Tingkatkan Kedisiplinan, Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonzipur 5/ABW Laksanakan Penyuluhan Hukum

Kapuas Hulu, CN – Dalam rangka meningkatkan kedisiplinan dan kepatuhan, Perwira Hukum (Pa Kum) Satgas Pamtas RI-Malaysia berikan penyuluhan Hukum kepada anggota Satgas Pamtas di Markas Komando Taktis (Ma Kotis) Nanga Badau, Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Jum’at (18/10/2024).

Hadir dalam kegiatan tersebut, Perwira Staf dan seluruh anggota Kotis. Dalam arahannya, Perwira Hukum (Pa Kum) Satgas Pamtas Kapten Chk Kusnadi menyampaikan terimakasih kepada anggota Satgas yang sudah mengikuti aturan sesuai sehingga tidak ada pelanggaran yang terjadi sekecil pun.

“Satgas sudah berjalan lima bulan, di mana titik kejenuhan sudah mulai terasa, namun dengan kedewasaan seluruh anggota dan tanggungjawab akan tugas pokoknya, rasa jenuh itu dapat di tekan dengan semangat kedisiplinan dan olah raga,” ucap Kusnadi.

“Harapan kami, dengan sisa waktu yang ada tetap jaga kekompakan, taati aturan sesuai dengan prosedur, isi dengan kegiatan yang bermanfaat agar pikiran selalu positif sehingga tugas ke depan semakin ringan dan mencapai keberhasilan,” tambah Perwira Hukum Satgas Pamtas Kapten Czi Kusnadi.

Dansatgas Pamtas RI-Malaysia Yonzipur 5/ABW, Letkol Czi Shobirin Setio Utomo, S.H. mengatakan, Penyuluhan hukum dilaksanakan sebagai bagian dari dukungan hukum guna meningkatkan kesadaran dan pengetahuan hukum prajurit agar tidak ragu-ragu dalam berbuat sesuai ketentuan hukum yang berlaku, memelihara dan meningkatkan moril prajurit serta mencegah terjadinya pelanggaran hukum selama melaksanakan tugas operasi. (Hardin CN)

18 Bulan Tugas Operasi Pamtas RI-PNG, Pangdam I/BB Apresiasi Satgas Yonif 122/TS

MEDAN, CN – Pangdam I/BB Mayjen TNI Mochammad Hasan mengapresiasi 449 Personil Satgas Yonif 122/Tombak Sakti yang berhasil menunaikan tugas operasi Pengamanan Perbatasan RI-PNG selama 18 bulan di Papua.

Apresiasi disampaikan Pangdam saat memimpin upacara penyambutan Satgas Yonif 122/TS yang kembali menggunakan KRI Teluk Calang-524 di Dermaga 103 Belawan, Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Jumat (18/10/2024).

“Sebagai perwakilan Kodam I/Bukit Barisan, kalian telah mampu melaksanakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab secara profesional dan proporsional, melalui pengabdian yang ikhlas dan kesadaran untuk berbuat yang terbaik demi menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya di wilayah perbatasan RI-PNG,” ucap Pangdam.

Selama di Tanah Papua, Satgas Yonif 122/TS yang dipimpin Dansatgas Letkol Inf Diki Apriyadi, S.Hub. Int, berhasil menyita senjata rakitan, munisi, ganja 63,126 kg, miras 179 botol, vanili 92,18 kg, pinang 650 kg, BBM 700 liter, handphone 18 unit, sepeda motor 20 unit dan mengamankan 20 WNA.

Tak kalah pentingnya, Batalyon dibawah Komando Brigif 7/Rimba Raya ini juga berhasil menemukan ladang ganja seluas 600 meter persegi dan bangkai pesawat peninggalan perang dunia kedua.

“Semua prestasi ini menunjukan dedikasi tinggi kalian dalam melaksanakan tugas secara paripurna, sehingga keberadaan kalian memberikan rasa aman bagi masyarakat Papua,” ungkap Pangdam.

Mayjen Hasan juga berpesan kepada seluruh personil Satgas Yonif 122/TS untuk menjadikan pengalaman tugas yang berharga ini sebagai modal menjadi lebih baik dalam pengabdian di masa mendatang.

