Amanda Manopo Ancam Jerat Penyebar Fitnah dengan UU ITE, Bukti Sudah Dikumpulkan

JAKARTA, CN – Aktris Amanda Manopo akhirnya mengambil langkah hukum atas dugaan pencemaran nama baik yang selama ini ditujukan kepadanya. Setelah memilih diam selama beberapa tahun terakhir, Amanda memutuskan membawa persoalan tersebut ke ranah hukum demi melindungi nama baik dirinya dan keluarganya.

Didampingi suaminya, Kenny Austin, serta kuasa hukumnya, Sandy Arifin, Amanda mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Jumat (26/6/2026) untuk berkonsultasi dengan penyidik terkait sejumlah unggahan dan komentar di media sosial yang dinilai merugikan.

Kuasa hukum Amanda, Sandy Arifin, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyampaikan kepada penyidik berbagai dugaan pencemaran nama baik yang tidak hanya menyasar Amanda, tetapi juga keluarganya.

“Ada juga beberapa postingan ataupun komentar terkait pencemaran nama baik klien kami dan juga keluarganya, yang juga tadi sudah kita sampaikan dan lagi kita pelajari juga. Itu juga yang sangat mengganggu klien kami,” ujar Sandy.

Sandy juga memberikan peringatan kepada pihak-pihak yang masih menyebarkan tuduhan tanpa dasar. Menurutnya, apabila tindakan tersebut terus dilakukan, pihaknya tidak akan ragu melaporkannya menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

“Kami ingin menyampaikan jangan lagi ada yang mencemarkan nama baik klien kami tanpa bukti yang kuat dan cukup. Bilamana masih terjadi pencemaran nama baik terhadap klien kami, berita bohong, hoaks, kami akan melaporkan juga terkait Undang-Undang ITE-nya. Karena sudah ada beberapa yang kita capture,” tegasnya.

Tim kuasa hukum mengaku telah mengumpulkan sejumlah alat bukti, mulai dari tangkapan layar unggahan media sosial, rekaman CCTV, hingga keterangan saksi dari pihak manajemen dan keluarga.

Sementara itu, Amanda Manopo mengatakan dirinya juga telah mengumpulkan banyak bukti terkait dugaan pencemaran nama baik yang dialaminya. Namun, ia memilih belum mengungkapkan bukti-bukti tersebut ke publik karena ingin menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

“Nanti kalau ketika prosesnya ini sudah berlanjut, itu nanti saya sama Sandy yang akan langsung kasih aja ke media jadi nggak perlu harus saya jelasin sekarang,” kata Amanda.

Amanda juga mengungkapkan alasan mengapa baru sekarang mengambil langkah hukum. Ia mengaku sengaja menunda pelaporan saat masih mengandung demi menjaga kondisi kehamilan dan kesehatan calon buah hatinya.

Kini, setelah melahirkan, Amanda merasa memiliki tanggung jawab lebih besar untuk melindungi keluarganya. Dukungan penuh dari sang suami menjadi salah satu alasan yang menguatkan tekadnya menempuh jalur hukum.

“Sekarang saya sudah melahirkan. Saya nggak mau ketika saya lagi hamil nanti anak saya kenapa-kenapa di dalam kandungan. Jadi ketika saya sudah melahirkan, sepertinya saya juga harus menjaga keluarga saya, terutama juga dapat support dari suami yang mendorong saya untuk ‘kita harus lakuin ini bareng-bareng untuk anak kita’,” pungkas Amanda. (Hardin CN)

BARAH Kritik Pemerintahan Bassam–Helmi, Ketegasan Antikorupsi Era Usman Sidik Tak Lagi Terlihat

HALSEL, CN – Ketua Barisan Rakyat Sarumah (BARAH), Ady Hi Adam, membandingkan kepemimpinan almarhum Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), Usman Sidik, dengan pemerintahan Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba dan Wakil Bupati Helmi Umar Muchsin.

Menurut Ady, semasa almarhum Usman Sidik memimpin Bumi Sarumah, komitmen pemberantasan korupsi, khususnya penyalahgunaan Dana Desa (DD), terlihat lebih tegas. Ia menilai pemerintah saat itu memberikan sinyal kuat bahwa setiap penyalahgunaan anggaran desa harus diproses sesuai ketentuan hukum.

Sebaliknya, Ady mengkritik pemerintahan Bassam–Helmi yang dinilainya belum menunjukkan ketegasan yang sama dalam menyikapi berbagai dugaan penyalahgunaan kewenangan di tingkat desa. Menurutnya, para Kepala Desa (Kades) justru terkesan tidak memiliki rasa takut terhadap pengawasan maupun penegakan aturan.

