Viral di Maluku Utara, Komentar Warganet Soal Sherly Tjoanda dan Isu Tambang Picu Polemik

HALSEL,  CN – Tangkapan layar komentar sejumlah warganet yang menyoroti Gubernur Provinsi Maluku Utara (Malut), Sherly Tjoanda Laos, menjadi perbincangan di media sosial di Malut. Komentar-komentar tersebut memicu polemik mengenai citra kepemimpinan, aksi membantu masyarakat, hingga isu potensi konflik kepentingan yang dikaitkan dengan sektor pertambangan.

Dalam tangkapan layar yang beredar pada Sabtu (17/10/2026), sejumlah akun menyampaikan pandangan kritis terhadap sosok Sherly. Sebagian warganet mengaku sebelumnya mengagumi langkah gubernur yang dinilai aktif turun langsung membantu masyarakat kecil. Namun, pandangan mereka berubah setelah muncul pembahasan mengenai dugaan keterkaitan dengan kepemilikan perusahaan tambang di wilayah Malut.

Salah satu komentar yang menarik perhatian berasal dari akun zakkiyah_na. Akun tersebut mengungkapkan keraguan terhadap pejabat publik yang memiliki kepentingan usaha di sektor pertambangan, karena dinilai berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.

Komentar lain turut mempertanyakan apakah kegiatan yang menonjolkan kerja nyata di hadapan masyarakat selalu mencerminkan keseluruhan kinerja seorang pejabat. Ada pula warganet yang mengkritik sikap sebagian pendukung politik yang dinilai sulit menerima pandangan berbeda.

Beragam komentar itu memperlihatkan adanya perbedaan penilaian di kalangan pengguna media sosial. Sebagian menekankan pentingnya melihat hasil kerja pemerintah, sementara lainnya mengingatkan perlunya sikap kritis dan pengawasan terhadap pejabat publik.

Sehingga itu, mengenai hubungan pejabat publik dengan sektor pertambangan menjadi isu penting di Malut. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) berkaitan dengan kepentingan ekonomi daerah, lingkungan hidup, serta hak masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah pertambangan.

Karena itu, transparansi mengenai kepemilikan perusahaan, hubungan bisnis, dan pengambilan keputusan pemerintah yang berkaitan dengan sektor tersebut perlu mendapat perhatian.

Meski demikian, komentar warganet dalam tangkapan layar tersebut masih berupa opini dan tudingan. Dimana, belum cukup dasar untuk menyimpulkan bahwa Gubernur Sherly melakukan pelanggaran atau memiliki konflik kepentingan tanpa dukungan dokumen dan bukti yang dapat diperiksa.

Hingga berita ini dipublis, tangkapan layar yang diterima belum memperlihatkan tanggapan langsung Sherly Tjoanda Laos terhadap komentar-komentar tersebut.

Perbincangan ini kembali mengingatkan bahwa pejabat publik tidak hanya dinilai dari popularitas dan aktivitas yang terlihat di hadapan masyarakat, tetapi juga dari transparansi, akuntabilitas, serta kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan. (Hardin CN)

Pendidikan di Tengah Ekspansi Tambang

OPINI, CN – kspansi industri pertambangan di Maluku Utara dalam satu dekade terakhir telah menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi daerah, terutama melalui komoditas nikel. Namun, di balik laju investasi dan pembangunan infrastruktur tersebut, muncul persoalan struktural yang berdampak langsung pada sektor pendidikan, khususnya di wilayah lingkar tambang. Secara ilmiah, fenomena ini dapat dianalisis melalui beberapa kerangka teori, seperti teori resource curse (kutukan sumber daya), teori ketimpangan pembangunan regional, serta perspektif ekologi politik pendidikan.

