KPU Resmi Terima Berkas Paslon Usman-Bassam

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), melakukan penelitian dokumen persyaratan kedua pasangan bakal calon Bupati Halsel H. Usman Sidik dan Ali Hasan Bassam Kasuba dinyatakan lengkap dan diterimah oleh KPU Halsel.

“Hasil penelitian berkas atau melakukan verifikasi berkas pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Usman  Sidik dan Hasan Ali Bassam Kasuba baik sarat calon maupun sarat pencalonan lengkap,” ungkap Ketua KPU Halsel, Darmin H. Hasim pada sejumlah awak media Jum’at (4/9/2020).

Kata Darmin, Kepada bacalon Bupati dan Wakil Bupati Halsel, Usman – Bassam agar dalam pemeriksaan kesehatan pasangan calon dibawa serta hasil pemeriksaan hasil Swab Covid-19.

“Wajib dibawa hasil Swab Covid-19 pada saat pemeriksaan kesehatan calon Bupati dan wakil Bupati karena sebagai sarat pemeriksaan kesehatan,” imbuhnya. (Red/CN)

Merapat ke Usman-Bassam, PKPI Pastikan Petahana Halsel Tidak Ikut Bertarung

Berita Daerah Biro Halsel, Politik|oleh

HALSEL, CN – PKPI bikin kejutan di Pilkada Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) dengan bergabung bersama kubu Hi. Usman Sidik dan Ali Hasan Bassam Kasuba (Usman-Bassam).

Ketua PKPI Malut pun saat ini tengah bersama pasangan Usman-Bassam di Kantor Komisi Pemelihan Umum (KPU) untuk mendaftarkan diri sebagai calon Bupati dam wakil Bupati Halsel 2020.

Ketua PKPI Malut, Masrul kepada sejumlah awak media di depan Kantor KPU Halsel mengatakan, PKPI sebagai Partai Politik harus ikut berdemokrasi.

“Kami pastikan Bahrain tidak bisa maju, keputusan ini setelah berkordinasi dengan pimpinan Pusat Partai, PKPI sebagai Partai Politik harus ikut berdemokrasi, dengan mendukung salah satu kandidat, oleh karena itu kami bergabung ke Usman-Bassam,” tandasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Dewan Pimpinan Provinsi PKPI Malut berkeputusan mencopot Bahrain Kasuba dari jabatannya sebagai Ketua PKPI Halsel.

Pencopotan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan bernomor: 002.E/SKEP/DPP-PKPI-IND/MALUT/IX/2020, tertanggal 03 September 2020.

Surat tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua, Masrul Hi Ibrahim, ST dan Sekretaris, Renol S Banjar. (Red/CN)

Gagal Jadi Petahana, Bahrain Dipecat dari Kepengurusan PKPI

Berita Daerah Biro Halsel, Politik|oleh

HALSEL, CN – Nasib sial dialami Petahana Bahrian Kasuba (BK) Ibarat Pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Setelah gagal mendapat tunggangan Parpol ke Pilkada Halmahera Selatan (Halsel) di Tahun 2020, kini terhebus kabar BK di pecat dari Ketua DPD PKPI Halsel.

Untuk membanggakan negeri dengan moto Satu Rumah (Saruma) di 5 Tahun mendatang telah sirnah, bagimana tidak, harapan besar ponakan Orang Nomor 1 Provinsi Malut itu Pupus di tengah jalan

Hentinya langkah Bahrain Kaseba disebabkan Kurangnya Syarat rekomendasi dukungan Partai Politik sehingga Bahrain yang juga sebagai Calon Petahana tidak bisa melangkah ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Halmahera Selatan.

Sebelumnya, Calon Petahana Bahrain Kasuba (BK) sudah mengantongi dukungan Partai Politik yakni Gerindra (3), PKPI (2), Berkarya(1), dan nyatakan siap untuk Berlaga di konstestasi Pilkada Halsel.

Namun Kalim atas Rekomendasi Partai Berkarya oleh Petahana yang sebelumnya berpaketan dengan Alm Lutfi Mahmud dinyatakan gugur. Pasalnya, Kemenkumham mengesahkan kepengurusan Muchdi PR sebagai Ketua Umum dan Badaruddin Andi Picunang dan memberikan Rekomendasi Partai Berkarya pada Paslon Hi. Usman Sidik dan Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) dengan Nomor:SK-001/PILKADA/DPP-BERKARYA/III/2020.

Beralihnya dukungan Berkarya mematikan langkah Bakal Calon Petahana Bahrain Kasuba. Pasalnya, jumlah dukungan parlemen berkurang dari satu Kursi dan tersisah 5 kursi dan tidak memenuhi syarat untuk mendaftar ke KPU.

Tak Sampai di situ, Bahrain Kasuba yang juga selaku Ketua DPD PKPI Halsel secara resmi di pecat dan digantikan kepengurusan baru.

