Diduga Dikeroyok Saat Hendak Menolong Teman, Pelajar di Halsel Resmi Lapor Polisi

HALSEL, CN – Niat membantu melerai keributan justru berujung petaka. Seorang pelajar bernama Asrul Jani diduga kuat menjadi korban pengeroyokan setelah berusaha melerai peristiwa penganiayaan terhadap rekannya di Desa Bajo, Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut).

Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi pada Rabu, 11 November 2026, sekitar pukul 14.00 WIT. Berdasarkan keterangan dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi (STTLP), insiden bermula ketika Asrul Jani baru pulang dari sekolah bersama sejumlah temannya.

Dalam perjalanan, ia melihat rekannya, Risaldi Buhari, tergeletak di tanah setelah diduga ditampar dan dipukul oleh seseorang bernama Bombat.

Melihat kejadian tersebut, Asrul mengaku berinisiatif melerai dan menghentikan tindakan kekerasan yang dialami rekannya. Namun, niat tersebut justru berujung dirinya diduga turut menjadi sasaran pemukulan.

“Awalnya saya bersama teman-teman baru saja pulang dari sekolah. Dalam perjalanan, saya melihat teman saya, Risaldi Buhari, sudah terjatuh di tanah setelah diduga ditampar dan dipukul oleh seseorang bernama Bombat,” demikian kronologi yang disampaikan korban berdasarkan laporan polisi.

Asrul mengaku, ketika berusaha melerai dan membantu rekannya, dirinya justru ikut menjadi sasaran kekerasan.

“Niat saya hanya ingin melerai dan membantu teman, bukan mencari masalah ataupun membuat keributan. Tetapi justru saya yang mengalami tindakan kekerasan. Saya sangat menyayangkan kejadian ini,” ungkapnya sebagaimana dirangkum dari keterangan dalam laporan.

Dalam laporan tersebut, Asrul menyebut dugaan pengeroyokan terhadap dirinya dilakukan oleh Wahyu DPK bersama sejumlah orang lainnya.

Merasa dirugikan atas kejadian tersebut, Asrul kemudian mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Halsel untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya agar diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Laporan itu secara resmi diterima pada Kamis, 12 November 2026, pukul 09.30 WIT, dengan nomor STTLP/407/XI/2026/SPKT POLRES HALSEL/POLDA MALUKU UTARA.

Sementara itu, salah seorang keluarga korban yang juga merupakan kakak sepupu Asrul Jani, Maryam Azahra, berharap pihak kepolisian Polres Halsel dapat menangani laporan tersebut secara serius, profesional, dan transparan.

“Kasus ini menjadi perhatian serius, karena ini dugaan kekerasan yang melibatkan seorang pelajar yang menjadi korban ketika berusaha menghentikan tindakan kekerasan terhadap temannya,” tegas Maryam, kepada wartawan cerminnusantara.co.id melalui pesan WhatsApp.

Maryam berharap aparat penegak hukum tidak mengabaikan laporan yang telah disampaikan korban. Menurutnya, setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum, terlebih ketika seseorang diduga menjadi korban kekerasan.

“Kami sebagai keluarga korban, menginginkan agar proses hukum berjalan sebagaimana mestinya dan tidak ada pihak yang merasa kebal hukum,” tegasnya lagi.

Sebagai keluarga Korban, dirinya berharap pihak kepolisian dapat menindaklanjuti laporan tersebut secara serius dan memberikan keadilan atas peristiwa yang dialami korban.

“Aparat kepolisian segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan mengumpulkan bukti, memeriksa para saksi, serta memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana dalam peristiwa ini,” tutup Maryam.

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi mengenai perkembangan penanganan laporan maupun klarifikasi dari pihak yang dilaporkan. (Hardin CN)

Dugaan IPR Hasan Hanafi di Desa Anggai Terbit Tanpa WPR, Ketua BARAH: Kapolda Maluku Utara Jangan Tinggal Diam

HALSEL, CN – Barisan Rakyat Sarumah (BARAH) menyoroti dugaan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) milik Hasan Hanafi di Desa Anggai, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), yang disebut terbit tanpa didahului penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

Ketua BARAH, Ady Hi Adam, menilai Polres Halsel tidak serius menangani polemik tersebut. Bahkan, pihaknya menduga terdapat upaya perlindungan terhadap persoalan yang melibatkan Hasan Hanafi.

Menurut Ady, dugaan itu menguat karena sebelumnya terdapat persoalan lain yang juga melibatkan Hasan Hanafi terkait aktivitas tambang rakyat di Desa Anggai yang disebut telah dihentikan penyidikannya melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

“Oleh karena itu, Kapolda Maluku Utara jangan tinggal diam apabila ada dugaan oknum tertentu di bawahnya dengan sengaja melindungi atau menjadi payung hukum atas dugaan persoalan yang melibatkan masyarakat luas, terutama di sektor pertambangan,” ujar Ady kepada wartawan cerminnusantara.co.id, Jumat (10/7/2026).

