Indikasi Korupsi, Kades Galala dan Istrinya Diduga Sekongkol Cairkan DD Tanpa Libatkan Bendahara Desa 

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Galala Kecamatan Mandioli Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), melaporkan Kepala Desa (Kades) Kifli B Pangau ke Bupati Halsel, Usman Sidik.

Hal itu dilakukan BPD Galala lantaran menilai Kades Kifli B Pangau tidak menjalankan beberapa Item kegiatan yang telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa (Musdes) Pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2023 yang melibatkan seluruh unsur masyarakat.

Ketua BPD Galala, Yani Sakola dikonfirmasi pada, Jumat (4/8/2023) terkait aduan pihaknya yang dilayangkan ke Bupati Usman Sidik menyebutkan, laporan sudah masuk ke Bupati Halsel. Bahkan pihaknya telah mengadakan perjanjian dengan Orang Nomor Satu di Halsel itu guna membahas permasalahan dimaksud.

“Sudah dilaporkan langsung ke pak Bupati dan sudah ada pertemuan dengan Bupati di Hari Senin Tanggal 31 Juli kemarin. Hanya saja belum ada pembahasan, disebabkan Pak Bupati masih sibuk karena ada urusan mendadak keluar Daerah ke Jakarta sehingga pertemuan ditunda,” ungkap Ketua BPD Galala, Yani Sakola.

Dia mengatakan, aduan yang disampaikan ke Bupati Halsel itu lantaran 2 Item kegiatan Fisik yang diusulkan masyarakat tidak dijalankan Kades Galala. Salah satunya, Pengadaan Air Bersih dan pembuatan Saluran Air (Drainase).

Selain itu, kata Ketua BPD Galala itu, ada juga dugaan kuat indikasi Korupsi Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2023. Sebab, Kades Galala dan Istrinya diduga kuat bersekongkol mencairkan DD secara diam-diam.

“DD sudah dicairkan di Tahap II seperti yang sesuai dengan keterangan Bendahara Desa bahwa pencairan Dana Desa juga tidak melibatkan Bendahara malah justru Kades bersama istrinya yang mencairkan bahkan Bendahara juga siap menjadi saksi jika nanti dipanggil Pak Bupati, ” ungkapnya.

Parahnya lagi, kata Yani Sakola, meskipun anggaran sudah dicairkan, Kades malah menyebut gaji yang diserahkan ke BPD dan Staf Pemerintah Desa (Pemdes) itu menggunakan uang pribadi miliknya.

“Saat aduan kami sampaikan ke DPMD Halsel lantaran Kades Kifli tidak membayar gaji 5 anggota BPD, Kades menyebutkan bahwa uang yang digunakan membayar Gaji BPD dan Staf itu menggunakan uang pribadi, lantas Anggaran yang sudah dicairkan itu dikemanakan? Walaupun pada akhirnya tetap dibayarkan,” jelas Ketua BPD Galala.

Dia menambahkan, selain tidak menjalankan program yang telah ditetapkan dalam Musdes Pembahasan Anggaran dan pengusulan Item Kegiatan, Dana Bagi Hasil (DBH) senilai Rp 15 juta yang telah dicairkan, Kades diduga telah menggelapkannya.

“Hal itu lantaran Kades sendiri tidak pernah mengonfirmasi BPD terkait penggunaan Dana tesebut. Bahkan kami pun tidak mengetahui uang itu digunakan untuk apa,” jelasnya.

Terpisah, Kades Galala, Kifli B Pangau saat dikonfirmasi terkait pengadaan Air Bersih dan pembuatan Saluran Air yang usulkan masyarakat, dirinya membenarkan usulan itu telah ditetapkan BPD.

“Selain Drainase dan pengadaan air bersih ada juga pengadaan lampu jalan dan lampu jalan sudah selesai,” aku  Kades Galala.

Kifli bilang, terkait DBH Galala, pihaknya mengaku sudah mencairkan Dana tersebut. Anggaran yang dicairkan sudah dibayarkan pajak senilai Rp 3 juta.

