Penulis: Admin

Aceh Singkil-CN, Kegiatan RESES ini Berlokasi di Desa Blok VI Baru Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, Rabu ( 22/01/2020 ) pagi hari ini.

Acara RESES Anggota DPRK Aceh Singkil Ahmad Fadli M.Ag yang di hadiri sebanyak 40 Peserta Konstituen dari perwakilan  masyarakat Kampong yang ada di Kecamatan Gunung Meriah dengan semangat Tema “Mendengarkan Secara Langsung dan Menampung Usulan Konsutuen Warga Masyarakat Pemilihan Dapil IV Kacamatan Gunung Meriah,”

Ketua Panitia Acara RESES, Sarno Mengatakan, Adapun Peserta Reses yang hadir terdiri dari Kepala Kampong atau yang mewakili, Seperti Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Kelompok Tani, LSM, Wartawan dan Perwakilan dari Masyarakat Konstituen Dapil IV Kecamatan Gunung Meriah. Kata Sarno

Ia juga menambahkan bahwa kegiatan Reses Anggota DPRK Aceh Singkil Ahmad Fadli M.Ag baru pertama kali di adakan di Desanya, Peserta bisa secara langsung menyampaikan keluhan dan usulannya kepada Dewan Perwakilan Rakyatnya, tanpa harus ke kantor DPRK Aceh Singkil, Kata Sarno.

“Adapun Keluhan dan Usulan dari Peserta  Perwakilan Masyarakat yang hadir pada acara reses tersebut,”

Saya sudah bekerja selama 5 tahun Pak Dewan tapi belum juga di lakukan pengangkatan sebagai Karyawan SKO di tempat  saya bekerja dan saya juga meminta agar Pak Dewan dapat menyampaikan keluhan saya kepada Pemda Aceh Singkil Melalui  Dinas Ketenagakerjaan dan di tempat saya bekerja, saya sebagai Pekerja PKWTT di PT. Perkebunan Lembah Bhakti Aceh Singkil, Ucap, Mudtafar Peserta Reses.

Di samping itu salah satu peserta reses juga menyampaikan mohon bantuan pak dewan untuk memberikan kami alat gilingan tahu kepada kelompok kerja kami agar kami bisa mandiri, Kata Basuki 

Selain itu Ketua Panitia Acara Reses juga menyampaikan usulannya, kita punya kelompok tani dengan luas lahan 100 Ha untuk budidaya perkebunan kelapa sawit, maka untuk proses pengolahan yang baik di butuhkan alat berat Exkavator untuk steking Pak Dewan Karna Rp.13 JT  kami selalu menyewa untuk steking Pak Dewan, Semoga Pak Dewan dapat mengusulkan alat Eskavator untuk Kacamatan Gunung Meriah ini, sedangkan nantinya alat Eskavator bisa menjadi Aset Milik Kelompok atau Bumdes semacam Perentalan alat berat nantinya, Ucap Sarno

Ia juga Menambahkan, Perlunya membuat UPTD di Kacamatan Gunung Meriah untuk mempermudah pembuatan KTP dan KK, karna posisi Gunung Meriah ini tengah – tengah Pak Dewan  jaraknya, sedangkan jarak tempuh untuk mengurus KTP dan KK ke Singkil sudah menghabiskan biaya berapa, belum lagi seperti Saudara kita yang ada di Kecamatan Danau Paris, Kecamatan Kota Baharu dan Kecamatan Suro, Jika Pemda Aceh Singkil ingin memberikan pelayanan yang baik, Maka UPTD Solusinya, agar masyarakat Aceh Singkil jangan lagi sampai tak ber KTP dan tak punya KK malu Pak Pemda Aceh Singkil ini Sudah 20 tahun kok kalah sama Subulussalam dari segi memberikan fasilitas pelayanan pemerintah kepada masyarakatnya, masak UPTD tak ada  kita jumlah penduduk yang  paling banyak, sudah selayaknya harus ada UPTD Melalui Dinas Ducapil Aceh Singkil di Kecamatan Gunung Meriah, Semoga Pak Dewan Bisa menyampaikan Usulan saya ini kepada Pemda Aceh Singkil, Tegas Sarno 

Anggota DPRK Aceh Singkil, Ahmad Fadli M.Ag dalam materi penyampainnya kepada peserta reses, Menjelaskan apa itu reses masa di mana anggota DPRK Aceh Singkil di luar gedung DPRK untuk Satu kali Reses boleh secara per orangan atau kelompok atau bersamaan di Eksternal di luar Sidang Kantor DPRK Aceh Singkil bersama masyarakat secara langsung atau konstituen di Dapil Pemilihannya, Sambungnya.

