Bupati Bassam Kasuba Akan Tahan Gaji PTT dan PNS Pemkab Halsel 

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Plt. Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), Hasan Ali Bassam Kasuba menegaskan akan menahan gaji PTT maupun PNS Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halsel yang malas bekerja atau bolos kerja. Sanksi tersebut diberlakukan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Saya tegaskan hari ini yang tidak masuk kerja TPP-Nya bakal ditahan. Supaya adil posisinya, maka hari ini yang tidak bekerja haknya tidak akan diberikan atau TPP-Nya dipotong,” tegas Hasan Ali Bassam Kasuba saat memimpin Apel 17 Bulan berjalan dan HUT Korpri ke-52, Rabu ( 29/11/2023) di halaman Kantor Bupati.

Ketegasan ini disampaikan Bupati Halsel  mengingat dirinya sering menemukan banyak PTT dan ASN yang tidak berkantor, tapi kemudian di daftar absensi tercatat hadir.

“Kalau saya temukan ada yang tidak masu. Tapi TPP-Nya tetap diterima, bakal ditindak dan disanksi. Mengingat, hal itu merupakan perbuatan yang tidak adil yang mempunyai pengaruh terhadap teman-teman yang lain atau mempunyai pengaruh terhadap budaya kerja yang muncul. Ada yang tidak semangat, ada yang malas karena mengingat yang tidak hadir tetap mendapatkan hasil yang sama terhadap PTT yang terus aktif bekerja. Maka dihari ini, saya ingatkan lagi tidak ada lagi absensi yang kemudian hanya di isi di Kantor saja. Tetap saya akan koordinasi ke Diskominfo Halmahera Selatan agar perbaiki sistemnya secara digital supaya saya juga bisa memantau melalui Aplikasi siapa saja yang malas masuk kerja,” tandas Bupati Halsel Bassam Kasuba. (Hardin CN)

Jaringan Internet Telkomsel di Pulau Gebe Dikeluhkan 

Berita Daerah Biro Halteng|oleh

HALTENG, CN – Seiring dengan kemajuan zaman yang terus berjalan sesuai tuntutan peradaban, Jaringan internet merupakan suatu instrumen dalam mengubah paradigma manusia. Sebab, Internet merupakan sebuah perpustakaan dunia yang didalamnya terdapat noniliun informasi.

Dimana, saat sebagian penduduk dengan mudahnya menikmati akses jaringan internet untuk kebutuhan ekonomi, politik, pendidikan, sosial, hukum dan sebagainya. Namun tidak dengan penduduk Pulau Gebe yang tersulut emosinya karena internet lemot. Bahkan terkesan diabaikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Provinsi Maluku Utara (Malut).

Oleh karena itu, salah seorang pemuda Pulau Gebe, Naryo meminta DPRD dan Pemda Halteng dapat memberikan perhatian terhadap jaringan internet di Pulau Gebe.

“Saya minta perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama (Penjabat) Pj. Bupati Halteng lewat Dinas Kominfo agar serius menangani jaringan 4G di Kecamatan Pulau Gebe,” pintanya.

Naryo menilai, DPRD dan Pemda Halteng saat ini banyak omong kosong menyangkut apa yang sudah menjadi kebutuhan masyarakat Pulau Gebe.

“DPRD dan Pemda Halteng dimata warga Pulau Gebe, mereka banyak omong kosong dalam layanan publik, di hadapan warga bicara kemajuan demi kesejahteraan, tapi faktanya melarat,” ujarnya.

Bukan tanpa alasan, hal ini dibuktikan dengan buruknya akses jaringan internet 4G yang setiap harinya mati hidup. Sehingga meresahkan warga selaku pengguna Jasa internet.

“Terbukti akses jaringan 4G maupun jaringan Telkomsel di Pulau Gebe sungguh sangat disayangkan lantara jaringan paling buruk di Pulau Gebe dan tidak membaik. Ini sudah berturut-turut mati hidup setiap siang hari malam hingga meresahkan warga Pulau Gebe,” terangnya.

Naryo menuding Pj Bupati Halteng, Ikram Malan Sangadji tidak mempunyai sikap tegas bahkan hilangnya rasa kepedulian terhadap warga Pulau Gebe.

“Persoalan jaringan Pulau Gebe sudah berlarut-larut tersendat alias mati hidup. Namun sikap tegas dan rasa peduli dari Bapak Pj Bupati Halteng rasanya tidak ada. Buktinya, sampai sejauh ini tidak membijaki untuk mengatasi, malahan yang ada turut membiarkan derita jaringan Telkomsel dan 4G yang selalu bermasalah atau hilang jaringan,” cetusnya.

