imran S. Malla ke pulau Obi pada tanggal 30 Mei 2019, mendapat laporan dari Warga bahwa ada terjadi bongkar muat bahan kimia di dermaga, yang di ankut dengan kapal penumpang KM. Obi Permai rute Ternate tujuan Obi pada April 2019 lalu. 

“Pa baru-baru saya lihat ada bahan kimia CN (Cea Nida) mereka bongkar di pelabuhan, tapi untungnya ada anggota polisi langsung tahan barangnya dan  di bawa ke kantor. Cuman tiba-tiba besoknya barang tersebut di bawah lagi ke desa sambiki oleh yang punya barang”. ungkap warga kepada Imran S. Malla.

 Atas informasi warga tersebut Imran langsung berkunjung ke rumah tempat penampungan barang di Desa Sambiki untuk melakukan investigasi.  

Melalui telpon, Imran menjelaskan Dalam melakukan investigasi, mendapat banyak keterangan dari warga tempat penampungan barang, Imran Menduga ada oknum tertentu dengan sengaja bermain dengan pihak pengusaha.

“saya sudah lakukan investigasi ke tempat penampungan yang ada di Desa Sambiki orangnya berinisial “AA” langsung  di mintai keterangan, kesimpulannya saya sudah tau siapa yang Bac Up mereka, suda tau pemilik barangnya, dan distributor di obi siapa,  itu saya sudah tau semua, serta saya sudah ambil dokumentasi bongkar muat, laporan saya suda buat ke POLHUKAM, jadi tinggal menunggu proses saja. Tutup Imran S. Malla, (ZUL/BUDI)

HALSEL, CN- Masyarakat Sum Kecamatan Obi Timur Kabupaten Halmahera Selatan minta kepada Kepala Desa agar terbuka Masalah Dana Desa, Sebab selama menjabat dua periode tak pernah publikasikan anggaran melalui papan informasi Desa.

Anggaran Dana Desa setiap tahun di cairkan namun kepalan desa tak pernah memberikan informasi kepada masyarakat tentang masalah anggaran yang disalurkan melalui rencana program desa, sehingga masyarakat pun bingun ini disebabkan karena pembangunan yang ada di desa tak pernah terselesaikan dengan baik mulai dari pembangunan Polindes, Pagar, saluran air kotor (got), dan instalasi air bersih serta masi banyak persoalan pembangunan desa yang belum tersentuh oleh kepala desa selama menjabat dua periode.

Apalagi kita ketahui bahwa anggaran dana desa yang di ajukan ke pemerintah daerah sangatlah besar jumlahnya. Sudah tentu penyusunan Anggaran Pembelanjaan Desa (APBDesa) itu harus melalui rapat Desa bersama toko masyarakat, agama, adat, pemuda dan lain-lain agar masyarakat pun bisa memberikan masukan, keluhan dan saran, namun yang terjadi di masa pimpinan Andres Lasera selama dua periode tidak pernah ada rapat-rapat seperti itu sama sekali.

Pada saat Media ini mengunjungi Desa Sum, banyak keluhan warga tentang tata kelola pemerintah desa yang tidak pernah tranparansi masalah anggaran dana desa, disebabkan karena selama bertugas dua periode Kepala Desa Andres Lasera selalu tertutup masalah anggaran dana desa terhadap masyarakat. Sehingga masyarakat sum semakin bertanya.

“Torang masyarakat ini tara sekolah sampe tinggi sama deng bapak ini, Torang SD me tra tamat makanya Torang tra tau apa-apa jadi Torang Kase tau di bapak-bapak supaya tolong Lia masalah yang ada di tong pe desa sadiki” kata warga sambil bincang-bincang dengan wartawan (26/08/2019).

lanjut warga yang enggan menyebut namanya, “Torang masyarakat desa sum berharap supaya harus ada torang pe pemimpin yang baru supaya kalu biking program di desa itu jaga Kase informasi sadiki pa Torang supaya Torang juga tau”

Di kesempatan yang sama, mengatakan dirinya perna menyarankan terkait dengan pekerjaan di lapangan harus di publikasi soal anggaran dan program itu juga. Kata Salah seorang warga yang enggan di sebutkan namanya

“Saya pernah sampaikan ke bapak Kades agar memasang baliho papan informasi anggaran dana desa supaya masyarakat juga tahu bahwa anggaran dana desa yang dibuat itu program apa saja, tapi saya juga kurang tahu apakah kepala desa lupa atau apa”

Dari persoalan yang ada di desa maka masyarakat dan toko agama desa sum meminta kepada kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan Pihak Inspektorat Halmahera Selatan agar segera turun ke Desa Sum agar dapat melihat kondisi dan berbagai persoalan yang ada di desa sum. (Zul/Budi)

HALUT CN : Pasca dikukuhkannya Generasi Pesona Indonesia (GenPI) Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal (17/08) beberapa pekan yang lalu. GenPI Halut melakukan kerja bakti di lokasi Rumah Adat Hibualamo, dan Lokasi Tugu Air Nusantara bersama petugas pembersihan setempat.