Ady juga menyoroti peran Inspektorat Halsel yang menurutnya belum maksimal menjalankan fungsi pengawasan dan audit terhadap pengelolaan Dana Desa. Selain itu, ia menilai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) hanya menerima berbagai laporan dan pengaduan masyarakat tanpa tindak lanjut yang jelas.

Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap komitmen Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan akuntabel.

Ketua BARAH, Ady Hi Adam, mengatakan, perbedaannya sangat jelas. Di era almarhum Bupati Usman Sidik, Kades yang bermain-main dengan Dana Desa merasa diawasi dan tidak leluasa menyalahgunakan kewenangannya.

“Beliau almarhum Bupati Usman Sidik memiliki komitmen yang kuat terhadap pemberantasan korupsi dan tidak memberi ruang bagi siapa pun yang mencoba mengkhianati uang rakyat,” terang Ady, kepada wartawan cerminnusantara.co.id, Sabtu (27/6/2026)

Ady melanjutkan, pada pemerintahan saat ini, ia menilai semangat tersebut tidak lagi terlihat.

“Hari ini kami melihat banyak dugaan penyalahgunaan kewenangan di tingkat desa yang belum ditangani secara serius. Inspektorat yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam audit dan pengawasan justru dinilai tidak menunjukkan langkah yang memberikan efek jera. Sementara DPMD hanya menerima laporan masyarakat tanpa penyelesaian yang jelas. Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa pengawasan terhadap Dana Desa melemah,” ujar Ketua BARAH.

Ady meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halsel memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan transparansi, serta memastikan setiap dugaan penyimpangan diproses sesuai ketentuan hukum. (Hardin CN)

BARAH Desak Kajati Malut Copot Kajari Halsel, Nilai Penanganan Kasus Dana Hibah Kesbangpol Mandek

HALSEL, CN – Ketua Barisan Rakyat Saruma (BARAH), Ady Hi. Adam, mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Provinsi Maluku Utara (Malut), untuk mengevaluasi sekaligus mencopot Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Selatan (Halsel). Desakan itu disampaikan karena Kejari Halsel dinilai tidak serius menangani dugaan penyimpangan dana hibah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Halsel.

Kepada wartawan cerminnusantara.co.id,  pada Jumat (26/6), Ady mengatakan, BARAH sebelumnya telah resmi melaporkan dugaan penyimpangan pengelolaan belanja hibah Kesbangpol Tahun Anggaran 2024 senilai Rp5.257.563.110 kepada Kejari Halsel pada Jumat, 23 Januari 2026.

Laporan tersebut mengacu pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara Nomor: 19.B/LHP/XIX.TER/05/2025 tertanggal 26 Mei 2025 yang mengungkap sejumlah dugaan pelanggaran dalam pengelolaan belanja hibah.

Dalam LHP BPK disebutkan, daftar penerima hibah tidak dimuat dalam penjabaran APBD maupun APBD Perubahan. Selain itu, pemberian hibah tidak didasarkan pada Surat Keputusan (SK) kepala daerah tentang penetapan daftar penerima hibah, tidak didukung Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), permohonan hibah tidak dilengkapi proposal, serta masih terdapat penerima hibah yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana.

Menurut Ady, laporan tersebut disampaikan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana korupsi dalam pengelolaan belanja hibah di Kesbangpol Halsel.

Ia menegaskan, berbagai temuan BPK tersebut tidak dapat dipandang hanya sebagai pelanggaran administratif, melainkan berpotensi mengarah pada perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian keuangan daerah.

“Penyaluran hibah tanpa dasar hukum yang sah dan tanpa pertanggungjawaban yang jelas berpotensi merugikan keuangan daerah. Karena itu, kami mendesak Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan segera melakukan penyelidikan secara profesional dan transparan,” tegas Ady.

Namun, hingga kini BARAH menilai belum ada perkembangan berarti atas laporan yang telah disampaikan. Kondisi tersebut membuat pihaknya mendesak Kajati Maluku Utara untuk mengambil langkah tegas terhadap pimpinan Kejari Halsel.

“Kami mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara segera mengevaluasi dan mencopot Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan apabila tidak mampu menuntaskan penanganan kasus dugaan penyimpangan dana hibah Kesbangpol,” tegasnya.

Ia menambahkan, masyarakat membutuhkan kepastian hukum terhadap laporan dugaan korupsi yang telah disampaikan, sehingga Kejaksaan diharapkan bekerja secara profesional, transparan, dan bebas dari intervensi dalam mengusut dugaan penyimpangan anggaran miliaran rupiah tersebut.

“Jangan biarkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kejaksaan terus menurun akibat lambannya penegakan hukum,” tutup Ady. (Hardin CN)

Tiga Genset Rusak, Pemdes Kawasi dan Harita Nickel Siagakan Pasokan Listrik untuk Warga

HALSEL, CN – Pasokan listrik di Permukiman Lama Desa Kawasi, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), gangguan dalam dua hari terakhir setelah tiga unit genset yang selama ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik warga mengalami kerusakan.