Untuk sisa anggaran, dirinya mengaku dibayarkan untuk pembuatan laporan.

” Kalau saya tidak bayar, rekomendasi pencairan tidak keluar. Pada intinya, semua program di Desa yang saya buat sudah sesuai prosedur,” tutupnya. (Sain CN)

Polres Halsel Didesak Tangkap Pelaku Persetubuhan ODGJ di Desa Pasimbaos

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Keluarga korban persetubuhan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Desa Pasimbaos, Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), mendesak Polres Halsel segera menangkap terduga pelaku.

Kepada cerminnusantara.co.id, Jumat (4/8/2023), salah satu seorang keluarga korban yang namanya tidak ingin disebutkan mengungkapkan, kasus persetubuhan ODGJ yang saat ini tidak tersentuh hukum yang semestinya menjadi perhatian serius pihak penegak hukum.

“Hal ini dikarenakan kasus persetubuhan ODGJ ini merupakan Delik Umum atau dalam arti luas kasus ini merupakan Delik Pidana dan sudah semestinya pelaku ditangkap dan diadili tanpa harus menunggu keluarga korban melapor, ” ungkapnya.

Dia menyebutkan, pihak Polres Halsel  semestinya menjadikan berita wartawan sebagai dasar dalam mengungkapkan kasus.

“Pelaku yang telah dicurigai, semestinya dipanggil dan diperiksa. Tidak boleh di diamkan. Apalagi kasus ini telah diketahui khalayak umum dan korban saat ini tengah hamil tua dan tinggal menunggu waktu melahirkan,” ujarnya.

Lebih lanjut dia menambahkan, kerabat terdekat korban tidak melaporkan hal tesebut disebabkan ayah korban juga merupakan ODGJ. Sehingga sangat tidak mungkin jika ayah korban mengadukan hal tersebut ke Polres Halsel.

“Bagaimana mungkin hal itu dilaporkan, sementara ayah kandung korban juga merupakan ODGJ. Polisi dalam situasi seperti ini semestinya berpihak kepada korban, sehingga Bayi yang di kandung korban bisa terselamatkan dan terduga pelaku bisa diadili,” cetusnya.

Sementara itu, sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Halsel, IPTU Aryo Dwi Prabowo dikonfirmasi melalui via WhatsApp meminta keluarga korban untuk melaporkan secara resmi ke Polres Halsel.

“Suru keluarga korban laporkan,” singkatnya. (Sain CN)

SK PPPK Tahun 2022 Belum Terbit, Kepala BKPPD Halsel Sebut Tenaga Kesehatan Ngotot

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Lantaran belum menerima Surat Keputusan (SK) Pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK), para PPPK Tenaga Kesehatan Tahun 2022 di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), masih menantikan SK secepatnya dapat diterbitkan.

Bukan tanpa alasan. Pasalnya, SK Pengangkatan sudah seharusnya dibagikan ke PPPK. Sebab, dasar untuk pembayaran gaji sendiri adalah SK yang nantinya dihitung berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT).

Bahkan sejauh ini, informasi yang berhasil dihimpun wartawan cerminnusantara.co.id, Jumat (4/8/2023), belum ada pemberitahuan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halsel mengenai SK tersebut. Sehingga para PPPK Tenaga Kesehatan Tahun 2022 berharap SK ini dapat segera diberikan sebagai bukti mereka diangkat Pemkab Halsel menjadi PPPK.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Halsel, Abdul Kadir Adam dikonfirmasi melalui via WhatsApp, mengaku hingga saat ini, semua SK PPPK. Baik itu SK Tenaga Kesehatan, SK Tenaga Guru dan SK Tenaga Teknis belum ditertibkan.

