Maksimalkan Kemenangan, Calon Senator Sarka Eladjouw Gelar Kampanye Tertutup di Halut

Berita Daerah Biro Halut|oleh

HALUT, CN – Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI), Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Maluku Utara (Malut) Nomor Urut 15 Sarka Eladjouw terus memaksimalkan target kemenangan dengan membentuk Tim relawan disejumlah Kecamatan di Kabupaten Halmahera Utara (Halut), Selasa (16/1/2024).

Kampanye tertutup yang digelar Senator Malut Sarka Eladjouw yang disertai beberapa koordinator Kecamatan itu, menyisir beberapa Kecamatan wilayah lingkar Tambang dan Kecamatan Wilayah Perkotaan Tobelo Halut.

Dalam kegiatan safari politik yang digelarnya, Sarka Eladjouw menyasar Desa Akelamo Cibo Kecamatan Kao Teluk, Desa Kao Kecamatan Kao Induk, Desa Togoliua Kecamatan Tobelo Timur dan Desa Tobe Kecamatan Tobelo Selatan.

Saat melakukan sosialisasi, pria kelahiran Desa Anggai Kecamatan Obi itu menyampaikan visi-misi yang nantinya akan dilaksanakan setelah terpilih menjadi anggota DPD RI periode 2024-2029.

Dalam penuturannya, Sarka Eladjouw menyatakan siap memperjuangkan pemerataan pembangunan di Provinsi Malut. Masalah pembangunan dan peningkatan ekonomi, Sarka Eladjouw bilang bahwa akan menjadi salah satu hal yang disuarakannya, jika berhasil menjadi anggota DPD RI.

“Selain memperjuangkan pemerataan ekonomi kita, juga nantinya akan memperjuangkan kebutuhan komunikasi masyarakat dalam rangka memudahkan kebutuhan komunikasi. Dan ini akan saya perjuangkan dengan segala resiko,” jelas Senator Malut Sarka Eladjouw.

Adanya komitmen memperjuangkan kebutuhan komunikasi warga ini, cetusnya, disebabkan banyak Desa-desa yang belum tersentuh kebutuhan komunikasi.

Selain itu, dirinya secara pribadi akan selalu memberanikan diri membuka ruang komunikasi kepada seluruh warga. Hal tersebut telah dilakukannya dengan mencantumkan nomor handphone pribadinya pada Kalender dan Stiker yang dijadikan alat peraga kampanye.

“Kita turun langsung bertatap muka dengan masyarkat dan melihat serta mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan dan keluhan warga yang paling mendasar. Selain itu, secara langsung memberikan nomor telefon pribadi saya yang dicantumkan di Kalender dan Kartu Nama,” tuturnya.

Disela-sela memberikan sosialisasi dan kampanye tertutup, Ketua Barisan Muda Togale (BMT) Malut itu tak luput memberikan edukasi tentang Tugas dan Fungsi DPD RI. Sebab menurutnya, masih banyak pemilih saat ini yang belum memahami tentang hal tersebut.

“Saat ini, banyak masyarkat yang belum memahami Tugas dan Fungsi DPD RI. Sehingga dalam kegiatan kampanye ini, kami juga terus memberikan edukasi dan pemahaman kepada warga. Hal ini juga dilakukan agar masyarakat tidak salah dalam memberikan hak pilihnya,” tukas Calon Senator Sarka Eladjouw. (Shain CN)

Diduga Selewengkan DD Loleo, Inspektorat Halsel Didesak Audit Khusus

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Kebijakan pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Loleo, Kecamatan Obi Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), semakin menuai sorotan tajam dari warga.

Pasalnya, pengelolaan DD Loleo dinilai warga kurang transparan. Sehingga muncul dugaan indikasi penyelewengan DD.

Kepada wartawan cerminnusantara.co.id, Senin (15/1/2024), salah seorang warga Desa setempat menyebutkan, dugaan penyelewengan DD ini disinyalir terjadi pada beberapa item kegiatan.

“Diantaranya gaji fiktif 2 orang Guru PAUD yang sudah tidak aktif lagi mengajar. Guru PAUD sebelumnya diketahui sebanyak 4 orang. Namun yang duanya tidak lagi menjadi guru, sementara dalam laporan pertanggung jawaban ada 4 orang,” ungkap warga Desa Loleo yang namanya tidak mau dipublish.

