HALSEL, CN – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut) mengikuti Roadshow secara daring bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI, Muhadjir Effendy, Rabu (29/3/2023).
Roadshow tersebut dalam rangka pembahasan terkait percepatan penurunan Stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Kegiatan itu juga diikuti seluruh Pemda se-Provinsi Maluku Utara, khususnya Pemda Halsel dan pihak BKKBN.
Dalam Roadshow, Menko PMK meminta Pemkab Halsel untuk paparkan penurunan Stunting dan kemiskinan ekstrim yang meliputi tata kelola koordinasi, dukungan sarana prasarana, SDM, anggaran, kendala intervensi spesifik dan sensitif serta harapan ke Pemerintah Pusat.
Dikesempatan itu, Wakil Bupati Halsel, Hasan Ali Bassam Kasuba menyampaikan data penurunan stunting pada Tahun 2022 angka Stunting di Halsel telah turun 2,3 persen, sehingga diharapkan ini bisa turun di angka 25 persen.
Sedangkan data angka kemiskinan ekstrim di Halsel, di Tahun 2021 sebesar 5,19 persen turun, jadi 0,2 persen atau 4,99 persen di Tahun 2022.
Untuk penyebab kemiskinan ekstrim di Halsel, Wakil Bupati menyebutkan, itu dilihat dari berbagai indikator yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
“Indikator yang dilihat terkait kemiskinan ekstrim memang ditetapkan Pemerintah Pusat, tetapi kalau saya lihat penyebab utama kemiskinan ekstrim, yaitu akibat minimnya sarana prasarana pendukung, baik air bersih dan sanitasi yang berdampak langsung ke di setiap Desa,” ujarnya.
Orang nomor Dua dilingkup pemda Halsel itu meminta kepada Pemerintah Pusat lewat Kementerian PMK, agar mendukung penurunan stunting di Halsel dengan penyediaan antropometri di 249 Desa, penyediaan alat USG 32 paket di Puskesmas, 3 unit Rumah Sakit.
Bahkan sambung Bassam, Penyediaan anggaran kepada TPPS, penyediaan obat dan makanan tambahan, penyediaan anggaran sosialisasi, penambahan alokasi DAK konvergensi dan penambahan anggaran DAU untuk diperuntukkan penanganan stunting.
Sementara untuk penghapusan kemiskinan ekstrim, Pemkab Halsel berharap ada penyediaan penambahan anggaran bagi TKPKD untuk membantu pembiayaan penyediaan infrastruktur jalan penghubung dari Desa terjauh dan terluar.
“Semoga apa yang menjadi masukan atas kebutuhan ini dapat direalisasikan pemerintah pusat demi penurunan stunting dan angka kemiskinan ekstrim di Halmahera Selatan,” harap Wakil Bupati. (Hardin CN)