Penulis: Admin

LABUHA, CN – Menyambut pelaksanaan Pilkada serentak 2020 mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Selatan melaksanakan Peluncuran Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Halsel Tahun 2020. Acara ini berlangsung di Lapangan Merdeka, Kamis, 7 November 2019.

Peluncuran maskot Pilkada di Kab. Halsel ini, di hadiri oleh Bupati Bahrain Kasuba, Unsur Forkompinda, Para Asisten, Staff Ahli, Ketua KPU Provinsi Maluku Utara dalam hal ini diwakili oleh Korda Kab. Halsel H. Buhari Mahmud, Ketua dan Komisioner KPU Halsel, Pimpinan Partai Politik, Ketua dan Anggota BAWASLU Halsel, Pimpinan SKPD, serta para Camat dan Kepala Desa.

KPU Halsel resmi memperkenalkan ‘SIKIBA’ Si Yakis Bacan. Kata ‘Si’ adalah nama yang sering digunakan KPU dalam program atau aplikasi layanan berbasis web yang diluncurkan seperti SIDALIH (Sistem Daftar Pemilih), SIPARMAS ( Sistem Partisipasi Masyarakat ), SIMPAW ( Sistem Layanan Paw Anggota DPR). Sedangkan ‘KIBA’ merupakan singkatan dari Yakis Bacan.

Yakis atau Kera merupakan jenis primata yang cerdik, lincah dan kompak untuk itu, SiKiba sebagai maskot pada Pilkada 2020 diharapkan dapat menjadikan KPU Halsel sebagai penyelenggara kegiatan yang selalu mengutamakan kekompakan tim dalam bekerja.

Bupati Bahrain Kasuba dalam sambutannya mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan KPU Halsel ini, serta menyampaikan terimakasih kepada Buhari Mahmud yang telah hadir memberikan pemahaman terkait Pilkada di Malut khususnya Halsel.

“Terimakasih karena telah datang lebih awal, memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait Pemilu yaitu tahapan-tahapan Pilkada 2020 nanti”, ungkapnya.

Lanjutnya, Pemda Halsel siap mendukung penyelenggaraan Pilkada 2020 dan siap berpartisipasi dan mendukung setiap tahapan sampai pada hari pencoblosan.

“Dan untuk KPU juga Bawaslu agar mampu melaksanakan tugas sebaik-baiknya menjaga integritas, independensi dan netralitas bagi penyelenggaraan dan pengawasan Pilkada nanti”, lanjutnya.

Bupati juga mengajak jajaran Forkopimda untuk mengawal setiap tahapan pilkada 2020. Serta mengajak masyarakat untuk siap mendukung dengan menggunakan hak pilihnya.

” Ayo gunakan hak pilih sebaik-baiknya, hanya sebentar untuk menentukan nasib kita lima tahun kedepan “, ajaknya.

Terakhir Bupati menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada ASN yang terlibat dengan sengaja maupun tidak sengaja dalam politik praktis.

” Politik praktis itu yang pakai baju kandidat dan menaikan simbol jari. Tapi kalau untuk mendengar kampanye itu tidak apa-apa karena berguna untuk mendengar visi dan misi para kandidat”, tegasnya.

Pada kesempatan yang sama Buhari Mahmud mewakili Ketua KPU Prov. Malut dalam sambutannya menjelaskan beberapa tahapan krusial dalam pilkada 2020 nanti yang diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) No. 15 Tahun 2019, mulai dari Oktober sampai 23 September 2020.

“Tanggal 25 November akan mulai diumumkan persyaratan minimal dukungan Pasangan Calon (Paslon), dilanjutkan dengan verifikasi administrasi pada 9 Desember sampai 8 Maret 2020”, jelasnya.

Kemudian, 16 s/d 18 Juni 2020 pendaftaran Paslon setelah mendapat sertifikat dari KPU. Tanggal 9 Juli Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon.

“Untuk masa kampanye terhitung dari bulan Juli sampai September sekitar kurang lebih 74 hari”, pungkasnya.

