Forkopimcam Bersama Kades se-Kecamatan Gumer Study Banding ke Pulau Banyak Tentang BUMDes

Aceh Singkil, CN – Kapolsek Gunung Meriah bersama Personilnya serta Camat dan Kepala Desa se-kecamatan Gunung Meriah melaksanakan study banding tentang BUMDes serta lakukan bhakti sosial bagikan masker gratis kepada para nelayan di Kecamatan Pulau Banyak.

Dalam acara pembagian masker gratis kepada masyarakat Pulau Banyak bersama Ipda Mulyadi SH MH Kapolsek Gunung Meriah serta Johan Pahmi Sanip Camat Gunung Meriah dengan Tim Kades se-Kecamatan Gunung Meriah juga turut serta Personil Angkatan Laut (AL) dengan Personil Koramil Kecamatan Pulau Banyak, Senin (24/8/2020).

“Dengan kesempatan itu juga kami para Muspika Gunung Meriah menghimbau seluruh masyarakat Pulau Banyak agar lebih waspada terhadap dampak wabah Corona virus (Covid-19) yang saat mengancam penyebaran, maka untuk mencegahnya kita semua menggunakan masker sebagai pengamanan pelindung diri juga melindungi orang lain termasuk rekan-rekan yang lain,” imbuhnya.

Ia menambahkan, Dan mari kita bersama patuhi intruksi sesuai dengan anjuran pratokol kesehatan untuk selalu mencuci tangan dan jaga jarak selalu jaga kebersihan sebagai pola hidup sehat sudah jelas jiwa sehat dengan jiwa sehat kita mampu menghentikan penyebaran Covid-19 saat ini yang mewabah hampir seluruh dunia.

“Kami hadir kepulau banyak ini dalam rangka setudy banding tentang tata cara BUMDes yang berada di wilayah Kepulauan Pulau banyak dan Pulau Balai Pulang Nibung yang saat ini sangat terkenal BUMDes Mandiri yang ada di Pulau Baguk berada di Pulau Panjang, salah satu di gemari para wisata pengunjung baik Lokal atau pun luar Daerah dalam kunjungan kami ini semoga bisa menjadi contoh bukti keberhasilan BUMDes-BUMDes yang berada di Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil,” tututpnya. (Muklis CN)

Pemda Halsel Lakukan Penertiban, Kades Labuha: Ini Pelanggaran HAM

HALSEL, CN – Layaknya Preman, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bacan Halmahera Selatan (Halsel) lakukan pengrusakan barang milik Pedagang Pasar Modern Labuha pada Malam Hari, Selasa (25/8/2020), sekitar Pukul 04:00 WIT.

Diketahui bahwa sebelumnya Pemerintah Kabupaten Halsel melalui Disperindagkop dan UKM Merelokasikan pedagang Pasar Moderen Labuha ke Pasar Baru Tuwokona. Namun Relokasi tersebut mendapat penolakan dari Pedagang di Pasar Moderen Labuha.

Penolakan tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, para pedagang dari Desa Labuha tidak kebagian tempat di Pasar Baru Tuwokana yang di bangun oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.

Selain tidak kebagian tempat, akses ke Pasar Tuwokona juga jauh, maka para pedagang lebih memilih berjualan di Pasar Modern Labuha yang di bangun oleh Pemerintah Desa Labuha lewat Dana Desa.

Namun aktifitas para pedagang di Pasar Moderen Labuha mendapat tanggapan kurang baik dari Pemerintah Kabupaten, hingga lewat aparatnya yakni Satpol PP melakukan pengrusakan jualan pedagang pada malam hari.

Kepada Media Cerminnusantara.co.id, Kepala Desa Labuha, Badi Ismail menyesalkan kebijakan Pemerintah Kabupaten yang tak pernah melakukan Musawarah dengan Pemerintah Desa dan Masyarakat Labuha.

Badi juga menyesalkan tindakan Pemerintah Kabupaten Halsel lewat para Aparatnya yang mengobrak-abrik jualan milik pedagang. Sebab, perbuatan seperti ini adalah Perbuatan yang Tidak Manusiawi.

Badi kemudian menuturkan, di Indonesia, kejadian seperti ini baru terjadi di Halmahera Selatan, bahwa Pemerintah lewat Aparatnya Satpol PP melakukan pengrusakan jualan milik Pedagang Pada malam hari.