Tambah Naryo, Sikap kesal dan desakan ini disampaikan kepada Pemda dan DPRD Halteng agar pelayanan publik harus diberikan secara merata kepada masyarakat hingga ke pelosok. Dengan demikian, kondisi dan kualitas hidup masyarakat dapat meningkat dan mampu keluar dari kemiskinan.

“Tower 4G yang berketinggian 92 Meter di Pulau Gebe tidak memberikan dampak positif dalam pemakaian komunikasi terhadap warga dan ini sangat disayangkan bagi masyarakat Pulau Gebe sebagai negeri yang hasil alamnya melimpah. Namun sekelas pelayanan akses jaringan internet saja, warga melarat untuk mengaksesnya,” tutup Naryo. (Abi CN)

Bupati Halsel Pimpinan Upacara HGN dan PGRI ke-78 Tahun 

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), Hasan Ali Bassam Kasuba pimpinan Upacara pada peringatan Hari Guru Nasional dan Hari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ke-78 Tahun 2023, bertempat di Halaman Kantor Bupati, Senin (27/11/2023).

Walaupun dilaksanakan dibawah terik Matahari, namun pelaksanaan upacara yang mengusung tema “Bergerak Bersama Rayakan Merdeka Belajar” tersebut berjalan lancar dan penuh hikmat.

Kegiatan dihadiri, Forkopimda Halsel, Sekda, Asisten, Kepala-kepala OPD dan seluruh guru yang ada di pulau Bacan.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Halsel membacakan sambutan yang disampaikan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim. Dimana ia  menyampaikan ucapan terimakasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas jasa para guru yang telah mengabdikan dirinya dalam mencerdaskan generasi penerus bangsa.

Menurut Hasan Ali Bassam Kasuba, peran guru sangatlah berpengaruh dalam membentuk karakter dan mencetak generasi penerus yang berkualitas dan PGRI menjadi wadah yang tepat untuk menyatukan para pendidik dalam menghadapi berbagai tantangan pendidikan diera modern.

Pihaknya berharap agar dapat menjadikan momentum HGN sebagai pemersatu guru-guru dari semua jenjang satuan pendidikan di Halsel serta berharap agar PGRI mampu menggerakkan guru, pendidik dan tenaga kependidikan dalam melahirkan generasi yang unggul dan berkarakter.

“Perjalanan PGRI selalu mewarnai dunia pendidikan Indonesia khususnya dalam memperjuangkan harkat dan martabat guru agar menjadi lebih baik. PGRI hadir sebagai wadah perjuangan guru, pendidik dan tenaga kependidikan dalam berperang melawan kebodohan dan keterbelakangan,” jelasnya.

Bupati Halsel juga berharap, peringatan HGN dan HUT ke-78 Tahun 2023 ini dapat menumbuhkan semangat perjuangan dan komitmen dari seluruh stakeholder terkait dalam mencerdaskan anak bangsa melalui dunia pendidikan.

“Peringatan ini harus dapat menumbuhkan semangat atau spirit perjuangan dalam diri kita semua untuk mencerdaskan anak didik kita sebagai generasi emas dan memajukan dunia pendidikan di Negeri Saruma,” ujarnya.

Usai upacara tersebut, Bupati Halsel  menyerahkan penghargaan kepada guru berprestasi kategori Guru inspiratif era merdeka belajar, Kepala Sekolah edukatif dan penghargaan lainnya. (Hardin CN)

Bupati Halsel Hadiri QRIS Fun Walk yang Disosialisasikan BI

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), Hasan Ali Bassam Kasuba didampingi Wakil Ketua TP. PKK Halsel, Rifa’at Al Sa’adah menghadiri QRIS Fun Walk sekaligus sosialisasi yang diadakan Bank Indonesian (BI) di objek wisata UMKM Halsel pada Minggu (26/11/2023).

Turut hadir, Deputi BI, Forkompimda, Ketua OPD Halsel, pegawai Bank, ASN dan masyarakat secara umum. Kegiatan ini dimeriahkan dengan kegiatan pembagian door prize untuk para peserta.

Dalam sambutannya, Bupati Halsel menyampaikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halsel mengucapkan terimakasih kepada Kepala Kantor Perwakilan BI Malut beserta jajaran yang telah mempersiapkan kegiatan ‘QRIS Fun Walk’ sekaligus sosialisasi dan edukasi bangga, paham rupiah kepada masyarakat Halsel.

“Saya meminta kepada seluruh masyarakat yang hadir, khususnya ASN agar dapat mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, menyimak secara cermat sosialisasi yang diberikan. Saya berharap, adanya kegiatan ini, secara nyata mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dan stakeholder terhadap digitalisasi sistem pembayaran yang menjadi salah satu upaya untuk memperkuat ketahanan dan kebangkitan ekonomi nasional,” imbuhnya.