Dikesempatan yang sama, Mayjen Hasan juga memimpin doa kepada salah satu personil Satgas Yonif 122/TS, Pratu Ahmad Pohan yang meninggal dunia karena sakit Malaria di Daerah penugasan pada Mei 2024 lalu.

“Kita semua berduka cita dan mendoakan almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, serta berharap keluarga yang ditinggalkan diberikan keikhlasan, kesabaran dan ketabahan,” ujar Pati bintang dua abituren Akmil 1989 itu memimpin Doa.

Ikut hadir, perwakilan Pj Gubernur Sumut, Kapolda Sumut, Kabinda Sumut, Danlantamal I Belawan, serta Dankosek I Medan. Kemudian, Kadilmilti dan Kaotmilti I/Medan, Irdam I/BB, Kapoksahli Pangdam I/BB serta pejabat utama TNI-Polri dan Pemerintahan di wilayah Sumut. (Hardin CN)

Anggota BPD Karamat Kayoa Undur diri Demi Menangkan Rusihan-Muhtar di Pilkada Halsel 2024

HALSEL, CN – Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Karamat, Kecamatan Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), Ade Amin secara resmi mengundurkan diri.

Alasan Ade Amin undur diri dari anggota BPD karena ingin fokus melakukan konsolidasi terhadap Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Halsel, Nomor Urut 2 Rusihan Jafar dan Muhtar Sumaila (Rusihan-Muhtar) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Halsel 2024.

Ade Amin menyerahkan surat tebusan pengunduran dirinya ke Camat Kayoa, Sekertaris BPD dan Kepala Desa Karamat pada 13 Oktober 2024, sesuai informasi yang diterima wartawan cerminnusantara.co.id, Jumat (18/10).

Pengunduran Ade Amin merupakan komitmen untuk menjadi Tim Pemenangan demi memenangkan Paslon Rusihan-Muhtar pada Pilkada Halsel 2024.

“Dengan ini mengajukan permohonan pengajuan pengunduran diri dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Karamat, Kecamatan Kayoa, dengan alasan menjadi Tim Pemenang Pilkada Rusihan Jafar sebagai Calon Bupati Halmahera Selatan. Dengan Surat pengunduran diri ini, saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari siapapun dan dari pihak manapun,” demikian isi surat pengunduran diri Ade Amin dari anggota BPD Karamat. (Hardin CN)

Polisi Kawal Pendaftaran Cagub Nomor Urut 4 di KPU Malut

TERNATE, CN – Personel Operasi Mantap Praja Kieraha 2024 melaksanakan pengamanan ketat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara (Malut), Kelurahan Kota Baru, Kota Ternate, terkait pendaftaran Calon Gubernur (Cagub) untuk Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 4, Kamis (17/10/2024).

Pengamanan dipimpin Kasubsatgas PAM Kantor penyelenggaraan, Satgas Preventif, Kompol Musliadi M, S.H.

Kabidhumas Polda Malut, Kombes Pol. Bambang Suharyono, S.I.K., M.H., saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa pendaftaran Cagub untuk Paslon Nomor Urut 4 ini dilakukan untuk menggantikan Paslon sebelumnya yang menjadi korban dalam insiden terbakarnya speedboat Bella 72 di Kabupaten Pulau Taliabu.

Ia menambahkan bahwa seluruh proses pengamanan selama kegiatan berjalan dengan aman dan lancar.

“Pihak kepolisian komitmen dalam menjaga kondusivitas serta keamanan jalannya tahapan pemilihan gubernur,” tegasnya.

Personel pengamanan Operasi Mantap Praja disebar ke beberapa titik strategis guna memastikan tahapan kegiatan di KPU berjalan tanpa hambatan, baik dari sisi keamanan maupun ketertiban.

“Kepolisian juga bekerja sama dengan pihak penyelenggara untuk memastikan kelancaran seluruh kegiatan,” pungkasnya. (Ridal CN)

Survei Pilgub Malut di Kota Ternate: Husain-Asrul Ungguli 3 Paslon, MK-BISA Hanya 5,3%

TERNATE, CN – Litbang Halmahera Post merilis hasil survei elektabilitas Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) di Kota Ternate yang berlaga di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi Maluku Utara (Malut) 2024.