Dengan nada marah, Badi kemudian menyampaikan kepada para awak media bahwa ini bukan penertiban, tapi pengrusakan dan tindakan premanisme.

“itu sebabnya, perbuatan seperti ini ialah perbuatan melangar HAM dan saya tetap gugat Pidana Undang-Undang pelanggaran HAM,” tegasnya.

Kepala Desa Labuha itu kemudian mencontohkan bahwa kejadian pengerusakan barang jualan ini seperti tindakan bentuk PKI karena melakukan oprasi pada malam hari. (Red/CN)

Polres Halsel Umumkan Hasil Seleksi Administrasi Rekrutmen Bintara Polri Polri TA 2020

HALSEL, CN – Bagsumda Polres Halsel resmi mengumumkan hasil tes seleksi Administrasi Rekrutmen Bintara Polri tahun 2020, Senin (24/8/2020).

Hadir dalam kegiatan tersebut Waka Polres Halsel Kompol Andreanaldo Ademi SH, S.I.K, Kabag Sumda Polres Halsel Akp Subhan, Kasiwas Ipda As’ad, Baur Provos Bripka Samlan Umasugi, Dinas Dukcapil Sri Rahayu Manopo, Dinas Pendidikan Junib Kamarullah dan Pengawas External dari LSM Lira Bapak Syamsudin Kalam dan Bapak Abdulrahman Puasa.

Wakapolres Halsel Kompol Andreanaldo Ademi, S.H., S.I.K mengatakan “Seleksi administrasi ini merupakan tahapan awal dalam menjaring Putra Putri asal Kabupaten Halmahera Selatan yang siap bergabung sebagai Anggota Polri melalui jalur Bintara Polri.

“Kami dari panitia seleksi khususnya jajaran Polres Halsel mengucapkan terimakasih atas kerjasamanya dari Dinas Dukcapil, Dinas Pendidikan dan Pengawas External dari LSM Lira sehingga pemeriksaan Administrasi berjalan aman, tertib, dan Lancar,” ucapnya.

Saya mengharapkan dengan hasil yang nantinya diumumkan bagi yang memenuhi syarat jangan berbesar hati karena masih ada tahap pemeriksaan selanjutnya di tingkat Polda Malut dan yang tidak memenuhi syarat jangan berkecil hati dan tetap semangat untuk mempersiapkan diri di tahun depan dan dapat memenuhi kekurangan yang ada sehingga dapat mengikuti seleksi pada tahun depan.

Kabag Sumda Polres Halsel Akp Subhan saat di konfirmasi terkait hasil Pemeriksaan administrasi mengatakan dari 240 Calon Bintara Polri Tugas Umum ( PTU ) yang terdiri dari 212 Pria yang dinyatakan Tidak memenuhi syarat sebanyak 33 orang dan yang memenuhi syarat 179 orang sedangkan dari 28 wanita yang mengikuti seleksi tidak memenuhi syarat sebanyak 7 orang dan memenuhi syarat sebanyak 21 orang.

Bintara Kompetisi Khusus Teknologi Informasi sebanyak 5 orang Pria dan dinyatakan memenuhi syarat sebanyak 5 orang sedangkan Bintara Kompetensi Khusus Pelayaran jumlah pendaftar sebanyak 5 orang Pria dinyatakan memenuhi syarat sebanyak 3 orang dan 2 orang dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Peserta yang telah dinyatakan lolos administrasi tersebut akan melanjutkan seleksi pada tahap selanjutnya ditingkat Polda Malut yang rencananya akan dilaksanakan bersama dengan seluruh peserta di Polres Jajaran. (Red/CN)

Para Pedagang Sebut Kades Labuha Bangun Pasar Kota, Bupati Halsel Bangun Pasar Kebun

HALSEL, CN – Prestasi Kepala Desa Labuha Khecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Badi Ismail pantas di apresiasi oleh semua pihak di Kabupaten Halsel. Pasalnya, yang bersangkutan hanya mengandalkan sumber Dana dari Dana Desa Labuha setiap Tahun sekitar 1 miliyar lebih. Mbamun mampu mendorong peningkatan ekonomi masyarakat di Desa Labuha dan berefek positif pada masyarakat Desa lainnya.

