Cerita Nia dan Bambang, Petani Binaan Harita Nickel yang Sukses jadi Pemasok Bahan Pangan

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), memiliki potensi yang luar biasa untuk memperkuat perekonomian masyarakat setempat. Dimana, melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), PT Trimegah Bangun Persada Tbk atau Harita Nickel, Perusahaan pertambangan dan pemrosesan nikel terintegrasi berkelanjutan yang telah beroperasi selama lebih dari 1 dekade, telah berhasil memberdayakan masyarakat sekitar Tambang, khususnya di Bidang Pertanian.

Program CSR Harita Nickel tidak hanya berfokus pada pertambangan, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi masyarakat Pulau Obi. Dengan membantu para petani lokal untuk menjadi mitra perusahaan dalam menyediakan bahan pangan, Harita Nickel berperan aktif dalam menciptakan dampak ekonomi yang berkelanjutan. Program ini terbukti berhasil mengubah kehidupan para petani, yang kini menjadi pemasok utama bahan pangan bagi karyawan perusahaan.

Kesuksesan Nia: Membentuk Kelompok Tani yang Mandiri.

Salah satu sosok inspiratif dalam program ini adalah Siti Marnia atau Nia, seorang petani yang saat ini bermukim di Desa Akegula, Pulau Obi. Sejak Tahun 2015, Nia mengelola lahan pertanian di Pulau Obi setelah sebelumnya bekerja sebagai petani di Kendari, Sulawesi Tenggara. Dengan pengalaman mengikuti pertukaran petani Indonesia-Jepang pada Tahun 1999-2000, Nia membawa pengetahuan bertani-Nya ke Pulau Obi, yang kemudian ia kembangkan melalui kemitraan dengan Harita Nickel.

“Awalnya, masyarakat ragu untuk bertani karena khawatir hasil panen tidak akan terjual. Mereka tidak tahu akan dijual ke mana,” ungkap Nia, Kamis 21 November 2024

Namun, berkat dukungan dan jaminan pembelian dari Harita Nickel, Nia mampu membuktikan potensi pertanian sebagai sumber penghasilan yang menjanjikan. Saat ini, Nia dan kelompok taninya memproduksi 4 hingga 6 ton sayuran dan buah-buahan setiap bulannya yang langsung dipasok ke Perusahaan.

Selain dukungan pemasaran, Harita Nickel juga memberikan pelatihan dan bantuan fasilitas, seperti greenhouse untuk menanam sawi putih. Sehingga hasil panen dapat memenuhi kebutuhan tanpa harus didatangkan dari luar.

“Bantuan ini sangat berharga, terutama dari sisi pengetahuan tentang pengelolaan tanaman dan pencatatan hasil panen,” ujar Nia.

Perjuangan Bambang: Dari Kontraktor hingga Petani Sukses di Desa Laiwui.

Bambang Pujianto adalah petani lain yang merasakan dampak positif dari kemitraan ini. Berawal dari seorang kontraktor proyek mercusuar, Bambang beralih menjadi petani di Pulau Obi sejak Tahun 1997. Seiring waktu, ia memutuskan untuk berfokus pada pertanian dan peternakan ikan setelah menghadapi tantangan dalam usaha ayam potong.

Dengan lahan seluas 1,8 Hektare, Bambang kini menanam berbagai jenis tanaman, seperti melon, semangka, cabai keriting, kangkung, dan sawi.

“Ketika pertama kali bergabung, Harita Nickel memberikan bantuan berupa bibit, modal, serta pelatihan untuk meningkatkan keterampilan bertani, termasuk cara membuat pupuk kompos dan budidaya cacing sutra untuk pakan ikan,” jelas Bambang.

Meski usaha pembibitan ikan masih dalam tahap pengembangan, Bambang telah berhasil memasok 200 kilogram semangka dan 400 kilogram melon per minggu kepada Harita Nickel.

“Harga jual kepada perusahaan cukup baik, dengan semangka dihargai Rp 9.000 per kilogram,” katanya.

Bambang berharap terbentuknya koperasi tani di masa mendatang akan semakin memperkuat posisi petani di Pulau Obi.