“Kemarin sudah penginputan, PPPK ini bukan hanya Kesehatan saja. Ini mereka dari Tenaga Kesehatan ngotot. Tapi ada Kesehatan, Guru dan Teknis, bilang ke mereka sabar-sabar saja. Proses itu dalam waktu dekat, bisa diterbitkan SK untuk penyerahan. Jadi sementara lagi proses,” ujarnya. (Hardin CN)

Politisi dan Sejumlah Tokoh Muda di Halteng Gelar Pertemuan Bahas Kesiapan Mubes Fogogoru ke-V

Berita Daerah Biro Halteng|oleh

HALTENG, CN – Musyawarah Besar (Mubes) Fagogoru yang akan digelar pada Jumat, 22 September 2023 nanti, inisiator dari sejumlah politisi dan para Tokoh muda menggelar pertemuan membahas kesiapan dan berbagai tawaran konsep untuk mensukseskan Mubes Fagogoru ke-V.

Husen Ismail, selah seorang Tokoh muda Kabupaten Halmahera Selatan (Halteng)z Provinsi Maluku Utara (Malut), yang juga bagian dari inisiator pertemuan itu mengatakan, agenda tersebut dalam rangka mempersatukan keluarga besar yang ada di Weda dan mempersatukan tawaran-tawaran konsep dengan pikiran-pikiran yang dimiliki serta menghendaki agar proses musyawarah nanti melahirkan jiwa kekeluargaan.

Adapun konsep Mubes yang ditawarkan nanti yakni menerapkan sistem model presidium dalam Paguyuban Fagogoru. Kemudian tema sentralnya dalam Mubes nanti adalah Maluku Utara Menuju Indonesia dan Dunia atau Fagogoru Menuju Indonesia dan Dunia.

“Dengan adanya tawaran konsep tersebut. Kedepannya, kami mempunyai keinginan yang lebih besar dan akan menghadapi tantangan yang cukup besar, sehingga sudah saatnya kami harus bersatu dalam hal ini keluarga dari Gane, Weda, Patani, Maba dan Gebe,” ujarnya.

“Kami juga berkeinginan bahwa, dalam sejarah Fagogoru ini harus diakui. Baik dari saudara-saudara di Gane, Weda, Patani, Maba dan Gebe memiliki strategi untuk mengatur. Sehingga dasar itulah kami akan sodorkan tawaran-tawaran konsep di Mubes nanti,” tambahnya.

Husen bilang, untuk saudara di Gane, Weda, Patani, Maba dan Gebe, pasti mengiyakan. Karena ini sudah menjadi historis sejarah yang tidak bisa dipungkiri.

Ditanya soal siapa saja tokoh muda dan politisi yang di jagokan untuk presidium dari Weda. Cen mengatakan bahwa ada 5 Bakal Calon yang disiapkan dan 5 Bakal Calon itu belum bisa dipastikan siapa yang bakal ditetapkan. Yang jelas, mereka adalah Putera-putera terbaik yang lahir dari Rahim Fagogoru.

Sekedar diketahui, pertemuan yang digelar pada 2 Agustus Pukul 21:00 WIT, tepatnya di Kedai Taman Kota Weda. Tampak hadir sejumlah politisi Halteng, Rahim Ode Yani (Mantan Wakil Bupati Halteng), Munadi Kilkoda, Tokoh Sejarah Bang Yuslan Idris, Kapita Weda Julkifly Peley, dan beberapa unsur pemuda seperti Rosihan Anawar, Ongen Burnama, Bayan Firdaus dan Nayong Habib laksamana (Birokrasi). (Abi CN)

Wakil Bupati Halsel Buka Rembuk Stunting

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), Hasan Ali Bassam Kasuba, membuka kegiatan Rembuk Stunting Halsel Tahun 2023 dengan tema “Melalui Konvergensi Pencegahan Stunting, Kita Wujudkan Sumber Daya Manusia Yang Unggul Menuju Halmahera Selatan Bebas Stunting”.

Kegiatan dilaksanakan diruang Aula Kie Besi di Desa Tomori Kecamatan Bacan, Kamis (3/8/2023).