Teori resource curse menjelaskan bahwa daerah yang kaya akan sumber daya alam justru berpotensi mengalami keterlambatan dalam pembangunan sektor sosial, termasuk pendidikan. Hal ini terjadi karena orientasi pembangunan lebih terfokus pada eksploitasi sumber daya alam dan peningkatan pendapatan jangka pendek, dibandingkan investasi jangka panjang dalam pengembangan sumber daya manusia. Dalam konteks Maluku Utara, kehadiran industri tambang berskala besar tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pendidikan di daerah sekitar. Sebaliknya, terdapat kecenderungan bahwa wilayah lingkar tambang mengalami tekanan sosial dan lingkungan yang berdampak pada menurunnya akses dan kualitas pendidikan.

Dari perspektif ketimpangan pembangunan regional, ekspansi tambang menciptakan dualisme ekonomi antara sektor modern (industri ekstraktif) dan sektor tradisional (pertanian, perikanan, dan pendidikan lokal). Ketimpangan ini tercermin dalam distribusi fasilitas pendidikan yang tidak merata, keterbatasan tenaga pengajar, serta minimnya infrastruktur pendukung di daerah sekitar tambang. Sementara perusahaan tambang mampu membangun fasilitas modern dalam kawasan operasionalnya, masyarakat di sekitarnya seringkali masih menghadapi keterbatasan akses terhadap sekolah yang layak. Hal ini menunjukkan adanya spatial inequality atau ketimpangan spasial yang memperlemah daya jangkau pendidikan.

Lebih lanjut, pendekatan ekologi politik pendidikan menyoroti bagaimana relasi kekuasaan antara negara, korporasi, dan masyarakat lokal mempengaruhi praktik pendidikan di wilayah terdampak. Dalam banyak kasus di Maluku Utara, proses perizinan tambang tidak selalu melibatkan partisipasi penuh masyarakat, termasuk dalam mempertimbangkan keberlanjutan pendidikan anak-anak. Dampak lingkungan seperti polusi udara, pencemaran air, dan degradasi lahan turut memengaruhi kondisi kesehatan peserta didik dan guru, yang pada akhirnya berdampak pada efektivitas proses pembelajaran. Sekolah-sekolah yang berada di dekat kawasan tambang juga rentan terhadap gangguan kebisingan dan aktivitas industri yang intensif.

Selain itu, dari sudut pandang teori kapital manusia (human capital theory), pendidikan merupakan investasi utama dalam meningkatkan kualitas individu dan daya saing daerah. Namun, dalam realitas wilayah tambang, muncul fenomena disinsentif terhadap pendidikan. Banyak keluarga lebih memilih mendorong anak-anak mereka untuk bekerja di sektor tambang dengan imbalan ekonomi yang relatif tinggi dalam jangka pendek. Hal ini berimplikasi pada meningkatnya risiko putus sekolah dan rendahnya motivasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam jangka panjang, kondisi ini justru berpotensi menciptakan ketergantungan ekonomi pada sektor ekstraktif yang tidak berkelanjutan.

Kondisi tersebut diperparah oleh lemahnya intervensi kebijakan yang berorientasi pada keadilan pendidikan. Program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di sektor pendidikan seringkali bersifat simbolik dan tidak terintegrasi dengan kebutuhan riil masyarakat. Bantuan berupa pembangunan fisik sekolah atau pemberian beasiswa belum mampu menjawab persoalan struktural seperti kekurangan guru, rendahnya kualitas pembelajaran, dan terbatasnya akses pendidikan di daerah terpencil. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih komprehensif dan berbasis keadilan sosial.

Dalam konteks ini, negara memiliki peran strategis sebagai regulator dan fasilitator untuk memastikan bahwa ekspansi tambang tidak mengorbankan hak dasar masyarakat atas pendidikan. Kebijakan afirmatif perlu diarahkan pada penguatan infrastruktur pendidikan di wilayah lingkar tambang, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta pengawasan ketat terhadap dampak lingkungan yang memengaruhi proses belajar. Selain itu, perusahaan tambang harus didorong untuk berkontribusi secara substantif dalam pengembangan pendidikan, tidak hanya melalui CSR, tetapi juga melalui kemitraan jangka panjang yang berorientasi pada pembangunan sumber daya manusia lokal.