Program kegiatan dalam mendorong sektor ekonomi perdagangan di Desa Labuha yang bersumber dari Dana Desa (DDS) itu di lakukan oleh Kades Labuha melalui Badan Usaha Mbilik Desa (BUMDes) dengan cara membangun Pasar Moderen Labuha yang sementara di gunakan para pedagang untuk berjualan, sehingga ketika pemerintah Daerah (Pemda) Halsel merelokasi para pedagang dari Pasar Tembal ke Pasar Tuwokona dan Pasar Labuha tetap beroperasi seperti biasa.

Pasar Sarumah Central Bisnis Moderen, yang di bangun oleh Pemda Halsel yang terletak di Desa Tuokona Kecamatan Bacan Selatan dikeluhkan Para pedagang Bawang, Rica, Tomat (Barito) dan penjual ikan di Pasar Tembal Kabupaten Halsel.

Relokasi para pedagang di Pasar Tembal ke Pasar Desa Sarumah Central Bisnis Moderen yang terletak di Desa Labuha Kecamatan Bacan pada 16 Agustus 2020 dikeluhkan para pedagang.

Akibat hadir Pasar Desa Labuha Kecamatan Bacan, sehingga mempengaruhi pendapatan penjualan pedagang dan daya beli masyarakat sangat minim karena Pasar Labuha di jadikan Pasar alternatif yang mudah di jangkau oleh masyarakat.

Keluhan ini di sampaikan oleh Ketua Pasar, Ami saat ditemui cerminnusantara.o.id, Senin (24/8/2020) menuturkan bahwa kehadiran Pasar Desa Labuha membuat dagangan ikan dan Barito di Pasar Tuwokona sangat kurang dikunjungi pembeli.

“Selama 1 Minggu ini hanya 3 hari daya beli masyarakat meningkat karena pada saat Pasar Labuha belum beroperasi aktif setelah Pasar Labuha beroperasi membuat dagangan ikan dan Barito tidak laku lagi,” jelasnya.

Saat ditemui penjual Barito, Asmawia kepada cerminnusantara.co.id, Senin (24/8), menyesalkan Pemerintah Daerah karena membiarkan Pasar Desa Labuha aktif tanpa pikirkan dampak.

“Kami para pedang yang berjualan di Pasar Tuwokona yang sangat jauh, sehingga mempengaruhi kunjungan para pembeli di pasar tersebut,” ucapnya.

Akibat dari kurangnya pengunjung dan pembeli di Pasar Desa Tuwokona, sehingga para pedagang dari Desa Tuwokona kembali berjualan di Pasar Desa Tembal.

“Aalasan tong pindah di Pasar Tembal karena dagangan torang sudah tara laku lagi, karena su ada Pasar Desa Labuha yang mudah di jangkau masyarakat di Kota Labuha, baik pembeli maupun penjual,” keluhnya.

Sekalipun harga Barito dan ikan masih normal dan harga Barito di Desa Labuha dan Pasar di Desa Tuwokona sama. Namun masyarakat lebih banyak balanja di Desa Labuha akibat jangkauan dekat dengan hemat biaya.

“Torang pindah di Pasar Tembal ini, sejak kemarin Minggu 23 Agustus, karena kalo batahan di Pasar Tuwokona torang pe dagangan bisa busuk samua, baru Tiga Hari Pasar di Labuha buka tong Tiga hari di Tuwokona pe dagangan Barito su ada yang rusak baru tara laku. Awalnya pendapatan 500 Ribu per hari, saat Pasar Desa Labuha buka tong pe pendapatan turun jauh skali, Tiga hari terakhir ini pendapatan satu hari 100 ribu itu saja paksa,” ungkapnya.

“Biar Pasar Tuwokona bagus, tapi sama saja karena seperti Pasar Kabong (Hutan) karena hasil jualan tidak laku, kalo Pasar Labuha yang di bangun oleh Kades Labuha dekat jadi itu Pasar Kota dan jualan para pedagang disitu sangat laku, torang kalo batahan di Pasar Tuwokona bisa tarada yang datang balanja,” tambahnya.

Ketua Pasar dan Ibu Asmawia bilang kalau bisa Pemda Halsel turun dan melakukan prosedur yang tepat.