Dalam sambutannya, Wakil Bupati yang juga merupakan Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Halsel menyampaikan, dalam penyelenggaraan pemerintahan, saat ini Stunting merupakan aspek yang sangat penting dan harus direspon dalam setiap aktivitas pembangunan. Hal ini dikarenakan isu perbaikan gizi, khususnya terkait penekanan angka stunting termasuk dalam prioritas pembangunan kesehatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Stunting sendiri merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

“Stunting dapat dicegah dengan memastikan pola asuh yang baik dan gizi yang cukup pada 1000 Hari pertama kehidupan serta sanitasi dan air bersih yang layak. Intervensi stunting membutuhkan kerjasama lintas program dan lintas sektor mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian,” ujarnya.

Wakil Bupati Halsel itu menjelaskan, kondisi data stunting di Halsel pada periode Januari-Juni 2023 tercatat sebesar 7%. Dengan jumlah 1.089 Balita stunting yang terdiri dari jumlah anak dibawah 2 Tahun 0-23 bulan kategori sangat pendek 146 orang dan 336 anak dengan kategori pendek. Sedangkan anak umur 24-59 bulan, kategori sangat pendek berjumlah 119 orang dan 488 orang dengan kategori pendek.

Orang Nomor Dua di Halsel menambahkan, jumlah sasaran balita yang telah diukur sebanyak 15.895 (87%). Momentum rembuk stunting ini menjadi langkah penting dan strategis yang dilakukan pemerintah untuk mencanangkan dan mendeklarasikan komitmen bersama, serta menyepakati pelaksanaan rencana kegiatan intervensi spesifik dan sensitif guna meningkatkan pencegahan serta percepatan penurunan stunting secara bersama-sama antara OPD penanggung jawab layanan dengan sektor lembaga pemerintah, non pemerintah dan masyarakat.

“Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 41 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan, dan Desa menjadi pedoman kita bersama untuk menyukseskan program pemerintah dalam mengentaskan stunting dari bumi Saruma,” cetusnya.

Bassam, sapaan akrab Hasan Ali Bassam Kasuba itu bilang, semua pihak yang terkait dengan aksi konvergensi intervensi spesifik dan sensitif agar senantiasa bekerja dan melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk menjawab tuntutan serta harapan masyarakat akan peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, bahu-membahu dalam melaksanakan setiap aksi integrasi sehingga dapat menurunkan prevalensi stunting di Halsel.

“Saya berharap agar pembahasan program di kesempatan ini dapat memberi kontribusi nyata pada upaya percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting agar selalu menjadi prioritas bagi kita semua”, imbuhnya.

Selanjutnya, sebagai wujud komitmen bersama, maka pada kesempatan ini juga dilaksanakan penandatanganan pernyataan komitmen para pihak untuk pencegahan dan percepatan penurunan stunting.

“Kiranya pernyataan komitmen tersebut dapat dijadikan sebagai motivasi pemberi semangat untuk meningkatkan kinerja dari berbagai pihak yang terlibat,” tutupnya. (Hardin CN)

Wakil Bupati Halsel Hadiri Panen Perdana Kedelai 

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), Hasan Ali Bassam Kasuba didampingi Ketua GOW Halsel, Rifa’at Al Sa’adah, Dandim 1509/Labuha Letkol Kav Romy Sitompul bersama Istri, Ketua DPRD Halsel dan perwakilan PT. Harita Grub, menghadiri panen perdana Kedelai di Lokasi Sampangan Holtikultura di Desa Panambuang, Kecamatan Bacan Selatan, Rabu (2/8/2023).

Panen perdana itu, dalam rangka mendukung program ketahanan pangan melalui kerjasama Pemerintah Daerah (Pemda) Halsel dan Kodim 1509/Labuha, serta PT. Harita Grub.