“Saya optimis bahwa kemitraan ini akan terus memberikan manfaat besar bagi masyarakat, dengan pertanian dan peternakan yang semakin berkembang,” ujar Bambang.

Program CSR Harita Nickel yang melibatkan total 21 kelompok Tani di Pulau Obi ini, bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi.

Dengan pendekatan yang menyeluruh, perusahaan memberikan pelatihan, dukungan fasilitas serta akses pemasaran yang membantu petani mengoptimalkan hasil pertanian.

Harapan besar dari Harita Nickel adalah agar kebutuhan pangan karyawan perusahaan dapat dipenuhi oleh para petani lokal. Sehingga roda perekonomian dapat berjalan optimal dan masyarakat dapat menikmati kesejahteraan. (Hardin CN)

Disinggung Bagian dari Perusahaan Tambang, Paslon Sherly-Sarbin Akui Tak Mampu Jelaskan Lebih Jauh

Berita Daerah Biro Ternate|oleh

TERNATE, CN – Sebagai pemilik Saham perusahaan Tambang PT Karya Wijaya yang izinnya menguasai 500 hektare lahan di Pulau Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Provinsi Maluku Utara (Malut), Sherly Tjoanda, dipertanyakan komitmen kebijakan ekologi terkait aktivitas pertambangan.

Dimana, hal itu dipertanyakan Calon Wakil Gubernur Malut, Basri Salama saat debat publik kedua yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Malut di Auditorium UMMU, Kota Ternate, Selasa (19/11/2024) malam.

Dalam sesi tanya jawab ke Pasangan Calon (Paslon) nomor 4, Basri Salama mempertanyakan bagaimana Sherly-Sarbin dapat mengambil kebijakan terkait kerusakan alam akibat aktivitas pertambangan. Sedangkan Sherly sendiri merupakan bagian dari perusahaan Tambang.

Pertanyaan tersebut, lantas dijawab Sarbin yang menyatakan semua orang pasti tidak mengharapkan bencana. Namun bencana pasti akan terus hadir. Apalagi di wilayah Indonesia. Karena itu, sambungnya, cara menghadapi mitigasi bencana adalah dengan 2 skema.

“Pertama, pra bencana. Kita juga menyiapkan dengan baik, menyampaikan sosialisasi pencegahan terhadap bencana. Dan yang kedua, bagaimana bencana saat datang, melakukan evakuasi, memberikan pelayanan. Dan yang berikut setelah bencana,” jelasnya.

“Soal kaitan soal Tambang yang ditanya tadi, saya kira semua Tambang itu prosesnya ada, prosedurnya ada. Kalau ditanya kemudian kami menjadi bagian, saya seperti tidak bisa menjelaskan lebih jauh disini. Karena kita soal Tambang itu mekanismenya ada. Saat ini kewenangan Pemerintah Daerah itu soal pengawasan sesungguhnya. Jadi kalau ditanya mendiang tadi, saya kira ini bukan bagian dari soal bagaimana menangani bencana, karena tema kita saat ini adalah soal mitigasi bencana terhadap lingkungan,” aku Sarbin.

Ia menambahkan, semua pihak sepakat. Disatu sisi, Tambang dibutuhkan. Namun lingkungan yang sehat dan baik juga penting.

“Karena itu, negara terus hadir untuk melindungi warganya, memberikan advokasi untuk melindungi hak-hak masyarakat. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan bagian dari tambang itu, dan tambang juga terus menjadi bagian dari pembangunan kita,” tandasnya.

Basri tampak tak puas dengan jawaban Sarbin yang dinilai “kabur” dari inti pertanyaan.

“Maksud saya, kalau kita bicara kerusakan lingkungan, kerusakan hutan, kerusakan alam akibat dari aktivitas pertambangan, itu sudah pasti kita punya kebijakan. Bagaimana saudara mau membuat kebijakan merehabilitasi kebijakan. Sementara saudara menjadi bagian dari Perusahaan yang ikut terlibat dalam kerusakan alam? Itu pertama,” sentilnya saat diberi kesempatan menanggapi jawaban paslon 4.