Sekretaris Desa (Sekdes) Kawasi, Frans Datang, mengatakan gangguan tersebut mulai terjadi sejak 23 Juni 2026. Awalnya, salah satu genset mengeluarkan asap saat beroperasi. Akibat tingginya beban penggunaan listrik, dua genset lainnya kemudian turut terdampak dan hingga kini belum dapat beroperasi secara normal.

Menurut Frans, tingginya konsumsi listrik masyarakat membuat beban kerja mesin meningkat secara signifikan. Selain itu, masih terdapat sejumlah sambungan listrik yang dilakukan tanpa koordinasi resmi dengan Pemerintah Desa (Pemdes), sehingga semakin menambah beban operasional genset.

“Pemakaian listrik di sini sudah melebihi kapasitas genset. Ditambah ada beberapa sambungan yang belum terkoordinasi dengan pemerintah desa, sehingga beban mesin semakin berat,” ujar Frans, Kamis (25/6/2026).

Sebelumnya, terdapat empat unit genset yang digunakan untuk membantu kebutuhan listrik masyarakat, masing-masing berkapasitas 350 KVA. Dari jumlah tersebut, hanya satu unit yang masih beroperasi, sementara tiga unit lainnya dengan kapasitas 300 KVA, 250 KVA, dan 135 KVA mengalami kerusakan.

Untuk menjaga pasokan listrik tetap tersedia bagi masyarakat, satu unit genset tambahan berkapasitas 250 KVA mulai didatangkan pada Rabu (25/6). Selain itu, satu unit genset lainnya berkapasitas 200 KVA juga sedang dipersiapkan oleh Harita Nickel sebagai langkah antisipatif guna memastikan kebutuhan listrik warga tetap terpenuhi.

Frans menambahkan, Pemerintah Desa Kawasi bersama pihak perusahaan terus berkoordinasi dan melakukan pemantauan terhadap kondisi kelistrikan di wilayah tersebut agar kebutuhan dasar masyarakat tidak terganggu.

“Yang terpenting kebutuhan listrik masyarakat tetap berjalan, sehingga aktivitas warga sehari-hari dapat berlangsung dengan lancar,” tutupnya. (Hardin CN)

Bupati Bassam Kasuba Dinilai Abaikan Instruksi Efisiensi Presiden Prabowo, BARAH Tuntut Anggaran HUT ke-23 Halsel Dibuka ke Publik

HALSEL, CN – Ketua Barisan Rakyat Sarumah (BARAH), Ady Hi. Adam, melontarkan kritik keras terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), yang menggelar rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-23.

Menurut Ady, perayaan yang berlangsung selama beberapa hari itu dinilai tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran yang terus didorong Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Ia menilai Pemda seharusnya lebih fokus pada kebutuhan mendesak masyarakat dibanding menghabiskan anggaran untuk kegiatan seremonial.

“Di tengah kondisi ekonomi yang masih membutuhkan perhatian serius dan adanya arahan pemerintah pusat terkait efisiensi anggaran, Pemkab Halsel justru menggelar perayaan yang cukup besar. Ini tentu menimbulkan pertanyaan publik terkait prioritas penggunaan anggaran daerah,” kata Ady, kepada wartawan cerminnusantara.co.id, Selasa (23/6/2026).

Ady menegaskan bahwa peringatan hari jadi daerah memang penting sebagai momentum refleksi pembangunan. Namun, menurutnya, pelaksanaan kegiatan harus disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah dan kebijakan nasional yang mengutamakan penghematan belanja pemerintah.

Ia juga menyoroti masih banyak persoalan yang dihadapi masyarakat, mulai dari infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga kebutuhan pemberdayaan ekonomi masyarakat di desa-desa yang dinilai lebih membutuhkan perhatian pemerintah.

Rakyat ingin melihat hasil pembangunan yang nyata. Jangan sampai perayaan besar-besaran justru memberi kesan bahwa pemerintah lebih mengutamakan seremoni daripada menyelesaikan persoalan masyarakat,” ujarnya.

Selain mengkritik pelaksanaan perayaan, Ady juga mendesak Pemkab Halsel untuk segera membuka secara transparan total anggaran yang digunakan dalam seluruh rangkaian kegiatan HUT ke-23 Halsel.

Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui penggunaan uang daerah, terlebih di tengah situasi efisiensi anggaran yang sedang menjadi fokus pemerintah pusat. Keterbukaan anggaran merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik.

“Kami meminta Pemkab Halsel segera mengumumkan secara terbuka berapa total anggaran yang digunakan untuk seluruh rangkaian HUT ke-23 Halsel. Jangan ada yang ditutupi. Masyarakat berhak tahu uang daerah dipakai untuk apa saja dan berapa besar nilainya,” tegasnya.