Ady mengatakan, dugaan penerbitan IPR Hasan Hanafi tanpa WPR perlu diusut karena dinilai tidak sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

Ia mengungkapkan, beberapa bulan lalu Kapolda Malut sebelumnya telah menyampaikan bahwa seluruh wilayah tambang rakyat di Halsel belum memiliki WPR yang ditetapkan oleh pemerintah.

“Beberapa bulan lalu sebelum pindah tugas, Kapolda Maluku Utara sudah menyampaikan seluruh tambang rakyat di Halmahera Selatan belum memiliki WPR dari kementerian. Maka pengusulan IPR harus menunggu terbitnya WPR, namun di Anggai ada IPR yang diduga terbit tanpa WPR,” katanya.

Atas dasar itu, BARAH menduga terdapat kesengajaan oknum di Polres Halsel untuk melindungi izin yang dipersoalkan tersebut. BARAH pun meminta Kapolda Malut mengevaluasi penanganan kasus tersebut apabila ditemukan adanya pelanggaran dalam proses penegakan hukum.

“Kalau dugaan ini benar, maka kami juga meminta keadilan kepada Polres Halmahera Selatan. Jangan hanya menutup tambang rakyat yang sementara berjalan, tetapi juga menindak seluruh aktivitas pertambangan yang diduga tidak sesuai ketentuan secara adil dan transparan,” tegas Ady. (Hardin CN)

Warga Babang Diduga Aniaya Anak Dibawah Umur, Keluarga Korban Laporkan ke Polres Halsel

HALSEL, CN — Sejumlah warga Desa Babang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), diduga kuat melakukan penganiayaan dan pengeroyokan secara bersama-sama terhadap seorang anak di bawah umur. Kasus tersebut telah resmi dilaporkan ke Polres Halsel.

Laporan itu tercatat dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) Nomor: STPL/699/X/2025/SPKT, tertanggal 30 Oktober 2025.

Menurut keterangan korban berinisial F (16 tahun) dan saksi D (17 tahun), penganiayaan dilakukan oleh terlapor Iki dan kawan-kawan dengan menggunakan tangan, kaki, serta sebatang kayu lata yang mengenai bagian tangan, kepala, rusuk dan tubuh korban lainnya hingga mengalami luka bengkak dan lebam.

Pihak keluarga korban mengaku tidak terima atas tindakan main hakim sendiri yang dilakukan para pelaku tanpa mempertimbangkan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta mengabaikan kewenangan pihak kepolisian.

Informasi lain menyebutkan, insiden ini bermula ketika korban dituduh mencuri sepeda motor milik warga Desa Babang. Namun, setelah korban dianiaya dan dibawa secara paksa ke Ibu Kota Labuha tanpa seizin keluarga, para pelaku kemudian mengakui bahwa korban bukan pelaku pencurian tersebut.

Salah satu keluarga korban, Tajurin Ali, mengecam keras tindakan para pelaku.

“Saya sebagai papa tua korban sangat kesal dengan kejadian ini. Apalagi keponakan saya masih anak di bawah umur,” ujarnya, Jumat (31/10).

Tajurin, yang akrab disapa Taju, menegaskan agar pihak kepolisian mengusut tuntas kasus ini tanpa pandang bulu.

“Saya meminta pihak kepolisian mengusut tuntas kasus ini dan memproses hukum para pelaku tanpa tebang pilih,” tegasnya. (Hardin CN)

Polres Halsel Tetapkan Kades Toin sebagai Tersangka Pengancaman Warga dengan Parang

HALSEL, CN – Kepala Desa (Kades) Toin, Kecamatan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), Fahmi Taher, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Halsel atas dugaan tindak pidana pengancaman terhadap warganya sendiri.

Fahmi Taher diduga kuat mengancam Parto Naser menggunakan senjata tajam jenis parang pada malam hari belum lama ini. Peristiwa tersebut mendorong Parto melaporkan tindakan sang Kades ke polisi hingga akhirnya status hukum Fahmi Taher naik menjadi tersangka.

Kuasa hukum korban, Mudafar Hi Din, membenarkan penetapan tersangka tersebut.

“iya benar kasus pengancaman Kades Toin telah resmi ditetapkan sebagai tersangka setelah dilakukan gelar perkara oleh Satrekrim Polres Halsel pada hari Rabu, 13 Agustus 2025, melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor: SP2HP/299/Satrekrim,” ungkapnya, Kamis (14/8).

Meski status tersangka sudah disandang, Polres Halsel hingga kini belum melakukan penahanan terhadap Fahmi Taher.