“Yang kedua, bagaimana saudara bisa memisahkan posisi personal saudara sebagai gubernur dengan strategi kebijakan merehabilitasi hutan, merehabilitasi kerusakan alam dan lingkungan, itu yang ingin saya tanya. Tolong dijelaskan posisi duduknya itu, supaya kita tahu di mana posisi kita sebagai penyelenggara pemerintahan dan posisi kita sebagai oligarki pertambangan,” tandas Basri.

Berdasarkan reportase Project Multatuli pada 12 September 2024, nama Sherly Tjoanda tercatat sebagai pemegang saham 30 persen perusahaan tambang PT Karya Wijaya, sementara mendiang suaminya Benny Laos memiliki 65 persen saham. Perusahaan ini belum beroperasi sejak izinnya diterbitkan pada 2020.

Benny Laos juga tercatat sebagai pemilik tambang PT Amazing Tabara yang pernah mendapatkan izin menambang emas di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel). Warga lantas protes izin tersebut karena konsesinya berada di perkebunan cengkeh dan dikhawatirkan merusak tanaman rempah. Izin perusahaan ini kemudian dicabut pada 2022. (Hardin CN)

Bawaslu Halsel Bagikan Stiker Anti Politik Uang, Hoax dan Politisasi SARA Kepada Warga

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Kordinator Devisi (Kordiv) Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (HP2H) Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan, Hans William Kurama bersama jajaran adhoc Panwaslu (Panwascam) mengkampanyekan tolak politik uang, anti hoax dan mencegah praktik politisasi suku, agama dan ras (Sara) jelang pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024.

Berdasarkan pantauan media inj, Kordiv HP2H Bawaslu Halsel, Hans William Kurama bersama ratusan anggota Panwaslu melakukan penyebaran ratusan stiker kepada pengendara motor (R2) dan mobil (R2) dan warga pejalan kaki di depan Zero Poin, Selasa (19/11).

Anggota Bawaslu Halsel, William Kurama saat diwawancarai media ini. Ia mengatakan, pembagian stiker atau selebaran yang bertuliskan tolak politik uang, anti hoax dan politisasi Sara ini diharapkan menjadi edukasi kepada warga Halsel agar tidak terprovokasi dalam menentukan pilihan saat pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 nanti.

“Sebagai penyelenggara Pemilu pada Pilkada ini. Tentunya kami inginkan pemilihan yang jujur, adil, berintegritas dan bermartabat tanpa ada politik uang, hoax dan politisasi isu sara yang dilakukan oknum-oknum tidak bertanggungjawab demi kepentingan sesaat,” ujarnya.

Kata William, warga diharapkan berperan aktif memberikan laporan apabila, ada yang melakukan praktik politik uang, menyebarkan informasi hoax dan politisasi isu SARA jelang pencoblosan nanti.

“Kami juga menegaskan kepada jajaran adhoc tingkat Kecamatan, Desa dan pengawas TPS untuk melakukan kerja ekstra memantau jalanya tahapan kampanye dan proses pungut hitung di 27 November,” pungkasnya. (Hardin CN)

Bawaslu Halsel Gelar Deklarasi Tolak Politik Uang

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), melaksanakan deklarasi tolak politik uang, hoax, politisasi suku, ras dan agama (Sara) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

Agenda deklarasi ini berlangsung di lapangan Perhubungan Dishub Halsel yang berada di Desa Labuha, Kecamatan Bacan.

Kegiatan tersebut dihadiri Staf Ahli bidang pemerintahan Saiful Turuy yang mewakili Pjs Bupati Halsel; serta sejumlah perwakilan Polres, Kodim dan Kejaksaan yang ada di Halsel.

Turut hadir pula anggota KPU Hendra Kamarullah dan pimpinan Bawaslu setempat, Selasa 19 November 2024.

Kabag Ops Polres Halsel, Kompol Zikri menghimbau kepada warga Halmahera Selatan untuk tidak terlibat politik uang, hoax dan politisasi sara.

“Selain menolak politik uang, hoax dan politisasi isu Sara. Kami juga himbau kepada warga Halsel meskipun berbeda pilihan dalam pilkada tahun ini tetap menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi agar pelaksanaan pilkada berlangsung damai, aman dan lancar,” ujarnya.