Sementara itu, Ketua KPU Halsel Darmin H. Hasym dalam sambutannya menghimbau kepada seluruh penyelenggara Pemilu agar dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan sebaik-baiknya.

“Bagi seluruh jajaran untuk dapat bekerja dan berkomitmen untuk menjaga intergritas sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah”, himbaunya.

Peluncuran Maskot ini ditandai dengan penekanan Tombol Sirine oleh Bupati, Unsur Forkompinda, Buhari Mahumud, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu, dilanjutkan dengan pelepasan balon udara.

Acara ini juga dimeriahkan dengan penampilan tarian daerah Lalayon Pantun Aladom oleh Sanggar Komalo Nagara, dan penampilan dari Artis Prov. Malut. (Red)

Sulteng, CN – Sekertaris FPII Sulawesi Tengah, Jemmy Tehardjo menghadiri acara ‘Implementasi UU KIP dalam konteks kekinian’ di salah satu Coffee Hall, Kamis (07/11). Ia menilai bahwa kehadiran KIP sejak tahun 2012 lalu ternyata belum menunjukkan taringnya, justru terkesan berjalan lambat bagai ‘kura-kura’.

• 

Menurut Sekretaris FPII Sulteng, JeMmy Tehardjo, hal ini penting untuk keterbukaan informasi publik, karena merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari demokrasi yang menjujung kebebasan dan hak asasi manusia.

“Keterbukaan informasi publik menjadi aspek penting demokrasi dalam pemenuhan hak individu atas informasi publik,” kata Jem panggilan akrabnya.

• 

Di Indonesia sendiri pengakuan atas akses memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia tercantum dalam konstitusi UUD 1945 pada Pasal 28F dan Undan-Undang lainnya, seperti UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM, kemudian UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 4 dan UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN pada Pasal 9 Ayat (1).

“Pengakuan akses terhadap informasi sebagai hak asasi manusia
tersebut juga tercantum dalam Pasal 19 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik” terangnya.

• 

Oleh karenanya, sambung sumber yang sama, dengan adanya beberapa Undang-Undang tersebut, memperlihatkan bahwa hak atas informasi menjadi aspek penting dalam menciptakan serta menumbuhkan demokrasi yang mapan, proses pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak kepada rakyat serta pemberantasan korupsi.

“Untuk mendorong keterbukaan informasi publik maka lahirlah Undang-Undang
No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publlik (UU KIP) yang disahkan DPR RI pada 3 April 2008,” pungkas Jem mengakhiri perbincangan dengan wartawan.

• 

Acara ini juga dihadiri oleh Anggota DPRD Sulteng Komisi A, Maimuna dan beberapa Ormas yang ada di Sulteng (red)

TERNATE, CN – Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate, kini telah menerapkan sistem plagiat untuk pertama kalinya dengan upaya melaksanakan tuntutan Akreditasi A yang sekarang telah dicapai pada Tahun 2019 ini.

Dekan I Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate, Dr. Rusdin Alauddin saat di temui di ruangannya pada Rabu, (06/07/2019), mengatakan bahwa di tahun 2019 ini Fakultas Hukum telah menerapkan sistem plagiat dalam rangka melaksanakan tuntutan akreditasi A.

“Olehnya itu, mutu mahasiswa perlu ditingkatkan mulai dari penulisan proposal hingga skripsi harus bebas dari plagiat, maka dari itu sistem inilah yang diterapkan.,” Katanya

Lanjut Dr. Rusdin Alauddin, menegaskan sofer plagiat yang dimiliki Fakultas Hukum yang saat ini dikelolah oleh bagian Unit Penjaminan Mutu (UPM) semua proposal dan skripsi sebelum masuk pada hasil harus di cek terlebih dahulu.

” Di UPM semua proposal dan skripsi sebelum masuk pada hasil harus dicek terlebih dahulu di sistem plagiat. Sehingga diharapkan proposal dan skripsi yang dihasilkan mahasiswa itu betul-betul murni dari mahasiswa,” Tegasnya

• 

Sementara Ketua Unit Penjaminan Mutu Faisal menjelaskan cara pengguna sofer sistem plagiat yang di terapkan di Fakultas Hukum saat ini ialah sofer checker bukan sofer turnitin yang biasa dipakai Dikti maupun universitas – universitas besar lainya seperti UI dan UGM. Sebab sofer turnitin lebih detail dalam proses pemeriksaan ketimbang sofer checker.