“Untuk penahanan itu, hak subjektifnya penyidik. Jadi kembali ke penyidik, apakah mau ditahan atau tidak,” ujar Mudafar menanggapi.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait alasan belum dilakukannya penahanan. (Hardin CN)

Polres Halsel Diminta Percepat Penetapan Status Tersangka Pelaku Pengeroyokan di Desa Kupal

HALSEL, CN – Seorang warga Desa Tembal, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), bernama Andi Kasman, menjadi korban pengeroyokan yang diduga dilakukan sejumlah Pemuda Desa Kupal.

Peristiwa yang terjadi pada Minggu (11/5/2025 pukul 04.30 WIT di Desa Kupal dan bahkan akibat dari tindak pidana pengeroyokan tersebut, korban Andi Kasman sampai tidak sadarkan diri dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuha untuk mendapatkan perawatan secara medis.

Menurut keterangan Kuasa Hukum korban, Mudafar Hi Din, SH, kepada wartawan cerminnusantara.co.id, Senin (2/6) mengatakan bahwa kasus dugaan tindak pidana pengeroyokan tersebut telah dilaporkan ayah korban Kasman Andi Kumaha di Sentra Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor (Polres) Halsel dengan Surat Tanda Terima Laporan Nomor:STPL/293/V/2025/SPKT.

Dalam laporan tersebut, anaknya Kasman Andi Kumaha yang bernama Ardi Kasman telah dikeroyok oleh pelaku bernama Akbar dan Kawan-kawan yang berasal dari Desa Kupal. Dalam kejadian itu, korban tidak sadarkan diri atau koma selama beberapa hari di RSUD Labuha sampai mendapatkan bantuan pernafasan oksigen, diakibatkan benturan yang sangat serius dan luka yang sangat parah dengan Kondisi korban yang mengalami luka-luka  di sekujur tubuh akibat dianiaya dengan sangat tidak manusiawi dengan cara dipukul dengan kepalan tangan, diinjak bahkan menggunakan bahan tumpul seperti bambu, kayu dan batu dan bahkan korban juga ditarik ke jalan aspal sampai pakaiannya sobek dan hampir sempat dibuang dari Jembatan. Namun gagal karena dicegah warga sekitar.

Mudafar bilang, kondisi korban saat ini juga sangat memprihatinkan, karena blum bisa malaksanakan aktivitas kesehariannya sebagai petani untuk menafkahi anak dan istrinya karena benturan keras dalam tubuhnya akibat dari pengeroyokan yang dilakukan para pelaku dan masih menjalani perawatan berjalan secara medis.

“Ini kejahatan yang sangat serius dan tidak berkemanusiaan. Hal semacam ini, harus ditindak secara cepat oleh kepolisian. Karena bisa memicu konflik antar Desa, dalam hal ini Desa Tembal dan Desa Kupal. Jadi kami meminta Reskrim Polres Halsel harus mempercepat penetapan tersangka dan melakukan penangkapan,” pinta Mudafar Hi Din kepada Polres Halsel.

Mudafar juga menegaskan, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 170  ayat (2) pengeroyokan jo pasal 55 KUHP dengan kualifikasi Pengeroyokan mengakibatkan luka berat, tindak pidana pengeroyokan semacam ini pelaku bisa mendapatkan ancaman pidana penjara 9 Tahun.

“Penyidik harus bergerak cepat dalam menuntaskan permasalahan ini dan bagi kami kuasa hukum korban menganggap hal ini jangan dibiarkan berlarut-larut tanpa ada kejelasan perkembangan perkara ini. Apalagi semua bukti-bukti sudah dikantongi Penyidik, seperti Dua Alat Bukti, permulaan yang cukup sebagai dasar menentukan status tersangka sudah terpenuhi sebagaimana dalam ketentuan Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang terdiri dari keterangan saksi-saksi, Visum Et Repertum RSUD Labuha dan juga barang bukti lainnya sudah dikantongi Penyidik. Jadi kiranya sudah tidak adalagi alasan untuk menunda penetapan status tersangka terhadap terduga pelaku pengeroyokan,” tegasnya.

Meski begitu, ia kembali menegaskan bahwa dirinya selaku kuasa hukum korban berharap Penyidik Polres Halsel dapat mempercepat penetapan status tersangka para pelaku pengeroyokan.

“Sehingga para pelaku dapat pertanggungjawaban secara hukum atau efek jerah atas perbuatan yang dilakukan terhadap korban,” tutupnya. (Hardin CN)

Diduga Sekongkol Hilangkan Barang Bukti Kasus Dugaan Pengancaman Pembunuhan, Polisi Didesak Tetapkan Kades Toin dan Saksinya Sebagai Tersangka

HALSEL, CN – Kuasa Hukum korban kasus dugaan tindak pidana pengancaman pembunuhan yang dilakukan Kepala Desa Toin, Kecamatan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), Fahmi Taher, mendesak pihak kepolisian untuk segera menetapkan pelaku, Fahmi Taher dan saksinya Jufri Jafar, sebagai tersangka. Pasalnya, diduga kuat ada upaya sekongkol untuk menghilangkan barang bukti dalam kasus ini.

