TERNATE, CN – Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) kembali menjadi momentum untuk menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan di daerah kepulauan, termasuk Provinsi Maluku Utara (Malut) yang dalam beberapa tahun terakhir mencatat pertumbuhan ekonomi tinggi.
Bagi Gubernur Malut Sherly Tjoanda Laos, makna HUT ke-81 RI tidak hanya berkaitan dengan tonggak sejarah kemerdekaan, tetapi juga bagaimana kemerdekaan diwujudkan melalui pembangunan yang menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.
“Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Kata adil itu tentang pemerataan, sedangkan makmur tentang kesejahteraan. Itulah tujuan dan harapan masyarakat,” ujar Sherly, Senin (17/8/2026).
Menurut Sherly, tantangan Malut saat ini bukan lagi semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi memastikan manfaat pertumbuhan tersebut dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat. Salah satu persoalan yang masih menjadi perhatian adalah konektivitas antarwilayah.
“Pembangunan di Maluku Utara belum inklusif. Salah satu penyebab utamanya adalah konektivitas karena masih banyak wilayah yang belum terhubung oleh jalan dan jembatan yang layak,” kata Sherly.
Keterbatasan infrastruktur berdampak terhadap aktivitas ekonomi, pelayanan publik, serta mobilitas masyarakat. Persoalan ini semakin relevan di wilayah kepulauan seperti Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel).
Di Pulau Obi, perkembangan kawasan industri berjalan bersamaan dengan kebutuhan untuk memperkuat akses antar desa dan fasilitas dasar masyarakat. Salah satunya melalui pembangunan Jembatan Sungai Akelamo yang menghubungkan Desa Kawasi dan Desa Soligi, Kecamatan Obi.
Jembatan permanen tersebut menggantikan akses penyeberangan sebelumnya dan menjadi salah satu jalur penting bagi mobilitas masyarakat pesisir Obi. Akses yang lebih baik diharapkan dapat memudahkan petani dan pedagang membawa hasil produksi sekaligus memperpendek waktu tempuh menuju fasilitas pelayanan.
Penguatan konektivitas juga dilakukan di Obi Selatan. Jembatan di Desa Gambaru dibangun untuk mendukung mobilitas warga menuju kawasan perkebunan serta mempermudah pengangkutan hasil pertanian. Pembangunan tersebut merupakan kolaborasi pemerintah desa dengan dukungan Harita Nickel.
Pembangunan di Obi tidak hanya menyangkut jalan dan jembatan. Penataan kawasan permukiman juga menjadi bagian dari perkembangan wilayah.
Area permukiman baru di Desa Kawasi dikembangkan dengan menggabungkan hunian, jalan, fasilitas publik, ruang terbuka, serta area yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Kawasan tersebut menjadi bagian dari proses pemindahan masyarakat dari permukiman lama menuju lingkungan yang lebih tertata. Sejumlah pihak menilai konsep tersebut memiliki unsur kota inklusif dan berkelanjutan karena mengintegrasikan fasilitas sosial dan ekonomi dalam satu kawasan.
Gagasan penataan Desa Kawasi sendiri memiliki sejarah yang lebih panjang. Mantan Bupati Halsel Muhammad Kasuba sebelumnya menjelaskan bahwa pembahasan mengenai masa depan Desa Kawasi dan pengembangan industri di Obi telah berlangsung sejak pemerintah daerah mendorong pengolahan mineral di wilayah tersebut.
Menurut Muhammad Kasuba, salah satu pertimbangannya adalah bagaimana perkembangan industri dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat di sekitar kawasan. Perkembangan Obi kemudian memasuki tahap yang lebih luas melalui kegiatan pertambangan, pengolahan, hingga hilirisasi nikel. Seiring proses tersebut, kebutuhan terhadap infrastruktur pendukung juga semakin meningkat.
Bagi Malut, penguatan konektivitas menjadi bagian penting dari agenda pembangunan ke depan. Jalan, jembatan, permukiman, dan fasilitas publik diperlukan untuk memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus membuka akses terhadap kegiatan ekonomi dan pelayanan dasar.
Di Pulau Obi, pembangunan sejumlah infrastruktur tersebut berjalan seiring dengan berkembangnya kawasan industri, melalui kolaborasi antara Pemerintah Daerah (Pemda), masyarakat, dan pelaku usaha.
Momentum HUT ke-81 RI pun menjadi pengingat bahwa pertumbuhan ekonomi perlu diiringi dengan pemerataan pembangunan agar manfaat kemajuan daerah dapat dirasakan oleh masyarakat di berbagai wilayah Maluku Utara. (Hardin CN)