Bupati Halsel menjelaskan, program QRIS tersebut merupakan salah satu solusi yang ditawarkan BI guna meningkatkan layanan jasa keuangan kepada masyarakat yang diharapkan melalui program ini. Transaksi keuangan bisa lebih efisien, UMKM bisa lebih maju, dan pada akhirnya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Baik di tingkat Daerah maupun di tingkat nasional.

“Dengan penggunaan teknologi ini, maka semua proses transaksi tidak lagi dilakukan secara manual, melainkan secara online. Sehingga tentunya berdampak pada kemudahan, kenyamanan dan efisiensi dalam melakukan setiap transaksi keuangan. Adanya program ini, harapannya menjadi trigger positif dalam peningkatan pendapatan asli Daerah di Kabupaten Halmahera Selatan,” tutur Bupati Halsel, Hasan Ali Bassam Kasuba.

Orang nomor satu di Halsel itu mengatakan, atas nama Pemerintah Daerah (Pemda), pihaknya kembali menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BI Perwakilan Provinsi Malut yang telah mendukung Pemkab Halsel dalam penerapan digitalisasi keuangan di Halsel.

“Target besar kita adalah menjadikan masyarakat Halmahera Selatan untuk menjadi masyarakat yang melek teknologi. Dimulai dengan meningkatkan kemampuan para pelaku usaha untuk dapat melakukan aktivitas ekonominya dengan memanfaatkan teknologi yang ada,” tutupnya. (Hardin CN)

Inspektorat Halsel Lakukan Sosialisasi Pengisian SPI KPK 2023 

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Tim Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut) dengan pengendali Teknis Irbansus, Husni Mubarak, S.STP dan Koordinator Tim, Erliayanti Hasan Tjan, SE.,M.Si beserta Tim SPI KPK 2023 melakukan sosialisasi pengisian Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK 2023 dilingkup SKPD Halsel. Upaya itu dalam  pencapaian hasil pengisian SPI KPK 2023.

“Melakukan pemasangan Spanduk di beberapa titik. Diantaranya, pelabuhan Kupal, Tomori, dekat Kantor Bupati dan Kantor Inspektorat dan dekat kawasan Zero Point beserta pembagian Barcode SPI KPK di Dukcapil, PTSP, Disnaker, BPKAD, tempat-tempat Pelabuhan, Pasar, Toko-toko dan tempat lainnya yang banyak dikunjungi masyarakat,” jelas Inspektur Inspektorat Halsel, Asbur Somadayo, Jumat (24/11).

Dalam Upaya tersebut, Asbur Somadayo bilang, pengisian SPI KPK 2023 untuk Internal data yang terkumpul 1.682 dan di blast 1.391 (Sudah mencapai target) untuk data Eksternal yang terkumpul 7.654 dan di blast 5.439 (sudah mencapai target).

“Untuk eksper (14 orang sudah mengisi survey) atau sudah mencapai target,” tutupnya. (Hardin CN)

Inspektorat Halsel Tindak Lanjut Hasil SPI KPK 2022 di Kecamatan Botang Lomang

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), menindaklanjuti monitoring Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK 2022 di Kecamatan Botang Lomang pada 8 November 2023. Ini berdasarkan surat tugas Nomor 836/192-INSP.K/2023.

Turut hadir, Camat Botang Lomang, Abdul Rakib Muchtar, para Kepala Desa (Kades) bersama Sekretaris Desa (Sekdes) beserta Staf dan beberapa Tokoh masyarakat setempat.

“Dalam kegiatan itu, ditindak lanjuti hasil SPI KPK 2023 pada penindakan benturan kepentingan dan fasilitasi Kantor berisi sosialisasi yang dibawakan Koordinator kegiatan ibu Erliyanti Hasan Tjan dan pengecekan Asset Kantor terkait fasilitas Kantor serta beberapa kelengkapan dokumen terkait kegiatan,” ujar Inspektur Inspektorat Halsel, Asbur Somadayo, Jumat (24/11).

Asbur Somadayo menjelaskan, hasil SPI KPK Tahun 2022 Kabupaten Halsel, nilai indeks hasil SPI 2022 menghasilkan indeks sebesar 67,04% dalam kategori Sangat Rentan. Dimana, risiko korupsi masih ditemukan menyebar dihampir seluruh instansi.

“Beberapa temuan utama yang dipetakan berdasarkan hasil SPI 2022 yakni  penyalahgunaan fasilitas Kantor untuk kepentingan pribadi, risiko korupsi pada pengelolaan pengadaan barang/jasa. Adanya benturan kepentingan dan suap atau gratifikasi masih terjadi,” jelasnya.

Selain Kecamatan Botang Lomang, Tim tindak lanjut SPI KPK 2022 juga bakal ke Kecamatan Bacan dan Kecamatan Bacan Selatan serta Dinas Dukcapil, PTSP, Disnaker, BPKAD dan beberapa SKPD lainnya,” tutupnya. (Hardin CN)