Terkait Cuitan Facebook Pimpinan STAIA Labuha, Muhlis MS. Ahya Angkat Bicara

HALSEL, CN – Sangat tidak etis, sikap seorang pimpinan yang menulis dalam sebuah status pada Akun Facebook-Nya “Mahfudz Kasuba” yang di Post pada Tanggal 21 Juni 2020 “STAI Alkhairaat MEROKET BERKAT KELUARNYA ORANG-ORANG YANG TIDAK BERTANGGUNG JAWAB” kalimat ini menghakimi para mantan Dosen yang pernah mengajar di STAI Alkhairaat Labuha. Hal ini diungkap Muhlis MS. Ahya kepada Media cerminnusantara.co.id Rabu (24/6/2020)

“Cuitan itu disampaikan lewat Media Sosial dan mendapat komentar yang tidak menyenangkan yang mengarah ke kami, sebab mereka tahu siapa yang mereka maksudkan dalam postingan itu, yaitu kami, jikalau bukan Kami siapa lagi?,” akuinya.

Muhlis menambahkan, kami difonis tidak bertanggung jawab oleh Pimpinan STAI Alkhairaat Labuha.

“Maka sebelum bias dan masyarakat serta mahasiswa lebih berpikir jauh tentang kami maka dengan terpaksa kami akan jelaskan siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang tidak, biar mereka yang menilai,” tegasnya.

Muhlis juga menyampaikan bahwa sesungguhnya sistem pengelolaan Kampus sudah banyak Keluar dari tujuan pendidikan, bahkan cara pengelolaan sudah menghianati Tridarma Perguruan Tinggi.

“Sesungguhnya agar masyarakat tahu, bahwa sikap kami untuk keluar dari Kampus bukan tidak memiliki alasan. alasan kami, karna sistem pengelolaan yang tidak beres yang tentunya jika kami terus terlibat di dalamnya maka semakin Nurani Kami menolak, justru itu yang membuat kami gelisah dengan perasaan kami sendiri, sebab kami pernah kuliah dan tidak diajarkan demikian. Bagaimana tidak ? Kampus yang seharusnya berjalan sesuai dengan tujuan pendidikan malah dinodai dengan Arogansi yang tidak berpihak pada Kepentingan dan Kemajuan Kampus,” cetusnya.

Muhlis bilang, masalah STAI Alkhairaat Labuha sungguh sangat kompleks. “Janya saja yang muncul dipermukaan hanyalah soal Izajah saja dan Agreditasi, padahal banyak sekali masalahnya,” tandasnya.

Lanjut Muhlis, soal kebijakan misalnya, di Tahun 2019 banyak mahasiswa yang saat direncanakan untuk Wisuda Tahun ini, ternyata sebagian mahasiswa tidak pernah mengikuti proses perkuliahan dari awal. Namun dari pihak STAI Alkhairaat diperbolehkan untuk mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) dan Kuliah Kerja Mandiri (KKM). Padahal mahasiswa-mahasiswa ini tidak memenuhi syarat sama sekali.

Selain itu. Kata Muhlis, jikalau di lihat dari aturan Kampus mestinya mahasiswa harus memenuhi syarat, minimal bukti KARTU HASIL STUDI (KHS), dengan KHS ini membuktikan bahwa mahasiswa telah mengikuti proses perkuliahan dari awal hingga semester akhir, mahasiswa tersebut tidak Memiliki KHS sebab tidak mengikuti proses perkuliahan. makanya Saya berani sampaikan ini karena waktu itu sy sebagai Pejabat Sementara (PJs) Ketua jurusan disalah satu jurusan yang ada di STAI Alkhairat. Belum lagi Rekan-rekan Dosen diminta untuk membuat Skripsi Mahasiswa dengan Biaya Rp 3.500.000 per Skripsi, selain itu biaya mulai dari Ujian sampai Wisuda, kalau di akumulasikan itu sebesar Rp 10.000.000, jikalau ada mahasiswa yang dibuatkan Skripsinya maka beban mahasiswa sebesar Rp 13.500.000, sebuah angka yang sangat fantastis.

