Jembatan Sungai Akelamo Resmi Beroperasi, Akses Kawasi–Soligi Kini Lebih Mudah

HALSEL, CN – Selama puluhan tahun, menyeberangi Sungai Akelamo menjadi tantangan bagi warga Desa Kawasi dan Desa Soligi, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut). Terutama saat arus deras atau cuaca buruk, mobilitas warga kerap terhambat. Kini, isolasi darat tersebut resmi teratasi dengan beroperasinya Jembatan Sungai Akelamo sejak awal 2025.

Sebagai sungai terbesar dan terpanjang di Pulau Obi sekaligus satu-satunya jalur keluar (outlet) air dari Danau Karo, Sungai Akelamo memiliki peran vital. Namun, akses distribusi hasil perkebunan antara Desa Kawasi dan Desa Soligi sebelumnya hanya mengandalkan jembatan ponton (dermaga apung sederhana) yang dioperasikan secara manual dengan daya angkut terbatas.

Hadirnya jembatan permanen sepanjang 105 meter dan lebar 20 meter ini dibangun berkat dukungan Harita Nickel. Infrastruktur tersebut tidak hanya memangkas waktu tempuh, tetapi juga diharapkan menjadi urat nadi baru perekonomian warga di pesisir barat dan selatan Pulau Obi.

Kepala Desa (Kades) Soligi, Madaisi La Siriali, mengungkapkan bahwa sebelum adanya jembatan, mobilitas warga khususnya petani dan pedagang cukup sulit.

“Dulu warga harus menyesuaikan arus dan cuaca saat menyeberang. Sekarang akses lebih aman, cepat, dan efisien. Ini juga sangat memudahkan warga menjangkau layanan kesehatan dan pendidikan,” tuturnya, Sabtu (28/2/2026).

Hal senada disampaikan Kades Kawasi, Arifin Saroa. Ia menilai jembatan ini memperkuat kolaborasi ekonomi antardesa.

“Mari kitorang atur baik-baik supaya bisa berjualan bersama. Waina dari Soligi dan Kawasi sekarang bisa bekerja sama karena akses darat sudah terbuka,” ujarnya.

Perubahan infrastruktur yang signifikan ini juga mendapat apresiasi dari Perkumpulan Telapak. Aesor sosial Perkumpulan Telapak, Mohammad Dju fryhard, menyebut manfaat jembatan sangat dirasakan masyarakat.

Ia menceritakan pengalamannya saat berkunjung ke Obi pada 2023, ketika warga masih harus menggunakan jembatan ponton. Saat kembali pada 2025, ia melihat langsung dampak positif jembatan baru terhadap akses antardesa serta distribusi hasil pertanian dan perikanan.

“Bagi kami, ini merupakan nilai tambah yang diberikan perusahaan, terutama dalam aspek infrastruktur yang setiap tahun semakin meningkat,” ungkapnya.

Jembatan Akelamo merupakan fasilitas kedua yang dibangun Harita Nickel. Sebelumnya, pada 2024, perusahaan tersebut juga telah meresmikan jembatan di kawasan Desa Soligi senilai Rp 1,25 miliar.

Head of External Relations Harita Nickel, Latif Supriadi, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur ini merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah lingkar tambang.

“Tanpa kolaborasi yang baik dengan masyarakat, pembangunan ini tidak akan terwujud. Kami berkomitmen untuk terus berperan aktif meningkatkan kesejahteraan warga di sekitar area operasional,” pungkasnya. (Hardin CN)

Pembangunan Jembatan di Bisui, Perangkat Desa Ikut jadi Pekerja

HALSEL, CN – Proyek pembangunan jembatan di Dusun Goha, Desa Bisui, Kecamatan Gane Timur Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan, (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), menuju SMA Negeri 23 Halsel, mulai dikerjakan. Hasil pantauan wartawan di lokasi, sejumlah pekerja sibuk menyiapkan material pembangunan jembatan.

Bahrim, selaku kepala bas proyek, menjelaskan bahwa pekerjaan sudah berlangsung hampir dua minggu. Tahapan yang dikerjakan meliputi pembersihan lokasi, penggalian fondasi jembatan, serta penyediaan material berupa pasir, kerikil, batu, dan kayu. Sementara semen, besi, dan peralatan tukang disediakan oleh Pemerintah Desa (Pemdes) melalui Tim Pengelola Kegiatan (TPK).

Menurut Bahrim, pembangunan jembatan baru sangat mendesak karena kondisi jembatan lama tidak layak digunakan.

“Jembatan ini sangat penting agar masyarakat dan siswa-siswi SMA bisa melintas dengan aman, baik yang menggunakan kendaraan roda dua, roda empat, maupun pejalan kaki yang menuju kebun,” jelasnya, Selasa (2/9/2025).

Ia menambahkan, proyek ini dikerjakan sekitar enam orang tenaga kerja, terdiri dari warga dan perangkat desa. Bahkan beberapa kaur ikut bekerja karena ingin mendapatkan tambahan penghasilan untuk kebutuhan keluarga.

Namun, keterlibatan perangkat desa dalam proyek pembangunan yang dibiayai Dana Desa (DD) dilarang. Hal ini berpotensi menimbulkan praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN), serta melanggar Pasal 51 huruf g dan c UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Keterlibatan perangkat desa dalam proyek desa dikhawatirkan menimbulkan konflik kepentingan, penyalahgunaan dana, hingga pemborosan anggaran. Padahal, perangkat desa seharusnya netral dan fokus pada pelayanan masyarakat.

Jika larangan ini dilanggar, konsekuensinya bisa berupa sanksi administratif seperti teguran hingga pemberhentian, bahkan sanksi pidana bila terbukti melakukan tindak KKN.

Untuk itu, pelaksanaan proyek desa harus dilakukan secara transparan, dengan publikasi anggaran dan progres pekerjaan secara berkala. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan juga penting agar proyek berjalan sesuai kebutuhan, standar teknis, serta memperhatikan dampak lingkungan. (Kairatu CN)