HALSEL, CN – Anggaran Tahap II Jalan Lingkar Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), Tahun 2022 Nihil. BPJN Malut Jangan Salahkan Tukang Demo. (9/3/2022)
Dengan adanya pernyataan Kepala Satuan Kerja (Kasatker) II BPJN Malut Chandra Syah Parmance, bahwa sering di Demo berakibat di setopnya pembanguan nasional, jalan lingkar pulau obi, hal ini penyebab anggaran tahap II Tahun 2022 tidak dikucurkan, kata Kasatker. Di lansir dari salah satu media online.
Pernyataan Kasatker tersebut terlalu mengada-ngada dan ngaur alias tidak mendasar sesuai realita lapangan. Padahal masyarakat sering Demo itu, sebagaimana mendukung program pemerintah pusat dalam hal memuluskan langkah maju Pemerintah Daerah (Pemda) untuk membangun infrastruktur di Pulau Obi, akan tetapi Pendemo yang disalahkan, ada apa ini?.
Perlu di ketahui bahwa jalan lingkar pulau Obi, sempat menjadi polimik sehingga menyita perhatian publik di Maluku Utara, yang terkait dengan hal pengurusan persyaratan Administrasi, di minta oleh KLHK ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam hal ini Gubernur Malut, salah satunya pengurusan IPPKH dan AMDAL.
Namun perkembangan dan progres administrasi itu, sudah sejauh mana penyelesaian yang dilakukan Pemerintah Provinsi untuk melakukan kepengurusan persyaratan yang di minta KLHK itu, agar memuluskan program pemerintah pusat? publik pun tidak mengetahuinya.
Munculnya pernyataan yang tidak mendasar yang di lontarkan Kasatker BPJN II Malut, lantas kenapa BPJN tidak pernah bertanya ke Pemprov Malut, sudah sejauh mana pengurusan persyaratan administrasi yang di minta oleh KLHK, justru malah masyarakat atau pendemo yang selalu bertanya sudah sejauh mana kelengkapan data persyaratan administrasi jalan.
Terkait pernyataan itu, Kasatker BPJN II Malut mendapat kecamana dari masyarakat Pulau Obi, salah satu pemuda Obi Budi kepada media ini dia mengatakan bahwa, kami masyarakat Obi ingin bertanya Kasatker BPJN Malut pendemo mana yang selalu Demo sehingga anggaran dari pusat untuk pembangunan jalan di pulau Obi gagal di kucurkan.
“Kami ingin bertanya ke Kasatker BPJN Malut, Pendemo mana yang buat sehingga anggaran pembangunan jalan Obi, untuk lanjutan tahu 2022 tidak di kucurkan” kata Budi
Budi juga bilang kami masyarakat pulau Obi Demo untuk mendukung program BPJN, atas surat yang dilayangkan oleh PT. Harita Group ke BPJN, karena jelas melewati IUP Harita. Jadi kami selaku Pemuda Obi sangat sesalkan Pernyataan itu.
“Yang jelas kami masyarakat Obi Demo itu adalah mendukung program pemerintah pusat” Ucap Budi
Sambung Budi seharusnya BPJN dan Pemprov harus berkordinasi karna status jalan propinsi bukan jalan kabupaten, ini malah BPJN balik mengeluh dan menuduh serta menyalahkan para Pendemo.
“Yang seharusnya kami masyarakat Obi, punya mau BPJN II Malut itu dan Pemprov harus saling koordinasi serta bersinergis agar program pemerintah pusat itu dapat di selesaikan, bukan malah menyalahkan Pendemo” Centusnya
Lanjut dia pesan kami Pemuda Obi, jika Pemprov dan Pihak BPJN tidak dapat membagun infrastruktur di pulau Obi, maka kami atas nama Pemuda dan Masrakat Obi, akan turun ke jalan dengan masa yang begitu banyak untuk boikot Investasi yang ada di pulau obi dan tragedi 2011 silam akan kembali terjadi, serta kami akan mengatakan sikap tidak ada pemilihan Eksekutif dan Legislatif tahun 2024 di Pulau Obi.