Status Pada Akun Facebook-Nya Pimpinan STAIA Labuba, Mahfudz Kasuba (Foto Redaksi Cermin Nusantara)

Muhlis juga menyesalkan terkait kebijakan Kampus, sebab bagaimana dengan Mahasiswa ekonomi rendah? Dipastikan tidak bisa selesai, karena terbentur dengan biaya sebesar itu. Ironisnya Mahasiswa yang tidak pernah kelihatan batang hidungnya mulai dari semester 1 sampai semester Akhir, mereka bisa mengikuti proses ujian sampai wisuda, karena mereka mampu membayar. Akan tetapi Mahasiswa yang Kuliah dari awal harus terhenti karena Biaya sebesar itu tidak bisa mereka atasi. Padahal kehadiran STAI Alkhairaat adalah solusi Bagi anak Daerah yang tidak bisa kuliah jauh karena keterbatasan ekonomi, Keputusan Biaya sebesar itu tidak diputuskan lewat Surat Keputusan (SK) sehingga terkesan “Rai-Rai Manggustang”.

Muhlis mengungkapkan bahwa, dari situlah Banyak mahasiswa yang mengeluh kepada kami. Bahkan ada mahasiswa yang mengatakan “Tau Bagini lebae saya Badaftar Abis itu saya pigi Mancari, atau batanam Pala ka, Biar pas mau wisuda saya datang tinggal Bayar saja”. Sebuah Kalimat Manyasal yang dilontarkan “Mahasiswa”. Lebih “gila” lagi, kebijakan ini didukung Oleh wakil wakil ketua, bahkan Dalam “Proyek” pembuatan Skripsi mahasiswa mereka turut andil di dalamnya, Lucunya Mereka yang membuat skripsi mahasiswa, mereka sendiri yang mengujinya dan ujian Proposal Skripsi itu tanpa sepengetahuan sebagian Pembimbing dan Ketua Program studi, semua diambil Alih Oleh Pimpinan lewat Wakil Ketua, Bahkan saya sebagai Kajur pun tidak Mengetahuinya. Sebab Semua Mahasiswa itu bagi kami tidak memenuhi Syarat Ujian.

Muhlis juga menambahkan bahwa terkait permasalahan di STAI Alkhairaat, masih banyak lagi kebijakan dan sistem pengelolaan yang ada, biar jadi informasi kepada Masyarakat dan pihak-pihak terkait seperti apa Kebijakan Pimpinan STAI Akhairaat Labuha saat ini.

“Jika dilihat dari Motto STAI Alkhairaat Jelas “PROFESIONALITAS, INTEGRITAS DAN MORALITAS” Kalau berangkat dari Motto ini Maka telah melenceng, Bagaimana bisa kepercayaan Ada sementara Profesionalitas diragukan, apalagi Moralitas. Berangkat dari Kebijakan dan cara pengelolaan yang menyimpang inilah, kami tak sanggup lagi bertahan, maka kami keluar,” tandas Muhlis.

Lanjut Muhlis, bagi kami ini Adalah perbuatan menyimpang dan perbuatan Melawan Hukum, jika hal ini di biarkan, bagimana Sumber Daya Manusia (SDM) Kita.

Muhlis juga menyampaikan bahwa apa yang dimaksudkan dalam sebuah Postingan itu, dibagian mana kami tidak Bertanggung jawab. Selain itu, kebijakan dan cara kelola seperti itu adalah perbuatan yang merusak Citra dan Marwah Alkhairaat.

“Kami bukan hanya sebagai Dosen kami juga sebagai Abnaul Khairaat Kami siap menantang itu. Kami juga ingin mengingatkan kepada Oknum-Oknum Dosen yang baru dan juga Mahasiswa yang mendapatkan Keterangan sepihak soal sistem pengelolaan di STAIA Labuha selama ini, jangan sekali-kali ikut-ikutan menghakimi kami, jangan sampai melanggar Hukum, hanya karena salah menghakimi kami,” tegas Muhlis. (Red/CN)

Mensos RI Dapat Apresiasi Dari Ketua DPR RI Dalam Pengawasan Distribusi Bansos ke Masyarakat

TANGERANG, CNSelasa (23/6/2020) Menteri Sosial Juliari P. Batubara menyatakan, Kementerian Sosial membuka diri terhadap pengawasan dalam kebijakan distribusi bantuan sosial untuk masyarakat dampak Covid-19, termasuk dalam hal ini pengawasan dari DPR RI. Ketua DPR Puan Maharani berharap pengelolaan data makin baik.