Sesuai lampiran surat yang beredar di media sosial, Keputusan DPP PKPI tertanggal 3 September 2020 yang ditandatangani oleh Ketua DPP Masrul Hi Ibrahim dan Sekretatis Ronal S Banjar telah memutuskan/menetapkan:

  1. Mencabut dan memutuskan Keputusan DPN PKPI No: 002/F/SKEP/DPD PKP Indo Malut/ 1/ 2018 tanggal 28 Januari 2020 tentang perubahan susunan personalia pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan persatuan Indoensia (DPK-PKPI) Halmahera Selatan Periode 2016-2021.
  2. memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada saudara Bahrian Kasuba atas dedikasi loyalitas dan pengabdian selama menjadi ketua DPK PKPI Halsel.
    3.menetapkan kepengurusan terbaru dwan pimpinan kabupaten partai PKPI Halsel periode 2020-2024.
  3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.dan jika ada kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
  4. Keputusan ini disampaikan pihak-pihak terkait.
    Keputusan DPP PKP Indonesia Malut dengan nomor 09/KEP/DPP/PKP Indo/Malut/IX/2020 menetapkan kepengurusan baru DPK PKPI Halsel Ahmad Suryanto (Ketua), Fitria Hamida Hapsari (Sekretaris), Wiryawan Akil (Bendahara).

Terkait Pencopotan ini, Bahrain Kasuba saat dikonfirmasi melalui Via WhatsApp, Jumat (4/9/2020) tidak menjawab. Hingga berita ini di publis belum ada keterangan resmi dari BK.

Sedangkan Ketua DPW PKPI Malut, Masrul Hi Ibrahim sementara masih dalam upaya konfirmasi oleh Media Cerminnusantara.co.id soal pencopotan tersebut. (Red/CN)

APMG Soroti Upaya Pemekaran Kecamatan Kepulauan Gura’ici

Daerah|oleh

HALSEL, CN – Aliansi Pemuda-Mahasiwa Gura’ici (APMG) Kecamatan Kayoa, Halmahera Selatan, menyoroti upaya Pemekaran Kecamatan Kepulauan Gura’ici, yang diupayakan oleh salah satu Forum yang mengatasnamankan Forum Pemekaran Kecamatan Guraici (FPKG) bersama kepala-kepala Desa se-Kepulauan Gura’ici.

Upaya yang dilalukan oleh FPKG itu, dinilai sepihak, sangat keliru, dan asal-asalan.

Bagaimana tidak, menurut Koordinator
Aliansi Pemuda-Mahasiwa Gura’ici (APMG), Sarjan Hud, upaya mendorong pemekaran saat ini sangat bernuansa kepentingan sepihak, tidak mendasar, asal-asalan dan terlalu taktis.

“Karena dalam proses desighn dari awal suda menimbulkan banyak pro-kontra,” ucap Sarjan kepada wartawan di Soccer Caffe Ternate, Kamis (3/9/2020) malam.

Kata dia, banyak proses yang patut diperpertanyakan dalam 2 kali pertemuan yang di helat oleh FPKG ini, terkahir bertempat di Desa Buli beberpa hari lalu.

Ia menuturkan, dalam pertemuan khusus FPKG dan Kepala-Kepala Desa pertama hingga kedua sangatlah terbatas dan tertutup, yang hadir hanyalah beberapa kapala Desa dan Staf, tidak melibatkan secara kesulurhan kalangan pemuda dan Mahasiswa di Kepulauan Gura’ici, serta tokoh masyarkat dan masyarkat adat.

“Saya mengingatkan upaya perjuangan pemekeran untuk akhir tahun ini bukanlah yang paling fundamental, sangatlah keliru jika para kepala-kepala Desa saat ini sibuk membuat pertemuan dan membahas hal-hal yang tidak terlalu urgent dimasyarkat, apa lagi jika menggunakan anggaran Dana Desa untuk kegiatan ini,” tegasnya.

Menurut Sarjan, Pemerintah Desa harusnya lebih fokus dengan Kesiapan ekonomi dan Kesiapsiagaan dalam menghadapi Covid-19 menjelang agenda besar pesta Demokrasi di Kabupaten Halmahera Selatan.

Kritik tajam ini di tujukan kepada Forum Pemekaran dan Kades-Kades Pulau Guraici.

“Janganlah ada gerakan tambahan dimoment seperti ini, apabila Forum pemekaran terus di lakukan sepihak, kami sangat merasa risih ketika upaya ini dilakukan,” katanya.

Dijelaskan Sarjan, ini sangat tidak mengedepankan kepentingan secara keseluruhan, ketika pihaknya mencoba berkoordinasi dengan beberapa mahasiswa di Desa Talimau, Gunange, dan beberpa mahasiswa di 7 (tuju) Desa lainnya, mereka dan masyarkat pun nyaris tidak tahun menahu soal ini.