Kemudian kata dia, di Tahun 2023, ada biaya pemeliharaan Kantor Desa Loleo dan Pembelanjaan Kursi PKK. Namun pada kenyataanya, barang tersebut diduga fiktif.

“Biaya pemeliharaan Kantor Desa itu dalam Laporan ada, kemudian pengadaan Kursi PKK juga ada dalam laporan. Tapi dalam realisasi tidak ada sama sekali,” jelasnya.

Akibatnya, warga setempat mendesak Inspektorat Halsel untuk melakukan Audit Khusus terkait kebijakan pengelolaan DD Loleo.

“Kami mendesak agar Kades Edi Amus yang diduga menyelewengkan anggaran tersebut segera diperiksa Inspektorat  dan jika terbukti melakukan kesalahan dalam pengelolaan Dana Desa agar diberikan sanksi tegas,” pintanya.

Hingga berita ini ditayangkan Inspektur Inspektorat Halsel, Asbur Somadayo dalam upaya konfirmasi. (Shain CN)

Bupati Halsel Pimpin Upacara Hari Disiplin

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), Hasan Ali Bassam Kasuba memimpin upacara hari disiplin. Upacara tersebut berlangsung di halaman Kantor Bupati, Jalan Karet Putih, Kecamatan Bacan.

Dalam kesempatan itu, Bupati Halsel mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meningkatkan integritasnya sebagai pelayan masyarakat, terutama bersikap jujur dalam menjalankan tugas dilingkungan kerja.

Upacara dihadiri ratusan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPK) dan pegawai honorer.

“Sikap jujur dan profesional menjadi bagian dari disiplin serta integritas seorang aparatur negara sipil sehingga setiap menjalankan tugas harus benar-benar ikhlas,” ujar Hasan Ali Bassam Kasuba dihadapan ratusan peserta upacara, Senin (15/1/24).

Menurutnya, disiplin menjadi kewajiban yang harus dijunjung tinggi untuk mewujudkan ASN yang berintegritas moral, profesional dan akuntabel. Sebab, ketentuan disiplin PNS dan PPK telah diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

“Setiap tugas yang dijalankan dilingkungan kerja menjadi bagian dari rahasia negara, jadi jangan karena kecerobohan menyebabkan segala sesuatu yang bersifat privat tersebar luas ke publik, apalagi digiring dengan opini yang bersifat bohong,” pungkasnya.

Hasan Ali Bassam Kasuba menjelaskan, seiring perkembangan teknologi yang kian pesat ini membuat setiap orang tidak mampu membedakan rahasia negara dan kebutuhan publik. Sehingga setiap pekerjaan yang dilakukan terus disebarluaskan untuk konsumsi publik.

Lanjut Bupati Halsel, setiap aparatur yang membocorkan dokumen negara yang bersifat rahasia ke pihak lain, itu  termasuk kategori melanggar sumpah jabatan. ASN dalam menjalankan tugas harus profesional dan tidak berpihak serta selalu menjaga reputasi dan integritas.

“Pada prinsipnya, harus memahami mana yang boleh dan tidak boleh. Jangan sampai karena mengikuti kemauan dan kepentingan merusakan reputasi instansi dan integritas diri sendiri sebagai Apartur Sipil Negara,” tutupnya. (Hardin CN)

Bupati dan Kapolres Halsel Serahkan Sembako ke Satgas Pemilu di Obi

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Lakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Obi, Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut) Hasan Ali Bassam Kasuba dan Kapolres Halsel AKBP Aditya Kurniawan, menyerahkan bantuan sembako kepada Satuan Tugas Pemilu 2024 di Desa Laiwui, Kecamatan Obi, Sabtu (13/1/2024).

Kunker tersebut diikuti Wakapolres Halsel, Kompol Said Aslan, S.I.K, Ketua TP PKK Halsel, Rifa’at Al Sa’adah, Kepala-kepala OPD dan 30 anggota Brimob Satgas Pemilu 2024.

Bupati Halsel Hasan Ali Bassam Kasuba, pada kesempatan itu menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi pada pemilu.

“Saya berharap, semua bekerja dengan baik sesuai tugasnya masing-masing untuk sama-sama kita sukseskan pemilu di 14 Februari mendatang berjalan lancar, tertib dan aman,” ujar Hasan Ali Bassam Kasuba.