Survei tersebut dilaksanakan pada 4 hingga 11 Oktober 2024, yang dilaksanakan sebelum kejadian naas yang menimpah Cagub nomor urut 4, Benny Laos di Kabupaten Pulau Taliabu pada Sabtu (12/10) lalu.

Survei Pemilihan Gubernur (Pilgub) Malut ini, menunjukkan Pasangan Calon (Paslon), Sultan Husain Alting Sjah dan Asrul Rasyid Ichsan unggul dengan elektabilitas sebesar 57,6%, disusul Benny Laos dan Sarbin Sehe dengan 27,6%. Di posisi ketiga, Aliong Mus dan Sahril Thahir meraih 9,1% dan Muhammad Kasuba dan Basri Salama hanya mendapatkan 5,3%. Sementara itu, sebanyak 0,4% pemilih masih belum menentukan pilihannya (undecided voters).

Hasil survei ini menunjukkan adanya pergeseran signifikan dibandingkan dengan survei sebelumnya yang dilakukan pada 31 Agustus hingga 7 September 2024. Saat itu, Paslon Sultan-Asrul yang diusung PDIP, Partai Buruh dan Partai Ummat, hanya unggul tipis dengan 42,7%, terpaut 3,2% dari Benny Laos-Sarbin, yang didukung koalisi besar Nasdem, PKB, Demokrat, PAN, PPP, Gelora, PSI dan Partai Buruh, dengan 39,5%.

Namun, dalam survei terbaru ini, Paslon Sultan-Asrul berhasil meningkatkan dukungannya hingga 57,6%. Sementara Benny-Sarbin justru mengalami penurunan elektabilitas hingga 27,6%.

Perbandingan hasil survei ini, menunjukkan adanya perubahan sikap pemilih di Kota Ternate dalam kurun waktu 1 bulan. Penurunan drastis pada elektabilitas Benny-Sarbin ini tidak lepas dari pengaruh pernyataan Sultan Ternate, Mudaffar Syah, yang menyatakan dukungan terbuka kepada Benny Laos, pada 23 September 2024, lalu mengunggahnya melalui akun instagramnya.

Pernyataan tersebut direspon oleh sebagian masyarakat, yang melihatnya sebagai bentuk intervensi politik dari pihak yang seharusnya netral. Hal ini menyebabkan berpindahnya dukungan ke Paslon Sultan-Asrul, yang dianggap lebih independen dalam kampanye mereka.

Direktur Litbang Halmahera Post, Jufri Abubakar, mengungkapkan bahwa pernyataan Sultan Ternate tersebut menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan penurunan elektabilitas Benny Laos.

“Dukungan Sultan Ternate terhadap Benny Laos seharusnya memperkuat posisinya, namun yang terjadi justru sebaliknya. Banyak pemilih suku Ternate yang menilai bahwa politik seharusnya dijalankan dengan kebebasan tanpa campur tangan pihak lain, sehingga mereka beralih mendukung Sultan-Asrul yang dipandang lebih merakyat,” jelas Jufri.

Namun, disisi lain, posisi AM-SAH dan MK-BISA relatif stagnan. Kelemahan utama AM-SAH di Ternate adalah karena mesin Partai pendukungnya tidak bergerak signifikan. Sehingga sulit untuk membangun basis dukungan yang lebih kuat.

Sedangkan MK-BISA, menghadapi tantangan yang berbeda yaitu sulit mendapatkan simpati dari banyak warga Ternate. Hal ini, disebabkan persepsi publik yang melekat pada MK sebagai saudara mantan Gubernur Malut, Abdul Gani Kasuba. Citra ini semakin sulit dilepaskan karena seluruh proses sidang korupsi Abdul Gani Kasuba berlangsung di Ternate, yang secara langsung mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap MK-BISA.

