Perkuat Konsolidasi Jelang Musda, Ketua KNPI Halsel: Kami Akan Melanjutkan ke Organisasi Cipayung Lainnya

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – DPD II Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), mulai memperkuat konsolidasi menjelang Musyawarah Daerah (Musda). Salah satu langkah yang ditempuh adalah silaturahmi dengan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Halsel di sekretariat GMNI, Kamis (2/10/2025).

Ketua DPD II KNPI Halsel, Akbar Ahad, menegaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan rangkaian awal untuk membangun kesepahaman dengan seluruh organisasi kepemudaan di bawah payung Cipayung Plus.

“Setelah silaturahmi dengan GMNI, kami akan melanjutkan ke organisasi Cipayung lainnya. Setelah itu, KNPI akan melayangkan surat resmi untuk rapat umum bersama agar kepentingan pemuda dan Musda nanti benar-benar dibicarakan sesuai semangat perjuangan pemuda, tanpa tendensi lain,” tegas Akbar.

Sekretaris DPC GMNI Halsel, Sumitro H. Komdan, menyambut baik upaya konsolidasi tersebut.

“Kami berterima kasih atas kunjungan silaturahmi ini. Saya mewakili seluruh pengurus GMNI siap mendukung agenda konsolidasi pemuda yang dijalankan KNPI,” ujarnya.

Nada dukungan juga datang dari pengurus DPC Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Halsel, Harmain Rusli. “Kami mendukung penuh konsolidasi DPD II KNPI Halsel, khususnya persiapan Rapimpurda menuju Musda. Harapan kami, KNPI tetap berjalan di atas roda perjuangan kepemudaan demi kepentingan rakyat Halsel, bukan kepentingan kelompok,” tegasnya.

Silaturahmi ini menjadi sinyal awal bahwa Musda KNPI Halsel mendatang tidak sekadar soal kepentingan organisasi, melainkan juga momentum penting untuk menguji arah gerakan pemuda: tetap tegak di garis perjuangan rakyat atau tergelincir dalam tarik-menarik kepentingan politik praktis. (Hardin CN)

Ketua BPD Bahu Diduga Pakai Ijazah Palsu, Gaji Tanpa SK

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bahu, Kecamatan Mandioli Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), Ramli Lawai, diduga kuat menggunakan ijazah palsu saat mencalonkan diri sebagai anggota BPD Desa Bahu.

Informasi ini mencuat sejak proses pemilihan BPD hingga Ramli akhirnya terpilih sebagai ketua. Padahal, saat mendaftar di panitia pemilihan, ia diketahui tidak memiliki ijazah sama sekali. Anehnya, Ramli tetap lolos seleksi calon anggota BPD dan maju dalam pemilihan dengan bermodalkan dokumen ijazah palsu, tanpa pernah mengikuti ujian persamaan paket C di PKBM sebagaimana mestinya.

Akibatnya, saat pelantikan serentak anggota BPD di Halsel, Pemerintah Daerah (Pemda) di bawah kepemimpinan mendiang Bupati Hi. Usman Sidik enggan menerbitkan SK pelantikan bagi BPD Desa Bahu. Alasannya jelas, penggunaan ijazah palsu.

Namun, meski tidak di-SK-kan, para anggota BPD terpilih, termasuk Ramli Lawai, tetap mendesak agar Pemerintah Desa Bahu di bawah pimpinan Kades Badar Abas membayarkan gaji mereka. Desakan tersebut akhirnya diikuti oleh Kades, yang terpaksa mencairkan gaji untuk lima anggota BPD Bahu, termasuk Ramli.

Langkah ini menuai protes keras dari warga Desa Bahu. Mereka menuding pembayaran gaji tanpa SK Bupati sebagai pelanggaran, bahkan diduga menjadi temuan keuangan yang harus dipertanggungjawabkan. Warga mendesak agar seluruh anggota BPD Bahu mengembalikan gaji yang telah diterima secara tidak sah tersebut.

Kepala Desa Bahu, Badar Abas, saat dikonfirmasi mengaku tidak mengetahui secara pasti soal dugaan ijazah palsu milik Ramli.

“Maaf, saya tidak tahu persis tentang dugaan penggunaan ijazah palsu milik Ketua BPD Ramli Lawai tersebut,” ujar Badar.

Ironisnya, meski sejak 2023 gaji BPD sempat tertunda karena tidak memiliki SK, tiba-tiba para anggota BPD menunjukkan SK baru yang disebut-sebut ditandatangani mendiang Bupati Hi. Usman Sidik. Hal ini semakin memperkeruh dugaan adanya praktik pemalsuan dokumen untuk melanggengkan jabatan dan pembayaran gaji BPD Bahu.

Masyarakat kini mendesak aparat penegak hukum agar segera turun tangan mengusut tuntas dugaan penggunaan ijazah palsu serta pembayaran gaji tanpa dasar hukum yang jelas. Mereka berharap kasus ini tidak dibiarkan berlarut-larut demi menjaga marwah pemerintahan desa yang bersih dari praktik kotor. (Hardin CN)

SK Baru Diserahkan, Ketua AWAS jadi Sekretaris PWI Halsel

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Maluku Utara (Malut), resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) baru PWI Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), pada Sabtu (6/9/2025).

penyerahan SK oleh PWI Malut, berlangsung di Warung Kopi Cafe Bilqis, Desa Kampung Makian, Kecamatan Bacan Selatan.

Ketua PWI Malut, Asri Fabanyo, menegaskan bahwa terbentuknya kepengurusan di tingkat kabupaten merupakan tonggak penting dalam memperkuat peran organisasi pers di Malut.

“PWI Halsel diharapkan mampu menjaga marwah pers sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan,” ujarnya.

Sekretaris PWI Malut, Samsir Hamazen, menambahkan agar pengurus baru lebih aktif menjalankan fungsi kontrol sosial serta senantiasa menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Sementara itu, Ketua dan Sekretaris PWI Halsel, Samsudin dan Sadam, menyampaikan terima kasih atas amanah yang diberikan.

“Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan rekan-rekan PWI Pusat, PWI Malut, serta teman-teman wartawan di Halsel atas kepercayaan ini,” ucap Sekretaris PWI Halsel, Sadam Hi Din, yang juga menjabat sebagai Ketua Aliansi Wartawan Saruma (AWAS).

Acara tersebut turut dihadiri puluhan wartawan dari berbagai media, baik online maupun cetak, di antaranya:

Hafik (News Gapi)

Hardin (Cermin Nusantara)

Abdila (DetikTV)

Ongen (Haluan Malut)

Jul (Malut Line)

Asbar (Salawaku)

Alif (Sibela News)

Rustam (Telusur Malut)

Anto (Tribun News)

Samsul (Mimbar Timur)

Udi (Halmahera Pos)

Adeli (Saruma News)

Echa (Halmahera Raya). (Hardin CN)