Seperti dalam distribusi Bansos Tunai (BLT) dimana dalam penyalurannya dihadiri Ketua DPR RI Puan Maharani dan juga Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, di Tangerang, (23/6).

Kepada media Puan menyatakan, kehadirannya merupakan bagian dari tugas-tugas pengawasan yang melekat pada DPR RI.

“Karena memang adalah anggaran untuk mengatasi pemulihan di dalam proses (penanganan) pandemik Covid-19 sampai nanti September. Tiga bulan sudah berjalan, selanjutnya nanti akan kami evaluasi juga terkait program-program bansos pemerintah ini,” kata Ketua DPR, dalam kunjungannya di Desa Cikande, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

Di antara yang menjadi fokus pengawasan adalah terkait perbaikan data. “Saya berharap semakin lama, terkait data itu kemudian bisa diperbaiki,” katanya. Puan menyatakan bisa memahami (masalah data), karena memang pandemi Covid-19 ini kan bukan hanya melanda Indonesia. Banyak hal yang harus dilakukan secara cepat, untuk tetap bisa menjaga kesehatan dan tentu saja memulihkan ekonomi,” katanya.

Puan juga meminta masyarakat mematuhi anjuran pemerintah untuk mematuhi protokol kesehatan dan juga soal informasi soal jadwal penyaluran bansos. Kementerian Sosial membuka diri terhadap pengawasan DPR RI. Kehadiran Ketua DPR Puan Maharani dalam penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) di Tangerang,

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan akan melaporkan evaluasi program pemberian bantuan sosial (bansos) di Desa Cikande, Kabupaten Tangerang, Banten, kepada pemerintah.

“Dengan adanya evaluasi bisa ditindaklanjuti pemerintah sehingga pembagian bansos di bulan Juli-September 2020 bisa berjalan lebih baik,” katanya.

Mensos Juliari menyatakan, Kemensos sangat terbuka dengan pengawasan terhadap semua program, termasuk bansos dalam rangka penanganan dampak Covid-19 yakni sembako Bantuan Presiden dan BST.

BST dilaksanakan di seluruh Indonesia kecuali Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi.

“Pengecualian dilakukan karena pada beberapa lokasi tersebut sudah diberikan Bantuan Khusus Presiden berupa Sembako,” kata Mensos.

Penerima BST di Provinsi Banten sebanyak 508.077 KPM, tersebar di 6 Kabupaten Kota. Kabupaten Tangerang sejumlah 142.508 KPM (senilai Rp.85.504.800.000) per bulan. Untuk kecamatan Jayanti sejumlah 6.341 KPM (senilai Rp.3.804.600.000) per bulan tersebar pada 8 desa/kelurahan. Untuk Desa Cikande KPM BST 1.178 KPM (senilai Rp.706.800.000) per bulan.

Pelaksanaan BST disalurkan oleh PT. Pos Indonesia kepada 8.3 juta KPM di 33 provinsi. Selebihnya disalurkan melalui Himbara sejumlah 700.000 KPM.

“Penyaluran Tahap I dan Tahap II telah selesai, penyaluran di Desa Cikande untuk Tahap III. Untuk Kabupaten Tangerang, Penyaluran tahap I dimulai tanggal 22 April 2020,” katanya.

Dengan dukungan berbagai pihak, penyaluran BST diharapkan berjalan baik, dan memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan KPM.

“Kepada KPM, saya minta bantuan yang didapat jangan untuk membeli rokok. Tapi gunakan untuk membeli keperluan yang mendesak,” katanya.

Selain BST, Ketua DPR dan Menko PMK bersama Mensos juga meninjau peyaluran bansos sembako di Kantor Kelurahan Rawa Buntu, Kec. Serpong, KotaTangerang Selatan, Banten. (Dody CN)

Dansat Brimob Polda Sumut Beri Penghargaan Kepada 7 Personil Intel Berprestasi

MEDAN, CN – Komandan Satuan (Dansat) Brimob Polda Sumut Kombes Pol. Abu Bakar Tertusi,S.I.K.,SH. pimpin Apel Kesiapsiagaan, sekaligus pemberian Piagam Penghargaan kepada personel Brimob sumut yang berprestasi.

