Formapas Desak Kejati Periksa Eks Wagub Malut dan Istri dalam Kasus Korupsi Mami

Berita Daerah Biro Ternate|oleh

TERNATE, CN – Kasus dugaan korupsi anggaran Makan Minum (Mami) Wakil Kepala Daerah (WKDH) Provinsi Maluku Utara (Malut), mendapat sorotan tajam dari Pengurus Pusat Forum Mahasiswa Pascasarjana Maluku Utara (PP Formapas Malut). Mereka menilai Pengadilan Negeri (PN) Ternate lambat menangani perkara ini.

Sidang terbaru kasus tersebut digelar Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Ternate, Selasa (26/8/2025). Sebelumnya, sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Malut menghadirkan terdakwa Syahrastani, mantan bendahara pembantu di Sekretariat Malut pada masa Wakil Gubernur M. Al Yasin Ali.

Dalam persidangan, Syahrastani mengaku kelalaiannya sebagai bendahara tidak terlepas dari perintah Wakil Gubernur M. Al Yasin Ali dan istrinya, Muttiara T. Yasin. Ia menyebut, pemotongan dana diserahkan langsung kepada Muttiara untuk kepentingan pribadi.

Syahrastani juga mengungkap bahwa laporan pertanggungjawaban dan nota perjalanan dinas kerap diberikan Muttiara untuk dibuatkan. Namun, banyak nota dan kwitansi diduga manipulatif. Fakta ini diperkuat dengan keterangan pihak Hotel Boulevard yang membantah keaslian tanda tangan dan cap dalam kwitansi.

Ketua Umum (Ketum) PP Formapas Malut, Riswan Sanun, meminta Kejati Malut menjadikan pengakuan Syahrastani sebagai acuan untuk menetapkan tersangka baru. Ia menegaskan agar Kejati segera memanggil mantan Wagub M. Al Yasin Ali dan istrinya Muttiara T. Yasin untuk diperiksa.

“Jangan tebang pilih. Secepatnya periksa dan tetapkan M. Al Yasin Ali bersama istrinya sebagai terdakwa,” tegas Riswan, Sabtu (6/9).

Riswan menambahkan, Formapas berkomitmen mendukung pemberantasan korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa dan menghambat pembangunan bangsa. Hal itu juga selaras dengan semangat Asta Cita poin ke-7, yakni memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pemberantasan korupsi dan narkoba. (Hardin CN)

Soal Penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer, Gibran: Hormati Independensi KPK

Berita Biro Jakarta|oleh

JAKARTA, CN – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka angkat bicara terkait penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Gibran menegaskan bahwa dirinya menghormati penuh independensi KPK dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi di tanah air.

“Pemerintah menghormati independensi KPK. Semua proses hukum silakan berjalan sesuai ketentuan,” ujar Gibran saat ditemui di Istana, Jumat (22/8/2025).

Seperti diketahui, KPK resmi menahan Immanuel Ebenezer terkait dugaan kasus korupsi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Penangkapan tersebut menjadi sorotan publik mengingat Immanuel menjabat sebagai Wamenaker. (Hardin CN)

Sahroni Sentil KPK soal Penangkapan Kader Partai

Berita Biro Jakarta|oleh

JAKARTA, CN – Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, menyarankan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjalin komunikasi lebih dulu dengan pimpinan partai politik sebelum melakukan penangkapan terhadap kader yang terjerat kasus korupsi.

Hal itu ia sampaikan dalam rapat antara Komisi III DPR dan KPK yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025).

Sahroni menyinggung penangkapan Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, yang dilakukan pada Kamis (7/8) malam di Makassar, Sulawesi Selatan, tak lama setelah menghadiri Rakernas Partai NasDem.

“Kami berharap kejadian seperti di Makassar tidak terulang. Jika memang harus dilakukan penangkapan, alangkah baiknya ada komunikasi terlebih dahulu dengan pimpinan partai,” ujar Sahroni. (Hardin CN)