Dinilai Hina Rakyat, DPP PDI-Perjuangan Didesak Pecat Masdar Mansur

Berita Biro Jakarta|oleh

JAKARTA, CN – Puluhan massa dari Gerakan Peduli Rakyat Halmahera Selatan (GPR-HS) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Jakarta, Senin (29/9/2025). Mereka mendesak DPP segera memecat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), Masdar Mansur, yang dinilai menghina rakyat melalui unggahannya di media sosial.

Dalam unggahan Facebook yang viral, Masdar menulis: “Yang mau DPR dibubarkan itu orang GOBLOK (K-nya 10)”. Kalimat tersebut memicu gelombang protes karena dianggap melecehkan kritik rakyat yang sah dan dilindungi konstitusi.

Koordinator aksi, Sayuti Melik S, menegaskan PDI-Perjuangan tidak boleh membiarkan kader merusak citra partai.

“PDI-Perjuangan berdiri di atas penderitaan wong cilik. Pernyataan Masdar Mansur jelas menghina rakyat dan mengkhianati ideologi partai. Kami menuntut DPP segera memecat Masdar demi menjaga marwah partai dan kepercayaan publik,” tegas Sayuti.

Dalam pernyataan sikapnya, GPR-HS menyampaikan tiga tuntutan utama:

1. Pemecatan tanpa kompromi terhadap Masdar Mansur.

2. Pemulihan disiplin partai sebagai benteng ideologi kerakyatan.

3. Konsistensi PDI Perjuangan sebagai partai wong cilik, bukan partai yang membiarkan kader melecehkan rakyat.

Aspirasi massa diterima langsung oleh perwakilan DPP PDI Perjuangan. Pihak DPP berjanji segera memproses tuntutan sesuai mekanisme partai. Hal ini dianggap sebagai sinyal positif bahwa suara rakyat tidak diabaikan.

Sayuti menegaskan, pihaknya akan terus mengawal keputusan tersebut.

“Jangan sampai ada kompromi. Jika DPP tidak tegas, kami siap menggalang perlawanan lebih besar di berbagai daerah,” ujarnya.

Aksi ini menjadi peringatan keras bahwa kesabaran rakyat ada batasnya, dan PDI Perjuangan dituntut menunjukkan keberpihakannya secara nyata. (Hardin CN)

Gerakan Peduli Rakyat Halsel Bakal Demo DPP PDI-P, Tuntut Pemecatan Masdar Mansur

Berita Biro Jakarta|oleh

JAKARTA, CN – Gerakan Peduli Rakyat Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) se-Jabodetabek menyoroti sikap bungkam Dewan Kehormatan dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) terkait skandal politik yang menyeret Masdar Mansur, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halsel dari Fraksi PDI-P.

Koordinator Gerakan, Sayuti Melik S, menegaskan pekan depan pihaknya bakal menggelar aksi di depan Kantor DPP PDI-P, Jakarta, untuk menuntut langkah tegas sebagaimana pemecatan terhadap kader di Gorontalo, Wahyudin Moridu.

“Di Gorontalo, DPP PDI-P sigap memecat Wahyudin Moridu karena ucapannya memalukan publik. Namun di Halmahera Selatan, kasus Masdar Mansur yang jelas mempermalukan lembaga DPRD justru dibiarkan. Ada standar ganda yang tidak bisa ditolerir,” tegas Sayuti, Sabtu (20/9/2025).

Ia menilai klarifikasi Masdar yang saling bertentangan, bahkan melempar tanggung jawab ke calon istrinya, adalah bentuk kedunguan politik dan penghinaan terhadap akal sehat rakyat. Bukti tangkapan layar yang beredar menunjukkan kebohongan publik, namun hingga kini DPP maupun DPD PDI-P tetap bungkam.

“Kami menilai pembiaran ini sama saja dengan melegitimasi politik kebohongan. Bagaimana mungkin partai sebesar PDI-P yang selalu bicara integritas dan disiplin kader justru membiarkan kadernya mempermainkan publik di Halsel,” tambahnya.

Gerakan Peduli Rakyat Halsel menilai skandal Masdar Mansur bukan hanya merusak citra pribadi, tetapi juga mencoreng martabat DPRD Halsel dan memperburuk citra PDI-P.

“Kami akan turun ke DPP untuk mendesak pemecatan Masdar Mansur. Jika tidak ada langkah konkret, rakyat Halsel akan menilai PDI-P hanya berani tegas di Gorontalo, tetapi tutup mata di Halmahera Selatan,” pungkas Sayuti.

Aksi tersebut direncanakan melibatkan mahasiswa dan pemuda Halsel di Jabodetabek sebagai bentuk solidaritas menjaga kehormatan politik daerah. (Hardin CN)

Unggahan Kontroversial Dibuat Calon Istri, Masdar Mansur Minta Maaf

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), Masdar Mansur, memberikan klarifikasi resmi terkait unggahan di akun Facebook pribadinya yang sempat menimbulkan kontroversi. Dalam unggahan itu terdapat narasi yang menyebutkan “Yang mau bubarkan itu orang GOBLOK (K-nya 10)”.

Masdar Mansur menegaskan bahwa unggahan tersebut bukan ditulis olehnya secara pribadi, melainkan dibuat oleh calon istrinya, Ichy Amahoru, yang saat itu memegang akunnya.

Ichy Amahoru turut hadir dan memberikan penjelasan bahwa pernyataan tersebut lahir dari pemikirannya, yang merujuk pada pengalaman sejarah transisi politik dari Orde Baru ke Reformasi. Ia mencontohkan ketika Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pernah mengeluarkan dekrit pembubaran DPR, namun dibatalkan Mahkamah Agung karena dianggap melanggar konstitusi, hingga berujung pada pemberhentian Gus Dur sebagai Presiden.

“Saya berpandangan bahwa wacana pembubaran DPR tidaklah mungkin terjadi kecuali melalui Amandemen UUD 1945. Amandemen hanya dapat dilakukan oleh MPR RI yang terdiri dari DPR dan DPD RI, sehingga wacana itu mustahil dan hanya membuang energi, waktu, serta pikiran. Dari situlah muncul pernyataan emosional saya dengan kata ‘GOBLOK (K-nya 10)’ yang ternyata menyinggung banyak pihak,” jelas Ichy Amahoru.

Ia menegaskan bahwa unggahan tersebut bukan sikap resmi Masdar Mansur sebagai anggota DPRD, melainkan murni kesalahannya pribadi.

“Dengan segala kerendahan hati, saya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat Halmahera Selatan, khususnya kepada rekan-rekan Anggota DPRD yang merasa tersinggung, terutama Fraksi PDI Perjuangan yang sempat terseret dalam polemik ini. Unggahan itu saya buat kurang lebih dua minggu lalu, jauh sebelum demonstrasi 25–29 Agustus, dan bahkan telah saya hapus tidak lama setelah diposting,” ungkapnya.

Masdar Mansur menambahkan, sebagai anggota DPRD dirinya tetap berkomitmen menjaga etika dalam berpolitik dan bermedia sosial, serta mengimbau masyarakat agar tidak salah paham terhadap unggahan tersebut.

“Saya menyesalkan adanya kesalahpahaman ini. Saya meminta maaf apabila ada yang merasa tersakiti. Semoga hal ini menjadi pembelajaran kita semua agar lebih bijak dalam bermedia sosial,” pungkas Masdar Mansur. (Hardin CN)