Dalam Apel Pemberian Penghargaan pada Rabu (24/6/2020) ini, Ps. Pasubsi Opsnal Seksi Intel Sat Brimob Polda Sumut Ipda Heri Suhartono beserta 7 personel intel lainnya menerima piagam penghargaan yang di berikan langsung oleh Dansat Brimob Polda Sumut.

Adapun ke 7 personil Seksi Intel yang mendapatkan penghargaan tersebut, di antaranya Ipda Heri Suhartono, Bripka Fajar, Bripka Martin Budi Silalahi, Bripka Kamson Sitinjak, Bripka Richard, Bripka Herman Simatupang, serta Brigadir Roy Nababan.

Terkait prestasi yang didapat oleh Seksi Opsnal Intel atau yang lebih sering disebut dengan TIM ELANG ini, di antaranya berhasil mengungkap kasus begal terhadap personil Brimob, pencurian sepeda motor dan pencurian HP.

Dalam arahannya, Dansat Brimob Polda Sumut mengucapkan terima kasih kepada personil yang berprestasi, dan tidak lupa bersyukur kepada Allah SWT.

ditambahkannya, agar personil lebih waspada , jangan lengah serta hati hati dan fast respon terhadap situasi kamtibmas saat ini, khususnya pelaku begal.

“Melalui kegiatan ini, diharapkan menjadi momentum bagi kita semua dan menjadi motivasi sebagai pelecut, agar personel Brimob Sumut dapat berbuat yang lebih baik lagi kepada masyarakat bangsa dan negara,” pesan Dansat. (Hendra CN)

Pemkot Tidore Dinilai Lambat Distribusi Bansos Tahap I

TIDORE, CN – Susulan pendistribusian Bantuan Sosial (Bansos) Tahap I yang belum selesai oleh Pemerintah Kota Tidore kepada 50 warga Kelurahan Doyado dianggap lambat oleh Forum Pemuda Peduli Masyarakat Doyado (FP2MD).

melalui rilis yang di terima Wartawan cerminnusantara.co.id Selasa (23/6/2020) hal tersebut disampaikan Yunus Harun selaku koordinator FP2MD, berdasarkan informasi dari wawancara langsung dengan lurah setempat di rumahnya, Selasa, 23 Juni 2020 kemarin.

Menurut Yunus, pemerintah lambat dalam menjawab kebutuhan masyarakat ditengah Covid-19. Padahal bantuan-bantuan kepada masyarakat harusnya dipercepat karena itu merupakan kebutuhan yang mendesak apalagi di kelurahan Doyado sudah terdapat 288 KK yang menerima bantuan Tahap I dan masih tersisa 50 KK yang belum memperoleh bantuan dan masih diusulkan untuk memperoleh bantuan susulan Tahap I.

“Kami meminta secepatnya pemerintah kota Tikep menyalurkan bantuan susulan ke pihak kelurahan Doyado agar secepatnya diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.

Sementara Lurah di Kelurahan Doyado Ade Ashar, SE. dalam keterangannya menyampaikan kegelisahan yang sama dan akan mengusahakan agar sesegera mungkin bantuan tersebut terdistribusi.

“Saat ini masih terdapat 50 warga kelurahan Doyado yang belum mendapatkan bantuan sosial tahap I karena data yang tercecer untuk itu saat ini saya sudah usulkan 50 nama yang blm mendapatkan bantuan Tahap I,” ungkap Lurah.

Untuk Tahap susulan sendiri, Ade Ashar, SE. selaku Lurah Doyado tidak bisa memastikan bantuan susulan Tahap I kapan akan didistribusikan.

“Kalau Bansos Tahap susulan sudah didistribusikan pasti akan ada informasi yang masuk karena torang ada Group Covid-19 namun saat ini belum,” tutupnya.

Sementara salah seorang warga Doyado, Julaiha Sehe (37) yang juga salah satu dari 50 nama yang diusulkan sangat berharap bisa mendapatkan bantuan tersebut.