Menurutnya, pihak kepolisian tetap memberikan dukungan dan mensuport melakukan pengamanan untuk pillkada damai di Halmahera Selatan, sehingga hajatan demokrasi ini diharapkan berlangsung jujur adil dan berintegritas.

Mewakili Kejari Halsel, Hendra Wahyudi yang juga kasi pidana umum (Kasipidum) mengaku antusias atas kegiatan deklarasi yang digelar Bawaslu.

“Politik jujur, kuat dan hebat dalam kualitas demokrasi di Maluku Utara terutama di Halsel agar melahirkan pemimpin yang berkualitas untuk menata perubahan di bumi saruma baik,” ujarnya.

Ia juga menghimbau warga menggunakan Media Sosial (Medsos) secara baik dengan informasi edukasi dan informasi yang benar.

“Timses masing-masing paslon juga diminta netral tidak menggunakan cara-cara yang menyalahi ketentuan,” pungkasnya.

Danramil Bacan, Mustamin mewakili Dandim 1509/Labuha menegaskan, tetap setia mengawal tahapan pilkada sampai selesai.

“Kita berharap hajatan pilkada ini berjalan kondusif, damai dan aman untuk menjunjung tinggi toleransi dan menjunjung tinggi integritas sehingga pilkada bermartabat,” ujarnya.

Untuk itu, Mustamin berharap warga Halsel sadar dan tolak politik uang, tidak sebarkan informasi hoax apalagi membuat politisasi sara.

Sementara itu, Koordinator Divisi Perencanaan dan Data KPU Halsel Hendra Kamarullah, menegaskan siap berkolaborasi dengan pemangku kepentingan untuk mewujudkan pilkada damai di Bumi Saruma untuk menghilangkan justifikasi pilkada Halsel selalu buruk di Malut.

“Saya mengajak kepada kita semua yang hadir untuk ikut menyukseskan pilkada damai di Halsel tanpa politik uang, hoax dan politisasi isu sara,” ajak Hendra.

Sambutan selanjutnya, disampaikan staf ahli bidang pemerintahan Setda Halsel, Saiful Turuy mewakili Pjs Bupati menyatakan bahwa politik uang, penyebaran hoaks, dan politisasi SARA menjadi ancaman serius dalam demokrasi. Untuk itu, dia mengajak semua elemen masyarakat untuk mengambil langkah nyata dalam melawan praktik-praktik tersebut.

“Deklarasi ini harus menjadi langkah konkret memperkuat nilai demokrasi di Halsel. Dengan menjunjung tinggi integritas dan menolak politik uang, kita bisa menciptakan pemilu yang bersih dan menghasilkan pemimpin yang kompeten berdasarkan visi-misi, bukan karena iming-iming materi,” tegas Saiful.

Hal yang sama disampaikan Ketua Bawaslu Halsel yang diwakili Kordiv HP2P Bawaslu, Hans William Kurama, ia menekankan bahwa politik uang mencederai keadilan dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Selain itu, penyebaran informasi hoax dan politisasi SARA dinilai dapat memecah belah persatuan masyarakat serta menganggu proses demokrasi.

“Apalagi era digital membawa tantangan baru dalam bentuk penyebaran informasi palsu. Untuk itu, kita harus menjadi garda terdepan untuk memastikan masyarakat menerima informasi yang akurat dan menjaga kerukunan di tengah keberagaman,” imbau William.

Lebih lanjut, kata William politisasi Sara adalah ancaman yang dapat memecah persatuan bangsa untuk itu harus dihentikan.

“Sebab perbedaan suku, bangsa, agama, ras antara golongan adalah kekayaan bangsa yang harus kita jaga bersama. Pemilihan harus menjadi ajang kompetisi yang sehat dan bermartabat, bukan arena menyulutkan konflik atau perpecahan. Maka kami berharap kita bersama wujudkan pilkada damai dan bermartabat,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan hari pencoblosan tinggal 8 hari lagi. Untuk itu, Bawaslu Halsel berharap momentum ini juga sebagai langkah mendorong penyelenggaraan pemilu yang bersih dan berintegritas, sekaligus mencerminkan masyarakat Halsel yang cerdas dan bermartabat.

