TERNATE, CN – DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku Utara (Malut) menggelar Rapat Kerja Daerah Khusus (Rakerdasus) di Kota Ternate, Jumat (8/11/2024), membahas kemenangan pada Pemilihan Kepala Daerah serentak 2024.
Rakerdasus itu, dihadiri Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Malut, Sultan Husain Alting Sjah-Asrul Rasyid Ichsan, Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen-Ahmad Laiman, Calon Bupati Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) Edi Langkara, Calon Wali Kota Ternate, M Tauhid Soleman dan Calon Bupati Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), Juliche D Baura.
Ketua DPD PDIP Malut, Muhammad Sinen dalam sambutannya menyampaikan bahwa rakyat Malut telah menaruh cita-cita dan harapan mereka di pundak para Calon Kepala Daerah (Cakada). Maka jangan kecewakan mereka.
“Dan pastikan di semua daerah, harus keluar sebagai pemenang dan akan menjadi pelayan-pelayan untuk mengabdi kepada rakyat Malut yang sebaik-baiknya,” ujar Ayah Erik, sapaan akrabnya.
Ia menegaskan, PDIP tidak sedang ingin berkuasa, tapi hanya ingin mewujudkan kekuasaan yang mampu mendistribusikan keadilan kepada masyarakat Malut.
“Hanya saja, kita paham bahwa kita sedang berjuang dengan tidak mudah. Maka dari itu, kepada seluruh kader PDIP Perjuangan harus rapatkan barisan, tegak lurus pada perintah partai. Sehingga tidak ada yang bergeser dari perintah partai. Karena partai telah membuat keputusan, maka kader partai pantang mengkhianati keputusan partai. Karena kita dididik menjadi orang-orang besar dalam masyarakat,” tegas Wakil Wali Kota Tikep nonaktif itu.
“Maka bagi kader-kader partai yang tidak setia pada perintah partai, lalu kita sudah menegur ulang-ulang, jangan coba-coba bermain api rekomendasi partai. Kami akan meminta kepada DPP untuk memberikan teguran yang keras kepada kader partai yang tidak loyal,” tandas Ayah Erik sapaan akrabnya.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan yang juga anggota DPR RI Komarudin Watubun menyampaikan, DPP akan menindaklanjuti laporan dari DPD terkait kader Partai, terutama Cakada, yang tidak sejalan dengan PDIP.
“Jika ada laporan yang masuk, kita langsung pecat dan itu pada penerapan sanksi berat. Tidak ada sanksi-sanksi ringan yang dikeluarkan DPP PDIP di masa sekarang ini,” tegasnya.
Ia bilang, partai politik pasti merebut kekuasaan secara konstitusional lewat pemilu. Maka, jika ada kader partai yang bermain 2 dan 3 Kaki, ada kaki di partai lain lagi, maka akan dipotong kakinya di PDIP.
“Jika ada yang datang hanya demi dapat rekomendasi partai, tapi tidak bersama dengan perintah PDIP, apalagi hanya datang mau dapat rekomendasi lalu minta KTA, kita tidak akan tinggal diam. Karena di dalam PDIP tidak ada seperti itu, hidup harus punya pilihan,” tukas Komarudin. (Hardin CN)