“Saya berharap torang (Kami) bisa dapat, masa orang dapat tapi kami tidak mendapatkan, sementara para orang tua (Nene-nene) sakit-sakit baru apalagi kami kan orang sini,” ungkapnya. (Red/CN)

Terkait Pembagian BLT, Kunjungan Komisi I DPRD Halsel Mendapat Antusias Warga Sambiki

HALSEL, CN – Terkait Penyaluran Bantuan Lansung Tunai (BLT) di sejumlah Desa di yang dirundung masalah, menaruh perhatian dari Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel).

Turut hadir dalam kunjungan tersebut Anggota DPRD asal Sambiki Hariyadi Hi Ibrahim, Akmal, Alwan, Robi, Harizal, Hariyadi, Baihaki, Ibu Fadila, Rida dan sagaf Hj taha Selaku sekertaris Komisi I.

Sementara itu, dari informasi yang di himpun Media cerminnusantara.co.id ini, bahwa, pada saat Anggota DPRD Halsel Komisi I tiba di Desa Sambiki Kecamatan Obi, tepatnya pada Hari Senin (22/6/2020) yang merupakan jam Kantor, tidak ditemui Kepala Desa bahkan seluruh Perangkat Desa.

Saat kunjungan itu, Kantor Desa dalam keadaan terkunci, namun kedatangan Anggota DPRD Halsel mendapat sambutan dan antusias masyarakat.

“Kami Sangat bersukur keluhan kami cepat direspon, namun sangat disayangkan kehadiran para anggota DPRD Halsel itu tidak menemui Kades. Pasalnya, Kades berada di kebun dan tidak berkantor,” ungkap salah seorang warga yang enggan namanya dipublish.

Lanjutnya, saat kedatangan Anggota DPRD Halsel itu, warga pun ramai-ramai menyampaikan keluhan mereka terkait Pendataan ulang tentang Penyaluran BLT, karena masih banyak masyarakat yang membutuhkan.

“Sementara Pemerintah Desa Sambiki dalam melakukan pembagian BLT hanya kepada 23 Kepala Keluarga,” tuturnya.

Terpisah, Sagaf Hi Taha kepada Media cerminnusantara.co.id Selasa (23/6/2020) membenarkan bahwa kunjungan Komisi I DPRD Halsel ke Desa Sum, Desa Sosepe, Desa Kelo dan Desa Sambiki Atas laporan masyarakat.

“Kunjungan Anggota DPRD Halsel Komisi I tersebut atas laporan masyaraakat dan terkait keluhan masyarakat, kami akan lakukan evaluasi,” pungkasnya. (Red/CN)

Muhammad Kasuba Hadiri Lounching Pemasangan Baliho Perdana Usman-Bassam

HALSEL, CN – Lonching Pemasangan alat peraga kampanye (APK) Baliho yang diselenggarakan oleh Tim Koalisi Usman-BasSam, Rabu (24/6/2020) kegiatan tersebut rencananya Dipusatkan di Desa Tomori kecamatan Bacan kabupaten Halmahera Selatan (Halsel).

Kegiatan Lonching akan di hadiri langsung oleh ketua wilayah Indonesia timur (WILDA) Partai keadilan Sejahterah (PKS) Ustad DR Muhammad kasuba Lc Dan calon wakil bupati halsel Bassam kasuba

Maka dari itu, di sampaikan kepada tim koalisi/Relawan, serta simpatisan dan partisan pasangan Calon Bupati Halmahera Selatan (Halsel) Usman Sidik dan Basam Kasuba (Usman-Basam). Bahwa akan di lakukan lonching pemasangan alat peraga kampanye Baliho mulai besok di 249 Desa.

Hal ini di sampaikan oleh ketua PSI kabupaten Halmahera Selatan Adnana Wahid kepada Cerminnusantara, melalaui saluran teleponnya Selasa (23/06/2029) mengatakan Lonching Pemasangan Baliho Calon Bupati dan wakil Bupati Halsel periode 2020-2025 yang akan di pusatkan di Desa Tomori, untuk itu di minta kesedian untuk hadir pada:

Hari/tgl : Rabu 24 juni 2020.
Pukul : 16 :00 wit
Tempat : Jln Raya Tomori (Arah Kantor Bupati Poros Tengah Samping Basigaro)

dikatakannya, untuk pengurus parayi koalisi di minta menggunakan atribut partai masing-masing.

“Atas partisipasinya kami ucapkan banyak terima kasih,” cetusnya. (Red/CN)