“Deklarasi ini sebagai wujud nyata dan komitmen Bawaslu untuk menciptakan pilkada jujur, adil dan bermartabat tanpa politik uang, hoax dan isu SARA,” pungkasnya.

Diketahui, pasca deklarasi dilanjutkan penandatanganan komitmen bersama Pemkab dan forkopimda diantaranya, Polres, Kodim 1509/Labuha, Kejari Labuha dan KPU Halsel, jurnalis, perwakilan OKP/Ormas, perwakilan masing-masing Paslon untuk berkomitmen menolak praktik-praktik yang merusak demokrasi. (Hardin CN)

Pererat Hubungan TNI dan Masyarakat, Satgas Yonif 641/Bru Bagikan Snack Secara Gratis di Kampung Gimbis Distrik Kobakma

Berita Daerah Biro Membramo Tengah|oleh

MEMBERAMO TENGAH, CN – Satgas Yonif 641/Bru melalui Pos Kobakma merangkul dan menghibur anak-anak Papua dengan membagikan makanan ringan di Kampung Gimbis Distrik Kobakma, Kabupaten Memberamo Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Senin (18/11/2024).

Kegiatan tersebut bertujuan untuk berbagi kebahagiaan serta mempererat hubungan antara TNI dengan masyarakat agar adanya keberadaan Satgas ditengah-tengah masyarakat bisa menjadi terciptanya hubungan yang baik antara personil satgas dengan masyarakat.

“Kegiatan membagikan Snack secara gratis kepada anak-anak maupun masyarakat yang melintas di depan Pos ini, rutin dilakukan oleh personel Pos Kobakma sebagai wujud rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa,” kata Danpos Kobakma Letda Inf Ridho Ardiansyah.

Dengan adanya kegiatan sosial yang dilakukan personel Pos Kobakma, semakin mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat. Dimana, kehadiran TNI, selain memberikan rasa aman, juga rasa bahagia bagi masyarakat karena selalu membantu kesulitan masyarakat yang ada di sekitarnya. (Hardin CN)

Jelang Pencoblosan, Polda Malut Gelar Tactical Wall Game dan Simulasi Pengamanan TPS

Berita Daerah Biro Ternate|oleh

TERNATE, CN – Wakapolda Provinsi Maluku Utara (Malut), Brigjen Pol. Stephen M. Napiun, S.I.K., S.H., M.Hum., menghadiri Tactical Wall Game (TWG) dan simulasi pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam rangka Operasi Mantap Praja Kieraha 2024, pada Senin (18/11/2024).

Kegiatan yang berlangsung di Lapangan Apel Mapolda Malut ini diikuti oleh Irwasda Polda Malut, pejabat utama, serta personel Polda Malut.

Simulasi tersebut dirancang untuk memperkuat kesiapsiagaan dan koordinasi pengamanan guna mendukung pelaksanaan Pilkada 2024 yang aman dan damai.

Dalam arahannya, Wakapolda menekankan pentingnya latihan ini sebagai persiapan menghadapi berbagai potensi situasi di lapangan.

“Latihan ini memberikan gambaran nyata situasi yang mungkin terjadi, sehingga kita dapat mengantisipasi berbagai potensi permasalahan,” ujarnya.

Beliau juga menyoroti perlunya perhatian khusus pada TPS yang dinilai rawan konflik.

“Kehadiran personel tambahan di TPS yang rawan, seperti satu regu pasukan, perlu dipertimbangkan untuk merespons situasi darurat. Pemetaan TPS rawan harus didasarkan pada karakteristik wilayah dan catatan keamanan sebelumnya,” jelas Wakapolda.

Selain itu, Wakapolda meminta hasil evaluasi simulasi segera disampaikan kepada Kasatwil sebagai bahan perbaikan dan pengembangan latihan di masing-masing wilayah. Kegiatan ini juga dianggap sebagai upaya strategis untuk meningkatkan rasa aman masyarakat selama Pilkada.

“Tujuan kita adalah memastikan pemilih dapat menyalurkan hak pilih tanpa intimidasi dalam suasana yang kondusif. Upaya ini merupakan ikhtiar yang kita harapkan mendapatkan ridha Allah SWT,” tutupnya. (Ridal CN)