“Kami atas nama Aliansi Pemuda-Mahasiswa Gura’ici (APMG) tetap menilai ini sangat keliru, asal-asalan dan tidak melalui tahapan-tahapan yang tepat. Jadi kami akan tetap memboikot agenda-agenda pertemuan terkait dengan pemekaran dan meminta para kepala-kepala Desa agar segera kembali ke tempatnya masing-masing untuk lebih fokus memantau kondisi dan kesiapan masyarkat untuk lebih sigap menghadapi kemungkinan-kemungkinan penyebaran covid-19 di agenda Daerah beberapa bulan kedepan,” demikian Sarjan menegaskan. (Ridal CN)

LSM GAPURA Desak Bupati Evaluasi Kades Kupal

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Pemuda Untuk Rakyat (GAPURA) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) mendesak Bupati Halsel untuk mengevaluasi Kepala Desa Kupal Kecamatan Bacan Selatan Karena dinilai tidak transparan dalam pengelolaan Dana Desa.

Kepada Media Cerminnusantara.co.id Jum’at (4/9/2020), Ketua LSM GAPURA Harmain Rusli menyampaikan bahwa ia nenyayangkan sikap Kepala Desa Kupal Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halsel terkait dengan proses pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa.

Pasalnya, ada beberapa item yang di kerjakan oleh Pemerintah Desa Kupal, namun tidak maksimal, item pekerjaan yang di kerjakan diantaranya item pekerjaan pembuatan parit.

Sebab, kata Harmain bahwa berdasarkan RAB pekerjaan Parit itu dengan volume panjang 180 cm, tapi setelah di kroscek kembali, ternyata ukuran parit tersebut volumenya tidak cukup 180 cm.

Tidak cukup sampai di situ, Harmain juga menyesalkan bahwa dalam proses pembayaran upah pekerjaan juga tidak berdasarkan anggaran yang di cantumkan dalam RABB.

Maka dari persoalan tersebut, Ketua LSM GAPURA menilai Pemerintah Desa Kupal dalam proses pengelolaan alokasi Anggaran Dana Desa dan Dana Desa sangat tidak transparan.

Olehnya itu, atas nama LSM Gapura dan Masyarakat Kupal meminta kepada Bupati Halsel segera mengevaluasi Kepala Desa Kupal, sehingga Pemerintah Desa Kupal bisa menerapkan system Pemerintahan yang good governance.

Halmain Rusli juga berharap agar persoalan ini segera di tindak lanjuti oleh Bupati Halsel, Bahrain Kasuba. Sebab, Desa Kupal adalah salah satu Desa di Halsel yang berada pada posisi strategis yaitu berada pada central Kota Kabupaten Halsel. (Red/CN)

Cegah Terorisme, Kapolda Ajak Dalami Pengetahuan Tentang Sejarah

Berita Daerah Biro Ternate|oleh

TERNATE, CN – Kapolda Maluku Utara Irjen Pol. Drs. Rikwanto, S.H., M.Hum. menghadiri sekaligus bertindak selaku pemateri tentang pencegahan terorisme pada pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepenghuluan program bimbingan masyarakat islam di lingkungan kantor wilayah urusan agama Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 yang dilaksanakan di Aula Asrama Haji Kelurahan Ngade, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Kamis (3/9/2020).

Dalam kesempatan tersebut selaku narasumber Kapolda Maluku Utara memberikan arahan dan pemahaman terkait dengan sejarah kemerdekaan Republik Indonesia serta perjuangan pahlawan dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia.

“kita sebagai Rakyat harus menghargai dan menjaga perjuangan para pahlawan dalam mencapai serta memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia,” ajak Kapolda.

Ia menambahkan, terjadinya aksi Terorisme dikarenakan adanya penafsiran sendiri dan orang yang tidak sejalan dengan apa yang diyakininya.

“Adanya konflik kepentingan dan Ketidaksepahaman dapat menimbulkan terjadinya aksi terorisme dikarenakan adanya penafsiran sendiri dari orang yang mempelajari ilmu agama sehingga orang yang tidak sejalan dengan apa yang diyakininya disebut Thogut dan Aksi Terorisme bermula dari Intoleransi (perbedaan) sehingga menimbulkan tindakan radikal yang apabila tidak dicegah akan berujung pada tindakan terorisme,” Ucap Kapolda.

“Terkait dengan aksi Terorisme yang dapat memecah belah persatuan dan Kesatuan bangsa ini, diharapkan kepada seluruh lapisan Masyarakat Indonesia Khususnya di Provinsi Maluku Utara agar dapat berperan aktif untuk mencegah dengan pengetahuan-pengetahuan tentang sejarah serta mencegah adanya perbedaan yang dapat menimbulkan konflik,” harap Kapolda.

Agar diketahui, Kegiatan itu dilanjutkan dengan Penyerahan Plakat dari Kakanwil Kemenag Kepada Kapolda Maluku Utara dan sebaliknya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara, Hi. Sarbin Sehe, S.Ag. S.Pd, M.Pdi, Dir Intelkam Polda Maluku Utara Kombes Pol. Hadi Wiyono, S.I.K, Dir Binmas Polda Maluku Utara Kombes Pol. Dicky Ariyanto, Kabid Bimas Islam Kemenag Drs. Salmin Kadir M.Pdi,
Serta kepala KUA dan Penghulu seluruh Maluku Utara dengan jumlah kurang lebih 40 orang. (Ridal CN)