Dandim 1509/Labuha, Letkol Kav Romy Sitompul dalam sambutannya menyampaikan, Pemerintah Indonesia saat ini menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu program strategis ketahanan pangan Nasional guna mewujudkan swasembada pangan di Indonesia.

Sehingga Kodim 1509/ Labuha bekerjasama dengan Pemda dan PT. Harita menggandeng kelompok Tani untuk membuka lahan ketahanan pangan dengan prioritas tanaman kedelai sebagai program Tani Nusa (Pertanian Intensif Unggulan Nusantara).

“Selain tanaman Kedelai, terdapat pula tanaman Holtikultura lainnya yang ditanam di lahan tersebut. Hal ini membuktikan adanya keseriusan dari Pemda Halsel, Kodim 1509/Labuha serta PT. Harita Grup untuk melaksanakan gerakan ketahanan pangan di Kabupaten Halmahera Selatan,” tuturnya.

Dengan memanfaatkan lahan yang tersedia serta menggerakkan kelompok Tani secara langsung, Dandim 1509/Labuha bilang, akan membuka lapangan pekerjaan bagi para petani  sebagai motor penggerak dan pembelajaran bagi masyarakat yang bagaimana mengelola lahan untuk tanaman Holtikultura dengan hasil yang cukup menjanjikan.

Selain itu, hasil panen yang saat ini dilaksanakan untuk memajukan UMKM produksi Tahu Tempe di Halsel, sehingga hasilnya meningkat dan ke depan tidak tergantung pada kedelai impor.

“Paling membanggakan kita disini menggunakan Bibit lokal dengan Varietas Dena 1 dari Balitbang Kaji Malang, Produk Kacang Kedelai lokal hasil kajian dan penelitian mendapatkan Produk lokal yang berkualitas. Dena 1 merupakan produk unggulan yang berstandar nasional kebanggaan anak Negeri. Dari bibit 20 kilogram dengan luas lahan tanam, seluas 1 Hektar menghasilkan 2,5 Ton Kedelai,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Halsel, Hasan Ali Bassam Kasuba mengatakan, Pemda Halsel  mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang sudah hadir dalam kegiatan panen perdana tersebut. Khususnya Kodim 1509/Labuha dan PT. Harita Grup karena sudah membantu menyelesaikan kegiatan penanaman sampai dengan panen.

“Kita lihat SDM yang kita miliki sekarang ini sangat mendukung, khususnya di Pulau Obi karena di sana terdapat beberapa perusahaan, tinggal kita membangun kolaborasi oleh seluruh pihak. Karena berbicara lahan, kita masih mempunyai lahan tidur yang sangat luas. Dengan lahan yang kita miliki di Daerah ini, saya rasa kita bisa menggerakkan para petani yang ada di wilayah Halsel untuk mengembangkan lahan tersebut,” cetusnya.

“Ini merupakan potensi yang sangat bagus, harapan kami agar seluruh elemen masyarakat, khususnya para petani agar mampu bercocok tanam, baik itu tanaman Holtikultura maupun tanaman yang lainnya. Harapan kami ini menjadi permulaan yang baik,sehingga ke depan sinergitas antara seluruh pihak bisa terselenggara dengan baik ataupun bisa kita bawa ke kanca yang lebih besar,” lanjutnya.

Menurutnya, hasil Kedelai tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Halsel. Pihak PT. Harita Grup pun telah menandatangani MoU pembelian Kedelai dari Ketahan pangan Kodim 1509/Labuha dengan kelompok Tani yang ikut mengelola kawasan Lahan Ketahanan Pangan.

“Ini merupakan potensi yang sangat bagus. Harapan kami, agar seluruh elemen masyarakat khususnya para petani agar mampu bercocok tanam. Baik itu tanaman Hortikultura maupun tanaman yang lainnya. Harapan kami ini menjadi permulaan yang baik, sehingga ke depan, sinergitas antara seluruh pihak bisa terselenggara dengan baik ataupun bisa kita bawa ke kanca yang lebih besar,” tutupnya. (Hardin CN)