Ia juga menambahkan apakah tujuan dari  Reses itu, Sesuai Pasal 61 Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah “Menampung dan menerima aspirasi masyarakat di daerah pemilihan,” inilah regulasi yang mengatur tentang reses, Khususnya saya menerima masukan, usulan dari konstituen Masyarakat  Dapil IV Pemilihan saya, Tutup Anggota DPRK Aceh Singkil pada Resesnya.

Acara Reses Anggota DPRK Aceh Singkil,  Ahmad Fadli M.Ag di akhiri dengan Doa penutup dan makan bersama dengan para peserta Reses, Tutup Ketua Panitia Sarno.(MH)

Aceh Singkil -CN,
Tempo lalu kita mendengar bersama dalam rapat penyelesaian atas temuan dan rekomendasi Inspektorat Aceh Singkil tahun 2015 sampai 2018, di ruang pertemuan Setdakab yang di hadiri oleh Bupati dan penegak hukum baik perwakilan kejaksaan dan maupun kepolisian kita semua mendengar arahan Bupati Aceh Singkil apabila temuan LHP Inspektorat dalam 30 hari tidak di kembalikan ke kas desa masing -masing maka bupati minta penegak hukum segera memproses temuan tersebut, Ucap herman ketua B.A.I sembari menyamakan suara bupati tersebut. Selasa 21/1/2020,

Berdasarkan hal itu kami dari Badan Advokasi Indonesia (B.A.I) perwakilan Aceh Singkil minta Bupati Aceh Singkil agar tetap konsisten dengan arahan beliau tersebut jangan hanya gertak sambal belado menakut – takuti para Kades tapi kami ingin melihat apa benar bupati Aceh Singkil berani setegas itu? Mari kita lihat bersama ungkap herman Syahputra.S.H.

Selain itu Sakdam Husain sebagai Kadiv Investigasi B.A.I menyampaikan dalam temu persnya “bahwa tingkat penyalah pengunaan dana Desa di Aceh Singkil sudah mulai mengkwatirkan, banyak oknum kepala desa kini merasa tidak takut apa lagi kita melihat ada beberapa para kepala desa yang jelas jelas telah merugikan negara yang di buktikan oleh temuan hasil LHP Inspektorat contohnya desa kota Batu, desa Blok 18 dan desa blok 31 hingga kini proses hukum nya masih saja belum jelas dan tidak mendapatkan efek jera karna sifatnya bisa bentuk pengembalian, kalau ini terus secara menerus di biarkan kita kwatir seyogjanya dana desa yang dikucurkan pemerintah yang notabenya untuk mensejahterakan masyarakat kini beralih mensejahterakan pribadi kades. 

Disisi lain bidang advokasi B.A.I Aceh Singkil Andri Sinaga S.H. Alfianda S.H.

Muhamad Ishak S.H secepatnya akan melakukan langkah langkah upaya hukum apabila  Bupati dan Inspektorat tidak juga berani merekomendasikan hasil temuan LHP kades kades ke APH, Karna perbuatan kepala desa tersebut selain merugikan keuangan negara juga menyusahkan masyarakat desa karena tidak merasakan perubahan dengan adanya dana Desa tersebut.

selain itu agar kepala Desa tersebut mendapatkan efek Jera atas perbuatan mereka tersebut dan untuk kepala Desa yang lain agar lebih berhati-hati dalam menggunakan dana desa.

Dan bahwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Selain itu wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut.

“Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan LHP Inspektorat dan BPK dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan/atau sanksi pidana,”

Kita juga menegaskan, Apabila pejabat tidak menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat maupun BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, maka dikenakan sanksi sesuai Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 yaitu pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).(MH)