Sementara itu, Kapolres Halsel dalam sambutannya menyampaikan bahwa kunjungan ini, dilaksanakan untuk melihat situasi di Kecamatan Obi, sekaligus tatap muka bersama masyarakat, anggota Polsek dan personil anggota Brimob Satuan Satgas Pemilu.

“Kami mengingatkan kembali kepada anggota yang ada disini, menyangkut dengan netralitas dalam  pelaksanaan Pemilu. Kedua, harus bisa membaur, bekerjasama dengan masyarakat. Satgas senantiasa siaga agar tidak ada gesekan. Sehingga tidak berpengaruh pada situasi pemilu mendatang. Mengingat luas wilayah Obi cukup besar,” ucapnya.

AKBP Aditya menambahkan, pasukan Brimob ada 30 personil, terdiri dari Satgas Pemilu ditambah dengan anggota Polsek.

“Setelah ini kami bersama Bawaslu ke Desa Kawasi untuk monitoring 44 TPS khusus di Harita dan di Wanatiara 6 TPS”, ujarnya.

Kapolres bilang, untuk TPS di Harita dan Wanatiara, ada pengamanan TPS dari anggota Polri yang terdiri dari Polres Halsel dan Polda Malut.

“Namun, sementara baru 50 anggota yang ditugaskan melakukan pengamanan,” tutupnya. (Hardin CN)

Miliki Dana Kampanye Terbanyak, Calon Anggota DPD RI Sarka Eladjouw: Untuk Melakukan Safari Politik di Semua Titik

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) Nomor Urut 15 Sarka Eladjouw berada pada peringkat pertama Dana kampanye terbanyak dari 17 calon anggota DPD-RI Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Maluku Utara (Malut).

Hal ini berdasarkan pengumuman resmi laporan awal Dana kampanye (LADK) 17 calon anggota DPD-RI Dapil Malut yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Malut melalui website resmi https://malut.kpu.go.id,. Sabtu (13/1/2024).

Hasil pengumuman LADK dari 17 calon anggota DPD RI Dapil Malut ini, terdapat sebanyak 4 orang calon DPD-RI yang memiliki peringkat dana kampanye terbanyak dari 13 Calon lainnya.

Pada peringkat pertama dana kampanye terbanyak berdasarkan data KPU Malut adalah Sarka Eladjouw, dengan jumlah Dana sebanyak Rp 301 juta, kemudian peringkat kedua, Makmurdin Mus dengan total Dana kampanye yang dilaporkan sebesar Rp 250 juta.

Lalu selanjutnya Namto Roba dengan penerimaan Dana kampanye sebanyak Rp 212 juta yang berada diperingkat ketiga. Untuk seterusnya, Ikbal H. Djabid dengan penerimaan Dana kampanye sebanyak Rp 204 juta yang berada di peringkat ke 4.

Sementara itu, Calon anggota DPD-RI Sarka Eladjouw saat dikonfirmasi cerminnusanta.co.id pada Minggu (14/1)  menyebutkan, banyaknya dana kampanye yang dilaporkan ke KPU itu merupakan bukti kesungguhannya dalam bertarung pada pesta Demokrasi demokrasi 5 Tahunan itu.

Hal ini kata dia, semua itu dilakukan karena kebutuhan Tim dan Relawan di lapangan dalam mensosialisasikan dirinya sebagai Calon anggota DPD- RI.

“Terlepas dari sosialisasi dan pengadaan alat peraga kampanye, Maluku Utara adalah Daerah maritim. Sehingga untuk melakukan safari politik di semua titik banyak anggaran yang dibutuhkan, ” ungkapnya lagi.

Dalam penuturannya, senator Malut itu menambahkan dari semua yang dilakukannya itu berangkat dari niat tulus untuk mengabdikan diri kepada warga Malut.

“Ini semua kita lakukan karena niat baik untuk mengabdi kepada warga Maluku Utara, jika terpilih nantinya,” ujarnya.

Meski begitu, dikesempatan yang sama, pria kelahiran Desa Anggai Kecamatan Obi itu terus meminta Doa dan dukungan seluruh masyarkat Malut  memuluskan niat baiknya memperjuangkan pembangunan berbagai sektor di Malut, terutama infrastruktur Jalan yang tentunya amat sangat berpengaruh untuk kelancaran roda perekonomian.