Kerja bakti yang dimulai pada pukul 06.00 Pagi tersebut turut melibatkan beberapa unsur diantaranya pemerintah Daerah dalam Hal Ini Dinas Pariwisata Halut dan Dinas Lingkungan Hidup , Serta Para Pelajar dari SMK Pariwisata Hein Namotemo, Hibualamo Kreatif, Koramil Tobelo, Yonif 734 Tobelo serta Goruan Lestari Community.

Genpi Halut bersama seluruh yang terlibat dalam Kerja Bakti tersebut terlihat begitu antusias membersihkan Rumah Adat Hibualamo yang merupakan simbol pemersatu kerukunan hidup anak- anak negeri di Halmahera Utara.

Secara bersamaan di tempat yang berbeda yaitu di Lokasi Tugu Air Nusantara ,para petugas kebersihan dari Dinas Linkungan Hidup Halut bersama dinas Pariwisata Halut juga turut terlibat dalam gelar kerja bakti bersama untuk pembersihan lokasi Tugu Air Nusantara.

Sekretaris Umum Genpi Halut, Darius A Hamisi menjelaskan, kegiatan yang di lakukan ini adalah gerakan Hibualamo bersih yang dimana bertujuan untuk menghidupkan kembali serta menjaga kebersihan simbol-simbol di Kota Tobelo, yang di dalamnya termasuk Rumah Adat Hibualamo dan Tugu Air Nusantara.

” Ini merupakan langkah pertama yang GenPI Halut lakukan setelah resmi dilantik pada (17/08) lalu, melihat keberadaan icon-icon di kota Tobelo yang kelihatannya kurang terurus dengan baik maka GenPI Halut mencoba berinisiasi membuat gerakan kerja bakti dengan tujuan menghidupkan kembali simbol-simbol di Kota Tobelo,serta menjaga agar tetap bersih,” Jelas GenPI Halut dalam press release yang dikirim kepada cerminnusantara.co oleh Humas Pemda Halut via whatshap, Saptu (31/08/19).

Olehnya itu, dia menyampaikan atas nama pengurus serta anggota GenPI Halut mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang terlibat dan mengambil bagian dalam gerakan Hibualamo bersih saat ini, serta mengajak kepada seluruh elemen Masyarakat, para Komunitas dan pelajar untuk senantiasa menjaga serta merawat kebersihan Rumah Adat Hibualamo yang serta simbol-simbol daerah lainnya.

Darius menambahkan, “semoga dengan kegiatan kerja bakti ini dapat memantik semua pihak yang merasa terpanggil untuk menjaga rumah Adat Hibualamo, serta mengharapkan kepada istansi Pemerintah, swasta dan juga seluruh komunitas kreatif, untuk dapat memaksimalkan serta memanfaatkan lokasi dan bangunan Rumah Adat Hibualamo sebagai tempat menggelar seluruh kegiatan-kegiatan sehingga Rumah dapat terlihat ramai kembali,” tuturnya. (im)

Bupati Pulau Morotai (Benny Laos)

Morotai, CN : Dalam tatanan pelayanan kesehatan rujukan, saat ini Indonesia memiliki 2.598 rumah sakit. Untuk memenuhi tuntutan pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berkualitas maka Kemenkes melakukan akreditasi baik Fasyankes primer maupun rujukan secara berkala sehingga mutu pelayanan yang dihasilkan diharapkan dapat terus ditingkatkan.

Namun masih banyak fariabel lain yang menjadi kendala begi masyarakat untuk mendapatkan mutu pelayanan rujukan khususnya di wilayah Maluku Utara terutama di daerah pelosok dan warga yang kurang mampu.

Hal ini menjadi perhatian penuh Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara bagi warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan rujukan di luar rumah sakit pulau morotai

Kepada cerminnusantara.com Bupati Pulau Morotai, Benny Laos menyampaikan kebijakan Pemda Pulau Morotai terkait warga yang membutuhkan mutu pelayanan kesehatan rujukan, maka pemda memfasilitasi biaya operasional berupa Tanggungan tiket Pulang Pergi (PP), Makan minum dan Tempat nginap.

“Pemda memfasilitasi tiket Pulang Pergi (PP) buat pasien dan satu buat keluarga pendamping dan biaya  makan minim serta nginap bagi warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan rujukan di luar Pulau morotai, soal anggaran tergantung rujukan ke rumah sakit mana” ungkap Benny Laos

Lanjut Benny, Kebijakan ini suda berjalan sejak tahun 2018 hingga saat ini, dirinya berharap kebijakan ini dapat membatu warga di pulau morotai yang membutuhkan pelayanan kesehatan rujukun.

