oleh

Diskorsing 24 Jam, Ketua Majelis Hakim Sengketa Pilkades Halsel Bikin Pusing Kuasa Hukum Tergugat Cakades Yomen

HALSEL, CN – Kuasa Hukum Tergugat Calon Kepala Desa (Cakades) Yomen,  Maulana Patra Syah membeberkan pihak Penggugat Cakades Yomen Suleman Basirun bersama Kuasa Hukumnya Naimudin K. Habib tidak menyiapkan Materi Gugatan disaat persidangan Sengketa Pilkades Halsel digelar pada Senin (28/11/2022).

Maulana bilang, Penggugat bersama Kuasa Hukumnya seharusnya sudah mempersiapkan Materi Gugatan berdasarkan jadwal persidangan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 41/PAN.PILKADES-KAB / 2022. Tercatat sehubungan dengan berakhirnya pencoblosan dan perhitungan Surat Suara pada Pilkades Gelombang Satu (I) Tahun 2022, maka dengan ini disampaikan bahwa pengajuan gugatan hasil perolehan suara dimulai pada Tanggal 14 November 2022 dan berakhir pada Tanggal 20 November 2022.

“Waktu mulai persidangan itu, biasanya pihak penggugat seharusnya sudah mempersiapkan Materi Gugatannya. Akan tetapi, pada kenyataannya, pihak penggugat tidak menyiapkan Materi Gugatan di dalam persidangan. Sementara berdasarkan Surat dari Panitia Kabupaten yang dikirim ke kami itu tertulis bahwa hari ini adalah pembacaan gugatan oleh penggugat dan jawaban oleh tergugat. Namun pada kenyataannya, dari penggugat ini, tidak membawa Materi Gugatannya,” jelas Maulana saat Konferensi Pers digelar di Kantor Pengacara/Advokat Darman Sugianto., SH,MH dan Partner’s di Pasar Baru Labuha Kecamatan Bacan.

Selain itu, Maulana juga kembali membeberkan bahwa Kuasa Hukum, Naimudin K. Habib dari Cakades Yomen,  Suleman Basirun juga tidak memiliki Surat Kuasa Resmi.

“Mereka menggunakan Kuasa Hukum, tapi tidak memiliki Surat Kuasa. Makanya tadi saya langsung memprotes keberatan terkait dengan hal tersebut,” bebernya.

Pengacara Muda itu menjelaskan, keberatan yang ia sampaikan kepada Majelis Penyelesaian Sengketa Pilkades Halsel sesuai dengan Surat Edaran Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 41/PAN.PILKADES-KAB / 2022.

“Keberatan saya itu, pertama mereka sudah diberikan waktu panjang,
Terus kemudian dibuatkan juga dengan Jadwal agenda Sidang yang memang pada hari ini, itu agenda beberapa Desa, termasuk Desa Yomen Kecamatan Joronga yang agendanya adalah pembacaan gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat, tapi kenyataannya itu tidak dilakukan. Sehingga saya protes berdasarkan Jadwal Surat Edaran yang seharusnya sudah tidak bisa lagi diterima, apalagi penggugat berani menghadirkan Kuasa Hukum tapi dari Kuasa Hukum sendiri tidak menyiapkan Materi Gugatan,” timpalnya.

Kata Maulana, jika kembali ke Pasal 44 Ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 disebutkan, Calon Kepala Desa yang menyampaikan Laporan dan atau gugatan lebih dari 7 Hari sejak penetapan Kepala Desa terpilih sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) kehilangan hak untuk menyampaikan laporan dan atau gugatan sengketa Pilkades.

“Jadi mereka ini sebenarnya secara Formil, telah gugur karena mereka tidak menyampaikan Materi Gugatan. Apalagi dalam persidangan sudah terbukti, bahkan Kuasa Hukum mereka juga tidak memiliki Surat Kuasa. Sehingga berdasarkan pasal 44 Ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 ini, maka gugatan tersebut seharusnya dinyatakan gugur,” tegasnya.

Namun disisi lain, Maulana merasa pusing, mengapa tidak? Ia sangat menyayangkan atas Keputusan dari Ketua Majelis Penyelesaian Sengketa Pilkades Halsel yang memaksakan harus diskorsing untuk memberikan kesempatan kepada pihak Penggugat untuk membuat gugatan dan membacakan gugatan di esok hari.

“Padahal bicara soal Skorsing itu hanya hitungan Menit saja, tapi ini diskorsing sampai besok. Inikan terkesan secara prosedural penanganan Perkara ini Cacat Hukum. Walaupun dalam Perbup tidak tertulis Tata Cara Sidang. Tapi yang kita ketahui itu, dalam Tata Cara Sidang itu hanya hitungan Menit, kalau bicara soal tunda, baru bisa sampai esok harinya. Tapi tadi ini dinyatakan Skorsing bukan ditunda,” cetusnya.

Tapi sayangnya, Aslan selaku Ketua Majelis Penyelesaian Sengketa Pilkades Halsel memaksakan diskorsing 24 Jam, walaupun pihak Tergugat tetap keberatan, karena berdasarkan syarat prosedur yang tidak demikian.

“Karena ini Panitia Kabupaten yang buat, Peraturan juga Bupati Halsel yang buat, masa mereka harus tidak berlakukan, sementara mereka memiliki kewenangan sebagian Tim Penyelesaian Sengketa Pilkades Halsel,” herannya.

Oleh karena itu, selaku Kuasa Hukum Tergugat, ia menganggap Ketua Majelis Hakim Penyelesaian Sengketa Pilkades Halsel tidak berlakukan Surat Edaran Panitia Kabupaten maupun Perbup Nomor 10 Pasal 44 Ayat (2) Tahun 2022.

“Harusnya mereka tidak bisa menabrak Surat Resmi dari Panitia Kabupaten Pilkades Halsel dan Jadwal yang ditentukan oleh Panitia, apalagi menabrak Peraturan Bupati Nomor 10 Pasal 44 Ayat (2) Tahun 2022,” tutupnya mengakhiri. (Hardin CN)

banner 650250 banner 650250 banner 650250 banner 650250 banner 650250 banner 650250 banner 650250

Komentar