HALSEL, CN – Lembaga Suadaya Masyarakat (LSM) From Delik Anti Korupsi (FDAK) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Maluku Utara meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Halsel segera ambil alih kasus dugaan korupsi pada Dinas Kesehatan dan memeriksa Kepala Dinas Kesehatan Halsel, Hasna Muhammad atas dugaan penyalagunaan anggaran penanganan Covid-19 yang di plot dari dana Bantuan Oprasional Kesehatan (BOK) di sejumlah Puskesmas.
Kepada media ini, Devisi Infestigasi LSM FDAK Halsel, Muksin M. Hi Jauhar menyampaikan bahwa 32 Puskesmas di Halsel menganggarkan anggaran BOK untuk penanganan Covid-19 senilai Rp5.504. 000.000.
Anggaran penangan Covid-19 yang bersumber dari Dana BOK tersebut di kelola Dinas Kesehatan untuk pembelian Alat Pelindung Diri (APD). Namun anggaran yang dihabiskan untuk pembelian APD dan kebutuhan kesehatan lainnya tidak dapat digunakan karena Alat Kesehatan yang di belanjakan tidak sesuai dengan spek dan standar WHO.
“Pengakuan dari beberapa pegawai Puskesmas bahwa alat Kesehatan tersebut tidak sesuai spek dan standar WHO,” ungkap Muksin.
Bahkan Muksin mengatakan, saat dirinya melakukan investigasi di beberapa Puskesmas bahwa pencairan anggaran BOK di setiap Puskesmas tak melibatkan Bendahara Puskesmas.
Untuk itu, selaku Devisi Infestigasi LSM FDAK Halsel, Muksin M. Hi Jauhar, meminta kepada pihak Kejari Halsel segera melakukan pemeriksaan terhadap Kadinkes Halsel, Hasna Muhamad dan sejumlah Kepala Puskesmas atas dugaan penyalagunaan anggaran Covid-19.
“Ditengan merosotnya ekonomi nasional akibat dampak Pademi Covid-19. Maka atas nama rakyat, kami meminta pihak Kejari Halsel agar segera memanggil Kadinkes Halsel, Hasna Muhammad dan sejumlah Kepala Puskesmas agar segera diperiksa,” pinta Muksin. (Red/CN)