“kebijakan ini suda berjalan sejak tanggal 2018 hingga saat ini, muda-mudahan dapat membantu warga pulau morotai. Tutup Beny. (red)

SMA Negeri 6 Halmahera Selatan

LABUHA,CN- Gubernur Provinsi Maluku Utara KH. Abdul Gani Kasuba di Desak Segera mengevaluasi Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Halmahera Selatan, Wahid Labaaji karena yang bersangkutan dinilai tidak memiliki kemampuan dalam mengelola pendidikan khusunya pada Sekolah menengah atas (SMA) Negeri 6 kabupaten Halmahera Selatan sehingga 5 orang siswa yang mengikuti Ujian Akhir Nasional (UAN) tahun ajaran 2019 di nyatakan tidak lulus padahal hasil kelulusan Ujian Negara (UAN) di kembalikan pada sekolah masing-masing sekolah untuk menentukan nilai kelulusan bagi siswa.

Desakan ini di Sampaikan oleh Ruslan Abdul kepada wartawan Sabtu (31/09/2019) mengatakan pihak menyesalkan sikap kepala sekolah SMA Negeri 6 Wahid Labaaji yang di duga kuat tidak punya kemampuan dalam mengelola pendidikan khususnya pada sekolah SMA Negeri 6 Halsel sehingga dalam proses Ujian negara tahun ajaran 2019 Hasil kelulusan siswa di kembalikan ke sekolah-masing namun ada 5 orang siswa pada sekolah tersebut di nyatakan tidak lulu.

tidak lulusnya 5 orang siswa peserta Ujian tahun ajaran 2019 ini di duga kuat ada Dendam antara pihak kepala sekola staf guru terhadap siswa sehingga 5 orang siswa tersebut di nyatakan tidak di lulus oleh kepala Sekolah SMA 6 Wahid Labaaji, olehnya itu pihaknya mendesak Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Gani Kasuba segera mencopot kepala Solekolah SMA Negeri 6 kabupaten Halmahera Selatan wahid Labaaji dari jabatannya sebagai kepala sekolah, karena 5 orang siswa yang tidak lulus ini menurut keterangan para guru dan siswa lainnya merupakan siswa yang sangat berprestasi, bahkan proses penguman kelulusanpun di sampaikan tidak terbuka ataupun penguman dalam bentuk surat hanya penguman melalui penyebaran SMS yang simpang siur hingga hari ini. pintahnya.

Sementara itu kepala sekolah SMA negeri 6 Obi kabupaten Halmahera Selatan provinsi Maluku Utara, Wahid Labaaji saat berusaha di konfirmasi di sekolah dan di rumah maupun melalui saluran telepon Minggu (30/09/2019) tidak merespon panggilan telepon dari wartawan. (Bur)

HALSEL,CN- Ratusan siswa-siswi pada sekolah menengah kejuruan (SMK) Global Paratama kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan provinsi Maluku Utara, masih bertahan dan mengikuti proses Belajar mengajar di gedung tua yang dinilai sudah tak layak lagi untuk di jadikan ruang kelas belajar (RKB) para siswa-siswi di sekolah tersebut.

          Pengajuan Permohonan Bantuan pembangunan Ruang kelas belajar baru (RKB) ke pemerintah Oleh kepala Sekolah dan pihak yayasan dan sudah mendapatkan respon dari pemerintah untuk membangun dua ruang belajar baru (RKB) pada sekolah tersebut namun hingga kini anggaran  untuk pembangunan dua ruang RKB yang sudah di janjikan oleh pemerintah tersebut anggarannya hingga kini belum juga di transfer ke rekening sekolah yang di Buka oleh kepala sekolah SMK Global Pratama kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan.

kepala Sekolah SMK Global Pratama kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, Agustina Sileti, saat di konfirmasi wartawan di ruang kerjanya Sabtu (30/08/2018) mengatakan Gedung sekolah yang usianya sudah sekitar 60 tahun yang masih di gunakan ini merupakan gedung pemerintah yang di hibahkan ke Yayasan SMK Global Pratama dan belum juga mendapatkan sentuhan dari pemerintah,  dan baru di janjikan akan di bangun pada tahun 2019 Dan harapannya tahun 2020 jugaasih mendapatkan bantuan dari pemerintah provinsi Maluku Utara.

        dikatakannya Sekolah SMK Global Pratama kecamatan Obi kabupaten Halmahera Selatan provinsi Maluku Utara yang di pimpinnya memiliki total jumlah siswa 102 padahal Sekolah tersebut beroperasi tahun 2014 – 2015 laludan untuk jumlah tenaga pengajar,19 orang sehingga prestasi para siswa-siswi pada sekolah tersebut tidak perlu di ragukan lagi kualitas anak didik mereka. ujatanya. (Bur)