Mudafar Hi. Din, Kuasa Hukum korban pengancaman itu mengatakan bahwa kasus tersebut merupakan kasus Kades Toin, Fahmi Taher yang diduga melakukan pengancaman pembunuhan terhadap salah seorang warganya bernama Parto Naser.

“Kejadian ini, terjadi pada hari Senin 31 Maret 2025 dan dilaporkan  ke SPKT Polres Halsel  hari Rabu tanggal 2 April Tahun 2025, sebagaimana Nomor : STPL/196/IV/2025/SPKT,  Laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh sat Reskrim Polres Halsel sebagaimana surat perintah penyelidikan Nomor : SP.Lidik/222/IV/2025 tanggal 8 April 2025. Dan atas rujukan itu, korban dan semua para saksi telah diperiksa. Termasuk terlapor Kades Toin Fahmi Taher. Kemudian untuk memperjelas Penyidik telah melakukan pra rekonstruksi  pada hari Jumat tanggal 23 mei 2025,” jelas Mudafar, Sabtu (24/5/2025).

Dalam keterangan Jufri Jafar saat memperagakan kejadian dihadapan anggota Satreskrim Polres Halsel, kata Mudafar, Saksi-saksi, Pelapor, Terlapor maupun Kuasa Hukum dilingkungan Polres Halsel bahwa barang bukti berupa Senjata Tajam (parang) disimpan saksi Jufri Jafar usai merebutnya ditangan Terlapor Fahmi Taher dalam kejadian itu. Namun, saksi Jufri Jafar menyampaikan barang bukti tersebut telah hilang dirumahnya, setalah ia menyimpan dalam tenggang waktu kurang lebih satu Minggu.

“Hal ini diluar nalar dan dugaan kuat saksi Jufri Jafar dan Kades Fahmi Taher bekerja sama untuk memperlambat kerja-kerja Penyidik. Sementara diketahui, saksi Jufri Jafar memiliki hubungan kerja sebagai Kaur Desa Toin, ini adalah tindakan “Obstruction of justice”. Saksi Jufri Jafar bisa dikenakan Pasal 221 KUHP ayat 1 angka (2) dengan upaya saksi menghilangkan barang bukti penghalangan penegakan hukum dengan ancaman hukuman maksimal 4 Tahun penjara,” tegasnya.

Sehingga itu, sebagai kuasa hukum, dirinya ingatkan kepada saksi Jufri Jafar untuk berkata jujur dalam memberikan keterangan. Apalagi soal barang bukti yang saksi diduga sengaja sembunyikan. Sebab, dalam menghilangkan barang bukti dan memberikan keterangan palsu memiliki ancaman pidana. Karena Keterangan palsu dapat mengganggu kebenaran dan keadilan dalam proses hukum dan berharap penyidik dapat bertindak tegas dan cepat terhadap Terlapor dan Saksi karena besar kemungkinan upaya mengaburkan peristiwa dan menghilangkan barang bukti.

“Sekali lagi, dalam pra rekonstruksi semakin memperjelas letak duduk peristiwa dugaan tindak pidana Pengancaman Pembunuhan yang dilakukan Fahmi Taher kepada salah satu warganya bernama Parto Naser. Maka demikian, karena dalam reka adegan terungkap fakta bahwa dugaan kuat pengancaman pembunuhan bukan fitnah. Namun kejadian ini, sangat menggambarkan Kepala Desa Fahmi Taher dan saksinya Jufri Jafar sengaja mengaburkan peristiwa dengan cara menghilangkan barang bukti senjata tajam (Parang) yang digunakan dalam tindak pidana pengancaman tersebut. Karena setelah kejadian, senjata tajam (Parang) diambil saksi Jufri Jafar dan dibawa pulang ke rumah dan setelah satu minggu, barang bukti itu hilang dirumah saksi Jufri Jafar. Artinya, posisi terakhir barang bukti itu, berada didalam rumahnya saksi dan diketahui saksi lah pemilik barang bukti dan saksi memiliki hubungan kerja sebagai Kaur Desa,” katanya.

Meski begitu, ia berharap kepada Penyidik dapat mempercepat proses penanganan perkara ini dan menemukan tersangkanya.

“Karena bagi kami kuasa hukum korban, perkara ini sudah sangat jelas dan terang peristiwa hukumnya,” harap Mudafar mengakhiri. (Hardin CN)