“Jikalau BPJN II Malut dan Pemprov, tidak dapat membangun infrastruktur jalan lingkar Pulau Obi, maka kami atasan nama Pemuda dan Masyarakat Pulau Obi akan turun jalan boikot investasi di pulau dan tragedi 2011 silam akan kembali terjadi, serta tidak ada pemilihan Umum tahun 2024 di Pulau Obi” tegas Budi
Bkan hanya Pemuda Obi, yang menanggapi soal pernyataan kepala BPJN Malut, tanggapan juga datang dari Ketua Aliansi Desa Lingkar Tambang, Selaku ketua ABDESI Obi Abd. Kahfi Nusin.
Kahfi bilang soal Demo masyarakat Obi tahun 2021 lalu itu, Tujuannya untuk mendorong percepatan pembangunan Jalan Lingkar Obi, agar supaya dapat dan di laksanakan dan cepat tuntas di tahun 2021.
“Persoalan Masyarakat Demo itu bukan menolak jalan lingkar Obi, tetapi Demo untuk mendukung percepatan pembangunan Jalan Obi” Ucapnya
Kahfi sangat sesalkan atas pernyataan Kepala BPJN Malut, karena cenderung menyalahkan pendemo (masyarakat Obi), sehingga anggaran tahun 2022 tidak di kucurkan oleh pemerintah pusat. Ingin kami tegaskan bahwa jalan lingkar Obi itu harga mati, dan harus di tuntaskan tidak bisa tidak. Karena suda menjadi prioritas program pemerintah pusat, jadi Kapala balai jangan buat gaduh yang tidak masuk akal.
“Kami juga sangat sesalkan pernyataan kepala BPJN Malut, karena terlalu menyudutkan kami masyarakat pulau Obi dan menuduh gara-gara Demo itu sehingga anggaran pembangunan jalan tidak di kucurkan di tahun 2022, jadi kepala balai jangan buat gaduh karena perbuatannnya tidak masuk di akal bagi kamu masyarakat Obi” terang dia
Dia menambahkan bahwa, Jika jalan lingkar Obi di perhambat, maka kami masyarakat Pulau Obi bersikap, secara tegas akan memobilisasi masa untuk melakukan aksi besar-besaran secara serentak dari daerah hingga pusat, mempercepat Pembangunan Jalan Lingkar Obi. Dan bila perlu kami boikot segala aktivitas pertambangan di pulau Obi, biar perintah pusat juga tau, jangan cuman ambil hasil kekayaan alam dari perut bumi pulau Obi saja, tetapi tidak mau membangun.
“Jika jalan lingkar pulau Obi di perhambat, kami akan buat gelombang masa, untuk boikot aktivitas tambang di pulau Obi biar pemerintah pusat juga tau” tegas dia
Kahfi juga menerangkan, Perlu pemerintah pusat, dan Daerah tahu bahwa pada saat pelaksanaan pembangunan jalan nasional di Pulau Obi, kami masyarakat Obi sangat mendukung 100% sampai kami pada sembilan Desa yang ada di Kecamatan Obi relah menyumbangkan dana anggaran untuk membayar ganti rugi tanaman ke pemilik perkebunan yang masuk dalam wilayah pembangunan jalan, jadi apa yang di katakan Kepala Balai BPJN Malut saya anggap tidak berdasar dan tidak masuk dalam pikiran kami masyarakat Pulau Obi, pernyataan itu hanya buat gaduh bagi kami.
“Perlu pemerintah pusat dan Daerah tahu bahwa masyarakat Obi sangat mendukung 100%, pembangunan jalan lingkar itu, sampai sembilan Desa di Kecamatan Obi relah memberikan sumbangsih Dana untuk membayar ganti rugi tanaman yang masuk pada saat pelebaran jalan tersebut, jadi di mana titik masalah yang kepala BPJN maksudkan masyarakat Demo menyebabkan anggaran pembangunan jalan lingkar pulau Obi tahun 2022 nihil, jadi kesalahannya di mana?” Tutup Kahfi. (Zul/CN)
Komentar