Jufri menambahkan, dinamika ini menunjukkan bahwa dalam politik elektoral, latar belakang pribadi dan keluarga bisa menjadi faktor krusial yang mempengaruhi persepsi pemilih.

“AM-SAH dan MK-BISA masih memiliki peluang, namun mereka perlu bekerja keras untuk mengubah persepsi publik dan menggerakkan mesin partai mereka jika ingin mengejar ketertinggalan dalam sisa waktu kampanye,” ujarnya.

Jufri bilang, kontestasi di Kota Ternate akan semakin menarik dalam 30 hari terakhir menjelang masa tenang pemilihan. Hal ini terutama disebabkan keputusan Sherly Tjoanda, yang kini didaulat menggantikan mendiang Benny Laos.

“Sherly menjadi satu-satunya kontestan perempuan pertama dalam sejarah Pilgub Maluku Utara. Dan tentunya ini akan membawa angin segar dalam dinamika pemilihan. Sherly bisa jadi Kuda Hitam atau Kuda Troya dalam politik elektoral Maluku Utara. Sebagai kuda hitam, dia berpotensi mengejutkan dengan dukungan yang tak terduga, sementara sebagai kuda Troya, dia bisa menarik simpati dari pemilih yang selama ini mungkin enggan berpartisipasi dalam politik, namun terpengaruh oleh kehadirannya. Situasi ini bisa memicu perubahan yang signifikan, terutama menjelang pemilihan,” tambah Jufri.

Dengan semakin dekatnya waktu pemilihan, dinamika ini menunjukkan bahwa elektabilitas Cagub Malut tidak hanya ditentukan visi dan misi, tetapi juga oleh persepsi publik terhadap interaksi politik yang terjadi di sekitar mereka.

“Para kandidat harus lebih peka terhadap perubahan sentimen pemilih yang dapat mempengaruhi hasil akhir pemilihan,” tutup Jufri. (Hardin CN)

Hadapi Pilkada 2024, Bawaslu Halsel Bentuk 3 Pokja Pengawasan 

HALSEL, CN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), telah membentuk 3 Kelompok Kerja (Pokja) untuk memperkuat pengawasan dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Pembentukan ini dilakukan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar di Kantor Bawaslu Halsel, Jalan Tugu Pala, Kecamatan Bacan pada Kamis (17/10).

Ketiga Pokja tersebut akan bertugas mengawasi 3 aspek penting dalam pelaksanaan Pilkada, pengawasan isu negatif, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri serta kampanye.

1. Pengawasan Isu Negatif.

Anggota Bawaslu Halsel, Hans Wiliam Kurama, menjelaskan bahwa Pokja ini dibentuk untuk mencegah dan mengendalikan berbagai isu yang dapat mengganggu integritas dan transparansi proses pemilihan.

“Isu negatif mencakup praktik-praktik curang seperti politik uang, kampanye hitam, isu SARA, penyebaran hoaks, intimidasi, dan bentuk-bentuk pelanggaran lainnya,” ujar Hans.

2. Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan Polri.

Pokja ini bertugas mencegah potensi pelanggaran netralitas ASN, TNI, dan Polri dalam tahapan Pilkada. Netralitas lembaga negara sangat penting untuk menjaga keadilan dan keterbukaan selama proses pemilu berlangsung.

3. Pengawasan Kampanye.

Pokja ketiga akan berfokus pada pengawasan kampanye, termasuk memantau pelanggaran kampanye dan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK). Selain itu, Pokja ini akan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran aturan kampanye.

Pembentukan ketiga Pokja ini didasarkan pada Surat Keputusan Bawaslu Nomor 273 Tahun 2024. Hans menambahkan, anggota Pokja terdiri dari pegawai Bawaslu, serta melibatkan unsur TNI dan Polri. Mereka juga akan bekerja sama dengan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) di setiap Kecamatan di Halsel.

“Pokja ini bertugas membantu Bawaslu dalam melakukan pengawasan, pencegahan serta penindakan pelanggaran selama tahapan Pilkada. Sinergi antara ASN, TNI, Polri dan Bawaslu diharapkan dapat menciptakan proses pemilu yang jujur dan adil,” tandas Hans. (Hardin CN)