Dengan demikian, tema “Pendidikan di Tengah Ekspansi Tambang” mencerminkan sebuah realitas kompleks yang memerlukan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan. Tanpa intervensi yang tepat, ekspansi tambang berpotensi memperdalam ketimpangan pendidikan dan menghambat terciptanya generasi yang berdaya saing. Oleh karena itu, pembangunan pendidikan harus ditempatkan sebagai prioritas utama dalam setiap agenda pembangunan daerah, agar kekayaan sumber daya alam benar-benar dapat diubah menjadi kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat Maluku Utara.

Program PELANGI Dorong Kebangkitan Pertanian di Kawasan Tambang Pulau Obi

HALSEL, CN – Di tengah industri pertambangan Pulau Obi,Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), sebuah gerakan kedaulatan pangan tumbuh dari tangan dingin Darwan Aduhasan (33). Melalui inisiatif Petani Milenial, Darwan berhasil membuktikan bahwa sektor pertanian dan pertambangan dapat berjalan beriringan serta berkolaborasi untuk menyejahterakan masyarakat lokal.

Darwan, seorang sarjana komunikasi, memilih meletakkan ijazahnya untuk kembali mengelola lahan pertanian. Ia kini memimpin kelompok tani di Desa Buton dan menjadi salah satu pemasok kebutuhan pangan karyawan Harita Nickel. Langkah ini berbeda dari kebanyakan pemuda di Pulau Obi yang berbondong-bondong masuk ke industri tambang.

“Saya melihat potensi pertanian di wilayah ini sangat besar. Selama 15 tahun, keluarga kami bisa bertahan hidup bahkan membiayai pendidikan hingga sarjana murni dari hasil pertanian dan hortikultura. Kehadiran industri juga membuka jalan kolaborasi yang sangat membantu dalam ketersediaan pasar,” ujar Darwan, Rabu (11/2).

Untuk menghidupkan kembali minat pemuda di sektor pertanian, Darwan membentuk kelompok tani bernama PELANGI (Petani yang Menjunjung Tinggi Nilai Persatuan dan Gotong Royong). Kelompok ini menjadi perintis kedaulatan pangan di lingkar tambang dengan misi mengubah pola pikir bahwa bekerja layak tidak hanya di area perusahaan.

Pasokan Semangka Organik untuk Karyawan

Kolaborasi antara petani dan perusahaan mulai menguat sejak 2022 melalui Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Harita Nickel. Berawal dari lahan 2 hektare, kelompok tani binaan Darwan seperti Kelompok Tani Daun Hijau dan Cempaka berhasil memanen masing-masing 7 hingga 8 ton semangka per hektare.

Sejak 2024, Harita Nickel juga mendorong petani beralih sepenuhnya ke sistem pertanian organik.

“Kami dibimbing oleh tim CSR perusahaan untuk memproduksi pupuk kompos mandiri dan pestisida nabati. Hasilnya, meskipun sempat ada penyesuaian produksi, biaya modal kami turun drastis. Dengan modal hanya Rp250.000, kami bisa memanen 2,75 ton semangka organik murni,” jelas Darwan, yang juga merupakan peraih Penghargaan Pengembangan Desa Berkelanjutan 2024 dari Kemendes.

Seluruh hasil panen kini rutin didistribusikan ke katering Harita Nickel untuk dikonsumsi ribuan karyawan perusahaan. Hal ini menciptakan siklus ekonomi yang saling menguntungkan, di mana perusahaan mendapatkan pasokan pangan segar dan sehat, sementara petani memperoleh kepastian pasar.

Program perluasan lahan pun terus berjalan. Dari yang semula hanya melibatkan 28 orang, Darwan menargetkan pada 2026 akan ada 100 petani aktif yang mengelola sawah, hortikultura, hingga buah-buahan seperti semangka.