“Dan Insya Allah, jika ditakdirkan saya menjadi anggota DPD RI, saya siap mengemban segala tanggung jawab melalui amanah yang telah diberikan masyarakat Maluku Utara,” cetusnya mengakhiri. (Shain CN)

Oknum Kades di Obi Dipolisikan, Diduga Sekongkol dengan Pendamping Desa Palsukan Tandatangan Sekertaris BPD yang Sudah Meninggal

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Seorang Kepala Desa (Kades) di Kecamatan Obi Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), diduga kuat bersekongkol dengan Pendamping Desa merekayasa Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) Gaji Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tahun anggaran 2021.

Dugaan rekayasa LPJ Gaji tersebut, tercantum dalam tanda bukti pengeluaran anggaran pembayaran tunjangan Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atas nama Rahman Murut. Sementara Sekretaris BPD itu telah meninggal dunia 1 Tahun sebelumnya.

Dalam rekayasa LPJ gaji fiktif itu juga, tertulis diserahkan oleh Jabalnur Lakari, selaku Kaur Keuangan dan ditandatangani mendiang Sekretaris BPD diatas Materai 10000 tertanggal 31 Desember Tahun 2021.

Adapun jumlah total tunjangan mendiang sekretaris BPD yang direkayasa oknum Kades Loleo berinisial (EA) dan Kaur Keuangannya Jabalnur Lakari sebagai mana termuat dalam LPJ sebanyak Rp 3.200.000, terhitung dari bulan Mei sampai dengan Desember Tahun anggaran 2021.

Sementara itu, berdasarkan keterangan warga Desa Loleo yang identitasnya tidak disebutkan mengatakan, dugaan rekayasa LPJ melalui penjiplakan tandatangan itu diduga tidak hanya di Tahun 2021.

Ada kemungkinan katanya, pada Tahun 2022 dan 2023 juga hal serupa dilakukan oknum Kades dan Kaur keuangan Desa.

“Hal ini terungkap berawal dari adanya tandatangan mendiang Sekretaris BPD dalam APBDes dan RKPDes yang termuat dalam daftar penerima gaji. Setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata dalam LPJ nama dan tanda tangan almarhum ada dan ditandatangani diatas Materai,” ungkap warga setempat, Jum’at,(12/1/2024).

Apa yang dilakukan Kades dan Kaur Keuangan Desa ini, tuturnya, ada dua kerugian yang dialami pihak keluarga.

“Diantara kerugian itu adalah kerugian materil dan kerugian immaterial”, cetusnya.

Pihak keluarga kata dia, secara tegas menolak dan tidak menerima serta menyesalkan adanya tindakan kesewenang-wenangan yang diduga dengan sengaja dilakukan oknum Kades dan anak buahnya itu.

“Perbuatan ini, tentunya tidak bisa dibiarkan. Sehingga kami meminta Bupati Halsel agar kiranya bisa memberikan sanksi tegas kepada yang bersangkutan,” pintanya.

Terpisah, Kades Loleo EA saat dimintai keterangan membenarkan adanya rekayasa pemalsuan tanda tangan dalam LKPJ Tahun anggaran 2021. Meskipun demikian, Kades mengaku, hal itu dilakukan karena pihaknya terburu-buru membuat LPJ.

“Pada saat itu, waktu memasukan LPJ ke DPMD itu sisa satu hari dan disaat saya hendak menuju Labuha, Mesin satu mati dalam perjalanan. Sehingga ada keterlambatan. Terus tandatangan dalam LPJ itu juga dibuat oleh Pendamping Desa dan pendamping tidak mengetahui kalau yang bersangkutan sudah meninggal,” paparnya.

Meski demikian, oknum Kades itu mengakui apa yang yang telah dilakukan, bagian dari kekhilafannya sebagai manusia.

“Ini juga mungkin kekhilafan kita,” tukasnya.

Untuk diketahui, dugaan pemalsuan tanda tangan almarhum Rahman Murut ini sudah dilaporkan ke Polres Halsel.

Hingga berita ini ditayangkan, pihak Pihak penegak Hukum dalam upaya konfirmasi wartawan. (Shain CN)