“Cara kerja sistem plagiat ini. Sofernya harus terhubung dengan jaringan internet, agar aplikasi itu bisa membaca semua tulisan-tulisan yang telah dipublikasi. Jika ada kemiripan di dalam kalimat atau paragraf yang terdapat di proposal maupun skripsi mahasiswa, akan terbaca dengan kode berwarna kuning. Jika telah terindikasi plagiat di atas 30%, maka mahasiswa bersangkutan perlu merubanya. Namun jika plagiatnya di bawah 30% masih diberi toleransi, sebab di dalam penulisan proposal maupun skripsi terdapat pasal-pasal dan teori,” Jelasnya

Faisal menambahkan, fokusnya penerapan sistem plagiat ini masih pada proposal, skripsi dan hasil penelitian dosen dalam bentuk jurnal maupun dalam bentuk pengabdian, agar bebas dari plagiat. Jadi Harapannya jika kedepan sistem ini lebih baik, maka kita akan menerapkan hingga pada tugas-tugas mahasiswa, sehingga butu penmbahan kouta internet yang di sediakan di fakultas Hukum itu sendiri.

“Fakultas Hukum perluh penambahan kuota internet, supaya aplikasi plagiat dapat bekerja dengan lebih cepat. Sehingga proses pemeriksaan hasil penelitian mahasiswa maupun dosen tidak memakan waktu yang lama,” Tutupnya (fajrin)

Jakarta, CN – Acara Lepas Sambut Kepala Staf Kodam Jaya dari Mayjen TNI Suharyanto S.Sos., M.M. kepada Brigjen TNI M. Saleh Mustafa dilaksanakan hari ini bertempat di Aula Sudirman Makodam Jaya, Cililitan-Jaktim Kamis, (7/11/2019)

• 

Mayjen TNI Suharyanto Sos., M.M., lulusan Akmil 89 hari ini resmi dilepas sebagai Kasdam Jaya untuk menduduki jabatan baru Sekretaris Militer Presiden RI dan dalam pesan dan kesannya menyampaikan “Pindah satuan dan pergantian jabatan itu hal yang biasa tapi kecintaan kepada satuan Kodam Jaya abadi tidak bisa pindah” untuk tanda ungkapannya Mayjen TNI Suharyanto didampingi Istri melantunkan lagu cinta terbaik

• 

Dalam kesempatan yang sama Brigjen TNI M. Saleh Mustafa lulusan Akmil 91 menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pangdam Jaya Mayjen TNI Eko Margiyono yang telah memberikan kesempatan kepada dirinya mengemban tugas sebagai Kasdam Jaya dan siap menyumbangkan seluruh kemampuannya untuk kemajuan Kodam Jaya dan mengakhiri sambutannya Kasdam didampingi Ibu melantunkan lagu cinta luar biasa

• 

Menutup acara lepas sambut Pangdam Jaya/Jayakarta Mayjen TNI Eko Margiyono menyampaikan ucapan selamat jalan kepada Mayjen TNI Suharyanto semoga semakin sukses ditempat yang baru dan kepada Brigjen TNI Saleh dan Ibu selamat datang di Makodam Jaya, segera menyesuaikan diri dan mewarnai Kodam Jaya ini dengan pengalaman tugas serta kemampuan yang dimiliki, ucap Pangdam Jaya

Kesuksesan seorang suami tidak terlepas dari dukungan dan tindakan istri maka itu saya minta agar ibu-ibu Persit KCK PD Jaya tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan bahkan menghabat karir suaminya karena sebagus apapun kinerja yang sudah dirintis oleh suami pasti tidak ada artinya apabila ibu-ibu tidak mendukungnya, tegas Pangdam Jaya

