HALSEL, CN – Kepala Bidang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Maluku Utara, Erna Yusuf mengaku dekat dengan Bupati Halmahera Selatan sehingga yang bersangkutan diduga kuat mendiskriminasi Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di sejumlah Kecamatan.
Bahkan, Erna Yusuf diduga tidak membiayai untuk kegiatan Bina Kampung KB senilai puluhan juta rupiah itu lantaran sakit hati terkait Pilkada Tahun 2020 lalu.
“Anggaran satu Kecamatan dalam 4 kali kegiatan sekitar Rp 20 juta lebih dan itu wajib di 30 Kecamatan itu harus disalurkan. Namun di 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Kayoa dan Kecamatan Makian
Padahal, anggaran tersebut diperuntukkan untuk membina kembali dimana ada Kampung KB dari 30 Kecamatan.
“Jadi sekitar 4 hingga 6 Kecamatan yang tidak diberikan, termasuk 2 Kecamatan di Kayoa,”
Sehingga Erna Yusuf dinilai pilih kasih dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala Bidang KB, selain itu Kabid KB Erna Yusuf juga turun mengelola anggaran pembinaan KB secara langsung di kecamatan Botang lomang tanpa melibatkan staf pil KB kecamatan padahal anggaran pembinaan PILKB tersebut harus di kelola langsung oleh Petugas PILKB kecamatan namun di ambil alih oleh Kabid PILKB Halsel Erna Yusuf.
“olehnya itu Kami meminta dan berharap kepada Bupati Halsel, pak Hi. Usman Sidik segera memanggil kepada ibu Erna Yusuf untuk dipertanyakan,” harapnya. (Red/CN)