Ady menilai transparansi anggaran sangat penting untuk menghindari spekulasi dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Pemda. Jika penggunaan anggaran memang sesuai prinsip efisiensi, maka pemerintah tidak perlu ragu untuk menyampaikannya kepada publik.

Ia menambahkan bahwa BARAH akan terus mengawal kebijakan Pemda, termasuk penggunaan anggaran, agar setiap program yang dijalankan benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat dan dilaksanakan secara akuntabel.

Ady juga meminta Bupati Halsel, Hasan Ali Bassam Kasuba, untuk lebih mengedepankan prinsip keterbukaan dan memastikan setiap kebijakan daerah selaras dengan semangat efisiensi yang ditekankan pemerintah pusat.

Lebih jauh, BARAH menyarankan agar pada perayaan HUT di tahun-tahun mendatang, Pemda Halsel lebih mengedepankan sosialisasi program Agromaritim dalam bentuk pameran. Menurut Ady, langkah tersebut akan membuat masyarakat memahami secara utuh apa itu Agromaritim serta dampak positif program tersebut bagi daerah, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

“Daripada mendatangkan artis yang membutuhkan anggaran fantastis namun hasilnya hanya kekecewaan dan seremoni tanpa edukasi, lebih baik anggaran diarahkan untuk pameran dan sosialisasi Agromaritim. Dengan begitu, masyarakat bisa benar-benar paham manfaat program itu bagi pembangunan daerah,” ujarnya.

Diketahui, Pemkab Halsel menggelar berbagai kegiatan dalam rangka HUT ke-23 Halsel yang dipusatkan di kawasan UMKM Milenial Labuha. Perayaan tersebut diisi dengan pameran UMKM, kegiatan budaya, pelayanan publik, hingga hiburan masyarakat.

Sebagai bentuk kontrol sosial, BARAH menegaskan agar kebijakan pemerintah tetap berpihak pada kepentingan rakyat, dilaksanakan secara transparan, dan sejalan dengan arah kebijakan nasional terkait efisiensi anggaran.

Kritik ini bukan untuk menghambat pembangunan atau perayaan daerah, tetapi sebagai bentuk kontrol sosial agar setiap kebijakan pemerintah tetap mengutamakan kepentingan masyarakat serta dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab,” pungkas Ady. (Hardin CN)

Kasdam XV/Pattimura dan Danrem 152/Baabullah Tinjau Koperasi Desa Merah Putih di Halsel

HALSEL, CN – Rombongan Kasdam XV/Pattimura, Wawan Pujiatmoko, bersama Danrem 152/Baabullah, Enoh Solehuddin, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), Jumat (19/6/2026).

Kedatangan rombongan yang menggunakan pesawat Cassa tersebut disambut oleh Wakil Bupati Halsel, Helmi Umar Muchsin, Kapolres Halsel, Hendra Gunawan, Kasdim 1509/Labuha Mayor Inf M. Ikbal, serta unsur Forkopimda Halsel lainnya.

Dalam agenda kunjungannya, Kasdam XV/Pattimura dan Danrem 152/Baabullah dijadwalkan meninjau Yon TP 867/Satria Manggasa dan Kodim 1509/Labuha. Salah satu fokus utama kunjungan tersebut adalah melakukan pengecekan terhadap Koperasi Desa Merah Putih.

Usai meninjau Yon TP 867/Satria Manggasa, rombongan langsung menuju Koperasi Desa Merah Putih yang berada di samping SMAN 7 Halmahera Selatan, Desa Kampung Makian, Kecamatan Bacan Selatan.

Dalam kunjungan tersebut, Brigjen TNI Wawan Pujiatmoko meninjau secara langsung operasional koperasi sekaligus memberikan arahan dan motivasi kepada jajaran Kodim 1509/Labuha agar terus meningkatkan kinerja dan peran aktif dalam mendukung pembangunan koperasi sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat desa.

Kasdam XV/Pattimura juga menyampaikan apresiasi atas keberadaan dan perkembangan Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai telah berjalan dengan baik. Menurutnya, sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di wilayah pedesaan.

“Semoga dengan terbangunnya Koperasi Merah Putih ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat desa. Karena selain tersedia market, juga terdapat apotek, sehingga bukan hanya memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga kebutuhan obat-obatan untuk mendukung dan menjaga kesehatan masyarakat desa. Tetap lakukan pengawasan agar koperasi ini berjalan sesuai amanat Bapak Presiden,” ujar Kasdam.

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya TNI dalam mendukung program penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan koperasi desa yang berkelanjutan, sekaligus memastikan program strategis pemerintah dapat berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di Bumi Saruma. (Hardin CN)