“Agar Pasar itu satu tempat saja, biar pemerataan pendapatan dari jualan, alasan tong pindah di pasar Tembal biar ada penghasilan. (Red/CN)

Pemdes Laiwui Berikan Bantuan APD Untuk Sekolah

HALSEL, CN – Hari ini 24/08/2020, Pemerintah Desa  (Pemdes) Laiwui, Kec. Obi, Kab. Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut). Bagikan Alat Pelindung Diri (APD) berupa masker di Sekolah.

Demi menjaga lajunya tingkat penyebaran wabah Covid-19 di Malut yang pada khususnya  di Halsels, Pemdes Laiwui terus berikhtiar untuk memutuskan mata rantai dengan cara memberikan bantuan APD ke sekolah-sekolah yang ada di Desa Laiwui.

Pemberian bantuan ke sekolah SMA Negeri 6 Halmahera Selatan, SMP Negeri 4 Halamahera Selatan dan SD Mis Laiwui ini berupa bantuan Masker agar siswa dan guru dapat melindungi diri dari serangan Covid-19.

Kepala Desa Laiwui Abdul Kahfi Nusin Saat di konfirmasi wartawan cerminnusantara.co.id, mengatakan “Alhamdulillah hari ini kami pemdes Laiwui dapat membagikan APD kepada siswa yg berdomisili di desa Laiwui yang  bersekolah di SMP N 4 Halsel kurang lebih sebanya 13 lusin sekitar 140 pic. Untuk SMA N 6 Halsel sebanyak 15 lusing sekita 180 pic. Dan untuk SD mis sebanya 5 lusin atau sekitar 60 pic” Kata Kahfi

Sambung Kahfi “Dengan ada pemberian masker ini harapannya agar dapat mencegah Covid19 serta memberi kenyamanan siswa dalam proses belajar mengajar dan untuk sekolah SD lain kami menunggu setelah aktif belajar mengajar baru di lakukan pembagian” tutur Kahfi.(Red/CN)

Rekomendasi Anggaran 6 Parpol Belum DiKeluarkan, Kesbanpol Halsel Minta Lengkapi Persyaratan

HALSEL, CN – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbanpol) baru mengeluarkan Rekomendasi pengajuan pencairan anggaran Tahun 2020 untuk 6 Partai Politik kepada Dinas Pendapatan dan Keuangan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel).

Sementara itu, masih tersisa 6 Partai Politik yang belum mendapatkan Rekomendasi tersebut. Dari 12 Partai yang memiliki Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halsel.

Kaban Kesbangpol Halsel, Mariyanto ILyas saat di Konfirmasai Awak Media, Kamis (20/8/2020) menyampaikan bahwa Rekomendasi 6 Parpol untuk kepentingan usulan pencairan anggaran di BPKAD dikeluarkan pada bulan Juli kemarin.

Sementatara 6 Parpol yang telah direkomendasikan ke BPKAD yaitu, Partai Gerindra, Demokrat, PAN, Hanura, PKPI dan PKS. Sedangkan 6 Parpol lainya belum mendapatkan Rekomendasi diantaranya, Partai PKB, PDIP, Golkar, Nasdem, Berkarya dan PSI.

Kabag Bantuan Anggaran BPKAD, Muhammad Saleh Badrun

Sebab, kata Mariyanto bahwa Rekomendasi yang dikeluarkan Kesbanpol tergantung kesiapan Dokumen setiap Parpol dan setiap Parpol harus membuat Dokumen Pertanggung jawaban Dana Tahun sebelumnya, Surat Keputusan Pengurus Parpol dan Angaran Dasar Angaran Rumah Tangga (AD/ART) Parpol untuk dapat diajukan ke BPKAD Halsel.

“Jadi kapan saja Partai yang telah buat permohonan Dokumennya secara lengkap akan di proses, jadi itu sebabnya setiap pencairan anggaran tidak bersamaan karena ada Parpol yang belum melengkapi persyaratannya”, tutur Mariyanto.

Terpisah, Kabag Bantuan Anggaran BPKAD Muhammad Saleh Badrun juga membenarkan bahwa sebanyak 12 Partai Politik di Halsel punya Kursi DPRD itu hingga saat ini baru 6 Parpol yang telah dicairkan BPKAD Halsel yakni, Partai Gerindra, Demokrat, PAN, Hanura, PKPI dan PKS.

Oleh sebab itu, Kata M Saleh bahwa besaran anggaran setiap Partai dilihat dari hasil perolehan suara dan Kursi di DPRD Halsel. (Red/CN)