“Harapan saya melalui program PELANGI, masyarakat sadar bahwa sektor pertanian mampu menghidupi kehidupan secara layak dan berkelanjutan, bahkan di daerah yang dikenal sebagai pusat pertambangan,” pungkasnya. (Hardin CN)

JAS-Merah Serukan Aksi Nasional, Desak Pencabutan Izin Tambang di Maluku Utara

JAKARTA,  CN – Aksi Solidaritas Membela Rakyat (JAS-Merah) menyerukan konsolidasi nasional yang akan dilanjutkan dengan konferensi pers dan aksi gerakan pada Rabu, 11 Februari 2026. Aksi tersebut direncanakan berlangsung di sejumlah titik strategis, yakni Kementerian Kehutanan, Mabes Polri, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Dalam seruan aksinya, JAS-Merah menyampaikan sejumlah tuntutan tegas terkait dugaan pelanggaran sektor pertambangan di Provinsi Maluku Utara (Malit). Mereka mendesak Kementerian Kehutanan segera merekomendasikan kepada Kementerian ESDM untuk mencabut izin operasi PT Karya Wijaya, perusahaan tambang yang disebut telah dijatuhi denda hingga ratusan miliar rupiah.

Selain itu, JAS-Merah menyatakan dukungan terhadap Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) bentukan Presiden Prabowo untuk menindak aktivitas tambang ilegal atau bandel di wilayah Maluku Utara.

Desakan juga diarahkan kepada Mabes Polri untuk mengusut dugaan penjualan ore nikel sebanyak 90 metrik ton milik PT Wana Kencana Mineral (WKM) yang disebut berstatus sebagai aset negara.

Tidak hanya itu, JAS-Merah turut meminta pencabutan izin PT Anugrah Sukses Mining (ASM) yang diduga kuat tidak mengantongi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH). Mereka juga mendorong pengusutan aktor politik daerah yang diduga menjadi pihak yang membekingi perusahaan tersebut.

Koordinator lapangan aksi, M. Reza A. Syadik, menyatakan gerakan ini merupakan bentuk tekanan publik agar aparat penegak hukum dan pemerintah bertindak tegas terhadap dugaan pelanggaran tata kelola Sumber Daya Alam (SDA).

“Pengelolaan sumber daya alam harus berpihak pada kepentingan rakyat dan tidak boleh dikendalikan oleh praktik yang merugikan negara maupun masyarakat,” tegas Reza, Kamis (5/2). (Hardin CN)

Komitmen Harita Nickel Tingkatkan Gizi dan Produktivitas Siswa di Lingkar Tambang

HALSEL, CN – Peringatan Hari Gizi Nasional tahun ini menjadi momentum refleksi penting bagi pemenuhan nutrisi generasi muda di lingkar tambang. Sejak pemindahan sekolah ke Kawasi Baru pada 2023, Harita Nickel secara konsisten menjalankan program pemberian makanan bergizi gratis yang kini menjadi penopang utama produktivitas ratusan siswa di wilayah operasional perusahaan.

Community Development Manager Harita Nickel, Broto Suwarso, menjelaskan bahwa program tersebut lahir dari kebutuhan mendesak. Saat pemindahan sekolah pertama kali dilakukan, belum tersedianya fasilitas kantin menjadi tantangan bagi siswa untuk mendapatkan asupan energi yang cukup selama proses belajar mengajar.

“Harita Nickel melihat kondisi ini bukan sekadar kendala logistik, tetapi sebagai peluang untuk meningkatkan standar kesehatan dan kualitas belajar siswa,” ujar Broto, Selasa (27/1/2025).

Ia menegaskan, tujuan utama program ini adalah memenuhi kebutuhan gizi siswa guna mendorong fokus, konsentrasi, serta prestasi akademik. “Gizi yang baik merupakan fondasi utama produktivitas belajar,” tambahnya.

Hingga saat ini, program makanan bergizi gratis telah menjangkau 232 siswa jenjang SMP Loji Permai Kawasi dan SMA Tunas Muda, serta 22 tenaga pengajar, petugas keamanan, dan tim operasional pendukung, termasuk kondektur bus sekolah.