• 

Kegiatan lepas sambut Kasdam Jaya/Jayakarta dilaksanakan dengan sederhana dan suasana kekeluargaan, tampak seluruh pejabat teras Kodam Jaya beserta ibu-ibu Persit PD Jaya hadir untuk menyambut ke datangan pejabat baru Kasdam Jaya dan mengantar Mayjen TNI Suharyanto beserta Ibu ke kesatuan yang baru sebagai Sesmil Kepresiden RI.(red)

Cilangkap, CN – Kapolri yang baru dilantik, Jenderal Pol Idham Azis didampingi Kasum TNI Letjen TNI Joni Supriyanto, Wadan Sesko TNI, Mayjen TNI Ali Bogra, Asops Kapolri dan Kadiv Humas Mabes Polri, disela-sela kunjungan kerjanya ke Mabes TNI AL, Cilangkap menyempatkan diri meninjau pelaksanaan latihan Geladi “Yudha Dharma” yang dilaksanakan oleh Perwira Siswa (Pasis) Sesko TNI
bertempat di Gedung Gatot Subroto, Mabes TNI, Cilangkap, hari ini Kamis (7/11)

• 

Dalam pengarahannya kepada 145 Pasis Sesko TNI, Kapolri menyampaikan pentingnya selalu menjaga sinergitas TNI-Polri dalam pengabdian kepada Bangsa dan negara, serta berharap agar para perwira siswa memanfaatkan sisa waktu pendidikan yang ada untuk terus belajar dan kelak apabila telah berdinas kembali agar menjadi pemimpin yang selalu dekat dengan anak buah, kata Kapolri

• 

Walaupun kunjungan Kapolri dan beberapa Perwira Tinggi TNI kali ini dapat dibilang singkat namun bagi perwira siswa merupakan suatu kehormatan dan hal yang istimewa karena apa yang disampaikan Kapolri merupakan nasehat dan menambah motivasi bagi para Perwira Siswa (Pasis) dalam mengemban tugas di satuan masing-masing yang mana selesai menempuh pendidikan Sesko TNI nantinya akan menjadi calon pimpinan TNI masa depan.

• 

Sosok Kapolri yang murah senyum ini juga mengajak para Pasis Sesko TNI untuk berfoto bersama dan dilanjutkan dengan ramah tamah. (red)

LABUHA-CN, Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (Korpri) yang ke 48 tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), dalam hal ini Bagian Korpri akan menggelar berbagai macam mata lomba.

Ramon Rumonin, selaku kepala Bagian Korpri Halsel mengatakan bahwa, lomba yang digelar dalam rangka memeriahkan Hut Korpri ditahun ini diantranya lomba olahraga dan Lomba Kesenian.

“Untuk lomba Olahraga, Bola Kaki, Voli, Tenis Meja dan Domeno, sedangkan untuk pentas kesenian, ada tarian Togal, Cakalele, Pop Senger untuk Pimpinan SKPD,”katanya

Ramon juga mengatakan bahwa, pihaknya sampai saat ini masih melakukan kordinsasi bersama Bupati Halsel untuk jadwal pelaksanaannya. Namun menurutnya, saat ini pendaftaran telah dibuka, dan sudah banyak SKPD yang mendapaftarkan diri untuk ikut berpartispasi dalam memeriahkan Hut ini.

“lomba-lomba ini wajib dikuti oleh seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Halmahera Selatan, apa bila ada SKPD yang tidak mendaftarkan Dinas mereka maka akan dikenakan denda, sesuai ketentuan yang berlaku”, jelasnya

Dirinya juga menambahkan bahwa, lomba dan kegiatan ini untuk meningkatkan kebersamaan, memperkokoh solidaritas sesama anggota Korpri dalam mengemban tanggung jawab sebagai abdi negara dan masyarakat.

“Dengan adanya HUT Korpri ini kita dapat sama-sama meningkatkan kewajiban dan keamanan pegawai dilingkungan Pemda Halsel, bukan yang dilihat dari siapa yang tahu bermain tetapi yag dilihat adalah kebersamaannya, “tutup Ramon. (Red)