Distribusi makanan dilakukan setiap hari sekolah dalam dua tahap, yakni snack sehat pada pukul 08.00 WIT dan makan siang bergizi pada pukul 10.30 WIT, guna memastikan kebutuhan energi siswa tetap terjaga dari awal hingga akhir jam pelajaran.

Tak hanya berdampak pada kesehatan siswa, program ini juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat sekitar. Harita Nickel memberdayakan jasa katering lokal berbasis UMKM di lingkar tambang sebagai penyedia menu harian. Standar keamanan pangan diterapkan secara ketat melalui kerja sama dengan tim safety food perusahaan guna menjamin kualitas bahan baku yang digunakan.

Dampak positif program mulai terlihat nyata. Data internal menunjukkan adanya tren peningkatan kehadiran siswa di sekolah. Para guru dan orang tua pun menyambut baik inisiatif ini karena merasa lebih tenang dengan terjaminnya pemenuhan nutrisi anak-anak selama berada di lingkungan sekolah.

“Tingkat kehadiran siswa cenderung meningkat. Program ini juga mendorong permintaan bahan pangan lokal yang secara langsung berdampak pada pendapatan petani dan pelaku UMKM,” jelas Broto.

Meski berjalan sukses, tantangan tetap ada. Variasi menu menjadi catatan penting agar siswa tidak merasa bosan dengan jenis makanan yang serupa setiap harinya. Hal ini menjadi bahan evaluasi perusahaan untuk terus berinovasi dalam penyajian menu yang sehat sekaligus menarik.

Ke depan, Harita Nickel juga berencana memperluas layanan sosial lainnya, seperti pemeriksaan dan pengobatan kesehatan gratis ke desa-desa sekitar wilayah operasional. Perusahaan juga menargetkan integrasi program makanan bergizi dengan kampanye pola hidup sehat dan edukasi gizi secara masif.

“Agenda ini diharapkan menjadi momentum kolaborasi seluruh pihak bahwa pemenuhan gizi adalah bentuk kepedulian dan partisipasi bersama. Kami juga tengah menginisiasi pemenuhan bahan pangan dari petani dampingan Harita secara bertahap,” ujar Broto.

Melalui program ini, Harita Nickel berharap dapat mencetak generasi muda yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga kuat secara fisik, demi mendukung pembangunan berkelanjutan di Maluku Utara. (Hardin CN)

Kembali Lakukan Penertiban, Polres Halsel Akan Panggil Para Pemilik Rendaman dan Tromol Tambang di Desa Kubung

HALSEL, CN – Tim Gabungan Sat Reskrim Polres Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), kembali melakukan penertiban Pertambangan Emas Tanpa Ijin (Peti) di Desa Kubung Kecamatan Bacan Selatan, Rabu 7 Mei 2025 sekitar pukul 11.00 WIT.

Penertiban tersebut berada di 2 (dua) lokasi yaitu lokasi Rendaman yang bertempat di gunung Kompleks Tanjung Kurango dan Lokasi Tromol di pesisir Pantai Desa Kubung.

Dalam penertiban tersebut, Tim Gabungan Sat Reskrim melakukan pemasangan garis polisi pada lubang galian material Emas, bak rendaman yang menggunakan terpal, material Emas yang berisi di dalam karung yang berada di atas gunung Kompleks tanjung gurango dan Tromol yang bertempat di pesisir Pantai Desa Kubung.

Kasat Reskrim Polres Halsel, Iptu Gian C. Jumario Laapen S. Tr. K mengatakan bahwa penertiban tersebut sesuai dengan Instruksi Kapolda Malut, dalam rangka penertiban Peti di Wilayah Malut khususnya di Wilayah Halsel – Polres Halsel.

Perwira dua balak itu bilang, pihaknya akan memanggil para pemilik rendaman dan pemilik Tromol untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

“Kami menghimbau kepada masyarakat di lokasi lingkar Tambang agar menghentikan kegiatan dalam bentuk apapun pada lokasi yang sudah dilingkar dengan garis Polisi,” imbuhnya. (Hardin CN)